Isu Agama Kencang, Kenapa Parpol Nasionalis Tetap di Papan Atas?

Isu Agama Kencang, Kenapa Parpol Nasionalis Tetap di Papan Atas?

Isu agama, baik yang positif atau negatif, kencang menjadi sorotan belakangan ini. Namun tak ada partai agamis yang terdongkrak naik ke papan atas. Setidaknya terlihat di hasil suara responden Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tiga partai papan atas bukanlah partai agamis. Tiga partai berelektabilitas unggul itu adalah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Survei dirilis di Graha Dua Rajawali, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Elektabilitas PDIP sebesar 22,2%, Partai Golkar mendapat 15,5%, sementara Partai Gerindra 11,4%. Di urutan nomor 4 ada Partai Demokrat dengan 6,2%. Baru di urutan nomor 5 ada PKB dengan raupan 6,2% suara responden. Sebagaimana diketahui, PKB memang partai yang identik dengan Agama Islam, khususnya Ormas Nahdlatul Ulama. “PKB diuntungkan dari isu Islam yang sedang seksi. Semenjak Pilkada DKI kemarin, isu Islam sangat seksi sekali. Ini bisa diambil keuntungan oleh PKB yang basis pemilihnya muslim, terutama di NU,” tutur peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, selaku pemapar survei. Tentu tak butuh seorang ahli untuk menilai bahwa isu agama belakangan ini menjadi isu yang ‘sangat seksi sekali’. Tapi mentok-mentoknya, cuma PKB sebagai partai Islam yang mampu berada di urutan ke-5. Survei dilakukan pada 7 sampai 14 Januari 2018. dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 1.200 orang. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, dilengapi diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis media massa. Margin of error survei adalah 2,9 persen. Dikotomi parpol agamis dan parpol nasionalis memang tak selalu simpel. Kenyataannya tak ada parpol yang menolak nasionalisme, tak ada pula parpol yang menolak agama. Namun kategorisasi itulah yang kerap dipakai untuk mempermudah orang awam memahami peta parpol di Indonesia. Muncul dugaan sebenarnya isu agama tak terlalu kuat untuk mendongkrak elektabilitas partai agamis. Rully Akbar mencoba menjawab soal kenapa partai-partai agamis tak terdongkrak oleh derasnya isu agama. Sebabnya, tak ada partai yang benar-benar agamis. “Karena tidak ada satupun partai yang berasaskan agama. Rata-rata basisnya juga nasionalis,” kata Rully. Yang ada, menurutnya, yakni partai yang mengidentikkan diri dengan agama. Itupun juga, isu agama tak ada pengaruhnya karena basis pemilihnya rata-rata juga massa nasionalis. “Paling hanya PKB yang masih bisa meng-grab (meraup) itu. Tapi dia scoop (lingkup pemilih)-nya di NU saja, dan rata-rata di Jawa Timur,” ujar Rully. Selain NU, ada Ormas Islam besar dan tertua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. PAN adalah partai berlambang matahari yang sedikit banyak punya identitas Muhammadiyah. Namun menurutnya, massa Muhammadiyah cenderung cair sehingga tidak bisa dibatasi perilaku elektoralnya ke satu partai tertentu. PAN ada di urutan nomor 10 dengan raupan 2,0% suara responden. PDIP, Golkar, dan Gerindra adalah tiga partai papan atas menurut survei ini. Adakah dari ketiga partai ini yang diuntungkan oleh derasnya isu agama belakangan ini? “Isu SARA (suku agama ras dan antargolongan) tidak ada pengaruhnya di tiga wilayah (parpol) ini. Tapi biasanya nanti berpengaruh ke tahap pencapresan. Kalau ke partai, nggak ada pengaruhnya,” jawab Rully Akbar. Isu agama juga dimasukkan sebagai salah satu dari isu SARA. Isu SARA memang bisa bermakna positif, seperti penghargaan terhadap kebhinnekaan dan saling memahami antargolongan. Isu SARA bisa bermakna negatif bila bermuatan kebencian antarkelompok, baik suku, agama, ras, atau golongan. Pertanyaan dari survei ini untuk responden berbunyi, ‘Jika Pileg dilakukan hari ini, partai mana yang Anda pilih?’. Berikut adalah hasilnya: 1. PDIP 22,2% 2. Golkar 15,5% 3. Gerindra 11,4% 4. Demokrat 6,2% 5. PKB 6,0% 6. NasDem 4,2% 7. PKS 3,8% 8. PPP 3,5% 9. Perindo 3,0% 10. PAN 2,0% 11. Hanura 0,7% 12. PSI 0,3% 13. PBB 0,3% 14. PKPI 0,2% Tidak tahu/tidak jawab/belum memutuskan/rahasia 20,7 %

Baca juga : teror di balik bendera isis dan surat botol

Kapolri Jenderal Tito Karnavia n memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengamanan di masing-masing markas kepolisian. Hal ini menyusul sejumlah kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian di markas kepolisian. “Kami sudah menugaskan kepada seluruh anggota di jajaran untuk mengamankan Mako (Markas Komando) dan mengamankan diri masing-masing pada saat bertugas, di rumah maupun di perjalanan,” kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/7/2017). “Saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala wilayah, Kasatker, memperkuat dan mengevaluasi sistem pengamanan markas masing-masing,” sambung Tito. Tito mengatakan, dengan adanya kejadian penyerangan polisi di kantor polisi, maka pengetatan dan pengamanan perlu dilakukan. Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun akan membatasi sejumlah orang yang akan masuk ke kantor-kantor kepolisian. “Sehingga orang yang masuk enggak sembarangan,” ucap Tito. Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Suntana meminta anggota kepolisian untuk tidak takut, meski ada teror yang mengintai. Salah satunya, pemasangan bendera ISIS di Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada pagi tadi. “Pak Kapolri dan Pak Kapolda sudah mengingatkan kepada anggota untuk tidak perlu takut dengan ancaman teror. Begitu pun dengan masyarakat,” ujar Suntana di Balai Kota DKI Jakarta.

seperti di kutip dari http://news.liputan6.com

Suntana menyebut, pemasangan tersebut hanya ulah orang yang ingin menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta kepada anggota polisi dan masyarakat tidak takut. Sebab, polisi akan terus meningkatkan pengamanan. “Cuma kita melaksanakan pengamanan secara lebih, anggota bertugas kita minta lebih dari satu dan ada body protector. Begitu pun dengan masyarakat tidak usah takut, tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Jangan takut dengan ancaman teroris,” ujar Suntana.


Baca juga :

“Nggak kenapa napa” balas saya sembari tertawa. Yang terjadi selanjutnya adalah obrolan terbuka dan apa adanya dari saya kepada siapapun teman yang bertanya. Saya memang selalu senang kalau teman memilih untuk bertanya langsung, karenanya saya akan berikan jawaban seterbuka mungkin untuk apresiasi kebaikan dirinya untuk bertemu saya langsung ketimbang ngomel ngomel secara terbuka apalagi di social media. Nyari 100% pasti tidak saya gubris. Twitter, Facebook, Whatsapp, bukanlah medium yang saya pilih kalau mau berdiskusi. Capek tek-tok-nya. Bales balesin satu persatu nggak selesai selesai, belum lagi yang lain nyamber, lalu orang lain lagi nyamber. Berusaha menjelaskan sesuatu yang krusial di jejaring sosial itu seperti disidang di depan khalayak umum. Argumentasi bukan jadi utama lagi, akan jadi kesempatan bagi orang untuk menghardik dan menghakimi. And im not in any trial. I don’t have to answer to anybody . Tapi kalau mau berbincang langsung, saya jawab dengan senang hati.

seperti di kutip dari https://pandji.com

Saya mencari Arsitek bagi kota Jakarta. Arsitek itu kan tidak ikut kerja nyusun bata dan nyemen tembok. Itu dikerjakan oleh pekerjanya. Arsitek itu kerjanya adalah menggagas bangunannya. Mendesain. Mengukur. Menghitung. Bahkan di banyak firma Arsitek, sang Arsitek tidak menggambar apapun karena ada lagi yang kerjanya melakukan itu. Kendatipun dia tidak ikut menyusun batu bata, kendatipun dia tidak menggambar apa-apa, tapi kehadiran Arsitek, gagasan seorang Arsitek, menentukan hasil akhir dari bangunan tersebut.

Isu agama, baik yang positif atau negatif, kencang menjadi sorotan belakangan ini. Namun tak ada partai agamis yang terdongkrak naik ke papan atas. Setidaknya terlihat di hasil suara responden Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tiga partai papan atas bukanlah partai agamis. Tiga partai berelektabilitas unggul itu adalah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Survei dirilis di Graha Dua Rajawali, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Elektabilitas PDIP sebesar 22,2%, Partai Golkar mendapat 15,5%, sementara Partai Gerindra 11,4%. Di urutan nomor 4 ada Partai Demokrat dengan 6,2%. Baru di urutan nomor 5 ada PKB dengan raupan 6,2% suara responden. Sebagaimana diketahui, PKB memang partai yang identik dengan Agama Islam, khususnya Ormas Nahdlatul Ulama. “PKB diuntungkan dari isu Islam yang sedang seksi. Semenjak Pilkada DKI kemarin, isu Islam sangat seksi sekali. Ini bisa diambil keuntungan oleh PKB yang basis pemilihnya muslim, terutama di NU,” tutur peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, selaku pemapar survei. Tentu tak butuh seorang ahli untuk menilai bahwa isu agama belakangan ini menjadi isu yang ‘sangat seksi sekali’. Tapi mentok-mentoknya, cuma PKB sebagai partai Islam yang mampu berada di urutan ke-5. Survei dilakukan pada 7 sampai 14 Januari 2018. dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 1.200 orang. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, dilengapi diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis media massa. Margin of error survei adalah 2,9 persen. Dikotomi parpol agamis dan parpol nasionalis memang tak selalu simpel. Kenyataannya tak ada parpol yang menolak nasionalisme, tak ada pula parpol yang menolak agama. Namun kategorisasi itulah yang kerap dipakai untuk mempermudah orang awam memahami peta parpol di Indonesia. Muncul dugaan sebenarnya isu agama tak terlalu kuat untuk mendongkrak elektabilitas partai agamis. Rully Akbar mencoba menjawab soal kenapa partai-partai agamis tak terdongkrak oleh derasnya isu agama. Sebabnya, tak ada partai yang benar-benar agamis. “Karena tidak ada satupun partai yang berasaskan agama. Rata-rata basisnya juga nasionalis,” kata Rully. Yang ada, menurutnya, yakni partai yang mengidentikkan diri dengan agama. Itupun juga, isu agama tak ada pengaruhnya karena basis pemilihnya rata-rata juga massa nasionalis. “Paling hanya PKB yang masih bisa meng-grab (meraup) itu. Tapi dia scoop (lingkup pemilih)-nya di NU saja, dan rata-rata di Jawa Timur,” ujar Rully. Selain NU, ada Ormas Islam besar dan tertua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. PAN adalah partai berlambang matahari yang sedikit banyak punya identitas Muhammadiyah. Namun menurutnya, massa Muhammadiyah cenderung cair sehingga tidak bisa dibatasi perilaku elektoralnya ke satu partai tertentu. PAN ada di urutan nomor 10 dengan raupan 2,0% suara responden. PDIP, Golkar, dan Gerindra adalah tiga partai papan atas menurut survei ini. Adakah dari ketiga partai ini yang diuntungkan oleh derasnya isu agama belakangan ini? “Isu SARA (suku agama ras dan antargolongan) tidak ada pengaruhnya di tiga wilayah (parpol) ini. Tapi biasanya nanti berpengaruh ke tahap pencapresan. Kalau ke partai, nggak ada pengaruhnya,” jawab Rully Akbar. Isu agama juga dimasukkan sebagai salah satu dari isu SARA. Isu SARA memang bisa bermakna positif, seperti penghargaan terhadap kebhinnekaan dan saling memahami antargolongan. Isu SARA bisa bermakna negatif bila bermuatan kebencian antarkelompok, baik suku, agama, ras, atau golongan. Pertanyaan dari survei ini untuk responden berbunyi, ‘Jika Pileg dilakukan hari ini, partai mana yang Anda pilih?’. Berikut adalah hasilnya: 1. PDIP 22,2% 2. Golkar 15,5% 3. Gerindra 11,4% 4. Demokrat 6,2% 5. PKB 6,0% 6. NasDem 4,2% 7. PKS 3,8% 8. PPP 3,5% 9. Perindo 3,0% 10. PAN 2,0% 11. Hanura 0,7% 12. PSI 0,3% 13. PBB 0,3% 14. PKPI 0,2% Tidak tahu/tidak jawab/belum memutuskan/rahasia 20,7 %

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk Pemilu Legislatif 2019 ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah nasional. Ada lima partai lama yang dinilai terancam tak lolos ambang batas itu. “PPP, NasDem, PKS, PAN, dan Hanura istilahnya masih ngeri-ngeri sedap untuk bisa lolos parliamentary threshold 2019,” kara peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, Rabu (24/1/2018). Dia berbicara dalam pemaparan survei elektabilitas parpol dengan tajuk ‘Lima Isu Partai Politik Terkini di Tahun Politik’, di Graha Dua Rajawali, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Hasil survei itu menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi PPP, NasDem, PKS, PAN, dan Hanura. Survei dilakukan pada 7 sampai 14 Januari 2018. Metodenya multistage random sampling, jumlah responden 1.200 orang. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, dilengapi diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis media massa. Margin of error survei ini adalah 2,9 persen. Partai-partai yang sudah berpengalaman di pemilu sebelumnya itu berada di papan bawah. NasDem mendapat 4,2%, PKS mendapat 3,8%, PPP mendapat 3,5%, dan PPP mendapat 3,5%, Perindo mendapat 3,0%, PAN mendapat 2,0%, dan Partai Hanura mendapat 0,7%. Ada NasDem yang tersurvei mendapat 4,2% alias di atas ambang batas parlemen 4%. Namun karena margin of error survei ini 2,9%, maka perolehan NasDem di survei ini masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4% itu. “4% Bukan angka yang kecil untuk partai-partai lama, untuk bisa masuk kembali ke arena,” kata Rully. Bila dilihat ada Perindo, partai baru yang mampu meringsek masuk di antara partai-partai lama, Rully menjelaskan bahwa itu karena iklan Perindo sering tampil di televisi. Meski demikian pencapaian Perindo juga belum aman. Di papan paling bawah lagi ada PSI yang meraih 0,3%, PBB mendapat 0,3%, dan PKPI mengantongi 0,2%. “Partai-partai baru dan papan bawah terancam tak lolos ambang batas parlemen, kecuali ada isu ‘big bang’ (fenomena politik luar biasa) dan ada magnet tokoh yang kuat,” kata Rully.

Di antara deretan para menteri Orde Baru, boleh jadi Daoed Joesoef-lah yang paling melekat dalam memori para pelajar dan mahasiswa di pengujung 1970-an. Sebab, mereka mungkin merasa menjadi ‘korban’ kebijakannya karena harus memperpanjang masa belajar selama enam bulan. Ya, selama puluhan tahun Indonesia merdeka, tahun ajaran baru dimulai setiap Januari. Namun, ketika Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan, 1978-1983, awal tahun ajaran baru dia ubah menjadi Juni. Hal itu berlaku hingga sekarang. Bagi sebagian kalangan umat Islam, Daoed Joesoef juga dicap tak berpihak pada Islam atau cenderung anti-Islam. Bukan cuma karena dia aktif dan menjadi salah seorang petinggi di lembaga kajian CSIS, kebijakan-kebijakannya pun kontroversial dalam arus utama kaum Islam pada pengujung 1970-an. Sebelumnya, para pelajar libur sebulan penuh selama Ramadan. Namun, begitu Daoed menjadi menteri, kebijakan itu berubah. [Gambas:Video 20detik] “Ramadan adalah bulan penuh ibadah, belajar pun bagian dari ibadah. Tapi kenapa justru sekolah harus libur,” begitu kurang-lebih argumentasi Daoed kala itu. Dia balik mempertanyakan alasan para pemimpin daerah yang ramai-ramai membuat kebijakan untuk menutup tempat hiburan selama Ramadan. Rumah makan pun ikut dipaksa tutup demi menghormati orang berpuasa. “Padahal, kalau kita melihat orang makan, sebenarnya justru menjadi ujian keimanan,” kata Daoed Joesoef. Tak cuma soal masuk sekolah selama Ramadan, dia juga pernah mengusulkan agar Istana juga merayakan Natal, bukan cuma Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Soeharto menolak usul tersebut. Lalu Daoed kemudian membuat tradisi mengadakan perayaan Natal bersama di departemen yang dipimpinnya. Daoed juga tak mau mengucapkan salam secara Islam bila menyampaikan sambutan sebagai menteri. Alasannya, dia dalam posisi sebagai pejabat publik di negara yang majemuk, bukan negara berdasarkan agama. “Aku berpidato sebagai menteri dari Negara Republik Indonesia yang adalah negara kebangsaan yang serbamajemuk, multikultural, multiagama, dan kepercayaan, multisuku dan asal-usul, dan lain-lain, bukan negara agama dan pasti bukan negara Islam,” tulisnya dalam buku Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, 2006. Daoed Joesoef juga sempat mengajukan gagasan agar pendidikan agama tidak lagi diajarkan di sekolah. Menurutnya, pengajaran agama seharusnya tidak dijadikan urusan pemerintah karena merupakan urusan pribadi, hak prerogatif keluarga yang harus dihormati, dan tugas-kewajiban komunitas agama yang bersangkutan itu sendiri. “Negara sebaiknya tidak mencampuri soal-soal keyakinan religius,” tulis Daoed. Mantan Menteri Pendidikan Prof HM Rasjidi termasuk yang keras mengkritik kebijakan Daoed Joesoef itu. Umat Islam, kata dia, tak akan menyerahkan pendidikan agama kepada orang-orang yang tak mempercayai agama, sebagaimana harta benda yang tak mung­kin kita titipkan kepada pendusta. “Bahkan lebih dari itu, harta benda bukan apa-apa bi­la dibandingkan dengan amanat keyakinan dan iman kita bagi anak-anak kita,” kata Rasjidi dalam buku Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional, Hujatan kepada Daoed, yang lahir di Medan, 8 Agustus 1926, kian deras. Keislamannya diragukan menilik namanya yang merupakan perpaduan dua nabi: Daud dan Yusuf. Daoed, yang berdarah Aceh, dituding telah melecehkan Islam cuma karena nama. “Saya bilang, siapa yang melecehkan, saya justru mengembalikan kemuliaan Islam,” tulisnya di buku tersebut.

Tessa Granitsa Satari (34) mengaku panik saat ditilang karena menerobos busway hingga menyeret polantas. Dia mengaku khilaf. “Saya khilaf. Alasannya saya panik, tidak punya SIM, dan itu mobil pinjaman,” kata Tessa saat rilis di Mapolres Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Karena diseret oleh Tessa, polantas bernama Bripda Dimas Prianggoro terluka di bagian tangan dan harus dirawat rumah sakit. Tessa lalu minta maaf. “Saya belum ketemu korban, saya minta maaf kepada korban dan seluruh institusi Polri,” ucapnya. Tessa ditangkap di Hotel Crown, Tamansari, Jakarta Barat, Senin (22/1) sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Akibat perbuatannya, polisi menerapkan Pasal 351 KUHP atau Pasal 212 KUHP dan Pasal 213 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan polisi masih mengembangkan keterlibatan tersangka terkait tes urine yang hasilnya positif narkoba. Mobil Cadillac Escalade berwarna putih bernopol B-19-SNC yang dikendarai pelaku merupakan mobil pinjaman. Saat ini, mobil tersebut disita sebagai barang bukti.

Pengacara mantan Wakil Bendahara Umum Partai Hanura Beni Prananto membeberkan soal dugaan pindahnya dana partisipasi partai ke rekening OSO Sekuritas kepunyaan Oesman Sapta Odang. Cerita bermula dari bertandangnya Beni ke kediaman OSO. “Yang pertama, sekitar bulan Agustus 2017, Saudara Beni dipanggil ke kediaman Pak OSO di Jalan Denpasar (Jakarta),” kata pengacara Beni bernama C Mario Y Pranda di Hotel Sultan, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (24/1/2018). Pertemuan itu berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Oesman meminta Beni memindahkan dana kas Hanura ke OSO Sekuritas. Beni merespons dengan mengemukakan saran ke Oesman, yakni sebaiknya duit itu tidak dipindahkan dari bank. “Beberapa minggu kemudian, Pak Beni dipanggil ke kediaman Oesman Sapta Odang di Jalan Denpasar. Yang diundang termasuk Bendahara Umum inisial ZU,” kata Mario. Dalam pertemuan itu, Oesman kembali meminta hal yang sama. Dia juga meminta Beni menyerahkan laporan-laporan keuangan. Saat itu mereka sepakat memindahkan uang partai ke OSO Sekuritas. Namun ternyata uang belum bisa ditarik dari bank karena saat itu kepemilikan rekening masih atas nama Ketua Umum Hanura sebelum Oesman. “Sekitar Oktober, uang itu akhirnya dipindahkan ke OSO Sekuritas. Pada 12 Oktober dikasih secara fisik dalam bentuk mata uang asing. Kemudian (dilanjutkan ditransfer) tanggal 13 Oktober. Terakhir, 20 Oktober 2017,” kata Mario, yang tak menyebut jumlah keseluruhan duit. Sebagaimana diberitakan, duit ini dikabarkan berjumlah Rp 200 miliar. Belakangan, pihak Beni tidak terima. Mereka melaporkan Oesman ke Badan Reserse Kriminal Polri pada 23 Januari siang. Mereka tak terima duit Partai dikirim ke tempat milik perseorangan. “Kenapa kita persoalkan? Pertama, uang kas partai tidak bisa dipindahkan ke mana pun karena itu diatur dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan Partai Hanura. Kalaupun bisa, dalam AD/ART semua keputusan strategis harus melalui pleno melibatkan Sekjen,” tutur Mario. Pihaknya mendengar uang partai itu akan diinvestasikan ke OSO Sekuritas. Mereka menilai langkah Oesman itu memenuhi unsur pidana penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Dia menyatakan kasus ini tak ada hubungannya dengan islah dua kubu Hanura. Dia tak tahu soal Oesman yang ingin laporan terhadap kubu Ambhara di Polda Metro Jaya dicabut. “Kita belum tahu,” kata Mario. Sebelumnya, Bendum Hanura Zulhanar Usman membenarkan memindahkan uang parpol ke OSO Securities. Namun uang tersebut dipakai untuk investasi. “Investasi per bulan dan setiap saat bisa digunakan jika ingin digunakan,” ujar Zulhanar saat dihubungi, Kamis (18/1). OSO Sekuritas merupakan perusahaan milik Oesman Sapta Odang. Zulhanar menerangkan partai menginvestasikan dana ke OSO Sekuritas karena mudah dikontrol. “Kebetulan OSO Securities, Pak OSO tanyakan ke Beni Prananto (Wabendum Hanura, red), ‘dana partai dikelola ke mana?’ Ternyata cuma ke rekening biasa. Jadi kami investasi ke OSO Securities karena kami tahu dan uang nggak mungkin ke mana-mana,” jelas Zulhanar.

Ketum PPP Romahurmuziy menegaskan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA akan dijadikan pelecut partai untuk bekerja keras menghadapi Pemilu 2019. Dari survei LSI Denny JA, PPP bersama 4 parpol lain diperkirakan sulit menembus ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ). “Survei itu adalah potret dia ibarat termometer mengukur pada saat survei itu dilakukan. Karena itu, kami tidak ingin hanya berpatokan pada survei, tapi survei kita jadikan sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Romi kepada wartawan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Namun Romi tetap optimistis partainya mendapat perolehan suara yang bisa menembus parliamentary threshold . Sebab, merujuk pada hasil survei, Romi menyebut masih ada responden yang belum menjatuhkan pilihan. “Kedua, kita lihat bahwa di setiap survei masih ada yang belum memutuskan berapa banyak yang belum memutuskan, itulah nanti yang merupakan penyeimbang perolehan suara sesungguhnya,” ujarnya. Romi juga menuturkan strategi partainya untuk merebut suara. Sejumlah figur, seperti tokoh masyarakat, akan digandeng terkait pemilu legislatif. “Ketiga bahwa struktur serta figur PPP di setiap daerah akan digerakkan secara simultan untuk memenangkan secara bersama. Elemen kader maupun elemen nonkader yang akan kita rekrut di dalam pencalegan yang akan datang,” tutur dia. LSI Denny JA dalam hasil surveinya menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi PPP, NasDem, PKS, PAN, dan Hanura. NasDem mendapat 4,2%, PKS 3,8%, PPP 3,5%, Perindo 3,0%, PAN 2,0%, dan Partai Hanura 0,7%.

Partai Hanura sudah islah setelah terjadi konflik internal. Bila keadaan internal partai ini tak juga membaik, elektabilitas Hanura diprediksi bisa kecil dan tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen total suara sah. “Jika situasi Hanura tidak membaik, maka Hanura berpotensi terlempar dari parlemen dan menjadi ‘partai gurem’ dengan elektabilitas di bawah 2%,” demikian paparan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis di Graha Dua Rajawali, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, selanjutnya memaparkan tilikan terhadap elektabilitas Hanura berdasarkan hasil survei pada 7-14 Januari 2017. Metode survei adalah multistage random sampling , dengan jumlah responden 1.200 orang. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, dilengkapi diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis media massa. Margin of error survei ini adalah 2,9 persen. Dalam survei itu, Hanura mendapat 0,7% suara responden. Pada Desember 2017, raupan suara Hanura tercatat sebesar 0,5%. Pada Agustus 2017, suara Hanura tercatat sebesar 1,6%. Padahal di Pileg 2014, Hanura mendapat raihan 5,26% suara dan lolos ke parlemen. Artinya, berdasarkan survei sekarang, ada penurunan elektabilitas Hanura. Penurunan belakangan ini dinilai sebagai akibat perpecahan Hanura. “Hanura semakin terpuruk di 0,7%. Bisa jadi karena faktor kemarin sempat ada konflik di internal Hanura, antara kubu Manhattan dan kubu Ambhara,” kata Rully. Namun kini Hanura sudah Islah. Oesman Sapta Odang kembali menjadi ketua umum. LSI Denny JA kemudian menganalisis berdasarkan diskusi kelompok terbatas (FGD) dan berita media massa. “Isu perpecahan ini berpotensi memperburuk elektabilitas. Bisa jadi Hanura berbalik dengan adanya islah ini, bisa jadi selanjutnya ada kenaikan,” ujar Rully. Elektabilitas di bawah Hanura ditempati oleh partai baru dan partai gurem, demikian LSI Denny JA mengistilahkannya. Partai itu adalah Perindo dengan elektabilitas 3,0%, PSI 0,3%, PKPI 0,2%, dan PBB 0,3%. “Partai baru dan partai papan bawah terancam tak lolos ambang batas parlemen, kecuali ada program ‘big bang’ yang menarik dan magnet tokoh yang kuat,” kata Rully.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, kembali diperiksa KPK. Namun, dia mengaku belum tahu soal pemeriksaannya. “Saya nggak tahu. Karena tidak ada bantah,” kata Fredrich sambil masuk lobi KPK. [Gambas:Video 20detik] Fredrich tiba di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018) sekitar pukul 13.21 WIB. Pihak KPK juga belum memberi keterangan Fredrich diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Fredrich sendiri telah beberapa kali diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dr Bimanesh Sutarjo dalam kasus ini. Mereka diduga memanipulasi hasil pemeriksaan medis Novanto usai mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 lalu. Manipulasi itu diduga untuk menghindari panggilan KPK. Saat ini keduanya telah ditahan KPK. Fredrich juga telah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya.

Related Posts

Comments are closed.