Hakim: Penetapan Tersangka Novanto Kedua Kalinya Lazim

Hakim: Penetapan Tersangka Novanto Kedua Kalinya Lazim

Majelis hakim menyebut keberatan Setya Novanto terkait kemenangan di praperadilan jilid I bukanlah ranah materi eksepsi. Hakim juga menyebut penetapan tersangka terhadap seseorang untuk kedua kalinya setelah menang dalam praperadilan adalah lazim. “Bahwa keberatan tim penasihat hukum tersebut bukan merupakan materi eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, melainkan materi praperadilan,” ujar hakim ketika membacakan pertimbangannya dalam putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Hakim menilai keberatan tim pengacara Novanto mengenai penetapan tersangka Novanto yang tidak sah harus dikesampingkan. Menurut hakim, penetapan tersangka oleh KPK dilakukan secara sah. “Demikian pula penetapan tersangka untuk kedua kalinya adalah lazim, sepanjang sesuai peraturan yang berlaku,” ujar hakim. Dalam eksepsi, pengacara Novanto, Maqdir Ismail, memang sempat menyinggung tentang kemenangan di praperadilan. Menurutnya, surat dakwaan disusun atas proses penyidikan yang tidak sah menurut putusan praperadilan jilid I. “Surat dakwaan tidak dapat diterima, terdakwa disidik oleh KPK Juli 2017 dan penetapan tersangka berdasarkan SPDP, terhadap penetapan tersangka ini tidak sah oleh hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Maqdir dalam sidang, Rabu (20/12/2017).

Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Setya Novanto terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Sidang perkara tersebut pun dilanjutkan pemeriksaan saksi. “Mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim Yanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Menurut hakim, surat dakwaan Novanto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim juga menyatakan bila keberatan Novanto tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHAP dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP. “Menimbang bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan,” ujar Yanto. Sebelumnya, Novanto mengajukan eksepsi atau nota keberataan terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Tim penasihat hukum Setya Novanto menyinggung soal praperadilan yang sempat dimenangkan dalam eksepsi atau nota keberatan. Mereka menilai dakwaan jaksa pada KPK untuk Novanto itu tidak memenuhi syarat materiil. Salah satu pengacara Novanto, Maqdir Ismail, menyingung tentang praperadilan jilid I yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Saat itu, Novanto menang dan status tersangkanya di KPK batal. Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketua majelis hakim Yanto menentukan persidangan atas nama terdakwa Setya Novanto untuk digelar 2 kali dalam seminggu. Persidangan akan dilakukan setiap Senin dan Kamis. “Sidang dilanjutkan Kamis, 11 Januari dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi,” ujar Yanto setelah membacakan putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Setelah persidangan minggu depan, Yanto meminta agar sidang dilakukan 2 kali seminggu. Sidang lanjutan ini digelar Senin (15/1) dan Kamis (18/1) besok. “Minggu berikutnya seminggu 2 kali ya,” ujar Yanto. Majelis hakim sebelumnya menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Novanto terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Sidang perkara tersebut pun dilanjutkan pemeriksaan saksi. “Mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi tidak dapat diterima,” kata Yanto saat membacakan putusan sela.

Majelis hakim menyebut keberatan Setya Novanto terkait kemenangan di praperadilan jilid I bukanlah ranah materi eksepsi. Hakim juga menyebut penetapan tersangka seseorang untuk kedua kalinya setelah menang dalam praperadilan adalah lazim. “Bahwa keberatan tim penasihat hukum tersebut bukan merupakan materi eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, melainkan materi praperadilan,” ujar hakim ketika membacakan pertimbangannya dalam putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Hakim menilai keberatan tim pengacara Novanto mengenai penetapan tersangka Novanto yang tidak sah harus dikesampingkan. Menurut hakim, penetapan tersangka yang dilakukan KPK secara sah. “Demikian pula penetapan tersangka untuk kedua kalinya adalah lazim, sepanjang sesuai peraturan yang berlaku,” ujar hakim. Dalam eksepsi, pengacara Novanto, Maqdir Ismail, memang sempat menyinggung tentang kemenangan di praperadilan. Menurutnya, surat dakwaan disusun atas proses penyidikan yang tidak sah menurut putusan praperadilan jilid I. “Surat dakwaan tidak dapat diterima, terdakwa disidik oleh KPK Juli 2017 dan penetapan tersangka berdasarkan SPDP, terhadap penetapan tersangka ini tidak sah oleh hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Maqdir dalam sidang, Rabu (20/12/2017).

Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. VIVA  – Ketua DPR, Setya Novanto, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus proyek e-KTP. Penetapan tersangka terhadap Novanto adalah yang kedua kalinya dilakukan KPK setelah yang pertama dimentahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sidang praperadilan. Usai penetapan tersangka yang kedua kalinya, tim pengacara Novanto kembali melancarkan perlawanan dengan melayangkan gugatan praperadilan lagi. Menurut pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, KPK harus segera mungkin menyelesaikan pemberkasan perkara Novanto dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disidangkan. “Yang harus dikejar adalah bagaimana KPK bisa menyelesaikan dengan cepat pemberkasan kasus SN (Setya Novanto) ini karena di depan ada praperadilan,” kata Fickar dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 November 2017. Ia menuturkan, KPK harus cepat menyelesaikan pemberkasan, belajar dari kemenangan Novanto dalam praperadilan pertama. “Jangan sampai praperadilan kedua ini mengulang praperadilan pertama. Kalau itu terjadi maka dasarnya tersangka seluruh upaya akan terhapus,” ujarnya. Jika semua berkas selesai dan disidangkan, maka secara otomatis gugatan praperadilan Novanto yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 November 2017. “Maka itu KPK berkejaran dengan waktu untuk memberkas secara lengkap dan masuk ke pengadilan. Dengan berkas masuk ke pengadilan maka praperadilan dengan sendirinya akan gugur,” katanya. Sidang praperadilan yang diajukan Novanto akan digelar Kamis, 30 November 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan ini merupakan kedua kalinya yang diajukan Novanto atas penetapan status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. “Sidang pertama Kamis 30 November,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Jumat 17 November 2017. Untuk hakim sidang, Made menuturkan, sidang praperadilan Ketua Umum Partai Golkar ini akan dipimpin Hakim Kusno. Kusno diketahui juga menjabat Wakil Ketua PN Jaksel. (ren)

Ada yang berspekulasi bahwa majelis hakim akan melihat penetapan Novanto bersifat Ne Bis in Idem. Ne Bis in Idem lazim disebut execeptio rei judicatae atau gewijsde zaak merupakan salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalianya dalam perkara yang sama. Terlebih sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Novanto terhadap KPK terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Menanggapi gugatan bersifat Ne Bis in Idem, Azmi Syahputra, dosen hukum pidana Universitas Bung Karno menilai asas tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus praperadilan Novanto. Menurut Azmi dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Novanto sejauh ini masih berstatus tersangka dan belum menjalani persidangan. Begitu juga dengan putusan praperadilan sebelumnya yang belum masuk ke dalam pokok perkara. Azmi menambahkan hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Makhamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dengan jelas menjabarkan bahwa praperadilan hanya sebatas menguji aspek formal. “Artinya putusan praperadilan tidak membatalkan atau gugurnya dugaaan terjadinya tindak pidana sehingga penyidik dengan kewenangannya dapat menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka dengan memenuhi alat bukti,” ujar Azmi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5). Lebih lanjut Azmi menilai, dalam proses praperadilan yang kedua nanti, KPK harus lebih fokus pada pembuktian bahwa Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. Menurutnya, gugatan praperadilan pertama menjadi pengalaman KPK untuk bisa memenangkan gugatan yang dilayangkan Novanto. “Yang bersangkutan harus dapat dibuktikan dengan jelas terlibat dalam kasus E Ktp yang merugikan keuangan negara,” tutup Azmi. [nes]

Related Posts

Comments are closed.