Gerindra Setuju Pemberian Grasi untuk Abu Bakar Ba’asyir

Gerindra Setuju Pemberian Grasi untuk Abu Bakar Ba’asyir

Fraksi Partai Gerindra di DPR sepakat dengan rencana pemberian grasi untuk Abu Bakar Ba’asyir. Wakil Ketua Komisi III dari F-Gerindra Desmond Mahesa memandang pengaruh Ba’asyir terhadap gerakan terorisme sudah tidak terlalu relevan karena faktor usia. “Kan kalau ketakutan-ketakutan bisa berlebihan. Harus terukur, apakah dengan tua begini pengaruh beliau untuk memengaruhi yang dituduhkan beliau memberikan pengaruh pasa gerakan radikal itu harus kita lihat secara objektif,” kata Wakil Ketua Komisi III dari F-Gerindra Desmond Mahesa, kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Ba’asyir ditetapkan sebagai terpidana kasus tindak pidana terorisme. Ia divonis hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Menimbang usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir, Desmond sepakat apabila Jokowi mengabulkan jika permohonan grasi diajukan. “Lebih baik diberikan grasi dalam arti kan beliau sudah tua, sudah sakit-sakitan. Karena alasan kemanusiaan perlu dipertimbangkan. Jangan sampai orang yang hari ini sudah tua, tapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan,” sebutnya. Usulan pengajuan grasi ini dilontarkan oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. Ia meminta agar Ustaz Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta berharap Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Jokowi. Namun, anak kandung Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir menolak jika ayahnya harus mengajukan grasi kepada Presiden. Abdul mengatakan keputusan yang diambil Ba’asyir akan berbeda jika pemberian pembebasan itu diberikan dari pihak pemerintah. “Atau kalau umpamanya presiden memberikan amnesti, intinya kalau inisiatif itu datangnya dari presiden, kami akan senang sekali menerima,” ujarnya.

Baca juga :

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui permintaan tersebut. Ma’ruf Amin membenarkan bahwa dirinya meminta Presiden Jokowi mengizinkan Abu Bakar Ba’asyir dirawat di RSCM. Permintaan itu direspons dengan baik. “Saya pernah menyampaikan itu. Saya belum tahu apa namanya itu, ya menyampaikan ke Presiden dan Presiden merespons bagus,” katanya. Ma’ruf mengatakan permintaan itu langsung disetujui Jokowi. Bahkan Jokowi mengapresiasi permintaan itu. “Ya setuju, dan beliau sangat apresiasi. Ya untuk bagaimana beliau dirawat di RS,” katanya. Meski demikian, Ma’ruf mengatakan dirinya belum tahu pasti di ruangan mana Abu Bakar Ba’asyir dirawat. “Saya belum tahu persisnya, tapi Presiden setuju,” katanya. Ma’aruf juga menambahkan, jika perlu, Ba’asyir diberi grasi atau pengampunan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui permintaan tersebut. Ma’ruf Amin membenarkan bahwa dirinya meminta Presiden Jokowi mengizinkan Abu Bakar Ba’asyir dirawat di RSCM. Permintaan itu direspons dengan baik. “Saya pernah menyampaikan itu. Saya belum tahu apa namanya itu, ya menyampaikan ke Presiden dan Presiden merespons bagus,” katanya. Ma’ruf mengatakan permintaan itu langsung disetujui Jokowi. Bahkan Jokowi mengapresiasi permintaan itu. “Ya setuju, dan beliau sangat apresiasi. Ya untuk bagaimana beliau dirawat di RS,” katanya. Meski demikian, Ma’ruf mengatakan dirinya belum tahu pasti di ruangan mana Abu Bakar Ba’asyir dirawat. “Saya belum tahu persisnya, tapi Presiden setuju,” katanya. Ma’aruf juga menambahkan, jika perlu, Ba’asyir diberi grasi atau pengampunan.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta kepada Presiden Joko Widodo agar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir bisa dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, keluar dari Lapas Gunung Sindur. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain mengatakan Presiden Jokowi menyetujui permintaan itu. “Dibebaskan untuk berobat. Bukan dibebaskan pulang ke rumah. Tapi Kiai Ma’ruf Amin sudah langsung bicara untuk berobat itu tak dihalangi. Dan Presiden langsung menyetujui dan memerintahkan Wakil Kepala BNPT untuk menyelesaikan hal itu secara segera,” kata Tengku saat dihubungi detikcom , Selasa (27/2/2018). Tengku mengatakan kabar ini disampaikan Ma’ruf Amin kepadanya. Dia berharap rencana pengobatan Ba’asyir tak terbentur dengan birokrasi yang rumit. “Ini kadang-kadang kan kita, di atas Kiai Ma’ruf bicara sama Presiden. Tapi di bawah prosedurnya masih berbelit-belit. Yang begini-begini di zaman reformasi kan tak boleh terjadi,” ucap Tengku. Dikonfirmasi terpisah, anak ketiga Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir, mengaku sudah mengetahui rencana ini dari akun Twitter Tengku Zulkarnain. Dia berharap Ba’asyir dapat dibebaskan. “(Tengku) beliau cerita, dari kalangan MUI juga banyak yang mengusahakan melobi Presiden untuk bisa membebaskan beliau (Ba’asyir) yang memang sudah tidak layak di penjara,” ujar Abdul. Abdul menceritakan kondisi ayahnya yang mengalami pembengkakan di kaki. Pihak dokter yang merawat terpidana kasus terorisme itu memberikan kaos kaki khusus agar pembengkakan kaki dapat diminimalisir. “Kemudian oleh dokter, karena ada penumpukan air di kaki, diberi kaos kaki khusus. Agar kakinya tak bengkak. Sekarang kakinya sudah tak terlalu bengkak karena kaos kaki itu. Memang butuh perawatan intensif,” ucap Abdul.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengampunan oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Sebelumnya, KH Ma’ruf Amin membenarkan jika dirinya meminta Presiden Jokowi untuk mengizinkan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dirawat di RSCM. Ma’ruf menilai, Abu Bakar Ba’asyir pantas mendapatkan perawatan di rumah sakit nasional tersebut. “Ya (Jokowi) setuju, dan beliau sangat apresiasi. Ya untuk bagaimana beliau dirawat di RS,” katanya. Meski demikian, Ma’ruf mengatakan dirinya belum tahu pasti di ruangan mana Abu Bakar Ba’asyir dirawat. “Saya belum tahu persisnya, tapi Presiden setuju,” katanya. [Gambas:Video 20detik]

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ma’ruf Amin belum bisa memastikan rumah sakit tempat Ba’asyir dirawat REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi kesehatan Ustaz Abubakar Ba’asyir yang masih masih memunculkan wacana agar beliau bisa dirawat di rumah sakit. Wacana ini pun dikeluarkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin dan langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya Ba’asyir sementara keluar dari Lapas Gunung Sindur untuk perawatan. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa permintaan tersebut memang sudah disampaikan, dan Presiden Jokowi pun memberikan respon bagus atas usulan tersebut. “Ya setuju, dan beliau sangat apresiasi, ya untuk bagaimana beliau (Ustaz Ba’asyir) dirawat RS,” ujar Ma’ruf Amin di Istana Negara, Rabu (28/2).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Namun untuk tempat perawatannya, Ma’ruf Amin belum memastikan apakah dirawat di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), atau tempat kesehatan lainnya. Di sisi lain, dia juga berharap agar Presiden Jokowi bisa memberikan grasi, tapi semua tetap tergantung kepada Jokowi. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Johan Budi menuturkan belum mengetahui secara pasti mengenai keputusan Presiden Jokowi atas usulan dari MUI. Dia akan mengkonformasi terlebih dahulu mengenai hal tersebut. “Tadi ada yang nanya katanya Presiden mengusulkan memindahkan ke RSCM katanya. Ini yang belum saya konfirmasi. Kalau sudah (konfirmasi), saya jawab. Saya enggak mau ngarang ,” ujarnya. Berdasarkan data yang dihimpun, pada 8 Oktober2002, Ba’asyir ditetapkan tersangka oleh Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afganistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali. Kemudian pada 3 Maret2005, Ba’asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom 2002, tetapi tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom 2003. Dia divonis 2,6 tahun penjara. Pada 17 Agustus 2005, masa tahanan Ba’asyir dikurangi 4 bulan dan 15 hari. Hal ini merupakan suatu tradisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dibebaskan pada 14 Juni 2006. Namun, pada 9 Agustus 2010 Abu Bakar Ba’asyir kembali ditahan oleh Kepolisian RI di Banjar Patroman atas tuduhan membidani satu cabang Alqaidah di Aceh. Pada 16 Juni2011, Ba’asyir dijatuhi hukuman penjara15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Fraksi Partai Gerindra di DPR sepakat dengan rencana pemberian grasi untuk Abu Bakar Ba’asyir. Wakil Ketua Komisi III dari F-Gerindra Desmond Mahesa memandang pengaruh Ba’asyir terhadap gerakan terorisme sudah tidak terlalu relevan karena faktor usia. “Kan kalau ketakutan-ketakutan bisa berlebihan. Harus terukur, apakah dengan tua begini pengaruh beliau untuk memengaruhi yang dituduhkan beliau memberikan pengaruh pasa gerakan radikal itu harus kita lihat secara objektif,” kata Wakil Ketua Komisi III dari F-Gerindra Desmond Mahesa, kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Ba’asyir ditetapkan sebagai terpidana kasus tindak pidana terorisme. Ia divonis hukuman 15 tahun penjara pada 2011. Menimbang usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir, Desmond sepakat apabila Jokowi mengabulkan jika permohonan grasi diajukan. “Lebih baik diberikan grasi dalam arti kan beliau sudah tua, sudah sakit-sakitan. Karena alasan kemanusiaan perlu dipertimbangkan. Jangan sampai orang yang hari ini sudah tua, tapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan,” sebutnya. Usulan pengajuan grasi ini dilontarkan oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. Ia meminta agar Ustaz Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) serta berharap Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Jokowi. Namun, anak kandung Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir menolak jika ayahnya harus mengajukan grasi kepada Presiden. Abdul mengatakan keputusan yang diambil Ba’asyir akan berbeda jika pemberian pembebasan itu diberikan dari pihak pemerintah. “Atau kalau umpamanya presiden memberikan amnesti, intinya kalau inisiatif itu datangnya dari presiden, kami akan senang sekali menerima,” ujarnya.

Fraksi PKS menyambut baik usul Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin soal pemberian grasi kepada Abu Bakar Ba’asyir. Hal ini menimbang faktor usia dan kesehatan Ba’asyir. “Usul Kiai Ma’ruf ini sangat simpatik utamanya menimbang rasa kemanusiaan atas kondisi kesehatan Abu Bakar Ba’asyir yang secara usia sudah sangat sepuh, berada dalam penjara dengan ruang gerak sangat terbatas sehingga menyebabkan sakit akut dan perlu perawatan khusus,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Karena itu, Jazuli berharap, Presiden Joko Widodo mengabulkan jika Ba’asyir mengajukan grasi. Bahkan, lebih baik apabila Jokowi memberikan amnesti atau penghapusan hukuman atas tindak pidana terorisme yang ditetapkan kepada Ba’asyir. “Mudah-mudahan Presiden atas alasan kemanusiaan mempertimbangkan dan merealisasikan usulan tersebut. Sehingga Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dapat memperoleh perawatan khusus dan mendapatkan pengurangan atau bahkan pengampunan hukuman,” ucap anggota Komisi I DPR itu. Diberitakan sebelumnya, KH Ma’ruf Amin meminta agar Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2) kemarin.

Abu Bakar Ba’asyir tiba di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setibanya di RSCM Kencana Ba’ayir langsung masuk ke dalam rumah sakit. Pantauan di RSCM Kencana, Jl Pangeran Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018), pukul 10.42 WIB rombongan mobil yang mengawal Ba’asyir sudah tiba di RSCM. Ba’asyir terlihat mengenakan baju koko, dan kopiah warna putih. Ba’asyir kemudian dipapah menggunakan kursi roda dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Anggota kepolisian bersenjata juga mengawal Ba’asyir. Abu Bakar Ba’asyir tiba di RSCM Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom Sebelumnya Abdul Rohim Ba’asyir putra kandung dari Ba’asyir mengatakan ayahnya akan melakukan cek kesehatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) pagi ini. “Untuk perawatan ke RSCM, alhamdulillah setelah isu ini terangkat, para pejabat terkait untuk memberikan izin beliau (Ba’asyir) ini juga sudah keluar. Besok beliau rencana akan pemeriksaan di RSCM,” kata Abdul saat dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018) malam. Sebelumnya diberitakan, Abu Bakar Ba’asyir diizinkan meninggalkan Lapas Gunung Sindur. Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham mengabulkan permohonan pihak Ba’asyir untuk berobat sementara waktu di luar lapas. “Hasil telaah medis, maka pelaksanaan rujukan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir bin Abud Ba’asyir dapat dilaksanakan dengan ketentuan berlaku dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BNPT dan Densus 88 Antiteror dan pihak-pihak lain,” kata Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Asminan Mirza Zulkarnain dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2). Tim medis menyatakan Ba’asyir mengalami sakit chronic venous insufficiency bilateral atau disebut kelainan pembuluh darah vena berkelanjutan. Tim medis juga menyarankan agar Ba’asyir mendapat perawatan di luar lapas. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin juga meminta agar Ustaz Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menjalani perawatan di RSCM pagi ini. Ba’asyir akan dijaga ketat polisi selama menjalani perawatan di rumah sakit. “Pasti ada pengamanan dari Densus dan Brimob,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi detikcom, Kamis (1/3/2018). Menurut Argo, pemindahan Ba’asyir menjadi kewenangan dari pihak LP Gunung Sindur. Polisi hanya akan menyiapkan pengamanan apabila ada permintaan dari pihak Lapas. “Dia (Ba’asyir) kan sudah wewenang Lapas, kalau dibawa ke rumah sakit minta bantuan ke polisi,” tuturnya. Selain dari polisi, pengamanan Ba’asyir di RSCM juga akan dilakukan oleh pihak Lapas. “Lapas juga kan punya Pamdalnya,” sebutnya. Dalam pengamanan Ba’asyir ini, polisi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya dengan melakukan penjagaan di depan ruang perawatan. “Semua kita antisipasi oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin berharap Abu Bakar Ba’asyir diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan permohonan grasi tersebut belum ada. “Sampai saat ini belum ada. Belum ada yang masuk kepada saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018) usai pelantikan Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN. Soal kondisi Ba’asyir yang sakit, Jokowi mengakui mengizinkan agar Ba’asyir dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Pertimbangannya dari sisi kemanusiaan. “Kalau ada yang sakit tentu saja kepedulian kita membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” ujarnya. Menurut pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni. Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin berharap Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Anak kandung Abu Bakar Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir mengatakan ayahnya kemungkinan tak mau mengajukan grasi ke presiden. “Kalau mengajukan, saya kira mungkin Ustaz Abu Bakar Ba’asyir tak akan mau sepertinya. Karena kan beliau sejak awal meyakini ‘saya itu tidak salah. Karena saya sedang menjalankan ajaran syariat saya, syariat Islam’. Sehingga beliau tidak pernah mengakui vonis yang selama ini divoniskan kepada beliau,” kata Abdul saat dihubungi detikcom , Rabu (28/2/2018) malam. Abdul mengatakan Ba’asyir keberatan mengajukan grasi karena tak pernah merasa bersalah atas kasus terorisme yang telah diputus majelis hakim. Dia mengatakan Tim Pembela Muslim yang merupakan penasihat hukum Ba’asyir juga memiliki pendapat yang sama. “Kami komunikasi terus. Dan TPM juga komunikasi terus dengan Ustaz Ba’asyir. Dan pembicaraan soal itu juga sudah kita bicarakan. Dan Ustaz Abu mengatakan ‘kalau mengajukan grasi, saya tidak mau’. Artinya keberatan,” ujar Abdul. Sebelumnya, dukungan disampaikan parpol-parpol agar Jokowi memberikan grasi kepada Ba’asyir. Dukungan tersebut didasarkan pada kondisi kesehatan Ba’asyir. “Saya lihat respons yang ada ini lebih dari hati nurani masing-masing. Jadi mereka melihat memang sudah tidak layak Ustaz Abu dengan kondisinya seperti ini sudah tak layak dipenjara,” ujarnya. Abdul mengatakan keputusan yang diambil Ba’asyir akan berbeda jika pemberian pembebasan itu diberikan dari pihak pemerintah. “Atau kalau umpamanya presiden memberikan amnesti, intinya kalau inisiatif itu datangnya dari presiden, kami akan senang sekali menerima,” ujarnya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta agar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi itu, kuasa hukum Ba’asyir menyatakan pihaknya tidak mengajukan grasi. Ketua tim kuasa hukum Ba’asyir, Ahmad Michdan, mengatakan, kliennya tetap mengambil sikap untuk tidak mengajukan grasi. Hal itu diungkapkan ABB usai dirinya divonis di tingkat peninjauan kembali. “Beliau menyampaikan kalau PK sudah putus, sudah tidak usah ajukan upaya lain, apapun upaya hukum lain,” ujar Michdan, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (1/3/2018). Menurut Michdan, Ba’asyir tak mau mengajukan grasi karena keyakinannya. Dia menambahkan, dengan mengajukan grasi berarti seseorang mendapat pengampunan namun mengakui kesalahan. “Saya pikir alasannya bisa juga soal kesalahan karena grasi kan artinya pengampunan,” ujarnya. Michdan mengatakan, jika dimungkinkan, pengajuan grasi itu sebaiknya dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim. Namun dia tidak tahu apakah pengajuan grasi tanpa diajukan seorang terpidana diperbolehkan UU atau tidak. “Kalau boleh dilakukan oleh para tokoh saja, tapi itu kalau memungkinkan. Kalau memungkinan saya rasa sah saja,” ujarnya. Hal senada disampaikan anak kandung Ba’asyir, Abdul Rohim Ba’asyir mengatakan ayahnya kemungkinan tak mau mengajukan grasi ke presiden. “Kalau mengajukan, saya kira mungkin Ustaz Abu Bakar Ba’asyir tak akan mau sepertinya. Karena kan beliau sejak awal meyakini ‘saya itu tidak salah. Karena saya sedang menjalankan ajaran syariat saya, syariat Islam’. Sehingga beliau tidak pernah mengakui vonis yang selama ini divoniskan kepada beliau,” kata Abdul saat dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018) malam.

Ajudan pribadi Rita Widyasari, Ibrahim, mengaku pernah menerima uang secara tiga tahap dari anggota Tim 11 bernama Junaidi. Menurut Rita, uang itu untuk kegiatan partai. “Kalau urusan untuk Junaidi dan almarhum Sabrin untuk kegiatan partai,” ujar Rita dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Menurut Rita, beberapa orang memanfaatkan kepolosan Ibrahim, yang selalu bersamanya saat menjabat Bupati Kutai Kartanegara. Rita juga menduga Ibrahim ditekan oleh oknum untuk mengaku menerima uang dari pihak lain. “Mengingatkan kembali tuduhan kepada saya luar biasa dan semua tidak memberikan kepada saya, tapi kepada Ibrahim. Orang-orang ini memanfaatkan Ibrahim karena kepolosannya, dan orang tahu saya sayang sama Ibrahim. Saya tahu dia pernah ditekan. Pernah nggak kamu ditekan waktu Bunda ditahan harus mengaku menerima-nerima him ?” ujar Rita. “Nggak ada, lupa saya,” jawab Ibrahim. Ibrahim, yang juga orang kepercayaan Rita, mengaku pernah menerima uang dari orang kepercayaan Rita bernama Suroto. Setelah itu, Ibrahim menyerahkan uang itu kepada Rita Widyasari di kediamannya. Namun ia tidak mengetahui jumlah uang itu. “Seingat saya serahkan di pendopo , ruang privasi Bunda (Rita Widyasari),” kata Ibrahim. Saat itu, menurut Ibrahim, Suroto tidak pernah menjelaskan asal uang itu yang diserahkan kepada Rita Widyasari. “Nggak tahu,” kata Suroto. Rita Widyasari didakwa menerima uang gratifikasi Rp 469.465.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Gratifikasi itu diterima melalui Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, yang juga Tim 11 pemenangan Bupati Rita. Anggota tim pemenangan yang dikenal Tim 11 antara lain Andi Sabrin, Junaidi, Zarkowi, Abrianto, Dedy Sudarya, Rusdiansyah, Akhmad Rizani, Abdul Rasyid, Erwinsyah, dan Fajri Tridalaksana. Rita Widyasari mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 melalui Partai Golkar.

Related Posts

Comments are closed.