Istri Fachri Albar Jadi Jaminan, Polisi Belum Putuskan Rehabilitasi

Istri Fachri Albar Jadi Jaminan, Polisi Belum Putuskan Rehabilitasi

Polisi belum memutuskan diterima-tidaknya pengajuan rehabilitasi yang diajukan keluarga Fachri Albar. Saat ini Fachri masih ditahan terkait kasus narkoba. “Sejak FA ditangkap sampai saat ini, dia masih cukup layak ataupun sehat untuk menjalani proses penahanan di kepolisian. Kecuali kalau dia drug addict yang sangat tinggi ya, kalau putus konsumsi dampaknya tinggi. Dia sudah setop, kalau kami lihat dia masih layak untuk tetap di kantor polisi. Kalau soal assessment kan hak keluarga dan hak tersangka, jadi kita persilakan,” ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, Kamis (22/2/2018). Keluarga Fachri sebelumnya mengajukan rehabilitasi dengan jaminan istri Fachri, Renata Kusmanto. Dalam kasus narkoba, Fachri ditangkap di rumahnya di Serenia Hills, Cirendeu, Jaksel, pada pekan lalu (14/2). Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu, dua papan Dumolid, alat bong cangklong, korek, dan puntung ganja.

Polisi belum memutuskan diterima-tidaknya pengajuan rehabilitasi yang diajukan keluarga Fachri Albar. Saat ini Fachri masih ditahan terkait kasus narkoba. “Sejak FA ditangkap sampai saat ini, dia masih cukup layak ataupun sehat untuk menjalani proses penahanan di kepolisian. Kecuali kalau dia drug addict yang sangat tinggi ya, kalau putus konsumsi dampaknya tinggi. Dia sudah setop, kalau kami lihat dia masih layak untuk tetap di kantor polisi. Kalau soal assessment kan hak keluarga dan hak tersangka, jadi kita persilakan,” ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, Kamis (22/2/2018). Keluarga Fachri sebelumnya mengajukan rehabilitasi dengan jaminan istri Fachri, Renata Kusmanto. Dalam kasus narkoba, Fachri ditangkap di rumahnya di Serenia Hills, Cirendeu, Jaksel, pada pekan lalu (14/2). Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu, dua papan Dumolid, alat bong cangklong, korek, dan puntung ganja.

Bantahan Maudy muncul lantaran adanya pernyataan polisi soal artis inisila MK dicurigai terlibat kasus narkoba. Solopos.com, JAKARTA – Di tengah maraknya kasus narkoba yang menjerat sejumlah artis , pihak kepolisian menyebut seorang publik figur dengan inisial MK sebagai orang yang sudah dicurigai terlibat penggunaan narkoba. Kemunculan inisial tersebut oleh sejumlah pihak lantas dikaitkan dengan Maudy Koesnaedi , sebagai orang yang dimaksud oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apa tanggapan Maudy Koesnaedi saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut? Ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Maudy menyatakan tidak perlu berkomentar lagi. ( Baca Juga: Netizen Ribut Artis MK Terjerat Narkoba, Maudy Koesnaedi Langsung  Klarifikasi ) “Saya sudah memberi klarifikasi mengenai masalah itu melalui Instagram, itu bukan saya, terima kasih,” kata Maudy Koesnaedi, Rabu (21/2/2018). Diketahui, Maudy Koesnaedi telah memberikan jawaban perihal inisial MK yang disebut-sebut oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus narkoba. Hal itu dilakukan Maudy untuk merespon dugaan netizen terkait keterlibatannya dalam lingkaran penyalahgunaan zat adiktif tersebut. “Aku enggak pernah pakai. tks perhatiannya,” singkat Maudy Koesnaedi di akun Instagram pribadi. Tak hanya menolak berkomentar perihal peredaran inisial MK, Maudy Koesnaedi juga mengambil langkah serupa saat disinggung mengenai gerakan anti narkoba yang diprakarsai sejumlah artis. “Saat ini saya tidak mau berkomentar soal itu,” ujarnya sambil berlalu. (Baca Juga: Maudy Koesnaedi ingin nikah di kolam ) Seperti diberitakan, industri hiburan Tanah Air tengah jadi sorotan lantaran beberapa pelakunya kembali terseret kasus narkoba di 2018. Tak tanggung-tanggung, tiga artis diringkus polisi dalam waktu yang berdekatan. Tak ingin nama baik industri hiburan tercoreng, sejumlah artis rencananya akan menandatangani perjanjian anti narkoba pada Kamis, 22 Februari 2018. Dalam kesepakatan tersebut, para artis yang terseret kasus narkoba diharuskan siap meninggalkan panggung hiburan Tanah Air. ( Baca Juga: Kasus Narkoba Artis Bakal Ada Yang Lebih Greget Dari Roro Fitria ) LOKER SOLO Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Jakarta (ANTARA News) – Produser Manoj Punjabi menerapkan peraturan tegas untuk aktor dan aktris yang menyalahgunakan narkoba selama dikontrak oleh rumah produksinya,yakni sanksi putus kontrak hingga denda uang. “Bukan cuma salah, tapi sangat merugikan produksi,” kata Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) MD Pictures itu usai deklarasi antinarkoba bersama artis, produser dan manajer di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel), Kamis. Ia mengatakan pihaknya akan segera memutus kontrak dan memberlakukan denda uang untuk aktor dan aktris yang kedapatan menggunakan narkotika dan bahan obat berbahaya (narkoba). Skandal yang mewarnai produksi sebuah film, yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kerugian besar serta mencoret reputasi rumah produksi. “Produksi tidak berjalan, kerugian miliaran, semua jadi terdampak,” imbuhnya. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu larangan yang tertulis secara jelas di setiap kontrak artis yang ada di bawah naungan rumah produksinya. Secara berkala poin tersebut akan terus diperkuat, kata Manoj, apalagi saat ini semakin banyak kasus narkoba yang menyeret nama-nama artis. Apakah ini berarti MD Pictures tidak akan mengontrak aktor dan aktris yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba? Dia mengatakan pihaknya tidak akan serta merta menolak artis yang sudah punya rekam jejak penyalahgunaan narkoba. Mereka yang memakai narkoba gara-gara terseret, kemudian menyesali perbuatannya, tidak akan masuk ke daftar hitam. “Tidak sekadar blacklist , lihat kasusnya apa, menyesal apa tidak, kalau jelas dia pakai narkoba tidak akan,” ujarnya, merujuk isi kontrak kerja dengan artis. Pewarta: Nanien Yuniar Editor: Priyambodo RH COPYRIGHT © ANTARA 2018

JAKARTA – Tertangkapnya Fachri Albar terkait kasus narkoba tentu menjadi tamparan keras bagi sang istri, Ranata Kusmanto. Meski belum banyak mengeluarkan kata-kata, Renata tampak setia mendampingi Fachri Albar. Lewat Go Spot RCTI pada Jumat (16/2/2018), Renata tampak membawakan baju untuk sang suami di Polres Jakarta Selatan. Meski begitu ketika ditanya para awak media tentang kedatangannya, tak banyak kata yang dikatakan Renata. Ia pun hanya menebar senyum. “Bawa baju aja,” kata Renata Kusmanto sembari berjalan. Sementar itu pihak Fachri Albar telah menunjuk Sandy Arifin sebagai kuasa hukum untuk mengawal kasusnya. Kemudian dari pihak kuasa hukum, Sandy Arifin menuturkan bahwa akan diajukan rehabilitasi. “Insya Allah akan mengajukan rehabilitasi pada Kapolres Jakarta Selatan. Sementara tim kuasa hukum kan menyiapkan surat,” sambung Sandy Arifin. Baca Juga: Mouni Roy Hengkang dari Naagin Demi Fokus Film Baca Juga: Putuskan Berhijab, Kartika Putri Takkan Pacaran Meski akan mengajukan rehabilitasi, Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menjelaskan bahwa Fachri Albar tak akan bisa menghilangkan pidananya. Pasalnya dari tangan Fachri polisi berhasil menemukan barang bukti. “Tapi kan dia tertangkap sudah ada barang bukti. Rehab tidak akan bisa menghilangkan pidananya,” tutup Mardiaz. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Fachri Albar diringkus dikediamannya di kawasan Cirendeu, Jakarta Selatan. Menariknya Fachri ditangkap dengan disaksikan sang istri hingga kedua anaknya pada pagi hari. Fachri pun cukup kooperatif saat ditangkap, namun sayangnya ia sempat berkelit bahwa menggunakan narkoba sebulan yang lalu. Namun dari hasil tes urine pihak kepolisian menemukan kejanggalan bahwa diindikasikan bahwa Fachri baru menggunakan narkoba. Dari tangan Fachri pihak kepolisian menemukan barang haram berjenis sabu, ganja hingga dimolid dan alat hisap berupa bong. (ade)

Pemerintah Rusia menegaskan pihaknya tidak bertanggung jawab atas situasi di Ghouta Timur, kawasan di pinggiran Damaskus, Suriah. Wilayah yang dikuasai pemberontak tersebut terus dibombardir militer Suriah selama lima hari terakhir. “Mereka yang mendukung para terorislah yang bertanggung jawab,” tegas juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (22/2/2018). [Gambas:Video 20detik] “Baik Rusia, maupun Suriah, maupun Iran tidak masuk dalam kategori negara-negara tersebut karena mereka melakukan perang mutlak melawan para teroris di Suriah,” imbuhnya. Sejak September 2015, Rusia telah melancarkan serangan-serangan udara di Suriah sebagai bentuk dukungan untuk rezim Presiden Bashar al-Assad. Rusia menyatakan kampanye udara tersebut ditujukan untuk memerangi kelompok-kelompok teroris di Suriah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Senin (19/2) waktu setempat menyatakan, serangan-serangan rezim Suriah di Ghouta Timur diperlukan untuk memberantas para militan terkait al-Qaeda. Dikuasai oleh pemberontak sejak tahun 2012, Ghouta Timur merupakan kantong terakhir yang dikuasai oposisi di sekitar Damaskus. Presiden Assad telah mengerahkan pasukan tambahan sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah tersebut. Jet-jet tempur Suriah terus membombardir Ghouta Timur dalam lima hari terakhir. Serangan-serangan rezim Assad sejak Minggu (18/2) waktu setempat itu, dilaporkan telah menewaskan lebih dari 300 orang tewas dan memicu kecaman internasional. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyebut situasi di Ghouta Timur saat ini seperti “neraka di muka bumi.” Dalam pernyataan di depan anggota Dewan Keamanan PBB di New York, hari Rabu (21/02), Guterres menyerukan penghentian pertempuran di kawasan yang dikuasai pemberontak tersebut. “Seruan saya kepada semua pihak yang terlibat perang adalah, hentikan pertempuran sesegera mungkin,” kata Guterres. Pemimpin badan dunia itu menambahkan, gencatan senjata sangat penting untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Ghouta Timur yang terjebak konflik. Kata ‘neraka’ yang digunakan Sekjen PBB tersebut untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sangat mengenaskan di kawasan ini. Seorang warga setempat, Firas Abdullah mengatakan, “Rudal dan mortir dijatuhkan ke kami seperti hujan.” “Tak ada tempat untuk bersembunyi di Ghouta Timur ini … kami tak bisa lepas dari mimpi buruk,” ujarnya.

Fraksi PKB meminta ketegasan Presiden Joko Widodo soal UU MD3 yang berisi pasal-pasal kontroversial. Tak cukup hanya dengan ‘menolak’ meneken revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR, namun perlu ada langkah konkrit lainnya. “Saya rasa presiden perlu ketegasan, apalagi Menkum HAM selalu hadir di dalam raker pembahasan maupun paripurna yang statusnya mewakili presiden sebagai pemerintah,” ujar Anggota Fraksi PKB Daniel Johan dalam perbincangan, Kamis (22/2/2018). Revisi UU MD3 memang menjadi perdebatan karena sejumlah pasalnya membuat anggota dewan imun dan antikritik. Beberapa pasal di UU MD3 yang menjadi kontroversial adalah Pasal 73 mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, kemudian setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota Dewan serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Lalu Pasal 122 huruf k mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Kemudian Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. Banyak kalangan mengkritisi pasal-pasal tersebut. Sejumlah pihak juga telah mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibat respons publik atas UU MD3 tersebut, Jokowi pun belum mau menekennya. Untuk itu Daniel mengharap Jokowi bisa lebih tegas dengan menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) bila memang menolaknya. “Ketegasan itu antara menandatangani atau kalau pun akhirnya presiden merasa harus mendengar aspirasi penolakan yang ada, yah keluarkan Perppu saja,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu. Sayangnya, belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengeluarkan Perppu. Dia menyatakan belum mau mengeluarkan Perppu MD3 padahal Jokowi pernah mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak setuju dengan UU Ormas. “Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana,” jawab Jokowi saat ditanya soal kemungkinan mengeluarkan Perppu MD3, Rabu (21/2).

Tarutung (SIB)- Plt Bupati Tapanuli Utara  Mauliate Simorangkir  menginstruksikan seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) membuat perencanaan strategis (Renstra), dan  dijabarkan menjadi kalender kegiatan tahunan yang menggambarkan semua program pertriwulan secara komprehensif dan sinergi antar unit kerja. Tujuannya agar dapat dijadikan sebagai kompas bagi dirinya selaku Plt Bupati Taput dan seluruh staf dapat mengambil bagian. Bahkan, dapat memberikan kontribusi untuk seluruh rencana layanan terhadap masyarakat dalam kurun waktu tahun anggaran 2018. Hal itu ditegaskan dalam arahannya pada upacara hari kesadaran nasional, Senin (19/2) di Lapangan Serbaguna Tarutung. Ia juga menyarankan  rencana aksi dimaksud dipublis secara terbuka baik bagi rekan kerja maupun pada masyarakat, sehingga semua pihak dapat berkontribusi atau mengambil bagian dalam kegiatan tersebut serta ikut memiliki. Selanjutnya diminta agar program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2018 harus berkualitas. Masyarakat diundang secara terbuka untuk dapat ikut serta berkontribusi dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya. Sebab maksud dan tujuan APBD adalah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat ke arah yang lebih  baik. “Jangan ada yang marbuni-buni (disembunyikan). Bahkan jika perlu letakkan buku APBD kita itu di perpustakaan atau di simpang empat Kota Tarutung, agar semua bisa membaca dan melihat yang pada akhirnya semua menawarkan dirinya mengambil bagian dalam pembanguna,” ujarnya. Untuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2019, menurutnya, harus dilakukan secara sistematis. “Telaah dana yang tersedia yang sangat tidak sebanding dengan persoalan yang kita hadapi. Proses pengambilan kebijakannya harus melibatkan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dan urgen, data yang faktual, kepatutan, keadilan serta tingkat proporsional yang terukur,” sebutnya. Semua pimpinan OPD diajaknya secara koordinatif dan secara intim dengannya. Tidak ada agenda yang tiba-tiba dan tumpang tindih. “Jangan membuat kegiatan tanpa koordinasi dengan saya dan Sekda, dengan para asisten dan staf ahli. Lakukan mekanisme persuratan yang benar. Jangan ujuk-ujuk, artinya semuanya buru-buru, minta staf kita ke lapangan bahkan untuk menghadiri undangan ke Jakarta berikan ke staf,” tegasnya. Pimpinan OPD diwajibkan fokus di kantor untuk menganalis dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. “Kebijakan kita putuskan secara bersama-sama, secara kolektif, bukan oleh saya sendiri maupun dengan Sekda,” tegasnya. Selanjutnya para pimpinan OPD diminta membangun komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kodim dan terutama DPRD, sebab instansi itu juga merupakan bagian dari pemerintahan Tapanuli Utara. “Ingat, bukan kita saja, tapi instansi vertikal tersebut merupakan bagian dari pembangunan Indonesia ini, khususnya Taput ke depan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Sekali lagi bangun komunikasi yang intens. Jangan menganggap kita yang penting, mereka juga sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan pola “tedek songon indahan di balanga,” sebutnya .(BR7/c)

Related Posts

Comments are closed.