‘Golkar Bersih’ Buka Opsi Mundur dari Pansus Angket KPK

‘Golkar Bersih’ Buka Opsi Mundur dari Pansus Angket KPK

Munaslub Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum tinggal hitungan jam. Partai Golkar akan mengevaluasi sejumlah hal usai Munaslub, salah satunya terkait Pansus Hak Angket KPK di DPR. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tema Munaslub Golkar salah satunya ialah Golkar Bersih. Oleh karenanya, Ace yakin hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi pasti didukung partainya. “Seharusnya komitmen untuk pemberantasan korupsi sebagai turunan dari tema tersebut bisa terejawantah dalam kebijakan partai ke depan yang membuat partai ini lebih bersih dan memiliki upaya serius supaya partai ini betul-betul integritas,” ujar Ace di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Ace menyebut Pansus Hak Angket di DPR merupakan keputusan DPP Golkar. Saat itu, Golkar masih dipimpin Setya Novanto. Ace menegaskan Golkar mengarah pada pencabutan diri dari Pansus Angket KPK usai Munaslub. Namun, Ace menyebut putusan tersebut mesti diputuskan di rapat DPP. “Bisa saja kita putuskan saja ke dalam rapat DPP Golkar secara nasional,” ucap Ace.

Baca juga : implikasi pansus hak angket gagal hadirkan kpk

INILAHCOM, Jakarta – Pansus Hak Angket DPR RI gagal menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Pansus telah menemukan sejumlah temuan penting terkait apa yang terjadi di tubuh komisi antirasuah itu. Di sisi lain, masa kerja Pansus Hak Angket tak lama lagi usai pada 28 September 2017. Hampir dua bulan lamanya Pansus bekerja, namun tak kunjung bisa menghadirkan KPK untuk memenuhi panggilan di ruang Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Seperti saat pemanggilan pada Rabu (20/9/2017) lalu, DPR gagal menghadirkan KPK di ruang Pansus Hak Angket KPK. Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK juga gagal menghadirkan KPK di ruang Pansus Hak Angket KPK. Komisi negara yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu beralasan, soal Pansus pihaknya tengah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)terhadap UU MD3 tentang kewenangan hak angket yang dimiliki DPR. Di samping itu, KPK juga berdalih, apa yang dipertanyakan oleh Pansus Hak Angket KPK, secara substansi telah dijelaskan di hadapan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) “Penjelasan dan jawaban terhadap beberapa materi-materi yang sempat muncul di pansus angket pun sebenarnya dijelaskan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta. Penjelasan KPK tampak rasional soal alasan ketidakhadiran di ruang Pansus Angket Hak KPK. Meskipun, soal alasan KPK tengah melakukan uji materi ke MK terkait kewenangan Hak Angket yang dimiliki DPR, tidaklah tepat menjadi alasan enggan hadir di Pansus Hak Angket KPK. Hal yang sama KPK lakukan dengan tetap memeriksa tersangka kasus korupsi kendati yang bersangkutan melakukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri. Apalagi, permohonan putusan provisi terhadap angket DPR, secara tegas telah ditolak oleh Mahkamah. Alasan soal materi di Pansus Hak Angket KPK yang sama telah ditanyakan di forum Komisi III pekan lalu, secara substansi tentu tidak tepat. Nilai rapat dengar pendapat umum (RDP) antara di ruang Pansus Angket dengan di ruang alat kelengkapan DPR seperti Komisi III, secara kenegaraan memiliki perbedaan makna yang signifikan. Hasil rapat di Komisi III DPR tidak memiliki efek penyelidikan, namun sebaliknya di Pansus Hak Angket KPK ada implikasi penyelidikan terhadap perkara yang didalami oleh Pansus Hak Angket KPK. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengimbau KPK sebaiknya datang memenuhi undangan Pansus Angket KPK DPR RI untuk mengklarifikasi sejumlah temuan yang telah ditemukan oleh Pansus selama dua bulan bekerja. “KPK hadir di Pansus DPR penting guna mengklarifikasi dan menguji kebenaran temuan temuan oleh Pansus Hak Angket KPK,” kata Agun di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2017). Menurut politisi senior Partai Golkar ini, KPK tak perlu berpolemik di media soal keberadaan Pansus Hak Angket DPR. Menurut dia, semestinya KPK menghadiri undangan Pansus Hak Angket DPR untuk duduk bersama. “Datang saja, kita duduk bersama dengan saling menghargai dan menghormati tugas dan wewenang kita masing masing,” pinta Agun. Agun menuturkan dalam kerja Pansus Hak Angket DPR terdapat empat aspek yang diselidiki yakni persoalan tugas dan kewenangan KPK, kelembagaan, kewenangan dan tata kelila SDM dan Tata Kelola Anggaran. “Dalam tata kelola SDM, Apakah dikelola dengan baik dan benar sesuai UU KPK dan UU di bidang kepegawaian lainnya, Bagaimana dengan Prilaku manusia manusianya apakah patuh pd UU dan Etik didalamnya. Ini penting terkait dengan Integritas, moralitas dan kompetensi profesinya,” urai Agun. Selain masalah tersebut, Agun juga menyinggung lelang yang belakangan gencar dilakukan oleh KPK terhadap barang sitaan. Ia mempertanyakan apakah mekanisme lelang telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak. “Sudah benarkah aspek legal atas barang-barang tersebut, jangan sampai ada dugaan barang haram dari aspek hukumnya, benarkah besaran nilai harga tersebut, apakah sudah melalui tim penilai/penaksir. Apakah pihak rumah penyitaan benda sitaan negara (Rupbasan) terlibat di dalamnya yang wajib hukumnya semua barang rampasan tersebut didaftar untuk pencatatan di Rupbasan setempat,” sebut Agun. Terkait ketidakhadiran KPK atas undangan Pansus Hak Angket KPK, sebenarnya Pansus Hak Angket DPR memiliki instrumen pemanggilan paksa terhadap siapa saja yang enggan menghadiri undangan Pansus Angket sebagaimana diatur di Pasal 204 UU MD3 yang menyebutkan siapa saja yang dipanggil Panitia Angket wajib memenuhi panggilan, Jika hingga tiga kali berturut-turut tidak hadir, maka Panitai Angket minta bantuan Polri untuk memanggil paksa. Opsi pemanggilan paksa terhadap KPK merupakan opsi yang tak seharusnya terjadi. Jika langkah ini dilakukan tentu akan memunculkan kegaduhan yang tak terkira. Baiknya, KPK menghadiri undangan Pansus Angket untuk mengklariifkasi sejumlah temuan yang ditemukan Pansus Hak Angket selama dua bulan terakhir ini. Di sisi lain, memilih memperpanjang masa kerja Panitia Hak Angket merupakan jalan terakhir untuk mempertegas hasil temuan Pansus Hak Angket ini.

Munaslub Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum tinggal hitungan jam. Partai Golkar akan mengevaluasi sejumlah hal usai Munaslub, salah satunya terkait Pansus Hak Angket KPK di DPR. Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tema Munaslub Golkar salah satunya ialah Golkar Bersih. Oleh karenanya, Ace yakin hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi pasti didukung partainya. “Seharusnya komitmen untuk pemberantasan korupsi sebagai turunan dari tema tersebut bisa terejawantah dalam kebijakan partai ke depan yang membuat partai ini lebih bersih dan memiliki upaya serius supaya partai ini betul-betul integritas,” ujar Ace di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Ace menyebut Pansus Hak Angket di DPR merupakan keputusan DPP Golkar. Saat itu, Golkar masih dipimpin Setya Novanto. Ace menegaskan Golkar mengarah pada pencabutan diri dari Pansus Angket KPK usai Munaslub. Namun, Ace menyebut putusan tersebut mesti diputuskan di rapat DPP. “Bisa saja kita putuskan saja ke dalam rapat DPP Golkar secara nasional,” ucap Ace.

Golkar mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2018. Golkar membuka opsi koalisi dengan PDIP dan Gerindra. “Apa pun bisa dimungkinkan (dengan PDIP). Misalnya juga kita lihat Gerindra sudah calonkan Sudrajat, tapi belum dapat tiket penuh,” ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di sela Rapimnas Golkar di JCC, Jakarta, Senin (18/12/2017). Ace menjelaskan, Golkar belum menentukan kandidat pengganti Ridwan Kamil. Termasuk sosok Dedi Mulyadi yang sebelumnya sempat didukung Golkar. “Belum dibicarakan, tergantung dinamika di lapangan,” kata Ace. Meski demikian, Golkar belum tentu mencabut dukungan di Pilgub Jatim. Sebagaimana diketahui, Golkar sudah mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Jatim. “Saya kira kami hanya melihat apa yang telah diberikan arahan DPP, artinya tak semuanya dievaluasi, kami lihat dari kasus per kasus,” ucap Ace. Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut surat rekomendasi cagub Jawa Barat dari Ridwan Kamil. DPD I Golkar Jawa Barat pun akan berkonsultasi dengan DPP terkait pengganti Ridwan Kamil, salah satunya Dedi Mulyadi. “Kami menerima surat pencabutan rekomendasi terhadap Ridwan Kamil. Hal selanjutnya kami akan rapatkan dan akan kembali berkonsultasi kepada DPP Partai Golkar setelah Munaslub,” kata ketua Bappilu DPD I Golkar Jawa Barat Iswara, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/12).

Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam pembukaan munaslub Golkar nanti malam. Sejumlah persiapan tengah dilakukan di arena munaslub. Pantauan detikcom di Balai Pertemuan JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017), Paspamres tengah mempersiapkan kursi yang akan diduduki Jokowi. Namun, menariknya, kursi yang diduduki Jokowi sama seperti peserta munaslub lainnya. “Iya, ini diganti karena Bapak Presiden ingin setara dengan kita semua,” ujar Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di lokasi. Padahal, sebelumnya, barisan depan diisi sofa. Sofa tersebut sempat diduduki ketum terpilih Golkar Airlangga Hartarto. Saat ini tak ada lagi sofa yang berjejer di depan. Yang membedakan kursi Jokowi dengan lainnya hanyalah tanda bangku VVIP untuk Jokowi. Sofa VVIP yang sebelumnya dipasang di pembukaan munaslub Golkar. (Andhika Prasetia/detikcom) Dimintai konfirmasi secara terpisah, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan awalnya sofa masih berjejer di depan. Namun sofa diganti dengan kursi sekitar pukul 14.30 WIB. “Iya, tadi sekitar pukul 14.30 WIB,” kata Ace.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung (ketiga kiri) menerima surat aduan dari kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab (kedua kanan), Ahmad Doli Kurnia (ketiga kanan), Mirwan.B.Z. Vauli (kiri), Ahmad Andi Bahri (kedua kiri) dan Almanzo Bonara di kediamannya di Jakarta, Minggu (23/7). – ANTARA/Hafidz Mubarak A Bisnis.com, JAKARTA — Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyatakan KPK harus didukung penuh dalam menahan tersangka kasus korupsi KTP berbasis elektronik Setya Novanto. Sebabnya, semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda Setya Novanto akan ditahan. Menyikapi hal tersebut anggota GMPG Almanzo Bonara menyatakan perlunya dukungan moril kepada Ketua KPK Agus Rahardjo untuk berani menahan Setya Novanto secepatnya.  “Saya menduga ada siasat jahat yang tengah dijalankan Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus E-KTP. Salah satu tandanya adalah hasil investigasi majalah Tempo yang menunjukan adanya friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka Novanto,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/9).  Sebelumnya GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas dugaan adanya lobi-lobi guna mempengaruhi proses peradilan yang dilakukan Novanto kepada Ketua Mahkamah Agung. “Saya cemas KPK, lembaga yang semestinya independen dan kuat, telah disusupi sekelompok orang yang berusaha menggagalkan penyidikan terutama dalam kasus KTP Elektronik,” ujarnya.  Almanzo melihat salah satu sosok yang dapat dipercaya untuk dapat menuntaskan masalah KTP tersebut adalah Agus Rahardjo. Oleh karenanya, ia melihat perlunya dukungan moral untuk Ketua KPK itu, agar secepatnya bisa menahan Novanto. Hal itu penting, karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh Ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK, dapat mengganggu bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Hal itu niscaya akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor.  “Bilamana seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terlihat nyata melakukan berbagai upaya yang dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penyidikan, maka tersangka tersebut harus segera ditahan,” tegasnya. Disinggung soal pemecatan tokoh GMPG Ahmad Doli Kurnia oleh DPP Partai Golkar, Almanzo melihat sebagai momentum yang bagus untuk memperkuat Gerakan Golkar Bersih di dalam tubuh partai. Seperti diketahui, Doli selama ini mengkritisi kepemimpinan Novanto setelah ditetapkan tersangka oleh KPK karena akan menurunkan citra partai terlebih menghadapi tahun politik pada 2018 dan 2019.

Merdeka.com – Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan audiensi dengan Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi , Jumat (7/7). Audiensi ini digelar usai mereka menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR menolak Hak Angket. Dalam audiensi, mahasiswa meminta Pansus KPK menemui peserta aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR untuk berdialog. Namun, permintaan ditolak oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agung Gunandjar. Alasannya, dialog dapat digelar dalam ruangan audiensi yang berada di Gedung Nusantara Ruang KK III tersebut. Terlebih, lanjut Agun, ia meminta agar mahasiswa mengisi absen sebagai tanda bahwa Pansus telah menerima audiensi. Namun, mahasiswa menolak menandatangani absen. Bahkan, mahasiswa melempar absen dan tak mengakui keabsahan Pansus. “Kami tidak mengakui anda-anda sebagai Pansus, kami hanya mengakuinya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu kami meminta untuk menemui massa aksi di depan,” kata seorang mahasiswa. “Lalu kalau tidak mengakui kami, saya datang ke sana sebagai apa? Saya ini Ketua Angket,” timpal Agun. Peserta rapat tetap tidak mau menandatangani daftar hadir. Agun kemudian memutuskan untuk menutup audiensi. Dia lantas menganggap audiensi ini tidak pernah terjadi. “Kalau begitu, rapat kami tutup dan dianggap tidak pernah terjadi,” kata Agun. Usai mengetuk palu tanda audiensi telah berakhir, Agun, Wakil Ketua Pansus KPK Risa Mariska, anggota Pansus Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, M Misbakhun langsung meninggalkan ruangan. Mahasiswa lantas naik pitam dan berteriak ‘Tolak Hak Angket KPK’. Sementara, saat menyudahi audiensi, Agun dan anggota Pansus dikawal oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Mahasiswa yang hadir dalam audiensi itu di antaranya Ketua BEM UI 2017 Muhammad Syaeful Mujab dan Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana. Mereka merupakan bagian dari peserta aksi dukung KPK dan Tolak Hak Angket yang digelar di depan Gedung DPR, Jumat (7/7). [rnd]

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Miryam S Haryani apabila tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik tidak hadir dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang. “Kami akan kirimkan panggilan kedua apabila Bu Miryam tidak hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK hari ini,” kata Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (19/6/2017). Dia mengatakan Pansus KPK belum bisa memastikan kehadiran Miryam dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang. Dia menjelaskan Pansus sudah mengirimkan surat permintaan kehadiran Miryam yang ditujukan kepada KPK dan berharap institusi itu memenuhi keinginan Pansus. “Kami sudah melayangkan surat dan kami harap KPK meluluskan permintaan kami untuk hadirkan Miryam ke Pansus,” ujarnya. Menurut politisi Partai Nasdem itu, Miryam harus dihadirkan dalam Rapat Pansus dan tidak ada opsi lain seperti yang banyak diusulkan berbagai kalangan. Dia menjelaskan mendatangi Miryam ke rumah tahanan bukan solusi karena Pansus Angket berhak mendatangkan siapapun untuk dimintai keterangan. “Kalau ada anggota Pansus yang mendatangi silahkan itu atas nama personal bukan bagian kerja Pansus,” katanya, seperti diberitakan Antara . Selain itu, menurut Taufiqulhadi, Rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang juga akan menerima sejumlah tokoh yang akan melaporkan sejumlah praktek mencurigakan di KPK. Sebelumnya, KPK menegaskan tidak akan menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik Miryam S Haryani meskipun sudah menerima surat dari Pansus Angket KPK DPR RI terkait pemanggilan Miryam. Surat tersebut diterima pada tanggal 15 Juni 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus menegaskan KPK menolak menghadirkan Miryam di Pansus Angket namun dirinya tidak menjabarkan alasan institusinya menolak permintaan tersebut.

Related Posts

Comments are closed.