Hanafi Rais: Agama Harus Jadi Sumber Hukum Lawan LGBT

Hanafi Rais: Agama Harus Jadi Sumber Hukum Lawan LGBT

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, seharusnya agama menjadi sumber hukum jika hukum di Indonesia belum kuat dalam menangani kasus LGBT. Sebab menurut dia, undang-undang di Indonesia masih lemah untuk menjerat pelaku LGBT. “Kalau kita risih dengan perilaku penyimpangan salah, LGBT itu sudah salah. Kadang kita didorong bagaimana mengambil sumber hukum yang didapat dari filsafat barat, kenapa tidak agama dijadikan unsur hukum sehingga tidak ada lagi asas sama-sama suka tidak bisa dipidana atau melanggar hukum,” ujar Hanafi saat diskusi di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018). Hanafi menilai tidak tegasnya undang-undang menjadi landasan berlindung para kelompok LGBT. [Gambas:Video 20detik] “Ada undang-undang yang di hadapan LGBT itu jadi gagap UU-nya. Ternyata UU KUHP kita belum cukup tegas untuk membuat UU LGBT. Kalau kita lihat UU Pornografi apalagi asas hukum yang jadi tabir untuk berlindung adalah asas consesuality, kalau sudah sama-sama suka nggak bisa di pidana,” ucap Hanafi. Hanafi juga menyoroti soal maraknya website atau aplikasi terkait LGBT. Dia pun menyarankan agar pemerintah membuat aturan seperti UU di Jerman dengan memberikan denda kepada aplikasi ataupun website yang menyebarkan konten ilegal, baik itu pornografi, LGBT, dan juga hate speech. “Ada insiprasi bagi saya pemerintah bisa belajar dari Jerman, ada UU Jerman itu isinya adalah semua aplikasi sosmed itu diancam dan denda ada konten hate speech, kalau tidak di-take out perusahaannya, maka akan didenda puluhan euro di Jerman,” jelas dia. “Ini juga sudah diamanatkan oleh UU ITE pasal 26 bahwa tentang pengelolaan konten Pemerintah sudah diamanatkan, fraksi kami PAN juga itu mendorong agar ada, sehingga ada dorongan detail platform medsos juga harus dimintai tanggung jawab,” sambung Hanafi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, seharusnya agama menjadi sumber hukum jika hukum di Indonesia belum kuat dalam menangani kasus LGBT. Sebab menurut dia, undang-undang di Indonesia masih lemah untuk menjerat pelaku LGBT. “Kalau kita risih dengan perilaku penyimpangan salah, LGBT itu sudah salah. Kadang kita didorong bagaimana mengambil sumber hukum yang didapat dari filsafat barat, kenapa tidak agama dijadikan unsur hukum sehingga tidak ada lagi asas sama-sama suka tidak bisa dipidana atau melanggar hukum,” ujar Hanafi saat diskusi di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018). Hanafi menilai tidak tegasnya undang-undang menjadi landasan berlindung para kelompok LGBT. [Gambas:Video 20detik] “Ada undang-undang yang di hadapan LGBT itu jadi gagap UU-nya. Ternyata UU KUHP kita belum cukup tegas untuk membuat UU LGBT. Kalau kita lihat UU Pornografi apalagi asas hukum yang jadi tabir untuk berlindung adalah asas consesuality, kalau sudah sama-sama suka nggak bisa di pidana,” ucap Hanafi. Hanafi juga menyoroti soal maraknya website atau aplikasi terkait LGBT. Dia pun menyarankan agar pemerintah membuat aturan seperti UU di Jerman dengan memberikan denda kepada aplikasi ataupun website yang menyebarkan konten ilegal, baik itu pornografi, LGBT, dan juga hate speech. “Ada insiprasi bagi saya pemerintah bisa belajar dari Jerman, ada UU Jerman itu isinya adalah semua aplikasi sosmed itu diancam dan denda ada konten hate speech, kalau tidak di-take out perusahaannya, maka akan didenda puluhan euro di Jerman,” jelas dia. “Ini juga sudah diamanatkan oleh UU ITE pasal 26 bahwa tentang pengelolaan konten Pemerintah sudah diamanatkan, fraksi kami PAN juga itu mendorong agar ada, sehingga ada dorongan detail platform medsos juga harus dimintai tanggung jawab,” sambung Hanafi.

“Respons negatif dari sejumlah negara termasuk Indonesia, diperkirakan malah akan meningkatkan dukungan warga AS terhadap Trump,” kata Hanafi ketika  menjadi nara sumber dalam diskusi publik Perspektif Kanigoro bertajuk “Dominasi AS di Timur Tengah”, di Kantor Sekretariat Pengurus Besar Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PB KBPII), Rabu (13/12). Meski hanya merupakan pengalihan isu domestik, menurut Hanafi soal keputusan Presiden Trump terkait Yerusalem Timur harus ditanggapi secara serius oleh masyarakat internasional. “Yang paling efektif mestinya menggelar sidang istimewa Majelis Umum PBB untuk menghasilkan resolusi. Mengegandakan pembahasan di Dewan Keamanan pasti akan diveto AS. Berbeda dengan di Majelis Umum yang tidak ada veto. Resolusi dari Majelis Umum nantinya bisa ditindaklanjuti, misalnya dengan pengiriman pasukan perdamaian,” jelas Hanafi. Terkait sikap Indonesia, menurut Hanafi sudah tepat. “Mestinya pernyataan Presiden Jokowi perlu ditambah, bahwa negara-negara Asia Afrika masih punya hutang, yakni kemerdekaan Palestina,” tegasnya. Diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam itu, selain Hanafi, juga menampilkan nara sumber Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI, Muhammad Luthfi. Menurut Luthfi, pasca perang Irak, sebenarnya AS mulai mengurangi dominasinya di Timur Tengah. Perhatian AS kini lebih difokuskan pada Asia Pasifik. Sehingga pangkalan militernya juga sudah dipindahkan ke Darwin, Australia. Berkurangnya dominasi AS di Timur Tengah memberi kesempatan meningkatnya peran Inggris di Timur Tengah. “Memburuknya hubungan Arab Saudi dengan Qatar tidak lepas dari pengaruh Inggris di Qatar. Bahkan cepat berkembangnya stasiun TV Aljazeera juga tidak lepas dari peran wartawan-wartawan senior BBC edisi Arab,” jelas Luthfi.

Berita penangkapan kaum waria di Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, menjadi isu nasional karena dianggap melecehkan Hak Asasi Manusia. Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta memeriksa dan menindak Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Surianata. Namun masyarakat Aceh memberi dukungan Kapolres Aceh Utara dengan menyerahkan cendera mata berupa rencong sebagai simbol keberanian. Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub juga mendukung dan mengapresiasi langkah Kapolres Aceh Utara, AKBP Ahmad Untung Surianata. Karena itu, Muslim Ayub meminta pimpinan Polri baik Kapolda Aceh maupun Kapolri untuk mendukung langkah yang dilakukan bawahannya itu dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Bukan malah diberi sanksi. “Jadi, upaya menurunkan tim untuk menyelidiki pelaksanaan operasi Pekat di Aceh Utara itu, menurut saya perlu dipikirkan ulang. Apalagi sampai memberikan sanksi kepada Kapolres karena menangkap pelaku L86T di wilayah hukumnya. Jangan sampai kebijakan itu diartikan bahwa institusi polri mendukung keberadaan L86T di Aceh. Ini bisa merugikan kepolisian sendiri,” ujar Muslim.

Di sinilah sense politik Buya Syafi’i terlalu kaku. Mungkin Buya Syafi’i ingin Anies tetap menjadi loyalis Jokowi meskipun sudah “ditendang” sebagai Mendikbud. Sebagai orang yang telah berdarah-darah memenangkan Jokowi di 2014, masuk di Tim Transisi yang menyiapkan konsep-konsep pemerintahan Jokowi – JK, saya pikir sangat wajar apabila Anies masih bertanya-tanya kenapa ia “dilempar” oleh Jokowi dari Kabinet Kerja. Apalagi prestasi Anies selama 2 tahun menjadi menteri cukup baik dan mampu menjalin komunikasi serta menjalankan program pendidikan dan kebudayaan dengan baik.. Teman-teman IKAPI yang menjadi mitra Kemendikbud untuk sebuah proyek literasi besar di Frankfurt Book Fair begitu merasakan bantuan dan peran pak Anies dalam misi besar Indonesia as Guest of Honor Frankfurt Book fair 2014. Salah Anies cuma satu, kurang gesit membagikan Kartu Pintar.

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Lebih arif apabila Buya Syafi’i dan Ma’arif Institute-nya membuat list secara akademis dan sistematis tentang janji-janji Anies – Sandi selama kampanye Pilkada DKI kemarin. Kemudian, saat mereka sudah mulai menjabat, cerewetlah dan selalulah mengingatkan mereka dengan list-list itu. Kalau misalnya Ma’arif Institut mau fokus pada janji kebhinekaan dan pluralitas, ngak apa2 juga tagih menekankan implementasi program-program Anies – Sandi merawat kebersamaan dan persatuan berbagai etnis, suku, dan agama di DKI…

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Cara-cara membuat framing yang semakin ketat terhadap kelompok-kelompok yang sudah DICAP oleh Buya Syafi’i sebagai Islam Garis Keras, telah menutup peluang-peluang komunikasi yang sebenarnya menjadi jalan untuk melakukan proses “deradikalisasi”. Kalau misalnya cap itu terus dikampanyekan dan meminta Anies – Sandi untuk jangan duduk bersama serta jangan menjalin komunikasi dengan kelompok “Islam Radikal” itu maka secara akademis dan politis kita kehilangan kesempatan untuk melakukan proses dialektika dan proses merangkul untuk mengabdi bersama-sama di DKI (dan dalam skop lebih luas untuk NKRI)…

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Radikalisasi sebenarnya dipicu oleh ketimpangan politik, sosial dan ekonomi. Sayang sekali, kita jarang mendengar kiprah Ma’arif Institut untuk melakukan proses penyesaian ketiga masalah itu. Ma’arif Institut sibuk hiruk pikuk dengan masalah perjuangan terhadap minoritas dan kampanye Anti Negara Islam serta kelompok-kelompok radikal, tetapi minimalis masuk dalam wilayah praktis membantu agar orang-orang Islam tidak terus menjadi kelompok mayoritas miskin secara ekonomi dan terpinggirkan secara politik.

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Termasuk juga kalau kita main statistik, saya menemukan data bahwa yang banyak membunuh warga sipil Syiria adalah pemerintah Bashar Assad bukan ISIS malah. Saya kemudian bertanya-tanya, dengan nama besarnya di dunia Internasional, kenapa Buya Syafi’i tidak aktif melakukan kunjungan-kunjungan kepada pemimpin-pemimpin negara yang terlibat dalam pertikaian di Irak dan Syiria. Apalagi di buku Autobiografinya Buya Syafi’i selalu membanggakan bahwa pas kuliah di Chicago, selain harus pintar Bahasa Inggris beliau juga diajari bahasa Persia, Arab dan beberapa bahasa negara-negara Eropa.

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Nama kedua yang tampil di ILC tadi malam adalah Anwar Abbas. Tokoh Muhammadiyah kelahiran Guguak Kabupaten 50 Kota. Salah satu bukunya yang saya koleksi adalah “Bung Hatta dan Ekonomi Islam”… Secara umum pernyataan Pak Anwar cukup menyejukkan dan tidak simpatisan. Kutipan Ibnu Khaldun-nya menarik. Sebuah bangsa akan tetap utuh kalau masih ada rasa kesetia-kawanan dan rasa kebersamaan. Kutipan Al Qurthuby juga menarik, “rasa kesetia-kawanan dan kebersamaan menjadi penting karena akan membawa kemaslahatan..” Sehingga tekad kuat Anies – Sandi untuk melakukan rekonsialiasi dan persatuan untuk Jakarta menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi.

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Saya malah berpikir, suara 50% sebaiknya diterapkan di seluruh Pilkada di Indonesia untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat sekaligus menghindari politik pecah suara yang juga berbiaya besar. Kalau soal-soal hitungan biaya, kalau memang semangatnya untuk memotong banyak biaya, kenapa tidak sekalian dibuat seperti zaman Orde Baru saja?? Walikota/Bupati dipilih oleh DPRD, Gubernur dititahkan oleh Presiden saja??? lebih murah meriah malah….:)

seperti di kutip dari https://grelovejogja.wordpress.com

Terakhir adalah Bang Effendi Gazali. Yang saya suka sama Bang Effendy ini adalah ia bisa membawakan analisis politik sensitif dengan humoris dan bikin ketawa. Sentilannya tentang perbedaan politik Jokowi dan JK menarik untuk disimak. Apakah ini akan membuat renggang hubungan Jokowi dan JK, kemudian akan terjadi persaingan kuasa dalam rotasi dan reshuffle kabinet. Sudah sangat jelas bahwa Jokowi berpihak kepada mantan sejolinya waktu menjabat Gubernur Jakarta, Pak Ahok dan pak JK cenderung untuk memajukan yunior HMI-nya Mas Anies Baswedan…. Polarisasi ini menarik untuk diikuti terutama dalam kebijakan-kebijakan politis yang akan diambil 2 tahun ke depan menjelang Pilpres 2019…

Darmayanti mengaku dari dulu setuju dengan wacana masa kepemimpinan 2,5 tahun yang digagas Farouk Muhammad. Menurut dia, jika pimpinan DPD menjabat selama 5 tahun, maka mereka akan lebih banyak “leha-leha”. Apalagi anggota DPD tidak diawasi oleh fraksi yang merupakan perwakilan partai. Hal ini beda dengan anggota DPR RI. [ald]”Apakah ini pantas dijadikan polemik atau sebetulnya memang dibuat-buat polemiknya sehingga kelihatan lebih seru,” kata Darmayanti dalam diskusi bertajuk “Menakar Legalitas Pimpinan DPD RI Pada Masa Kekinian” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/5).

Dari hadits tersebut kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, baik yang miskin maupun yang kaya, entah tua ataupun muda. Kehidupan yang manusia jalani mulai dari dunia hingga akhirat semuanya tak lepas dari ilmu, yaitu ilmu dalam mencari dunia dan terlebih ilmu agama untuk beribadah dengan benar. Dengan ilmu kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah untuk diadu domba, dan terlebih dengan ilmu kita dapat memaksimalkan waktu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat .

seperti di kutip dari https://fsldksurabaya.wordpress.com

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّى جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَدِيثٍ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »

seperti di kutip dari https://fsldksurabaya.wordpress.com

Dari Katsir bin Qois, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda’ di Masjid Damasqus, lalu datang seorang pria yang lantas berkata, “Wahai Abu Ad Darda’, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul -shallallahu ‘alaihi wa sallam- (Madinah Nabawiyah) karena ada suatu hadits yang telah sampai padaku di mana engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadits tersebut. Abu Darda’ lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barangsiapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.” (HR. Abu Daud no. 3641. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Related Posts

Comments are closed.