Golkar Mentahkan Isu Jokowi Capres Tunggal

Golkar Mentahkan Isu Jokowi Capres Tunggal

Partai Gerindra menuding pemerintah menginginkan Pilpres 2019 diikuti calon tunggal. Golkar pun menyebut ketakutan Gerindra itu tak beralasan. “Sekarang tugas partai politik adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/3/2018). Partai Gerindra disarankan lebih baik fokus membangun koalisi dengan parpol lain jika ingin memajukan capres. Menurut Ace, saat ini peluang tersebut masih terbuka. “Yakinkan dong partai lain untuk memenuhi ambang batas seperti yang dipersyaratkan UU tersebut,” ujar anggota Komisi II DPR itu. “Saya kira masih sangat mungkin dan terbuka lebar untuk mencari koalisi dukungan dalam capres 2019 nanti,” imbuh Ace. Sebelumnya diberitakan, Gerindra mencurigai adanya keinginan partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019, yakni hanya Joko Widodo (Jokowi). Caranya melalui aturan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen di UU Pemilu. “Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (1/3). “Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan,” imbuhnya. Diketahui, hingga saat ini masih ada lima parpol yang belum secara resmi menyatakan dukungan di Pilpres 2019. Selain Gerindra, masih ada PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat.

Partai Gerindra menuding pemerintah menginginkan Pilpres 2019 diikuti calon tunggal. Golkar pun menyebut ketakutan Gerindra itu tak beralasan. “Sekarang tugas partai politik adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/3/2018). Partai Gerindra disarankan lebih baik fokus membangun koalisi dengan parpol lain jika ingin memajukan capres. Menurut Ace, saat ini peluang tersebut masih terbuka. “Yakinkan dong partai lain untuk memenuhi ambang batas seperti yang dipersyaratkan UU tersebut,” ujar anggota Komisi II DPR itu. “Saya kira masih sangat mungkin dan terbuka lebar untuk mencari koalisi dukungan dalam capres 2019 nanti,” imbuh Ace. Sebelumnya diberitakan, Gerindra mencurigai adanya keinginan partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019, yakni hanya Joko Widodo (Jokowi). Caranya melalui aturan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen di UU Pemilu. “Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal,” kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (1/3). “Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan,” imbuhnya. Diketahui, hingga saat ini masih ada lima parpol yang belum secara resmi menyatakan dukungan di Pilpres 2019. Selain Gerindra, masih ada PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat.

Gempa 5,9 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, gempa ini belum menimbulkan kerusakan. Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Mochammad Riyadi dalam keterangannya yang diterima detikcom, Jumat (2/3/2018). BMKG memperbaharui informasi kekuatan gempa 5,9 SR dari sebelumnya 6,1 SR. Riyadi menjelaskan, analisis BMKG gempa 5,9 SR yang terjadi sekitar pukul 09.20 WIB atau 11.20 WIT ini berada di koordinat episenter 6,23 lintang selatan-130,33 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut. Gempa berlokasi di laut pada jarak 357 km arah timur laut Kota Tepa, Maluku Barat Daya, Maluku, pada kedalaman 153 km. Berdasarkan peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG dan laporan masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan di Saumlaki dalam skala intensitas II SIG-BMKG (III MMI), di Dobo I-II SIG-BMKG (II-III MMI). Guncangan gempa ini belum menimbulkan kerusakan. Skala intensitas I SIG-BMKG artinya, gempa tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat. Sedangkan skala intensitas II SIG-BMKG, gempa dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. “Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat subduksi Laut Banda. Hal ini sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan mekanisme sumber naik mendatar (thrust oblique fault),” jelas Riyadi. Ditambahkan Riyadi, hingga pukul 10.00 WIB hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). “Kepada masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbuhnya.

Kepolisian mengimbau masyarakat memperhatikan etika dalam menggunakan internet. Salah satunya tidak membuat akun anonim. “Saya keliling SMA di Jakarta, saya tanya apakah kamu punya akun abal-abal, mereka bilang punya. Ini tantangan buat kita semua. Saat ditanya buat apa, untuk memata-matai pacarnya. Nggak usah stalker-stalker , mudah-mudahan nggak ada di sini, ya. Sebenarnya cyber etiquette itu ada,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran dalam diskusi publik ‘Melawan Hoax’ di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018). Ia menjelaskan etika di internet itu antara lain tidak membuat posting yang menyakiti hati orang lain. Teknologi juga tak boleh digunakan untuk mencuri data milik orang lain. “Misalnya penggunaan komputer tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh untuk mencuri atau akses data orang lain, tidak boleh mengintip file milik orang lain. Tidak boleh untuk hal-hal yang sembunyi-sembunyi dan lain-lain. Kita banyak nggak sadar posting- an kita melukai, bukan fisik, tapi perasaan, bahkan persatuan,” ucap Fadil. Saat ini, Fadil menyebut, Polri mengimbau agar politik identitas tidak digunakan dalam pilkada 2018. Hal itu agar proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan lancar. “Ada Satgas Nusantara, cara Polri mengeliminasi politik identitas dalam kontestasi pilkada 2018. Penggunaan politik identitas di pilkada 2018 supaya tidak dilakukan agar seluruh rangkaian pesta pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini bisa dijalankan secara fair ,” ujarnya. Ia pun berharap ada aturan soal pembuatan meme yang bersifat provokatif. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan. “Meski ada perbuatan yang dapat dipidana, belum ada di UU ITE. Misalnya meme orang nobar , ada truk terbalik di Nigeria menewaskan banyak orang. Terus dibuat meme , ‘Inilah kekejaman rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya. Ini kan provokasi,” ucapnya. “Kebebasan berpendapat jangan sampai kelewatan batas,” imbuhnya.

Related Posts

Comments are closed.