ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T

ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. “Sektor pelayanan publik sangat rentan untuk dikorupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum (APH) pada sektor pelayanan publik dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 1,02 triliun,” kata Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (25/2/2018). Wana mengatakan sektor lain yang dikorupsi adalah transportasi dengan jumlah 46 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp 912 miliar, pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 51 miliar. ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar dan suap Rp 211 miliar. Wana mengatakan jumlah tersangka pada 2017 mencapai 1.298 orang, jika dibandingkan pada 2016 penanganan korupsi ini mengalami peningkatan khususnya pada aspek kerugian negara dan jumlah tersangka. “Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (kasus KTP elektronik), Kepolisian (kasus TPPI) dan Kejaksaan (kasus pemberian kredit oleh PT PANN),” kata Wana. Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara, lanjutnya, aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka tahun 2017. “Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka,” sambungnya. Wana menjelaskan modus korupsi terbanyak pada 2017 adalah penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 154 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian disusul dengan penggelembungan harga (mark up) 77 kasus dan pungli 71 kasus. Sementara itu modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai 211 kasus. Dia mengatakan anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak dikorupsi dengan 98 kasus, dan kerugian negara mencapai Rp 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan 55 kasus dengan kerugian negara Rp 255 miliar dan sektor pendidikan 53 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 81,8 miliar. “Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar,” kata Wana. Dia menambahkan Jawa Timur menjadi provisi dengan kasus korupsi terbanyak pada 2017. Menurut catatan ICW, ada 68 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 90,2 miliar. Peringkat selanjutnya disusul dengan Jawa Barat (Jabar) dengan 42 kasus, dan Sumatera Utara 40 kasus. Meski begitu, dari nilai kerugian negara, Jawa Barat penyumbang terbanyak dibanding Jawa Timur. “Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun,” terangnya. Tren Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mengalami Peningkatan Wana menambahkan pengadaan barang dan jasa rentan dikorupsi ketika proses lelang. ICW mencatat masih ada lembaga yang belum tertib melaporkan pengadaan barang dan jasa pada situs monev.lkpp.go.id. “Berdasarkan situs ini, belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017 Rp 994 triliiun. Namun yang diumumkan di RUP hanya Rp 908,7 triliun. Jadi, ada sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik,” terangnya. Wana kemudian menyoroti sejumlah kementerian/lembaga yang tidak tertib melaporkan pengumuman lelang kepada publik. Padahal jika tidak transparan, maka pengadaan ini berpotensi dikorupsi. “Salah satu Kementrian/Lembaga yang tidak mengumumkan sebagian lelang pada publik adalah Kementrian Keuangan (Rp 18 triliun), Kemenkes (Rp 6 triliun), Pemprov DKI Jakarta (Rp 5 Triliun) dan K/L serta Pemda lainnya,” ujarnya. “Sementara itu, Kemendikbud, Kemen PUPR, dan KKP total anggaran tidak dibuka pada publik sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan pada publik. Anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan pada publik berpotensi dikorupsi karena tidak transparan,” imbuhnya. Modus yang digunakan terkait korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah penyalahgunaan anggaran (67 kasus), mark up (60 kasus), kegiatan/proyek fiktif (33 kasus). Kemudian pada sektor yang dikorupsi, pelayanan publik menjadi sektor yang rawan untuk dikorupsi. “Salah satu penyebabnya diduga karena setiap tahun K/L/D/I menganggarkan barang yang belum tentu habis nilai ekonomisnya dan belum tentu sesuai kebutuhan, seperti kursi, meja, komputer dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi celah terjadinya praktik korupsi,” imbuhnya. ICW menyoroti tak hanya korporasi yang terlibat dalam perkara korupsi ini, tapi juga kepala daerah. ICW kemudian memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pemerintah bersama dengan LKPP perlu mengoptimalkan penggunaan e-catalog, e- purchasing untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah perlu juga untuk melaksanakan open contracting agar masyarakat dapat memantau setiap pengadaan yang dilaksanakan. 2. Setiap K/L/D/I harus mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan terkait dengan PBJ. 3. Institusi penegak hukum perlu menerapkan pengenaan pasal pencucian uang bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar aset yang dimiliki dapat dirampas dan dikembalikan ke negara.

Baca juga :

Persoalan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan tingginya laju kerusakan hutan (deforestasi). Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia kini secara cepat mulai kehilangan hutan yang juga menjadi paru-paru dunia. Dampak hilangnya hutan tropis tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk di muka bumi. Kerusakan hutan menjadi semakin parah karena kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi hutan jauh di bawah laju kerusakan hutan itu sendiri.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Meskipun angkanya tetap tergolong tinggi dan mengkhawatirkan di banyak negara, namun Laporan Food and Agriculture Organzation (FAO) pada 25 Maret 2010 menyebutkan deforestasi, khususnya konversi hutan tropis untuk lahan pertanian, telah menurun selama sepuluh tahun terakhir. Laporan FAO juga menyebutkan secara global, rata-rata 13 juta hektar hutan telah dikonversi menjadi areal penggunaan lain atau hilang karena penyebab alami setiap tahun antara tahun 2000 dan 2010 dibandingkan dengan sekitar 16 juta hektar per tahun selama tahun 1990-an. Dari 233 negara, Brasil dan Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan deforestasi tertinggi pada tahun 1990-an, selama dekade terakhir telah mengurangi laju deforestasi secara signifikan .

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Faktor langsung deforestasi terjadi karena lima hal. Pertama, tingginya kebutuhan oleh industri yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku seperti pulp&paper dan untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global. Hingga tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelah dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat kehutanan. Artinya, setiap konglomerat menguasai sumberdaya hutan untuk dieksploitasi lebih dari 1 juta hektar.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Ketiga, deforestasi juga disebabkan oleh alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit. Data Sawit Watch (2009) menyatakan, 7,5 juta ha hutan Indonesia telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Trend ke depan, kebutuhan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan semakin meningkat karena meningkatnya permintaan global. Crude Palm Oil (CPO) bukan hanya dibutuhkan untuk makanan dan berbagai kebutuhan sehari-hari manusia tetapi juga bisa dipakai untuk bahan bakar. Dengan makin mahalnya harga minyak bumi, maka harga CPO sebagai substitusinya akan semakin meningkat pula.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% (Oil World,2010).

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Keempat, deforestasi juga disumbang oleh transmigrasi. Data Kementrian Kehutanan Tahun 2008 menyebutkan perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2006 berjumlah 1.561.975 hektar. Jumlah ini terdiri dari Tahap Surat Keputusan Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 ha dan tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 ha . Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2010 berencana mengonversi 1,5 juta hektare (Ha) lahan hutan yang sudah rusak tahun ini untuk wilayah transmigran.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Sejumlah syarat dan izin tersebut wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan sawit. Jika tidak terpenuhi maka dapat dianggap tidak sah (illegal). Dalam Peraturan Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi, misalnya, untuk mendapatkan izin lokasi harus memenuhi berbagai syarat. Di antaranya, lokasi harus sesuai rencana tata ruang wilayah, sudah punya izin prinsip penanaman modal, dilengkapi pertimbangan teknis aspek yuridis dan fisik tanah, serta harus ada forum konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal izin lokasi.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Melekatnya kejahatan di sektor perkebunan sawit dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu argumentasi kuat mengapa peristiwa kejahatan kehutanan harus dilihat dari kacamata pemberantasan korupsi. Catatan lain yang dapat dijadikan argumentasi adalah bahwa pendekatan korupsi dapat mengungkapkan kejahatan dalam proses bisnis usaha kehutanan dan perkebunan sawit yang ditutupi dengan kedok perizinan. Dengan pendekatan korupsi pula, peluang penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan sawit pun sebenarnya lebih besar.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Kejahatan kehutanan, korupsi di perkebunan sawit dan deforestasi tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis mencapai ratusan bahkan trilyunan rupiah. Data kerugian negara tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul dari praktek kejahatan di kehutanan dan perkebunan sawit kenyataaannya sangat dahsyat. Jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) maka sudah selayaknya Kejahatan kehutanan harus masuk kategori kejahatan sangat luar biasa (very extra ordinary). Dengan demikian cara-cara yang digunakan untuk memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Jika pendekatan penegakan hukum masih terpaku pada penggunaan UU Kehutanan atau UU Perkebunan, hampir bisa dipastikan kejahatan di sektor kehutanan, khususnya alih fungsi hutan sulit diungkap. Atau, untuk kejahatan seperti illegal logging atau penebangan kayu secara liar, kemungkinan aktor utama terungkap pun kecil jika menggunakan regulasi standar di sektor kehutanan tersebut. Terutama UU Kehutanan rentan diarakan pada sekedar pertanggungjawaban administratif. Sehingga tak jarang pelaku atau cukong atau mafia disektor perkebunan bisa lepas atau bebas dari jerat hukum.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Kinerja penegakan dan pemberantasan kejahatan kehutanan dan perkebunan melalui pendekatan regulasi sektoral (UU Kehutanan dan UU Perkebunan) hasilnya masih jauh dari optimal dan seringkali mengalami kendala dalam proses penegakan hukum. Pengadilan selama ini dinilai tidak cukup berpihak pada pemberantasan kejahatan kehutanan dengan menjatuhkan vonis ringan atau bebas kepada pelaku. Selain itu kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan disebabkan oleh dis-orientasi dan kordinasi penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktor utama. Penyebab lainnya adalah lemahnya UU Kehutanan sebagai salah satu instrumen yang digunakan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Penggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia di sektor Kehutanan dan Perkebunan. Kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan disektor kehutanan dan perkebunan dengan UU Tipikor anatara lain; ketentuan dalam regulasi antikorupsi (jenis korupsi merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi) dapat menjerat pelaku disektor kehutanan dan perkebunan; dan adanya ancaman pidana minimal dan lebih berat dari UU sektoral lainnya (misal UU Kehutanan atau perkebunan).

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya sudah mengambil inisiatif atau terobosan dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan dan perkrbunan dengan pendekatan tindak pidana korupsi. Sejumlah pelaku korupsi disektor kehutanan telah ditangani dan berhasil dijebloskan ke penjara. Inisiatif pemberantasan korupsi disektor kehutanan tidak saja diletakkan pada aspek penindakan namun juga pada aspek pencegahan. Namun demikian kinerja yang ditunjukkan oleh ketiga institusi penegak hukum tersebut dalam pemberantasan korupsi disektor kehutanan masih belum maksimal baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Meski dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan laju deforestasi di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan, namun tetap diperlukan perhatian serius banyak pihak dan upaya terobosan hukum dalam penanganan kejahatan kehutanan dan perkebunan di Indonesia. Kondisi hutan Indonesia yang sudah demikian parah dan adanya fakta lemahnya penegakan hukum mengharuskan pendekatan penegakan hukum kejahatan kehutanan dan perkebunan tidak lagi hanya berdasarkan undang-undang sektoral. Untuk itu diperlukan strategi atau berbagai macam pendekatan secara bersamaan untuk menuntaskan kejahatan kehutanan tersebut dan mengantisipasi laju deforestasi di Indonesia – baik yang disebabkan karena faktor langsung maupun tidak langsung.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

“untuk mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, perlu kerjasama yang solid dari berbagai pihak. Pendekatan yang komprehensif dapat dilakukan dengan tidak hanya menggandalkan penggunaan UU No. 41/1999 saja. Namun, dilakukan dengan pendekatan hukum yang lebih terpadu yang menggunakan instrumen hukum lainnya, seperti Instrumen Korupsi yaitu Undang-undang No. 31/1999 dan UU N0. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang No. 15/2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan instrumen tambahan ini, diharapkan penegakan hukum di sektor kehutanan bisa lebih diperkuat.

seperti di kutip dari https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maka kerjasama semua pihak khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK dan PPATK sangat diperlukan untuk memerangi korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Demikian juga peran PPATK menjadi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum dalam pidana kehutanan dan perkebunan menggunakan pendekatan pencucian uang (money laundering). Selain proses penindakan, maka langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan penting untuk dilakukan untuk mengindari kejadian penyimpangan tersebut terjadi kembali dimasa mendatang. []


Baca juga :

Dari sisi arah, sangat-sangat jelas. Arahnya adalah peningkatan kompetensi yang seimbang antara sikap ( attitude ), ketrampilan ( skill ), dan pengetahuan ( knowledge ). Tiga ini harus dimiliki. Yang dirisaukan orang bahwa anak-anak kita hanya memiliki kognitif saja, ini yang kita jawab. Kompetensi nantinya bukan urusan kognitif saja namun ada sikap, dan ketrampilan. Kompetensi ini didukung 4 pilar yaitu : produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Meskipun inovatif ini gabungan sifat produktif dan kreatif, namun kita taruh berdiri sendiri saja. Kalau seseorang produktif dan kreatif, tidak serta merta menjadi inovatif, tapi inovatif ini hanya bisa dibentuk kalau ada dua hal tersebut. Kalau ada beras ada ikan belum tentu otomatis bisa dimakan,tapi kalau tidak ada beras tidak ada ikan otomatis tidak ada yang bisa dimakan. Syaratnya ada beras, ada ikan.

seperti di kutip dari https://marhenyantoz.wordpress.com

Mendikbud : Ujung tombaknya guru? Benar. Bagaimana jika guru belum siap? Kita siapkan! Dalam manajemen Pareto, itu kan ada prioritas, mencari mana lebih prioritas. Makanya kita prioritaskan mana yang penting terlebih dahulu. Implementasinya, kita siapkan skenario pentahapan. Tahapnya bisa kelas 1 SD, 4 SD, kelas 7, kelas 10 terlebih dahulu. Kalau itu kita lakukan, guru yang harus dilatih tidak sejumlah total guru, yang 3 juta. Misal guru SD saja 1,6 juta, yang kita latih sepertiga dari 1,6 juta itu, dikurangi guru agama, guru Pendidikan Jasmani, jadi cuma sekitar 300 ribu, itu masuk akal. Kita setiap tahun mengadakan sertifikasi sekitar 300 ribu.

seperti di kutip dari https://marhenyantoz.wordpress.com

Mendikbud : Misalnya guru menetapkan tema pelajaran hari tentang gunung, tentang diriku, tentang lingkunganku. Tema itu bisa berhari-hari diajarkan. Dalam tema itu ada Bahasa Indonesia, ada Matematika diintegrasikan. Contoh temanya sungai. Guru menceritakan tentang sungai dengan Bahasa Indonesia, diperkenalkan kosa kata tentang sungai, air, dan lain-lain. Kemudian ditanyakan, air di sungai itu mengalir atau tidak? kenapa? Di situ diperkenalkan ilmu pengetahuan alam. Bisa juga dikaitkan dengan budaya, bahwa di Bali dikenal ada Subak, tentang budaya pembagian air. Air bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi pembelajaran itu bisa hidup.

seperti di kutip dari https://marhenyantoz.wordpress.com

Pendekatannya perlu diubah terutama untuk anak-anak SD. Anak SD belum bisa berpikir spesialis. Tidak usah anak SD, S1 saja masih belum spesialis. Doktor baru bisa tajam. Maka, anak-anak SD itu kita bangun kekuatan fondasi generiknya. Maka, pendekatan yang kita lakukan di pelajaran SD adalah tematik integratif. Kita menggunakan tema yang berintegrasi dengan berbagai macam. Misalkan tema hari ini tentang sungai, besok ganti jadi energi atau laut, gunung, apa saja. Di situ ada pelajaran tentang PPKN, matematika, kita integrasikan.

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. “Sektor pelayanan publik sangat rentan untuk dikorupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum (APH) pada sektor pelayanan publik dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 1,02 triliun,” kata Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (25/2/2018). Wana mengatakan sektor lain yang dikorupsi adalah transportasi dengan jumlah 46 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp 912 miliar, pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 51 miliar. ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar dan suap Rp 211 miliar. Wana mengatakan jumlah tersangka pada 2017 mencapai 1.298 orang, jika dibandingkan pada 2016 penanganan korupsi ini mengalami peningkatan khususnya pada aspek kerugian negara dan jumlah tersangka. “Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (kasus KTP elektronik), Kepolisian (kasus TPPI) dan Kejaksaan (kasus pemberian kredit oleh PT PANN),” kata Wana. Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara, lanjutnya, aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka tahun 2017. “Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka,” sambungnya. Wana menjelaskan modus korupsi terbanyak pada 2017 adalah penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 154 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian disusul dengan penggelembungan harga (mark up) 77 kasus dan pungli 71 kasus. Sementara itu modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai 211 kasus. Dia mengatakan anggaran desa merupakan sektor yang paling banyak dikorupsi dengan 98 kasus, dan kerugian negara mencapai Rp 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan 55 kasus dengan kerugian negara Rp 255 miliar dan sektor pendidikan 53 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 81,8 miliar. “Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar,” kata Wana. Dia menambahkan Jawa Timur menjadi provisi dengan kasus korupsi terbanyak pada 2017. Menurut catatan ICW, ada 68 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 90,2 miliar. Peringkat selanjutnya disusul dengan Jawa Barat (Jabar) dengan 42 kasus, dan Sumatera Utara 40 kasus. Meski begitu, dari nilai kerugian negara, Jawa Barat penyumbang terbanyak dibanding Jawa Timur. “Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun,” terangnya. Tren Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mengalami Peningkatan Wana menambahkan pengadaan barang dan jasa rentan dikorupsi ketika proses lelang. ICW mencatat masih ada lembaga yang belum tertib melaporkan pengadaan barang dan jasa pada situs monev.lkpp.go.id. “Berdasarkan situs ini, belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017 Rp 994 triliiun. Namun yang diumumkan di RUP hanya Rp 908,7 triliun. Jadi, ada sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik,” terangnya. Wana kemudian menyoroti sejumlah kementerian/lembaga yang tidak tertib melaporkan pengumuman lelang kepada publik. Padahal jika tidak transparan, maka pengadaan ini berpotensi dikorupsi. “Salah satu Kementrian/Lembaga yang tidak mengumumkan sebagian lelang pada publik adalah Kementrian Keuangan (Rp 18 triliun), Kemenkes (Rp 6 triliun), Pemprov DKI Jakarta (Rp 5 Triliun) dan K/L serta Pemda lainnya,” ujarnya. “Sementara itu, Kemendikbud, Kemen PUPR, dan KKP total anggaran tidak dibuka pada publik sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan pada publik. Anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan pada publik berpotensi dikorupsi karena tidak transparan,” imbuhnya. Modus yang digunakan terkait korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah penyalahgunaan anggaran (67 kasus), mark up (60 kasus), kegiatan/proyek fiktif (33 kasus). Kemudian pada sektor yang dikorupsi, pelayanan publik menjadi sektor yang rawan untuk dikorupsi. “Salah satu penyebabnya diduga karena setiap tahun K/L/D/I menganggarkan barang yang belum tentu habis nilai ekonomisnya dan belum tentu sesuai kebutuhan, seperti kursi, meja, komputer dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi celah terjadinya praktik korupsi,” imbuhnya. ICW menyoroti tak hanya korporasi yang terlibat dalam perkara korupsi ini, tapi juga kepala daerah. ICW kemudian memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Pemerintah bersama dengan LKPP perlu mengoptimalkan penggunaan e-catalog, e- purchasing untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah perlu juga untuk melaksanakan open contracting agar masyarakat dapat memantau setiap pengadaan yang dilaksanakan. 2. Setiap K/L/D/I harus mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKPP bila ditemukan adanya potensi pelanggaran atau kerugian negara yang ditimbulkan terkait dengan PBJ. 3. Institusi penegak hukum perlu menerapkan pengenaan pasal pencucian uang bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar aset yang dimiliki dapat dirampas dan dikembalikan ke negara.

Aradila menjelaskan sepanjang 2016 pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi paling mendominasi di persidangan. Menurut dia, penggunaan kedua pasal itu mestinya dibarengi dengan pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban uang pengganti. “Dalam tuntutan tidak semua perkara dituntut membayar uang pengganti,” kata dia. Sebelumnya, ICW menilai vonis pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap koruptor tidak memberikan efek jera. Dari hasil penelitian ICW, salah satu penyebabnya ialah masih ringannya hukuman yang diputus oleh pengadilan. Selain itu, pengenaan denda pidana yang rendah. ICW memandang dalam konteks penjeraan, kombinasi hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku agar timbul efek jera. “UU Tipikor pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang bisa dikenakan ke terdakwa,” ujar Aradila. Oleh sebab itu, dalam rekomendasinya, ICW mendesak Kejaksaan Agung agar maksimal dalam hal penuntutan. Bahkan Kejaksaan Agung harus lebih inovatif dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal pencucian uang. “Jaksa Agung harus fokus pada upaya eksekusi uang pengganti dan merampas aset koruptor,” kata Aradila. ADITYA BUDIMAN Simak: Pemerintah Belum Revisi UU KPK, Fahri: Tak Jalan Barang Ini

Katakanlah angka kebocoran itu tetap 30 persen.  Berapa uang negara yang berpotensi dikorupsi di daerah tahun 2018 mendatang? Hal ini dapat dihitung berdasarkan angka dana transfer ke daerah. Tahun 2018 mendatang, total APBN yang sudah disetujui DPR RI mencapai Rp 2.220,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 766,16 triliun. Dana transfer ke daerah ini termasuk dana desa sebesar Rp 60 triliun. Jika dana yang bocor karena dikorupsi dihitung 30 persen saja maka potensi dana yang bocor karena dikorupsi daerah tahun 2028 mendatang mencapai Rp288 triliun.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Korupsi dari transaksi aset daerah ini tidak bisa dipandang remeh. Daftarnya cukup panjang. Menurut data Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tahun 2013 saja, cukup banyak kepala daerah yang bermain-main dengan aset daerah dan kemudian bermasalah dengan hukum. Kasusnya cukup banyak. Di Kabupaten Sumedang terjadi dugaan tindak pidana korupsi akibat pengadaan lahan relokasi lahan pembangunan pasar hewan. Di Pemerintah Kota Pangkalpinang terjadi dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam tukar menukar aset. Di Asahan terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ganti rugi lahan pengadaan PLTA Asahan III. Di Kabupaten Nias Selatan, terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus ganti rugi lahan tanah untuk Balai Benih induk. Di Kabupaten Pelelawan Riau terjadi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk perkantoran pemerinmtah daerah. Di Ambon terjadi dugan tindak pidana korupsi lahan untuk Tempat Pemakaman Umum Gunung Nona Ambon.  Jika dimasukkan korupsi aset daerah tahun 2014 sampai 2017, daftarnya makin panjang.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Korupsi di daerah sesungguhnya berlangsung telanjang. Artinya, objek-objek yang dikorupsi sudah teridentifikasi. Modus-modusnya juga sudah diketahui. Dari ratusan kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK, diketahui sedikitnya 8 objek yang dikorupsi oleh kepala daerah. Yakni pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D, penyalahgunaan anggaran, perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, penerimaan suap, gratifikasi, dan penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

seperti di kutip dari https://nusantara.news

Itu baru jabatan kepala dinas. Belum sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksi. Jika satu jabatan sekretaris dinas, kepala bagian dan kepala seksi dihargai Rp50 juta saja, maka dana yang harus disetor kepada kepala daerah mencapai 3 jabatan dikali 30 dinas dilai Rp50 juta sama dengan Rp4,5 miliar. Ditambah jual beli kepala dinas sebesar Rp9 miliar maka angkanya mencapai Rp14,4 miliar. Jika diasumsikan terjadi pergantian satu kali saja dalam satu periode jabatan, maka dari jual beli jabatan di kedinasan saja sudah mencapai Rp28,8 miliar.

ICW mencatat bahwa dari 420 kasus korupsi yang divonis pada 2016, sebanyak 354 putusan perkara divonis ringan.  Rata-rata vonis di tingkat pertama untuk kasus korupsi pada 2016 mencapai 1 tahun 11 bulan penjara, alias nyaris dua tahun. Dari ratusan kasus itu, hanya ada 36 kasus yang diberi vonis sedang (sekitar 8 persen), dan empat kasus dihukum berat atau senilai 1 persen dari total kasus. Hmm, padahal katanya korupsi itu sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi kenapa masih banyak ya kasusnya? Buat kamu, Feedy ngumpulin empat kasus korupsi dan suap yang menghebohkan dengan hukuman yang relatif ringan. Tapi, jangan tiru korupsinya ya Feedies!

seperti di kutip dari http://www.feedme.id

Kasus Nunun Nurbaeti juga menjadi salah satu kasus suap yang sangat menyita perhatian. Terutama karena sosok Nunun Nurbaeti selaku sosialita dan juga istri mantan Wakil Kepala Kepolisian Adang Dorodjatun. Nunun bahkan sempat kabur selama dua tahun, sebelum akhirnya ditangkap atas kasus suap ke sejumlah anggota dewan untuk memenangkan Miranda Goeltom pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam perannya sebagai penyuap, Nunun dihukum 2,5 tahun penjara dan sudah bebas pada tahun 2014.

seperti di kutip dari http://www.feedme.id

Achmad Sujudi merupakan mantan Menteri Kesehatan yang diduga melakukan tindakan korupsi dan juga menerima suap sebesar Rp 700 juta dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Sujudi disebut melanggar secara administrative dan merugikan negara Rp 104 milyar. Dalam kasus ini, Sujudi hanya dihukum 2 tahun dan tiga bulan bui. Kasus gratifikasi yang dikenakan padanya, dianggap tidak terbukti. Sujudi bahkan mengembalikan uang Rp 700 juta yang disebut sebagai gratifikasi.

U�FM�TE�[}/�Z�����R#Qx_9طqH�}���R�\7��RH��#1���NlꞮ���3z9 ����v��_�u=YW�R0��)GeQ�.׎�����R�A��꣗����|�vTf���0m�����Ʌ�L.���r6u�8���okj��F�]z������}ʱo�M��냇����nz_t9�q�����`t���-�_��5 �x�nw�AӡE���خ�葶F:��#����������0�Vu!��}����G���,�\��F( k����EϸFBU �����L�����}2R��T2m[Ѓ��uaM�׿-�죷�P��b���~�F ���s:�8ۤ2t��L9��!��lY�*`���}R`��&^�#�/f��0ek�^9�L#��h�@�^(�%����5�4E�������1l;&m��Wr�5���Ď��,����^��5�4�_B�b�C���M � ��Os’ �:C֞G����O��7���3@§�HUz��vQ�>���*’�ɉ�9 ��QH��dߺ���j����� Z7����Q��;�t���x�4�@׻�`����ѽr����5y5`���>|h�G�)(k��i�>,�­�?E�F ,] X.��д=h

Related Posts

Comments are closed.