Idrus Marham, Eks Koordinator KMP yang Kini Jadi Menteri Jokowi

Idrus Marham, Eks Koordinator KMP yang Kini Jadi Menteri Jokowi

Idrus Marham, yang hari ini resmi dilantik Presiden Joko Widodo jadi Mensos, dulu pernah ada di posisi yang berseberangan dengan Jokowi. Dulu, dia sempat menjadi Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan kumpulan partai kontra Jokowi-JK Idrus yang merupakan Sekjen demisioner Golkar baru saja dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa hari ini, Rabu (17/1/2018). Menilik sejarah politik sebelumnya, Idrus menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi dan pemerintahannya. KMP merupakan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Mereka terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Saat mereka kalah di Pilpres 2014, KMP masih berusaha konsisten di legislatif. Dengan 5 partai, KMP menguasai legislatif meski kalah di eksekutif. KMP kerap menjenggal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan gabungan partai pendukung pemerintah: PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura. Di awal periode DPR 2014-2019, Idrus kerap kali mondar-mandir ke kompleks parlemen meski bukan anggota DPR. Dia ditunjuk sebagai koordinator pelaksana KMP. Sementara ketum-ketum KMP meski sudah tak pemilu, berkumpul dengan nama Presidium KMP. Idrus bahkan memakai mobil dengan pelat B 2 KMP. Ketua Presidium KMP dijabat oleh Aburizal Bakrie (Ical), yang saat itu masih menjadi Ketum Golkar. Foto: Idrus saat naik mobil pelat B 2 KMP. (Bagus Prihantoro/detikcom). “Ya kan saya ini sebagai Koordinator Pelaksana KMP. Kan ada lagi Ketua Presidium KMP. Dulu kan orang ramai bilang KMP akan bubar beberapa bulan, nyatanya sampai sekarang sudah satu tahun kan?” kata Idrus menjelaskan soal mobil Lexus hitamnya yang berpelat B 2 KMP di Gedung DPR, Kamis (21/5/2015). Sempat ada penandatanganan kesepakatan damai antara KMP dan KIH usai PAN dan Golkar merapat. Saat itu, Idrus masih tetap kritis terhadap pemerintah Jokowi-JK. “Penandatanganan kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi posisi KMP yang berada di luar pemerintahan, kita adalah penyeimbang,” kata Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham usai penandatanganan kesepakatan Damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014). Namun setahun pemerintahan Jokowi-JK, satu per satu partai KMP mulai ‘cabut’. Dimulai dengan PPP, PAN, hingga akhirnya Golkar. Ketiga parpol KMP itu berbalik dengan mendukung Jokowi. Kondisi ini membuat partai-partai pendukung Jokowi-JK di DPR bertambah, dan akhirnya menjadi mayoritas. Hanya tersisa Gerindra dan PKS sebagai oposisi, sementara Demokrat hingga saat ini masih mengaku sebagai penengah. Bergabungnya PPP, PAN, dan Golkar ditandai dengan pemberian posisi di kabinet. Untuk Golkar, Airlangga Hartarto mendapat posisi sebagai Menteri Perindustrian dalam reshuffle Jokowi jilid 2 pada Juli 2016. Setelah Airlangga menjadi Ketum Golkar, hubungan Jokowi dengan partai berlambang pohon beringin itu kian mesra. Terbukti pada reshuffle jilid 3 hari ini, Jokowi menambah kursi menteri untuk Golkar dengan menunjuk Idrus sebagai Mensos. Jokowi menyatakan menunjuk Idrus karena kecocokan. Saat ini, Golkar memiliki dua menteri di Kabinet Kerja. “Ya karena cocok saja,” jawab Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Jokowi menjawab saat ditanya pertimbangan memilih Idrus. Saat dilantik, Idrus yang merupakan sekjen terlama Golkar itu tampak semringah. Dia menyatakan siap dicopot sebagai sekjen partai setelah menjadi mensos. “Bagi saya kalau berpartai panggilan untuk mengabdi sebuah cita-cita. Di mana pun saya, mau jadi sekjen, jadi ketua, mau jadi wasekjen lagi nggak apa-apa,” sebut Idrus. Idrus memang sudah lama tak memakai mobil pelat B 2 KMP. Namun kini, dia akan memakai mobil berpelat RI 30 yang merupakan mobil dinas untuk jabatan menteri sosial.

Baca juga : alasan jokowi pertahankan airlangga di kabinet kerja

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan posisi Airlangga Hartarto yang tetap menjabat Menteri Perindustrian di jajaran Kabinet Kerja, walaupun merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Jokowi menilai, Airlangga Hartarto merupakan sosok yang sudah menguasai konsep industri nasional. “Kita lihat dan memang di Kemeterian Perindustrian Pak Airlangga itu betul-betul menguasai dan mengerti betul. Yang berkaitan dengan baik mengenai makro, konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Airlangga sendiri cukup lama bergelut di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Perindustrian. Jokowi sendiri tidak ingin mengambil risiko untuk menggantikan sosok Airlangga di Kementerian Perindustrian, mengingat waktu pemerintahan kabinet kerja tinggal menyisakan satu tahun hingga 2019. “Ini kan tinggal berapa, tinggal satu tahun saja sudah praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru, ini belajar ini paling enggak enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun untuk menguasai itu,” jelas dia. Oleh karena itu, Mantan Wali Kota Solo ini berharap kepada Airlangga Hartarto untuk benar-benar mengawal sektor industri disisa waktu pemerintahan kabinet kerja. “Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar bisa belajar lebih, ini kementerian yang juga tidak mudah,” tukas dia. Presiden Jokowi baru saja melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mundur untuk menyalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Timur. Lalu, mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Teten Masduki. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga melantik Marsekal Yuyu Sutisna menjadi KSAU dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan almarhum KH Hasyim Muzadi. (ang/ang)


Baca juga : profil agum gumelar anggota wantimpres

Pendidikan khusus : – Kursus Bahasa China (1969) – Seskoad (1985) – Sesko ABRI (1991) – KSA V Lemhannas (1995)   Perjalanan karier: – Presiden Komisaris PT Mobile-8 Telecom – Menteri Perhubungan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000) – Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Abdurrahman Wahid (2000-2001) – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (2001-2001) Merangkap Menteri Pertahanan (10 Juli 2001-23 Juli 2001) – Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

TNI/Polri: – Ketua Sekretaris Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) – Dan Ton Yonif 323/Siliwangi (1969-1970) – Dan Ton 1 KI-121 Grup 1 Kopassandha (1971-1972) – Dan Prayudha (1972-1974) – Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Negara. (1973-1976) – Wadan Team Khusus Satgas Intel (1974-1975) – Sprin Ka Bakin Dbp. D-III (1975-1980) – Waka Perwakilan Taipei (1976-1980) – Dan Karsa Yudha-1 Grup-2 (1981) – Pgs. Pa Penjarah (1981) – Dan Karsa Yudha-5 Grup-4 (1982) – Wadan Grup-4 (1983) – Waas Intel (1986) – Pgs. Waas Intel (1986) – Wakil Asisten Intelijen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) (1987-1988) – Asisten Intelijen Kopassus (1988-1990) – Asisten Intelijen I Kasdam Jaya (1989) – Komandan Korem 043/Garuda Hitam (1992-1993) – Danrem 043/Gatam Kodam II Sriwijaya (1992) – Direktur A Badan Intelijen dan Strategis (Bais) ABRI (1993-1994) – Komandan Kopassus ke-13 (1993-1994) – Kasdam I/Bukit Barisan (1994-1996) – Staf Ahli Pangab Bidang Polkam (1996-1996) – Pangdam VII/Wirabuana (1996-1998) – Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) (1998-1999)

seperti di kutip dari http://nasional.kompas.com

Penugasan: – Penumpasan G30S/PKI (1966) – Operasi penumpasan pemberontak PGRS/Paraku, Kalimantan Barat (1969-1970) – Operasi Seroja, Timor-Timur (1983) – Operasi penumpasan Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Irian Jaya (1987) – Operasi penumpasan Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Aceh (1989)   Kegiatan lain: – Pengurus Persatuan Sepak Bola Pati (Perwira Tinggi) ABRI – Pembina Srimulat – Pembina Persatuan Artis Komedi Indonesia (Paski) – Pembina BEKSI – Dewan Pembina POB – Warga Kehormatan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) – Ketua Umum Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta (Persija) Timur (1985-1989) – Pengurus Terjun Payung Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) (1985) – Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) (1987) – Ketua Klub Sepakbola Persija Timur (1992) – Ketua Liga Amatir PSSI dan Ketua Liga Indonesia (1993-1995) – Anggota Dewan Maritim Indonesia (DMI) (1999) – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) (1999-2003) – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) (2003-2007) – Calon Wakil Presiden bersama Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz untuk Pemilihan Presiden RI 2004 (2004) – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawari TNI Polri (Pepabri) (2007-2012)   Keluarga: – Linda Amaliasari (istri) – 1. Haris Khaseli (anak) – 2. Ami Dianti (anak) –     Muksin Suriasantika (bapak) –     Tien Rokayah (ibu)


Baca juga : o1jssa7 idrus marham sekretaris jenderal partai golkar dukungan golkar untuk pererat parpol

Golkar nyatakan dukung pemerintah, pola dukungan seperti apa? Jelas sudah kita sampaikan dan sesuai dengan permintaan DPD I seluruh Indonesia serta sesuai dengan rapat terbatas bahwa kita nanti akan mendukung bersama pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Jangan lagi bilang kita akan masuk mendukung bahwa kita ingin masuk jadi menteri, bukan itu persoalannya. Persoalan kita adalah bahwa kita memperjuangkan bagaimana memperkuat sistem presidensial dan tantangan bangsa ini kita hadapi bersama dengan seluruh unsur partai politik yang ada.  Terutama, visi dan misi kita kedapan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita ingin Indonesia tidak hanya bisa atau mampu, tapi juga menjadi penentu arah kehidupan Indonesia di MEA. Kalau tidak duduk di pemerintah, bagaimana bentuk dukungannya? Jadi, jangan selalu diartikan duduk sebagai menteri baru itu dikatakan bergabung dan mendukung. Itu tidak. Dan, pola inilah yang akan kita lakukan. Ya, akan kita bahas antara pemerintah dengan kita. Jadi, sebelum kebijakan itu dikeluarkan pemerintah akan dibahas dulu bersama-sama. Jadi, nanti Golkar dapat memberi masukan pada kebijakan tersebut. Dukungan ini membuat Golkar masuk koalisi Partai Pendukung Pemerintah? Bukan berkoalisi, tapi mendukung, bergabung, dan bersama apa pun namanya. Tapi ,tanpa syarat. Bukan karena ini kita ingin masuk menteri atau tidak. Kita, Golkar, tidak akan pernah mendiskusikan soal bagaimana menteri itu. Artinya mendukung pemerintah, tapi tetap di KMP? Bukan hanya di KMP, tapi kekuatan politik bersama. Dan, karena itu, saya sampaikan sebelumnya, saya dengan beberapa sekjen parpol yang ada, termasuk Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PKS, dan beberapa partai lainnya sudah sepakat, ke depan tantangan Indonesia menuntut adanya ukhuwah parpoliyah. Dan, ini adalah meningkatkan komunikasi kita. Semua kekuatan parpol kita akan mendiskusikan kekuatan kita untuk kepentingan bangsa dan tentu di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Itulah cara berpikir kita. Apa tanggapan KMP terhadap sikap Golkar ini? Sebelum kita bertemu dengan Jokowi waktu itu, kita komunikasi dengan parpol di KMP, termasuk pada hari ketemu dengan Jokowi kami ketemu dengan Pak Prabowo. Saya dengan ketum makan siang. Kita bicara panjang lebar dan Pak Prabowo mengatakan bagus. Sistem presidensial hanya mengenal koalisi dan oposisi, tidak ada abu-abu, tanggapannya? Bukan, ini tidak ada abu-abu di sini, justru sistem presidensial di sini berbeda dengan parlementer. Kan ini kita harus tahu dan sekarang ini visi kita adalah UUD 1945 dan memerkuat presidensial. Karena itu, seluruh kekuatan politik mengacu pada sistem yang ada. Inilah dasar pertimbangan kita. Sikap ini akan berpengaruh di parlemen untuk mendukung pemerintah? Itulah sebabnya kalau kita bergabung dengan pemerintah kita juga terlibat di dalamnya proses-proses kontribusi untuk memberikan pikiran dalam proses pembentukan kebijakan. Nah, kebijakan yang diambil Partai Golkar yang mendukung pemerintah, kita terlibat di dalam kontribusi pikiran itu. Begitu terbentuk, ada kebijakan yang diambil. Oleh Agus Raharjo, antara, ed: Fitriyan Zamzami

Idrus Marham, yang hari ini resmi dilantik Presiden Joko Widodo jadi Mensos, dulu pernah ada di posisi yang berseberangan dengan Jokowi. Dulu, dia sempat menjadi Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan kumpulan partai kontra Jokowi-JK Idrus yang merupakan Sekjen demisioner Golkar baru saja dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa hari ini, Rabu (17/1/2018). Menilik sejarah politik sebelumnya, Idrus menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi dan pemerintahannya. KMP merupakan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014. Mereka terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP. Saat mereka kalah di Pilpres 2014, KMP masih berusaha konsisten di legislatif. Dengan 5 partai, KMP menguasai legislatif meski kalah di eksekutif. KMP kerap menjenggal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan gabungan partai pendukung pemerintah: PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura. Di awal periode DPR 2014-2019, Idrus kerap kali mondar-mandir ke kompleks parlemen meski bukan anggota DPR. Dia ditunjuk sebagai koordinator pelaksana KMP. Sementara ketum-ketum KMP meski sudah tak pemilu, berkumpul dengan nama Presidium KMP. Idrus bahkan memakai mobil dengan pelat B 2 KMP. Ketua Presidium KMP dijabat oleh Aburizal Bakrie (Ical), yang saat itu masih menjadi Ketum Golkar. Foto: Idrus saat naik mobil pelat B 2 KMP. (Bagus Prihantoro/detikcom). “Ya kan saya ini sebagai Koordinator Pelaksana KMP. Kan ada lagi Ketua Presidium KMP. Dulu kan orang ramai bilang KMP akan bubar beberapa bulan, nyatanya sampai sekarang sudah satu tahun kan?” kata Idrus menjelaskan soal mobil Lexus hitamnya yang berpelat B 2 KMP di Gedung DPR, Kamis (21/5/2015). Sempat ada penandatanganan kesepakatan damai antara KMP dan KIH usai PAN dan Golkar merapat. Saat itu, Idrus masih tetap kritis terhadap pemerintah Jokowi-JK. “Penandatanganan kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi posisi KMP yang berada di luar pemerintahan, kita adalah penyeimbang,” kata Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham usai penandatanganan kesepakatan Damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014). Namun setahun pemerintahan Jokowi-JK, satu per satu partai KMP mulai ‘cabut’. Dimulai dengan PPP, PAN, hingga akhirnya Golkar. Ketiga parpol KMP itu berbalik dengan mendukung Jokowi. Kondisi ini membuat partai-partai pendukung Jokowi-JK di DPR bertambah, dan akhirnya menjadi mayoritas. Hanya tersisa Gerindra dan PKS sebagai oposisi, sementara Demokrat hingga saat ini masih mengaku sebagai penengah. Bergabungnya PPP, PAN, dan Golkar ditandai dengan pemberian posisi di kabinet. Untuk Golkar, Airlangga Hartarto mendapat posisi sebagai Menteri Perindustrian dalam reshuffle Jokowi jilid 2 pada Juli 2016. Setelah Airlangga menjadi Ketum Golkar, hubungan Jokowi dengan partai berlambang pohon beringin itu kian mesra. Terbukti pada reshuffle jilid 3 hari ini, Jokowi menambah kursi menteri untuk Golkar dengan menunjuk Idrus sebagai Mensos. Jokowi menyatakan menunjuk Idrus karena kecocokan. Saat ini, Golkar memiliki dua menteri di Kabinet Kerja. “Ya karena cocok saja,” jawab Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Jokowi menjawab saat ditanya pertimbangan memilih Idrus. Saat dilantik, Idrus yang merupakan sekjen terlama Golkar itu tampak semringah. Dia menyatakan siap dicopot sebagai sekjen partai setelah menjadi mensos. “Bagi saya kalau berpartai panggilan untuk mengabdi sebuah cita-cita. Di mana pun saya, mau jadi sekjen, jadi ketua, mau jadi wasekjen lagi nggak apa-apa,” sebut Idrus. Idrus memang sudah lama tak memakai mobil pelat B 2 KMP. Namun kini, dia akan memakai mobil berpelat RI 30 yang merupakan mobil dinas untuk jabatan menteri sosial.

Partai Golkar senang kader mereka, Idrus Marham, ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam perombakan ( reshuffle ) Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla. Golkar memandang kehadiran Idrus di posisi menteri cukup mengembalikan reputasi partai berlambang pohon beringin itu di pemerintahan. “Apa yang diamanahkan kepada Idrus Marham itu akan menjadikan Golkar yang selama berpuluh-puluh tahun sebenarnya memiliki reputasi dalam pemerintahan, membuktikan kembali kapasitasnya untuk menduduki jabatan publik, terutama di kementerian,” ujar politikus Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Menurut Sarmuji, kehadiran Idrus di Kabinet Kerja juga menguntungkan Golkar. Bahkan Sarmuji memandang Idrus juga dapat membantu menaikkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. “Kalau kita perform , Pak Idrus bisa menunjukkan performa yang bagus, tentu ini akan membawa nilai plus buat Partai Golkar dalam Pemilu 2019. Karena kita sudah mendukung Pak Jokowi untuk Pilpres 2019, kalau Pak Idrus juga sukses mengemban amanah jadi Menteri Sosial, itu juga akan memberikan dampak elektabilitas pada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak salah pilih orang,” tuturnya. “Pak Jokowi dalam proses staffing , proses memilih pembantu-pembantunya itu sudah mempertimbangkan kapasitas yang ada,” imbuh dia. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti Mensos Khofifah Indar Parawansa dengan Idrus Marham. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi Teten Masduki kini disandang Jenderal (Purn) Moeldoko. Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai KSAU.

Reshuffle kabinet dipastikan dilakukan hari ini. Presiden Jokowi telah melayangkan undangan pelantikan menteri baru, KSAU sampai Wantimpres. Undangan berkop Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia itu mengundang para tamu undangan untuk hadir Rabu (17/1/2018) pukul 09.00 WIB di Istana Negara. Disebutkan dalam surat itu bahwa tamu undangan diminta kehadirannya untuk menghadiri Pelantikan Menteri Kabinet Kerja, Kepala Staf Angkatan Udara dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota Komisi I DPR Meutya Hafid membenarkan surat tersebut. “Betul,” kata Meutya ketika dikonfirmasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan, nama Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham akan menjadi salah satu pihak yang akan dilantik. Idrus membenarkannya. “Insya Allah,” kata Idrus. Selain Idrus, muncul juga nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko. [Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto aman dari kebijakan reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Menurut Golkar, memang sulit mencari menteri pengganti sekelas Airlangga. “Ya ini Pak Airlangga ini jadi ketum Golkar itu di tengah jabatan menteri yang tinggal satu setengah tahun ya. Mungkin pak presiden punya pertimbangan sendiri,” ujar politikus Golkar M Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). “Karena mencari menteri dengan kapasitas yang baik dengan dukungan politik yang memadai, memiliki kemampuan teknis, teknokaratis seperti Pak Airlangga itu juga tidak gampang,” imbuhnya. Presiden Jokowi pernah mengatakan kalau menterinya mesti fokus dan tidak rangkap jabatan, termasuk di parpol. Sarmuji memandang apa yang dilihat Jokowi dari Airlangga sebelum memutuskan reshuffle ialah terkait performa. “Sepanjang itu berarti peningkatan kinerja Pak Jokowi, terjaganya kemampuan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, menurut saya tidak ada masalah,” katanya. Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Jokowi mengganti Mensos Khofifah Indar Parawansa dengan Idrus Marham. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya dijabat Teten Masduki kini disandang Jenderal (purn) Moeldoko. Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai KSAU.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham menjadi Menteri Sosial. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko juga dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Reshuffle kabinet jilid 3 dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) pagi. Presiden Jokowi dan Wapres JK hadir bersamaan di lokasi pada pukul 09.23 WIB. Idrus dan Moeldoko berdiri berdampingan mengenakan setelan jas berwarna hitam dan peci berwarna senada. Di samping Idrus dan Moeldoko ada Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsdya Yuyu Sutisna, yang juga akan dilantik Jokowi menjadi KSAU. Dia menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Panglima TNI. Jokowi Reshuffle Kabinet Jilid III (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’. Kemudian, acara pelantikan dimulai dengan pembacaan Keppres pengangkatan Idrus sebagai Mensos, Moeldoko sebagai KSP, dan Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres. Jokowi lalu memandu pengambilan sumpah jabatan. “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar ’45 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” demikian penggalan sumpah jabatan tersebut. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Mensos. Khofifah akan maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018. Sedangkan Moeldoko menggantikan Teten Masduki. Agum menggantikan almarhum Hasyim Muzadi.

Ilham Sanin (29) menanggung akibat lantaran meremas payudara wanita berinisial AM (22) di Depok, Jabar. Ilham dijerat Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan bui. Pasal tersebut tercantum dalam Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 281 KUHP berbunyi: Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis (11/1) saat Ilham melihat AM tengah seorang diri di Gang Datuk, Beji, Depok. Kejadian ini terekam CCTV. Ilham ditangkap di rumahnya di Mekarsari, Depok pada Senin (15/1). Ilham dibawa polisi ke Polresta Depok dengan pendampingan orang tua dan saudaranya. Ia masih diperiksa di Mapolresta Depok. Menurut keterangan yang disampaikan polisi, motif Ilham hanyalah sebatas iseng. Ilham spontan saja meremas payudara AM di sebuah gang sempit. “Pengakuan tersangka, motifnya iseng. Melihat ada perempuan dan niat muncul saat itu,” ujar Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana kepada detikcom, Selasa (16/1). AM pun yang menjadi korban mengaku geram atas perbuatan Ilham. AM berharap pelaku dihukum yang setimpal. “Saya nggak akan maafin. Saya mau dia menuai apa yang dia tanam,” imbuh AM dikonfirmasi secara terpisah.

Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura Jenderal (Purn) Moeldoko resmi menjabat Kepala Staf Presiden (KSP). Bagaimana sepak terjang Moeldoko sebelum dilantik menjadi KSP? Pria kelahiran Kediri, 60 tahun silam, ini merupakan lulusan terbaik Akabri pada 1981. Berbagai jabatan strategis di TNI sudah pernah diemban Moeldoko. Moeldoko pernah menjabat Pangdam XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Puncak karier kemiliterannya adalah saat ia dilantik presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Panglima TNI pada 2013. Moeldoko purnatugas sebagai Panglima TNI pada 2015. Posisinya diisi Gatot Nurmantyo. Jokowi Reshuffle Kabinet Jilid III (Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom) Pensiun dari TNI, Moeldoko masuk ke dunia politik praktis. Ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura pada 2016. Di luar urusan militer dan politik, Moeldoko dikenal dekat dengan Jokowi. Ia pernah menjadi perwakilan keluarga Jokowi di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Namun saat itu, Moeldoko menampik diberi tugas tersebut karena ada muatan politik. Ia tak mau berandai-andai. “Nggak usah berpikir terlalu jauh, ini tugas manusiawi. Saya sendiri juga nggak ngerti ,” ujar Moeldoko saat dihubungi, Kamis (9/11/2017). Dua bulan berselang, Moeldoko semakin dekat dengan Jokowi. Ia masuk ring 1 kabinet Jokowi-JK menjadi KSP menggantikan Teten Masduki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), hari ini. Akankah Jokowi juga akan melantik menteri baru di hari yang bersamaan? Kabar perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi berhembus kencang belakangan ini. Terlebih setelah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi dan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur. Selain Khofifah, posisi Menteri Perindustrian juga kabarnya akan dirombak. Pasalnya, Airlangga Hartarto yang menjabat posisi tersebut kini telah berstatus sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Soal posisi Mensos, dikabarkan pos ini akan diisi Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham. Dalam beberapa kesempatan, Idrus menyatakan selalu menyerahkan sepenuhnya terhadap Jokowi. Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham disebut-sebut gantikan posisi Khofifah di Mensos. (Foto: Agung Pambudhy) Nama lainnya yang santer disebut masuk kabinet kerja Jokowi-JK adalah Jenderal (Purn) Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini disebut masuk ring 1 kabinet. Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko juga diisukan masuk kabinet kerja Jokowi-JK (Foto: Lamhot Aritonang) Informasi yang dihimpun, kabar perombakan akan dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (17/1/2018) hari ini. Namun, Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengaku belum mendapat informasi mengenai hal tersebut. “Belum ada informasi soal itu,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi detikcom . Untuk diketahui, pagi ini Jokowi akan melantik Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lantas apakah akan ada pelantikan menteri baru hari ini? Video 20Detik: Rekam Jejak Marsdya Yuyu, Calon KSAU [Gambas:Video 20detik]

Airlangga dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa. Saat terpilih, ia masih menjabat Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Banyak yang menganggap apa yang dilakukan Airlangga saat ini dianggap mencederai komitmen Jokowi, yang melarang menterinya menempati posisi strategis di luar kabinet.  Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, pernah mengomentari hal tersebut. Ia berujar me- reshuffle Airlangga Hartarto atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Kalau tetap rangkap, ya, berarti menelan ludah sendiri,” kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2017.

Related Posts

Comments are closed.