Isu Duet dengan Jokowi, Prabowo: Kita Utamakan Kepentingan Nasional

Isu Duet dengan Jokowi, Prabowo: Kita Utamakan Kepentingan Nasional

Sempat ada isu mengenai wacana duet Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Prabowo pun menanggapi isu tersebut. “Saya katakan saya mandataris partai saya, kita akan mendengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat, suara mitra, kita akan utamakan kepentingan nasional,” ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjawab rencana pencapresannya oleh Gerindra. Mantan Danjen Kopassus itu juga ditanya soal kabar dirinya akan menjadi cawapres pendamping Jokowi. “Apa pun keputusannya, saya akan utamakan kepentingan rakyat, yang terbaik untuk kepentingan rakyat,” tutur Prabowo. Isu duet Jokowi-Prabowo berembus sejak akhir tahun lalu. Kabarnya, Jokowi dan Prabowo menjalin komunikasi membahas Pilpres 2019 dan kemungkinan maju bersama sejak akhir tahun lalu. Namun wacana itu dikabarkan kandas karena partai-partai pendukung tak setuju. Meski demikian, wacana itu masuk ke survei pilpres, salah satunya diadakan oleh Poltracking. Survei Poltracking Indonesia menyimulasikan skenario duet Jokowi-Prabowo, yang dirilis pada 18 Februari lalu. Ada simulasi koalisi poros duet Jokowi-Prabowo versus koalisi poros SBY. Koalisi poros Jokowi-Prabowo berisi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura, dengan total kursi 73,40% (411). Koalisi poros SBY berisi Partai Demokrat, PAN, dan PKS, dengan total kursi 26,60% (149). Simulasi model pertama, Jokowi jadi capres dan Prabowo jadi cawapresnya. Mereka melawan capres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan cawapres Gatot Nurmantyo. Hasilnya, Jokowi-Prabowo meraup 50,3% dibanding AHY-Gatot, yang meraup 11,6% suara responden. Yang tidak tahu dan tidak menjawab ada 38,1%. Model kedua, Jokowi-Prabowo versus Gatot-AHY. Tetap Jokowi-Prabowo yang menang dengan raihan 50,6% melawan Gatot-AHY yang meraih 12,6%. Sisanya tak menjawab. Survei nasional bertajuk ‘Proyeksi Skenario Peta Koalisi Pilpres 2019’ itu menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi dan dilakukan pada 27 Januari-3 Februari 2018, menggunakan metode stratified multistage random sampling . Margin of error survei ini sebesar kurang-lebih 2,83%. Waketum Gerindra Fadli Zon mengomentari hal tersebut. Dia mengatakan wacana itu muncul karena ada ketakutan dari pihak Jokowi. “Itu orang-orang yang takut Pak Prabowo maju itu karena mereka khawatir Pak Jokowi akan kalah. Dan menurut saya akan kalah,” jelas Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).

Sempat ada isu mengenai wacana duet Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Prabowo pun menanggapi isu tersebut. “Saya katakan saya mandataris partai saya, kita akan mendengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat, suara mitra, kita akan utamakan kepentingan nasional,” ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjawab rencana pencapresannya oleh Gerindra. Mantan Danjen Kopassus itu juga ditanya soal kabar dirinya akan menjadi cawapres pendamping Jokowi. “Apa pun keputusannya, saya akan utamakan kepentingan rakyat, yang terbaik untuk kepentingan rakyat,” tutur Prabowo. Isu duet Jokowi-Prabowo berembus sejak akhir tahun lalu. Kabarnya, Jokowi dan Prabowo menjalin komunikasi membahas Pilpres 2019 dan kemungkinan maju bersama sejak akhir tahun lalu. Namun wacana itu dikabarkan kandas karena partai-partai pendukung tak setuju. Meski demikian, wacana itu masuk ke survei pilpres, salah satunya diadakan oleh Poltracking. Survei Poltracking Indonesia menyimulasikan skenario duet Jokowi-Prabowo, yang dirilis pada 18 Februari lalu. Ada simulasi koalisi poros duet Jokowi-Prabowo versus koalisi poros SBY. Koalisi poros Jokowi-Prabowo berisi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura, dengan total kursi 73,40% (411). Koalisi poros SBY berisi Partai Demokrat, PAN, dan PKS, dengan total kursi 26,60% (149). Simulasi model pertama, Jokowi jadi capres dan Prabowo jadi cawapresnya. Mereka melawan capres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan cawapres Gatot Nurmantyo. Hasilnya, Jokowi-Prabowo meraup 50,3% dibanding AHY-Gatot, yang meraup 11,6% suara responden. Yang tidak tahu dan tidak menjawab ada 38,1%. Model kedua, Jokowi-Prabowo versus Gatot-AHY. Tetap Jokowi-Prabowo yang menang dengan raihan 50,6% melawan Gatot-AHY yang meraih 12,6%. Sisanya tak menjawab. Survei nasional bertajuk ‘Proyeksi Skenario Peta Koalisi Pilpres 2019’ itu menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi dan dilakukan pada 27 Januari-3 Februari 2018, menggunakan metode stratified multistage random sampling . Margin of error survei ini sebesar kurang-lebih 2,83%. Waketum Gerindra Fadli Zon mengomentari hal tersebut. Dia mengatakan wacana itu muncul karena ada ketakutan dari pihak Jokowi. “Itu orang-orang yang takut Pak Prabowo maju itu karena mereka khawatir Pak Jokowi akan kalah. Dan menurut saya akan kalah,” jelas Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).

Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan kalau Ketum Gerindra Prabowo Subianto rupanya telah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo di Pilpres 2019. Seperti apa ceritanya? Sohibul mengatakan dirinya telah mengobrol banyak dengan Prabowo terkait kemungkinan mantan Danjen Kopassus tersebut maju kembali di perhelatan pemilihan presiden. Dari obrolan tersebut, muncul banyak cerita. “Dari obrolan-obrolan bersama saya, beliau (Prabowo) mau maju. Dan saya sampaikan, bujukan itu bukan hanya ke PKS saja, ke Gerindra juga. Ke Gerindra mungkin bujukannya lebih dahsyat dari ke PKS,” kata Sohibul saat berkunjung ke kantor detikcom, Gedung TransTv, Jl Kapten Tendean, Jaksel, Kamis (1/3/2018). Cerita Prabowo soal niatan maju di Pilpres 2019 tak hanya sampai situ. Prabowo, kata Sohibul, mengaku sempat ditawari untuk menjadi cawapres Jokowi. “(Prabowo) ditawari cawapresnya Pak Jokowi juga. Kalau ke PKS nggak,” ungkap Sohibul. Lalu, apa jawaban Prabowo soal tawaran menjadi cawapres Jokowi? Menurut Sohibul, Prabowo menolak tawaran itu. “(Prabowo) Nggak mau. ‘Buat apa saya berjuang sampai seperti ini kalau jadi cawapres’,” tutur Sohibul menirukan jawaban Prabowo kepadanya kala itu. Isu duet Jokowi-Prabowo berembus sejak akhir tahun lalu. Kabarnya Jokowi dan Prabowo menjalin komunikasi membahas soal Pilpres 2019 dan kemungkinan maju bersama sejak akhir tahun lalu. Namun wacana itu dikabarkan kandas karena partai-partai pendukung tak setuju. Meski demikian, wacana itu masuk ke survei pilpres, salah satunya diadakan oleh Poltracking. Baca Juga: Jokowi Seng Ada Lawan

Merdeka.com – Partai NasDem mewacanakan untuk menyandingkan Presiden Joko Widodo dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Pilpres 2019. Namun tak mau kalah, Gerindra yang sudah jauh hari akan memajukan Prabowo Subianto juga sudah punya pasangan untuk melawan Jokowi-Gatot. Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mencoba melempar sejumlah wacana untuk Pilpres 2019. Terlebih, ada rencana pertemuan antara Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dengan Prabowo dalam waktu dekat. Desmond ingin, Prabowo meminang SBY sebagai wakil presiden di Pilpres 2019. Dia yakin, akan terjadi pertarungan hebat antara Jokowi-Gatot dengan Prabowo-SBY. “Ya (pasangan Jokowi-Gatot) harus dilawan Prabowo-SBY,” kata Desmond saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/7). Desmond melihat kemungkinan Prabowo-SBY bisa saja terjadi. Begitu juga dengan Jokowi-Gatot. Dia melihat, segala sesuatu menjadi mungkin di dunia politik. “Semua serba mungkin, apakah masih mungkin PDIP mau mencalonkan Jokowi, itu juga pertanyaan, apalagi Gatot. Mau enggak PDIP dorong Gatot sama Jokowi? Karena PDIP juga punya calon lain, misalnya Puan Maharani, Prananda,” kata Desmond lagi. Desmond mengakui memang ada sejumlah insiden politik yang terjadi antara SBY dan Prabowo, termasuk soal Pilgub DKI 2017. Tapi dia menyatakan, yang sudah lewat antara Prabowo dan SBY sudah sebaiknya tidak diungkit lagi demi kepentingan bangsa yang lebih luas. “Yang lain udah lewatlah. Kita juga harus hargai SBY ,” tutup dia. [rnd]

OAKLAND – Golden State Warriors meraih kemenangan pertamanya melawan Oklahoma City Thunder. Pada laga lanjutan NBA 2017/2018 di Oracle Arena, Minggu (25/2/2018), tuan rumah menang dengan 112-80. Kevin Durant merupakan aktor di balik kemenangan Warriors di pertandingan ini. Pemain berusia 29 tahun itu membukukan 28 poin, lima rebound, dan dua assist. Penampilan Durant mendapat dukungan penuh dari Stephen Curry. Point guard Warriors itu mengemas 21 poin, sembilan rebound, dan enam assist. Di pertandingan lain, Los Angeles Lakers mengamuk saat menantang Sacramento. Bertanding di Luke Walton, tim besutan Luke Walton menang dengan 113-108. Hasil Lengkap Pertandingan NBA Orlando vs Philadelphia 105-116     Memphis vs Miami 89-115     Boston vs New York 121-112     Oklahoma City vs Golden State 80-112     Chicago vs Minnesota 104-122     Portland vs Phoenix 106-104 Dallas vs Utah 90-97     Los Angeles vs Sacramento 113-108 (sha)

Terimakasih telah Membaca Berita Alasan Jokowi Pilih Heru Winarko Jadi Kepala Bnn Gantikan Buwas Terbaru Hari Ini dengan alamat Url: . Untuk Melihat Berita Lainnya, Silahkan lihat Juga Berita Terpanas Terbaru Di Bawah Ini Heru Winarko , Lazio Vs AC Milan , Justin Bieber , Maret , Dean Fujioka , Artis Angela Lee , BMKG , Juventus vs Atalanta , Las Palmas vs Barcelona , March , Gempa Hari Ini , Benyamin Biang Kerok , Sri Devi Artis India , Walikota Kendari , Hujan Uang , Angela Lee , Hujan Duit di Kuningan , Real Madrid , Red Sparrow , Asus Zenfone 5 , Irjen Heru Winarko , Irjen Pol Heru Winarko , Budi Waseso , A.c. Milan , Lazio Vs Milan , Coppa Italia , Angela Lee dan Suami , Selebgram Angela Lee , Angela Charlie , Hujan Duit , Hujan Uang di Kuningan , Madrid , Jennifer Lawrence , Zenfone 5 ,

Presiden mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke DP. Berbagai kalangan menyampaikan harapan agar Panglima baru nanti mampu menjaga soliditas, punya  komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen antikorupsi serta mendukung agenda reformasi TNI. Dan yang paling,  Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kita tidak boleh menutup mata masih ada anggota TNI yang hidupnya ‘pas-pasan’, sehingga mereka ‘nyambi’ menjadi tukang ojek online. Juga ada yang ‘nyambi’ menjadi ‘pengawal’, ‘ajudan’ atau jenis pekerjaan diluar tugasnya sebagai anggota TNI. Itulah sebabnya, kesejahteraan prajurit TNI harus lebih diperhatikan untuk pemenuhan kebutuhan hak asasi. Pasalnya, kesejahteraan terhadap prajurit TNI tak setara dengan risiko tugas dan risiko yang dihadapi di medan tugas, karena menyangkut pertahanan wilayah negara. Sudah semestinya tunjangan kinerja prajurit TNI bisa lebih ditingkatkan pemerintah karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain. Pengajuan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke ke DPR, patut diapresiasi. Sebab hal ini  sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antarangkatan, yaitu AD, AL dan AU. Panglima TNI yang sekarang dari TNI AD. Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, Presiden Jokowi juga memiliki langkah baik karena tidak menaikan seseorang dari kalangan TNI secara mendadak untuk duduk di kursi Panglima TNI. Artinya semua sudah sesuai dengan persiapan. Pergantian ini pun memperlihatkan bahwa regenerasi di kalangan TNI berjalan dengam baik. Penyiapan kader-kader terbaik dijalankam sejak awal. Meski begitu DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitmen dan integritas calon Panglima TNI dalam proses fit and proper test . Terutama terkait komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen antikorupsi serta mendukung agenda reformasi TNI. Selain itu DPR harus meminta masukan dari lembaga lain seperti KPK, Komnas Ham dan lainnya terkait rekam jejak Hadi Tjahjanto.  Panglima baru nanti juga akan mendapat tugas berat, menjaga  keutuhan NKRI, terutama ancaman dari semakin banyaknya warga negara asing ke negeri ini, juga indikasi masuknya senjata illegal ke sejumlah daerah, serta ancaman separatis di Papua. Tak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga akan mendapat PR berat di tahun politik, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Terkait tahun politik ini diharapkan prajurit TNI tidak terpancing isu adu domba, intoleran, Pancasila dan Kebhinekaan serta isue SARA Berbagai kalangan meyakini Hadi mampu menjaga kesolidan prajurit sesuai aturan di institusi TNI.  Buktinya terlihat dari sikap tegas Hadi dalam menangani kasus korupsi pembelian helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2016-2017 serta tak segan memecat anggotanya yang terbukti terlibat kasus dugaan penyelundupan minuman keras menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI AU, di Papua. Dalam merespon dinamika saat ini, diperlukan seorang Panglima TNI yang mampu mengelola persatuan dan kesatuan berbagai elemen bangsa, agar bisa melalui tahun politik seperti pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 dengan aman. Tentu saja pada pilkada serentak, pileg dan pilpres, prajurit TNI harus memiliki komitmen untuk menjaga netralitas dan independen dari politik praktis. TNI hanya berpihak kepada kebenaran dan di sisi rakyat demi NKRI. Tidak boleh keseret dalam pusaran kepentingan opurtunis pemegang kekuasaan diberbagai levelnya. Harapan kita Hadi Tjahjanto untuk bisa melanjutkan hal – hal positif yang telah dilakukan dan dibangun oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Oleh karenanya ke depan Hadi Tjahjanto harus bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan berbagai komponen bangsa terutama dari umat Islam yang notebene adalah mayoritas di NKRI.

Related Posts

Comments are closed.