Idrus Buka-bukaan soal Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Idrus Buka-bukaan soal Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Idrus Marham mengomentari soal adanya rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus yang menjabat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin kondisi tersebut tak mengganggu kerja. “Kita harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya ini kan saling mendukung. Saling memperkuat. Dan saya punya keyakinan itu tak saling mengganggu,” kata Idrus saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Menurutnya, di Golkar sudah ada pembagian peran yang diatur dalam sistem partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia kembali mengatakan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kerja di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga ditetapkan sebagai Ketum setelah melalui Munaslub pada Rabu (20/12/2017) lalu. “Apalagi Golkar, Golkar itu sistemnya sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang sudah diatur dalam sistem. Maka, meskipun Pak Airlanga menjabat ketum dan Menteri Perindustrian, tak akan mengganggu kinerja baik di kementerian maupun Golkar,” ucap Idrus yang kini menjabat sebagai Korbid Kelembagaan DPP Golkar. Soal rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR menilai rangkap jabatan menteri ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai Jokowi seperti menjilat ludah sendiri. “Artinya seperti waktu itu Presiden menjilat ludahnya sendiri, gitu,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1). “Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,” lanjutnya. Selain itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus di partai. Dia mengingatkan seharusnya Jokowi memegang teguh komitmennya. “Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Idrus Marham mengomentari soal adanya rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus yang menjabat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin kondisi tersebut tak mengganggu kerja. “Kita harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya ini kan saling mendukung. Saling memperkuat. Dan saya punya keyakinan itu tak saling mengganggu,” kata Idrus saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Menurutnya, di Golkar sudah ada pembagian peran yang diatur dalam sistem partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia kembali mengatakan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kerja di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga ditetapkan sebagai Ketum setelah melalui Munaslub pada Rabu (20/12/2017) lalu. “Apalagi Golkar, Golkar itu sistemnya sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang sudah diatur dalam sistem. Maka, meskipun Pak Airlanga menjabat ketum dan Menteri Perindustrian, tak akan mengganggu kinerja baik di kementerian maupun Golkar,” ucap Idrus yang kini menjabat sebagai Korbid Kelembagaan DPP Golkar. Soal rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR menilai rangkap jabatan menteri ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai Jokowi seperti menjilat ludah sendiri. “Artinya seperti waktu itu Presiden menjilat ludahnya sendiri, gitu,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1). “Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan,” lanjutnya. Selain itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus di partai. Dia mengingatkan seharusnya Jokowi memegang teguh komitmennya. “Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

DENPASAR, KOMPAS.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, Presiden Joko Widodo akan berpikir realistis soal menteri kabinet yang masih merangkap sebagai pengurus partai. Terlebih lagi menghadapi tuntutan politik yang terus berkembang, baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019. “Saya kira Presiden sangat realistis dengan tuntutan seperti sekarang ini. Agenda politik ke depan tinggal beberapa bulan hadapi pilkada, kemudian satu tahun empat bulan kita hadapi pemilu serentak,” kata Idrus di Denpasar, Bali, Kamis (25/1/2018).

seperti di kutip dari http://regional.kompas.com

Sebaliknya, menurut Idrus, kalau masih memiliki peran di partai, bisa saling memperkuat. Selain sebagai Menteri Sosial, Idrus Marham juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan DPP Partai Golkar. Menurut Idrus, posisinya di partai tidak mengganggu kinerjanya sebagai menteri. Justru sebaliknya, dia akan membuktikan bahwa walau merangkap posisi sebagai menteri dan pengurus partai, dia bisa menunjukkan kinerja maksimal. “Saya akan tunjukkan, saya menjadi Menteri Sosial dan masih pengurus Golkar bahwa kinerja saya akan semakin meningkat,” ucap Idrus.

ILUSTRASI. Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Konsistensi Presiden Joko Widodo melarang menterinya rangkap jabatan di partai politik memudar. Larangan tersebut mulai tidak dijalankan lagi. Cerminan bisa dilihat dari kasus Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. Airlangga Desember lalu dikukuhkan oleh Musawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar menjadi ketua partai berlambang pohon beringin tersebut. Tapi, sampai saat ini, atau hampir sebulan setelah pengukuhan tersebut, tidak ada pernyataan mengundurkan diri yang dikeluarkan Airlangga walaupun setelah pengukuhan tersebut dia rangkap jabatan; menjadi Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian. Dia menyerahkan sepenuhnya nasib di Kabinet Kerja kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Pun begitu, dari pihak Istana maupun Jokowi. Status Airlangga yang rangkap jabatan tidak membuatnya mengeluarkan satu patah perintah atau permintaan agar Airlangga mundur dari kabinet. Sinyal terbaru yang keluar dari Presiden Jokowi usai melantik Idrus Marham menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Airlangga masih dipertahankan menjadi Menteri Perindustrian. Gambaran dan perlakuan tersebut jelas berbeda jika dibandingkan dengan yang terjadi pada awal masa Kabinet Kerja mulai bekerja dulu. Saat itu, sejumlah menteri tercatat masih menjadi pengurus di partai mengundurkan diri setelah dilantik menjadi menteri. Salah satu contoh, Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. Setelah dilantik, politisi PDIP tersebut langsung mengajukan pengunduran diri dari kursi sekjen PDIP karena ingin mematuhi larangan Jokowi. Langkah serupa juga dilakukan Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin. Selepas ditunjuk jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Perindustrian; walau kemudian terkena resshufle di tengah jalan, juga langsung mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Hanura. Jokowi beralasan, perbedaan perlakuan tersebut disebabkan oleh usia Kabinet Kerja yang tinggal dua tahun lagi. Pergantian menteri apalagi perindustrian di sisa waktu kerja yang mepet dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kementerian. “Kalau ditaruh orang baru, paling tidak butuh belajar enam bulan, setahun ini bisa menyulitkan, apalagi pekerjaan di Kementerian Perindustrian tidak mudah,” katanya. Lagipula dalih Jokowi, Airlangga berkinerja bagus. Dia paham soal industri, konsep makronya dan strategi penyiapan industri yang handal ke depan. Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang juga sesepuh di partai tempat bernaung Airlangga sementara itu menjamin, rangkap jabatan tidak akan mengganggu kinerja Airlangga sebagai menteri. Airlangga akan mampu menyisihkan 90% waktunya untuk mengurusi pekerjaannya sebagai menteri. “Karena urusan partai bisa diurus malam- malam,” katanya. Siti Zuhro, pengamat politik LIPI mengatakan, sinyal yang diberikan Jokowi dan JK tersebut bisa merugikan Jokowi, khususnya bila dia ingin mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Sinyal tersebut bisa dilihat masyarakat bahwa Jokowi telah kehilangan konsistensinya demi kepentingan politik. Maklum saja, Airlangga saat ini merupakan ketua partai besar yang sudah mendeklarasikan diri mencalonkan Jokowi menjadi presiden lagi. “Bisa dibaca masyarakat seperti itu, hanya untuk dapat dukungan, komitmen dilupakan,” katanya. Lalu, apakah memudarnya konsistensi tersebut benar- benar nantinya akan berdampak ke kepercayaan masyarakat. Mari lihat pemilihan presiden 2019 mendatang. RESHUFFLE KABINET VIDEO Berita terbaru Nasional

Related Posts

Comments are closed.