Jadi Mensos, Idrus Marham Tetap Duduki Jabatan Strategis di Golkar

Jadi Mensos, Idrus Marham Tetap Duduki Jabatan Strategis di Golkar

Idrus Marham tetap mendapat posisi strategis di Golkar meski baru saja diangkat menjadi Mensos. Idrus menjabat sebagai Korbid Hubungan Eksekutif-Legislatif Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjamin Idrus tetap memprioritaskan pekerjaannya sebagai Mensos. Posisinya sebagai korbid, kata Airlangga, tak akan sesibuk urusannya sebagai Mensos. “Kalau Pak Idrus fokus di kementerian. Ini (Korbid Hubungan Eksekutif Legislatif Golkar) jabatan portofolio. Itu tidak sebanyak pekerjaan di Mensos,” ujar Airlangga kepada wartawan di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018). Sebelum ini, Idrus menjabat sebagai sekjen Golkar. Namun posisinya diganti oleh Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Pada revitalisasi kepengurusan ‘Golkar Bersih’, Airlangga mengatakan ada perampingan organisasi yang sebelumnya 305 anggota menjadi 275 untuk pengurus partai. Sebanyak 75 di antaranya merupakan kader perempuan. “Revitalisasi kali ini merampingkan, sebeumnya 305 pengurus sekarang jumlahnya 251, 75 di antaranya adalah pengurus perempuan,” ucap Airlangga.

Idrus Marham resmi menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Idrus merupakan Sekjen Partai Golkar dengan masa jabatan paling lama. Menilik ke belakang, Idrus menjabat sebagai sekjen Golkar sejak kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) selama dua periode. Idrus tetap setia menjabat sebagai sekjen di bawah komando Setya Novanto. Doktor ilmu politik kelahiran 55 tahun silam ini juga pernah berkecimpung sebagai anggota DPR sejak tahun 1999 hingga 2011. Idrus juga pernah masuk ke dalam Pansus Angket Bank Century. Idrus merupakan pengagum berat Presiden Jokowi. Idrus pernah mengelu-elukan Jokowi dalam buku yang berjudul ‘Keutamaan Jokowi’. Jokowi Reshuffle Kabinet Jilid III Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom “Mengapa keutamaan? Penulis sepakat dengan pandangan bahwa kepemimpinan Jokowi itu khas dan sesungguhnya tidak dapat secara persis diperbandingkan dengan yang lain,” kata Idrus menjelaskan dalam prolognya. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Idrus santer dikabarkan masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Isu itu kini menjadi kenyataan. Idrus menjadi Mensos menggantikan Khofifah yang maju Pilgub Jatim 2018.

Merdeka.com – Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar untuk mengisi kekosongan usai Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Jabatan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub yang akan digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta . Dengan catatan, jika tak ada kader Golkar yang maju bertarung melawan Airlangga. Jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian di kabinet kerja Jokowi -JK pun jadi sorotan. Sebab, Jokowi pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik. “Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu. Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Larangan Jokowi ini pun diingatkan kembali oleh peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa. Ardian menilai, harusnya Airlangga mundur dari kabinet Jokowi. “Secara etika politik dan statement Jokowi mau enggak, mau dia harus mundur dari posisinya sebagai menteri sehingga dia juga bisa fokus kesana,” ujar dia di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/12). Larangan Jokowi ini dulu sempat mendapatkan menuai pro kontra di kalangan partai koalisi. Salah satu yang menolak keras adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Sopa, pekerjaan rumah Airlangga cukup banyak di partai. Karena itu agar bisa fokus ke partai, jabatan sebagai Menperin harus diikhlaskan. Terlebih, Golkar kini dalam kondisi yang genting. “Partai ini besar dan pekerjaan banyak, ancaman banyak,” imbuh Sopa. Airlangga pernah disinggung soal rangkap jabatan ini. Tapi dia belum mau berspekulasi untuk mundur. Kala itu, dia ingin fokus memenangkan pertarungan di Munaslub lebih dulu. Dia juga menyerahkan sepenuhnya jabatan itu kepada Jokowi sang pemegang kuasa. “Tanya presiden,” kata Airlangga. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik. “Secara etika biasa-biasa saja,” kata dia. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seorang menteri bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai. Sebagaimana dirinya pernah merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Golkar pada beberapa tahun lalu. “Dulu saya wapres (juga) ketua Golkar. Bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega (juga) ketua PDI Perjuangan (sekaligus) Wapres. Pak SBY ketua demokrat juga Presiden. Tidak masalah apa-apa,” ujarnya. [rnd]

Tapi, di lain sisi, keputusan Jokowi tersebut terkesan tidak aspiratif dengan tokoh-tokoh NU. Khofifah yang juga menjabat sebagai ketua umum PP Muslimat NU digantikan oleh elit Partai Golkar Idrus Marham. “Jelas-jelas dia (Idrus) itu elite di tim lawan Jokowi pada 2014. Dia (Idrus) tim inti koalisi Merah Putih. Jadi secara politik, hemat saya Jokowi kurang sensitif terhadap warga NU,” ungkap dia. Padahal selama ini NU melalui kadernya di Ansor atau PKB sangat membantu pemerintah. Misalnya meredam pergerakan Khilafah Islamiyah dan orang-orang yang ingin mengembalikan piagam Jakarta.

Semua bangsa besar dan bangsa maju mempersiapkan regenerasi kepemimpinan masa depan negara-bangsanya secara serius. Kaderisasi kepemimpinan nasional dilakukan melalui sejumlah jalur, antara lain tentunya melalui jenjang karir di partai politik, organisasi masyarakat, eksekutif atau birokrasi, masyarakat sipil, serta dari institusi TNI ataupun Polri. Akhir-akhir ini jenjang karir sebagai wirausaha dan pengusaha juga memiliki kemungkinan untuk masuk menjadi calon-calon kepemimpinan bangsa ke depan.

seperti di kutip dari https://www.kaskus.co.id

Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung, 10 Agustus 1978. Ia adalah putra pertama mantan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Namanya makin moncer sejak ia dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Meski akhirnya ia tidak lolos pada putaran kedua, AHY telah menunjukkan keberaniannya dengan mundur dari dinas militer melalui pensiun dini dan memilih karir dan pengabdian di bidang politik. AHY juga cemerlang dalam hal latar belakang pendidikan. Ia adalah alumni RSIS Singapura dan Harvard Amerika Serikat

seperti di kutip dari https://www.kaskus.co.id

Dave Akbarshah Fikarno merupakan Anggota DPR Komisi I yang menangani bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika. Pria yang terkenal dengan nama Dave Laksono ini lahir di Jakarta 19 Agustus 1979 adalah putra mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Dave diuji visi kepemimpinannya saat memilih untuk turun dan membangun basis rakyat menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon ketimbang menjadi pengurus pusat partai besar peninggalan rejim Presiden Suharto ini. Dave adalah alumni California State University dan pernah pula menempuh studi di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat.

seperti di kutip dari https://www.kaskus.co.id

Dimas Oky Nugroho dikenal selain sebagai konsultan politik, akademisi dan pegiat ekonomi kreatif, juga dikenal sebagai Calon Walikota ‘kontroversial’ dalam pilkada Kota Depok tahun 2015. Pemuda keturunan Jawa Timur kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 7 Februari 1978 ini tiba-tiba muncul dan berani bertarung melawan ‘partai penguasa’ di kota pinggiran Jakarta tersebut. Ia berhasil meyakinkan dan melakukan politik tanpa mahar saat didukung oleh 6 partai sekaligus, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, PAN, PPP dan Nasdem saat melawan calon dari PKS, Partai Gerindra, Demokrat dan Hanura. Meski gagal menjadi pemenang di Depok, Dimas memberikan inspirasi kepada para anak muda untuk memiliki karakter, idealisme, keberanian dan ketulusan dalam berjuang di politik. Saat ini doktor politik alumni Airlangga Surabaya, Univerrsity of Glasgow, Skotlandia, dan UNSW, Sydney, Australia ini ditunjuk sebagai Staf Khusus di Kantor Staf Kepresidenan RI.

seperti di kutip dari https://www.kaskus.co.id

Ahmad Hanafi Rais adalah putera pertama dari mantan Ketua MPR-RI, Amien Rais. Pria kelahiran Chicago, 10 September 1979 ini merupakan anggota DPR-RI Periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional yang mewakili daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menjadi politisi, Hanafi Rais pernah menjadi dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional dan Akademi Militer Magelang. Hanafi juga merupakan alumni UGM dan melanjutkan pendidikannya di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

seperti di kutip dari https://www.kaskus.co.id

Raja menyelesaikan gelar sarjana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001 dengan riset berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci. Ia kemudian menempuh Pendidikan master di The Department of Peace Studies, Univesrtitas Bradford, Inggris, dan menyelesaikan tesis masternya yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process. Setelah itu, ia melanjutkan studi doctoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Dari sana, ia berhasil mendapatkan Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeas Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).

Related Posts

Comments are closed.