Giliran Wakil Bupati Lampung Tengah Dipanggil KPK

Giliran Wakil Bupati Lampung Tengah Dipanggil KPK

Wakil Bupati Lampung Tengah Erik Jonathan dipanggil penyidik KPK. Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi terkait tersangka JNS (J Natalis Sinaga),” ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha kepada wartawan, Selasa (27/2/2018). Selain Erik, KPK juga memanggil saksi lain yaitu Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli, Kadis BPPKAD Kabupaten Lampung Tengah Madani, dan Sekda Kabupaten Lampung Tengah Adi Erlansyah. Ketiga akan dimintai keterangan untuk tersangka J Natalis Sinaga. Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan dengan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018. Bermula dari kebutuhan Pemkab Lampung akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah. Namun, DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Atas perkara tersebut, KPK pun menetapkan 3 orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Menyusul kemudian KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang–setelah diperiksa 1×24 jam– juga ditetapkan sebagai tersangka. Mustafa diduga memberikan arahan pada Taufik untuk memberikan suap ke Natalis dan Rusliyanto.

Baca juga : 303498 KPK Panggil Ketua DPRD Lampung Tengah

Skalanews – KPK memanggil Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi terkait kasus dugaan suap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Achmad dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut. Terutama untuk pemberkasan rekan sejawatnya J Natalis Sinaga. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (J Natalis Sinaga)” kata Febri kepada wartawan, Senin (26/2). Selain itu, ada 3 anggota DPRD lainnya yang dipanggil sebagai saksi, antara lain Riagus Ria, Joni Hardito, dan Raden Zugiri. Riagus dan Joni merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, sedangkan Raden adalah anggota DPRD Lampung Tengah. “Ketiganya juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JNS,” imbuh Febri. Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan dengan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018. Bermula dari kebutuhan Pemkab Lampung akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah. Namun, DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Atas perkara tersebut, KPK pun menetapkan 3 orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Menyusul kemudian KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang setelah diperiksa 1×24 jam juga ditetapkan sebagai tersangka. Mustafa diduga memberikan arahan pada Taufik untuk memberikan suap ke Natalis dan Rusliyanto. (Bisma Rizal/dbs)


Baca juga : 2018 02 27

ANTARA/PUSPA PERWITASARI KETUA DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi dipanggil KPK. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 yang menjerat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS). KPK menyebut uang suap dari Pemkab Lampung Tengah untuk anggota DPRD Lampung Tengah menggunakan kode. Uang suap itu disamarkan dengan kode cheese atau keju. “Dia (Junaidi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Selain Junaidi, penyidik memanggil dua Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, yakni Riagus Ria dan Joni Hardito, serta satu orang anggota DPRD Lampung Tengah Raden Zugiri. Ketiga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. “Ketiganya dimintai keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas JNS,” kata Febri. KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu ialah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman. Sehari setelahnya, KPK kembali menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mustafa diduga secara bersama-sama memberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar mereka menyetujui usul pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar. Atas perbuatan itu, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebut dalam kasus ini ada permintaan uang sebanyak Rp1 miliar dari DPRD Lampung Tengah kepada Pemkab Lampung Tengah. Uang itu digunakan untuk memuluskan pengajuan pinjaman dana daerah sebesar Rp300 miliar tersebut. Menurut Laode, pinjaman daerah dari PT SMI itu bisa dicairkan selama ada surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh DPRD Lampung Tengah.(Dro/Ant/P-2)

Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi dipanggil penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah. Achmad bakal dimintai keterangan sebagai saksi. “Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JNS (J Natalis Sinaga)” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (26/2/2018). Selain itu, ada 3 anggota DPRD lainnya yang dipanggil sebagai saksi, antara lain Riagus Ria, Joni Hardito, dan Raden Zugiri. Riagus dan Joni merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, sedangkan Raden adalah anggota DPRD Lampung Tengah. “Ketiganya juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JNS,” imbuh Febri. Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan dengan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018. Bermula dari kebutuhan Pemkab Lampung akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah. Namun, DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Atas perkara tersebut, KPK pun menetapkan 3 orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Menyusul kemudian KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang–setelah diperiksa 1×24 jam– juga ditetapkan sebagai tersangka. Mustafa diduga memberikan arahan pada Taufik untuk memberikan suap ke Natalis dan Rusliyanto.

Bupati Lampung Tengah Mustafa ditangkap KPK hari ini pukul 18.20 WIB. Namun Mustafa belum ditetapkan KPK sebagai tersangka. “Tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul 18.20 WIB, Bupati Lampung Tengah sudah bersama tim dan kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan awal,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018). “Malam ini akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” imbuh Syarif. Namun Syarif belum menyebutkan status hukum Mustafa karena masih harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan Mustafa berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (14/2) kemarin. OTT itu disebut berkaitan dengan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada korporasi. Rencananya, uang itu digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Total ada 19 orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut.

Bupati Lampung Tengah Mustafa telah tiba di KPK. Mustafa kini diperiksa secara intensif untuk menentukan status hukumnya. “Sekitar 15 menit yang lalu tim sudah membawa Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini kami masih membutuhkan keterangan yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum penentuan status hukumnya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat kepada detikcom yang diterima Kamis (15/2/2018) pukul 23.45 WIB. Mustafa diamankan KPK hari ini pukul 18.20 WIB di Bandar Lampung. Penangkapan Mustafa berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (14/2) kemarin. [Gambas:Video 20detik] KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Lalu, untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Atas kasus itu, tiga orang tersangka ditetapkan KPK, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik. KPK juga mengamankan uang Rp 160 juta dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah dan Rp 1 miliar dari seorang berlatar swasta.

KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah. Mustafa sudah ditahan KPK. [Gambas:Video 20detik] “Sudah (tersangka). (Ditetapkan) Tersangka bersama dengan yang kemarin,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat diminta konfirmasi, Jumat (16/2/2018). Terkait kasus Mustafa, KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Diduga ada permintaan dana Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Dalam kasus yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) ini, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik. KPK juga mengamankan uang Rp 160 juta dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah dan Rp 1 miliar dari seorang berlatar swasta. Mustafa diduga memberikan arahan soal dana suap kepada DPRD Lampung Tengah.

Bupati Lampung Tengah Mustafa tertangkap dan ditahan oleh KPK terkait kasus suap kepada DPRD. Dari aplikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Mustafa diketahui memiliki harta sebesar Rp 9.953.968.365. [Gambas:Video 20detik] Seperti yang dilihat detikcom, Jumat (11/2/2018), Mustafa terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Juni 2015. Saat itu Mustafa berstatus sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah dan calon Bupati Lampung Tengah. Mustafa memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan di sejumlah tempat senilai Rp 8.356.685.000. Dia memiliki sejumlah bidang tanah di kota Bandar Lampung senilai Rp 20 juta, Rp 300 juta, Rp 136 juta, Rp 122 juta, Rp 612 juta, Rp 1,2 miliar, Rp 120 juta, dan Rp 480 juta. Dia juga punya tanah di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp 1 miliar, Rp 272 juta, Rp 100 juta, Rp 301 juta, Rp 165 juta, Rp 248 juta, Rp 180 juta, Rp 110 juta, Rp 158 juta, Rp 39 juta, Rp 138 juta, Rp 177 juta ,Rp 395 juta, Rp 86 juta, Rp 650 juta dan di Lampung Selatan Rp 60 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 177 juta. Mustafa juga memiliki harta yang bergerak senilai Rp 385 juta. Dia memiliki 7 buah mobil dan 3 sepeda motor. Rinciannya adalah mobil Nissan Terrano senilai Rp 100 juta, lalu Mitsubhisi Colt Rp 125 juta, selain itu dia punya Toyota Kijang hingga Isuzu Panther. Mustafa diketahui juga mengelola usaha catering senilai Rp 755 juta. Dia juga memiliki harta lain berupa logam mulia senilai Rp 262.668.100 dan sejumlah investasi giro dan setara kas Rp 100 juta dan Rp 93 juta. Seperti diketahui, Mustafa ditangkap pukul 18.20 WIB kemarin di Bandar Lampung. Dia diamankan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK Rabu (14/2). KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Lalu, untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Atas kasus itu, tiga orang tersangka ditetapkan KPK, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik. KPK juga mengamankan uang Rp 160 juta dari seorang PNS Pemkab Lampung Tengah dan Rp 1 miliar dari seorang berlatar swasta. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Mustafa yang merupakan Cagub Lampung itu sudah ditahan KPK. Kader NasDem tersebut diduga memberikan arahan soal dana suap kepada DPRD Lampung Tengah.

KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga sebagai tersangka. Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman juga ditetapkan sebagai tersangka. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka, yaitu TR (Taufik Rahman) diduga sebagai pemberi serta JNS (J Natalis Sinaga) dan RUS (Rusliyanto) sebagai penerima,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018). Taufik diduga memberikan uang kepada Natalis dan Rusliyanto terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. Anggota Dewan diduga meminta Rp 1 miliar untuk memuluskan persetujuan itu. [Gambas:Video 20detik] “Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Lampung Tengah sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI,” ucap Syarif. “Untuk memberikan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar,” imbuh Syarif. Atas perbuatannya, Taufik disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Natalis dan Rusliyanto disangka melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, KPK sebenarnya menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa dalam kasus itu. Namun status hukum Mustafa belum ditentukan KPK, menunggu pemeriksaan awal 1×24 jam.

Related Posts

Comments are closed.