Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Bicara Penguatan KPK-Jaksa-Polri

Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Bicara Penguatan KPK-Jaksa-Polri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato usai dilantik. Pria yang kerap disapa Bamsoet ini bicara soal korupsi, citra DPR, hingga sinergi antara penegak hukum. Menurut Bamsoet, salah satu pokok soal yang harus diperhatikan dengan baik adalah masalah korupsi. “Terus terang, dalam soal ini, di dalam masyarakat sudah berkembang sebuah citra yang sangat negatif terhadap DPR RI,” ujar Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Bagi Bamsoet, citra negatif itu mesti dijauhkan dari DPR. “Kita harus menyadari hal ini serta melakukan langkah-langkah mendasar untuk mengubahnya, terutama dimulai dari diri dan ‘rumah’ kita terlebih dahulu,” katanya. Bamsoet juga bicara soal lembaga yang menangani korupsi. Baginya, lembaga-lembaga itu harus diperkuat, salah satu caranya dengan sinergitas. “Selain itu, secara kelembagaan, kita juga harus memperkuat dan mendorong sinergi dari tiga lembaga hukum yang ada, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian,” tutur Bamsoet. “Jika ketiga lembaga ini semakin kuat dan efektif, maka harapan akan sebuah negeri yang bersih dengan pemerintahan yang kuat serta berwibawa akan semakin mudah untuk terwujud,” imbuhnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato usai dilantik. Pria yang kerap disapa Bamsoet ini bicara soal korupsi, citra DPR, hingga sinergi antara penegak hukum. Menurut Bamsoet, salah satu pokok soal yang harus diperhatikan dengan baik adalah masalah korupsi. “Terus terang, dalam soal ini, di dalam masyarakat sudah berkembang sebuah citra yang sangat negatif terhadap DPR RI,” ujar Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Bagi Bamsoet, citra negatif itu mesti dijauhkan dari DPR. “Kita harus menyadari hal ini serta melakukan langkah-langkah mendasar untuk mengubahnya, terutama dimulai dari diri dan ‘rumah’ kita terlebih dahulu,” katanya. Bamsoet juga bicara soal lembaga yang menangani korupsi. Baginya, lembaga-lembaga itu harus diperkuat, salah satu caranya dengan sinergitas. “Selain itu, secara kelembagaan, kita juga harus memperkuat dan mendorong sinergi dari tiga lembaga hukum yang ada, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian,” tutur Bamsoet. “Jika ketiga lembaga ini semakin kuat dan efektif, maka harapan akan sebuah negeri yang bersih dengan pemerintahan yang kuat serta berwibawa akan semakin mudah untuk terwujud,” imbuhnya.

Pimpinan DPR bersiap untuk melantik Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR yang baru. Rencananya, Bamsoet bakal sah menjadi Ketua DPR sebelum zuhur. “Mudah-mudahan akan berjalan lancar dan mulus pada hari ini. Mudah-mudahan sebelum zuhur atau sebelum jam satu siang kita sudah punya ketua DPR baru,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada detikcom, Senin (15/1/2018). Bamsoet akan dilantik menjadi Ketua DPR di rapat paripurna. Fahri membandingkan dengan proses menuju pelantikan Ketua DPR yang sebelumnya yakni Setya Novanto. Saat itu menurutnya ada perbedaan pendapat namun kali ini tidak demikian untuk Bambang. “Secara administrasi, secara keseluruhan kini persis seperti surat Partai Golkar yang lalu. Kalau yang lalu ada perbedaan pendapat, kalau sekarang tidak ada perbedaan pendapat sama sekali,” kata Fahri. Pimpinan DPR sudah mendapatkan pemberitahuan lisan bahwa Golkar telah menyelesaikan seluruh administrasi penunjukan Bamsoet sebagai calon Ketua DPR. Maka Pimpinan DPR segera menyiapkan segala langkah sesuai Undang-undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD serta Tata Tertib DPR. “Pimpinan DPR langsung pagi ini kami akan mengadakan Rapat Pimpinan. Setelah Rapim, kami akan mengundang Badan Musyawarah, kemudian menyelenggarakan rapat paripurna untuk pelantikan Ketua DPR,” kata Fahri. Dia berharap Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali bisa hadir melantik Bamsoet menjadi Ketua DPR. “Setelah itu, kita akan akhiri dengan semacam ramah tamah kecil menyambut Ketua DPR baru,” ujar Fahri.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, malah meminta KPK memeriksa Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkaitan dengan kasusnya. Lho kenapa ya? Menurut Fredrich, peristiwa kecelakaan pada 16 November 2017 telah disebut polisi sebagai murni kecelakaan. Apabila, KPK menyebut Fredrich melakukan rekayasa, maka menurutnya KPK telah melakukan pelecehan. “Pelecehan karena di polisi sudah menyatakan murni ini kecelakaan, sekarang KPK menyangsikan,” ujar Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018). “Kenapa dia (KPK) tidak periksa Kapolri saja?” imbuh Fredrich dengan suara meninggi. Fredrich dijerat KPK dengan dugaan menghalangi proses penyidikan Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP. Dia ditetapkan tersangka bersama-sama dengan dr Bimanesh Sutarjo, dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan. Pada Jumat (12/1) kemarin, keduanya dipanggil sebagai tersangka. Bimanesh datang dan kemudian ditahan. Namun, Fredrich tidak hadir dengan alasan sedang mengajukan sidang dugaan pelanggaran kode etik di Peradi. Jelang tengah malam, Fredrich pun ditangkap KPK, kemudian ditahan keesokan harinya. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato usai dilantik. Pria yang kerap disapa Bamsoet ini bicara soal korupsi, citra DPR, hingga sinergi antara penegak hukum. Menurut Bamsoet, salah satu pokok soal yang harus diperhatikan dengan baik adalah masalah korupsi. “Terus terang, dalam soal ini, di dalam masyarakat sudah berkembang sebuah citra yang sangat negatif terhadap DPR RI,” ujar Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018). Bagi Bamsoet, citra negatif itu mesti dijauhkan dari DPR. “Kita harus menyadari hal ini serta melakukan langkah-langkah mendasar untuk mengubahnya, terutama dimulai dari diri dan ‘rumah’ kita terlebih dahulu,” katanya. Bamsoet juga bicara soal lembaga yang menangani korupsi. Baginya, lembaga-lembaga itu harus diperkuat, salah satu caranya dengan sinergitas. “Selain itu, secara kelembagaan, kita juga harus memperkuat dan mendorong sinergi dari tiga lembaga hukum yang ada, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian,” tutur Bamsoet. “Jika ketiga lembaga ini semakin kuat dan efektif, maka harapan akan sebuah negeri yang bersih dengan pemerintahan yang kuat serta berwibawa akan semakin mudah untuk terwujud,” imbuhnya.

Disinggung besaran anggaran Densus Antikorupsi, politikus Gerindra tersebut mengatakan, berdasarkan hitungan Komisi III, anggarannya tidak jauh beda dengan KPK. “Apa yang diusulkan tidak jauh beda,” ujarnya. Namun pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap usul itu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi memerlukan anggaran Rp 2,6 triliun. Besaran anggaran ini salah satunya agar gaji personel Densus Tipikor sama dengan gaji pegawai KPK. Tito mengatakan Polri telah membentuk struktur Densus Tipikor. Unit ini akan dikepalai seorang brigadir jenderal dengan 3.560 personel. “Sedangkan Kepala Densus ini akan berada langsung di bawah Kapolri,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, kemarin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan rencana pembentukan Densus Antikorupsi perlu dilihat secara positif. “Karena penguatan peran Polri dalam pemberantasan korupsi adalah hal penting. Semakin banyak yang memburu koruptor, akan semakin bagus,” tuturnya. NUR HADI | AHMAD FAIZ | KARTIKA ANGGRAENI

Related Posts

Comments are closed.