Gabung PSI, Sunny Mantan Staf Ahok Jadi Sekretaris Wanbin

Gabung PSI, Sunny Mantan Staf Ahok Jadi Sekretaris Wanbin

Mantan Staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sunny menjadi Sekretaris Dewan Pembina PSI. Hal ini dibenarkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. “Dokumen itu benar. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu juga ditutupi. Dokumen itu adalah dokumen publik,” kata Raja ketika dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018). Ia menyebut dokumen tersebut adalah dokumen lama yang baru viral belakangan ini. Ia menyebut nama Sunny telah ada di dalam dokumen itu sejak PSI mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi. Fotp: lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Foto: Dok. Istimewa “Dokumen itu sudah menyebar dari dulu. Semua pengurus PSI ketika mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi pasti menggunakan dokumen itu. Jauh hari akta notaris dengan struktur lengkap seperti itusudah disebar untuk mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di kantor kecamatan dan Kesbangpol seluruh Indonesia,” kata Raja. Ia mempertanyakan mengapa baru ramai sekarang dokumen tersebut. Ia menduga viralnya dokumen itu karena PSI mulai dipertaruhkan di perhelatan Pemilu 2019 nantinya. “Anehnya kok dokumen publik yang sudah lama tersebar diramaikan sekarang? Ada apa? Mungkin banyak pihak yang mulai khawatir dengan keberadaan PSI?” kata Raja. Dalam dokumen yang tersebar, nama Sunny tercantum sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Sedangkan Ketua Depan Pembina merupakan Jeffrie Geovanie. Dokumen tersebut ditandatangani Menkum HAM Yasonna Laoly pada 26 September 2017 lalu. Dokumen itu bernama lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.MH- 19.AH 11.01 Tahun2017.

Baca juga : blog post_652.html

Berita Metropolitan – Ada kejadian lucu di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro No 58, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016) siang ini. Ada seorang nenek asal Tangerang yang mencoba menitipkan ‘sikap politik’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan cara unik. Bagaimana ceritanya? Mengenakan pakaian berwarna hitam-merah plus tutup kepala merah, Ariyati (69) mengunjungi kantor DPP PDIP. Siang ini memang ada rapat DPP PDIP tentang Pilkada serentak. Ketum Megawati Soekarnoputri langsung yang memimpin rapat. Begitu melihat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri datang dan mau naik lift, Ariyati mendekat. “Bu, coba tengok rumah aku di Tangerang, ada foto bung Karno nangis di rumahnya aku,” kata Ariyati dibalas senyuman Mega yang mengenakan atasan berkerah warna merah-hitam. Tidak lama kemudian, Ariyati bicara ke arah Mega sembari berkacak pinggang “Bu, maaf saya lantang, saya dukung Ahok sebagai calon gubernur dan Djarot sebagai calon wakil gubernur,” kata Ariyati. “Ssst, keluar,” balas Mega lirih. Pintu lift pun tertutup dan Mega mengarah ke lantai 4 untuk memimpin rapat DPP PDIP. Saat ditanya wartawan, Ariyati mengaku sudah sejak pukul 06.30 WIB di kantor DPP PDIP. Dia rutin ke kantor DPP PDIP setiap hari Rabu dan Jumat. “Saya tuh merasa sebagai titisan Bung Karno, saya punya foto bung Karno di rumah saya saat dia mengunjungi Surabaya. Saban melihat foto itu maunya nangis, makanya saya mau ke sini untuk meyakinkan Bu Mega untuk memilih calon yang sesuai cita-cita bung Karno ,” katanya kepada wartawan. Tak jelas apa motivasi warga Tangerang ini bicara soal pemimpin DKI Jakarta. Namun ia menyarankan calon kuat lain dari PDIP seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak maju. “Iya dong. Sekarang gini, Risma biarin aja tetap di Jawa timur ikut Pilgub Jatim, Ganjar juga tetap di Jawa tengah saja. Makanya saya yakin terhadap Ahok dan Djarot untuk mimpin lagi Jakarta ini kedepannya,” katanya. (detiknews.com)


Baca juga : blog post_670.html

Berita Metropolitan –  Aksi Puluhan ribu massa dari FPI dan sejumlah ormas Islam berunjuk rasa untuk menuntut penangkapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama jumat 14/10/2016 tampaknya masih saja menjadi topik pembicaraan netizen. Hal ini selain dipicu oleh ulah imam besar FPI Habieb Rizieq yang secara terbuka menyerukan untuk membunuh Ahok, aksi tersebut juga masih menyerukan untuk tidak memilih pemimpin kafir. Bahkan Habib Rizieq mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi minggu depan bila Ahok belum ditangkap. Di medsos hari ini dihebohkan postingan seorang pemuda kupang yang terang -terangan mengancam FPI. Menurut pantauan redaksi dari komentar netizen, FPI dirasakan sudah meresahkan masyarakat dengan memperuncing isu SARA. Padahal didaerah lain yang mayoritas non muslim, sangat mengargai muslim. Seharusnya bila hanya membenci Ahok, tidak menggadang-gadang isu SARA sehingga masyarakat Indonesia di daerah lainnya tidak menjadi tersinggung. Setelah status Gubernur Papua yang jadi viral, kini menyusul pemuda Kupang unjuk suara. Bahkan bisa jadi akan merambat ke daerah lain. Berikut redaksi kutipkan status facebook pemuda Kupang yang diposting di grup SAVE AHOK. “Jika pemerintah tdk membubarkan FPI, maka kami Persatuan Pemuda NTT dari Timor Barat, Alor, Eks Timor Lezte, Sumba, Flores, dan Rote siap bubarkan FPI pengacau itu dgn cara kami sendiri…” Akun Max Tamon : Belum termasuk Papua, Ambon dan Minahasa dengan pekik I Yayat U Santi, no rasa akang……. FPI! Akun Morres S. Mon: Klau fpi mau mmburkn pa ahok mka kmi gbungan sluruh masyarkt indo yg berkedaultan dn berpancasilais akn mmbubrkn kusus perusak”NKRI ini dngn cara orang yahudi mnghncurkan musuh”ny,,, Akun Arnoldus Gemo Smw: ingin kedamaian tapi mengapa ada orang yg ingin membenci satu pihak yaitu kristen emang y indonesia ini negara fpi dan mui sehingga mereka membenci non muslim.non muslim juga punya hak untuk menjadi pemimpin bukan cuma muslim ini negara indonesia bukan negara muslim jadi siapapun berhak untuk menjadi pemimpin. Akun Iwan Ampulembang ia setuju…..karena FPi bisa merusak hubungan toleransi beragama di Indonesia yang selama ini sudah terjalin harmonis…….jangan karena ulah sekelompok orang yang mengatas namakan agama merusak NKRI… Akun Tonny Liemantoro: Aliran arab vs aliran budaya indonesia yg beraneka ragam…. Jangan biarkan FPI berkembang karena aliran kekerasan dan pengacau….. Akun Ade Anto Kami putra putri indonesia tidak suka klu FPI bertindak anarkis di negara kami tercinta Kami putra putri indonesia bertumbah darah untuk ke utuhan NKRI  Kami putra putri indonesia berbagai macam suku,budaya,d agama .salam satu jiwa NKRI. (beritateratas.com)


Baca juga : blog post_741.html

Media Online Antara –  Saya sejujurnya iri berat dengan orang satu ini. Dia sedikit jauh lebih muda. Kelahiran Kudus 1973, sama-sama dari UI, tapi berbeda dengan beberapa tokoh politik praktis dari UI, khususnya Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Ia lebih pandai menempatkan diri, dan jauh lebih berani mengambil sikap secara independen. Sebagai angkatan muda NU, ketika orang-orang alergi terhadap Golkar, dan memilih bergabung dengan partai-partai baru, Ia justru memilih bergabung dengan partai warisan Orde Baru itu. Namun ketika Partai Golkar, menjadi motor utama Koalisi Merah Putih, ia berani mbalelo memilih bergabung sebagai pendukung Jokowi. Hingga akhirnya justru Partai Golkar yang megap-megap, lalu mau bergabung sebagai pendukung pemerintah, tanpa berharap syarat dan konsesi apapun. Ia minimal punya karakter dan berintegritas. Anak ini, memang menjadi antitesis dan sering dijadikan ajang fitnah. Bahkan dari sisi nama-pun, ia dianggap memanipulasi agar mirip dengan KH Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Padahal ia memang sama sekali tak berhubungan darah, ia hanya ngefans dan berhubungan baik. Menjadi wajar, bila ia bersikap nyleneh seperti Gus Dur: shalat di Gereja, menjadi garda depan penentang FPI, bahkan bersikap keras terhadap Fahri Hamzah yang merepresentasikan dirinya sebagai benteng PKS (sebelum ia tersingkir karena justru dianggap bikin malu). Jadi bila dalam hari-hari ini, ia menjadi pembela Ahok dalam kasus viral surat Al Maidah ayat 51, itu bukan ujug-ujug atau mencari momentum popularitas. Bahwa ia kemudian justru dibelokkan dianggap menghina para ulama, saya pikir itu, juga bukan tanpa perhitungan, karena ia berani membenturkan dirinya dengan MUI. Lembaga yang makin hari justru merosot pamor, kemanfaatan, dan kredibilitasnya itu. Realitasnya, di hari-hari ini, di saat yang nyaris bersamaan ketika Arab Saudi makin merosot kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Setelah mengganti kalender Hijriah ke Masehi, lalu diikuti penjualan saham perusahaan minyak Aramco ke bursa efek New York, dan sikap bengis militernya menindas tetangganya Yaman, si negara miskin dan dhuafa secara militer itu. Pamor Saudi nyaris habis, dan tentu saja para Wahabiers pendukungnya di Indonesia tak ingin segera kehilangan pamor. Mereka sadar bahwa penguatan peran Wahabies di Indonesia bisa kehilangan momentum, maka dimainkanlah berbagai isu dengan menyitir berbagai ayat di sosial media atau pergaulan riil masyarakat. Dan disinilah, Nusron Wahid hadir sebagai salah satu yang ngerti betul situasinya. Sebenarnya sama sekali ia tidak sedang pasang badan untuk Ahok, ia sedang membela NKRI dan Pancasila yang sedang dirongrong habis oleh sebagian kalangan dengan mengatasnamakan keyakinan agama. Bagi saya, untung masih ada Nusron, yang bagaimanapun juga mewakili sebagian hati nurani dan aspirasi yang tulus dari warga negara ini demi tegak terusnya bangsa ini! Penulis : Oleh : Andi Setiono Mangoenprasodjo ( Mantan Dosen UI)

Mantan Staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sunny menjadi Sekretaris Dewan Pembina PSI. Hal ini dibenarkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. “Dokumen itu benar. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu juga ditutupi. Dokumen itu adalah dokumen publik,” kata Raja ketika dihubungi detikcom, Rabu (28/2/2018). Ia menyebut dokumen tersebut adalah dokumen lama yang baru viral belakangan ini. Ia menyebut nama Sunny telah ada di dalam dokumen itu sejak PSI mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi. Fotp: lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Foto: Dok. Istimewa “Dokumen itu sudah menyebar dari dulu. Semua pengurus PSI ketika mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk syarat verifikasi pasti menggunakan dokumen itu. Jauh hari akta notaris dengan struktur lengkap seperti itusudah disebar untuk mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di kantor kecamatan dan Kesbangpol seluruh Indonesia,” kata Raja. Ia mempertanyakan mengapa baru ramai sekarang dokumen tersebut. Ia menduga viralnya dokumen itu karena PSI mulai dipertaruhkan di perhelatan Pemilu 2019 nantinya. “Anehnya kok dokumen publik yang sudah lama tersebar diramaikan sekarang? Ada apa? Mungkin banyak pihak yang mulai khawatir dengan keberadaan PSI?” kata Raja. Dalam dokumen yang tersebar, nama Sunny tercantum sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Sedangkan Ketua Depan Pembina merupakan Jeffrie Geovanie. Dokumen tersebut ditandatangani Menkum HAM Yasonna Laoly pada 26 September 2017 lalu. Dokumen itu bernama lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.MH- 19.AH 11.01 Tahun2017.

Banjir merendam sedikitnya enam kelurahan dari empat kecamatan di Jakarta hari ini. Ketinggian air terpantau 10-130 cm. Berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, Senin (5/2/2018), empat kecamatan yang dimaksud adalah Kramat Jati, Jatinegara, Makasar, dan Cakung. Air mulai memasuki perkampungan warga pada pukul 05.00-06.00 WIB. BPBD Jakarta mencatat tak ada yang mengungsi akibat kejadian ini. Foto: Dok. BPBD DKI Jakarta Di Kecamatan Kramat Jati, banjir merendam Kelurahan Cawang dan Cililtan. Sedangkan di Kecamatan Jatinegara, kelurahan yang terendam adalah Kampung Melayu dan Bidara China. Kelurahan Cipinang Melayu menjadi satu-satunya kelurahan yang teredam banjir di Kecamatan Makasar. Sedangkan satu-satunya kelurahan yang terendam banjir di Kecamatan Cakung adalah Kelurahan Rawa Terate. Ketinggian air terparah terpantau di Kelurahan Cawang dengan 130 cm. Sedangkan di kelurahan lainnya rata-rata 50-60 cm. [Gambas:Video 20detik]

Kedatangan bos IMF ke Indonesia kali ini cukup bikin ribut para politisi Senayan. Sebenarnya awal kritikan soal penyambutan bos IMF juga memuat pengungkitan sejarah kejatuhan ekonomi-politik RI tahun 1998. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Dana Moneter Internasional sebagai biang kerok karut-marutnya Indonesia di paruh kedua dekade ’90-an silam. Maka Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde tak perlulah disambut kelewat istimewa. “IMF ini kok dibuat seperti kedatangan raja gitu lho. Padahal IMF ini adalah institusi yang menghancurkan negara kita 20 yang lalu,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2) kemarin. Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan di DPR, Melchias Marcus Mekeng, tak setuju dengan perkataan Fadli Zon. Menurut Mekeng yang juga politisi Partai Golkar ini, ekonomi Indonesia hancur pada 1998 bukanlah gara-gara IMF. “Saya tidak setuju bila dikatakan yang menghancurkan negara kita itu IMF, melainkan kita sendiri. Saat itu praktik KKN (korupsi kolusi nepotisme) begitu besar,” kata Mekeng kepada detikcom, Rabu (28/2/2018). Pinjam duit ke IMF, kata Mekeng, bukanlah suatu paksaan saat itu. Karena kita minta tolong ke IMF maka IMF membantu. Indonesia melunasi utang itu di kemudian hari. Ngomong-ngomong soal sepak terjang IMF di Indonesia tahun 1998 tak bisa dilepaskan dari pendahulu Lagarde, yakni Michael Camdessus. Dia adalah pria yang termuat dalam satu bingkai foto dengan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Foto ikonik itu berasal dari tanggal 15 Januari 1998. Nampak Camdessus bersedekap, melipat tangannya di dada, sambil melihat ke arah bawah, yakni ke arah orang nomor satu di RI kala itu, Soeharto. Pria yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun itu membungkukkan badan meneken Letter of Intent (LoI) program bantuan keuangan di Cendana, Jakarta Pusat. Nilai bantuan IMF yakni 43 miliar Dolar Amerika Serikat. Suharto menunduk meneken surat dan Bos IMF Camdessus bersedekap (Agus Lolong/AFP via Getty Images) Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, menilai posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berbeda dengan posisi Indonesia di pengujung kepemimpinan Presiden Soeharto sebagaimana foto ikonik 20 tahun lalu itu. “Kemarin IMF diajak panas-panasan, diajak berkeringat, diajak berdesak-desakan di Pasar Tanah Abang. Jauh dengan kejadian Soeharto dulu. Posisi politiknya jauh berbeda,” kata Maruarar. Di luar kalangan politisi, ada Ketua Satuan Tugas Persiapan Annual Meeting IMF-World Bank dari Bank Indonesia, Peter Jacob, yang turut berkomentar. Peter juga tak setuju bila IMF dikatakan sebagai penyebab kehancuran ekonomi Indonesia pada 1998. “Kalau dibilang IMF yang menghancurkan, juga tidak tepat, karena negara kita memang sedang krisis saat itu,” kata Peter. Politisi kawakan Partai Golkar, Akbar Tanjung, pernah mengulas momentum Camdessus yang bersedekap menatap Soeharto itu. Paparannya dia tuliskan di buku ‘The Golkar Way’. “Penandatanganan kerja sama tersebut sungguh di luar dugaan. Terkesan seolah-olah Soeharto yang dikenal sebagai orang terkuat di Asia Tenggara ini tunduk kepada wakil IMF. Nada marah masyarakat kemudian dialamatkan pada IMF yang dinilai merendahkan posisi Indonesia,” kata Akbar di halaman 56 buku itu. Krisis ekonomi seolah mendesak Soeharto melakukan langkah itu. Bapak Pembangunan yang dikenal sebagai The Smilling General jatuh galau gara-gara krisis itu. Meski Soeharto sudah menandatangani nota kesepakatan dengan IMF, percabangan jalan keluar lain juga diliriknya. Soeharto antusias terhadap saran dari Guru Besar John Hopkins University, Steve H Hanke. Hanke menawarkan solusi alternatif di luar solusi utang IMF, yakni sistem Dewan Mata Uang (Currency Board System/CBS), mata uang Rupiah akan dipatok di sistem ini. Saat Januari 1998, Dolar AS menembus angka Rp 15.400,00. Lewat CBS, Rupiah akan dipatok pada Rp 5.500,00 per Dolar AS. DPR menyambut baik bila pemerintah memilih jalan CBS. Mendengar kabar Indonesia bakal ‘selingkuh’ ke sistem CBS, IMF tidak terima. “Dua hari kemudian Michael Camdessus menyurati Presiden Soeharto dan mengisyaratkan pembekuan dana bantuan pinjaman IMF, jika pemerintah menerapkan sistem CBS,” demikian tulis Akbar Tanjung. Menteri Perdagangan AS William Daley dan Menteri Keuangan Jerman Theo Waigel sama-sama tidak terima bila Indonesia memilih sistem CBS, dan pilihan itu bisa berakibat ke penundaan pencairan dana pinjaman tahap kedua senilai 3 miliar Dolar AS yang rencananya bakal dilakukan pada 15 Maret 1998. Akhirnya Soeharto batal menerapkan sistem CBS yang akan melibatkan bantuan dana dari Malaysia dan Brunei Darussalam itu. DPR terkejut dengan pembatalan rencana penerapan CBS ini. “Pembatalan penerapan sistem CBS menimbulkan dugaan tentang adanya konspirasi internasional di balik penggulingan kekuasaan Presiden Soeharto. Isu ini berkembang kuat karena dianggap mustahil Soeharto dapat dijatuhkan dari jalur politik,” tulis Akbar yang juga mantan menteri kabinet Soeharto dan mantan Ketua DPR 1999-2004 ini. Apapun itu, Soeharto akhirnya lengser keprabon pada 1998. Dalam konteks seperti ini, tak jelas lagi batasan antara politik dan ekonomi. Tak jelas pula apakah teori konspirasi yang berkembang kala itu benar adanya atau sekadar isapan jempol belaka. The New York Times pada 10 November 1999 menerbitkan berita soal Camdessus yang mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Pelaksana IMF. Ditulis di situ, Camdessus berbicara soal dampak politik di Indonesia yang diakibatkan oleh sepak terjangnya. Dia mengakui dirinya sebagai unsur yang mempercepat lengsernya Soeharto. “Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya,” kata Camdessus. “Itu bukan niat kami,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta batal melakukan groundbreaking program rumah DP Rp 0 di Rorotan, Jakarta Utara. Sandiaga mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan pihak pengembang belum mencapai kesepakatan mengenai harga dan skema. “Arahan saya jangan dipaksakan. Kalau memang ada yang belum sinkron tunda saja dulu. Pastikan, kan dari segi harga, dari skema itu kemarin belum ada sinkronisasinya,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018). Sandiaga mengaku sempat berdiskusi mengenai groundbreaking rumah DP Rp 0 di Rorotan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan hingga tengah malam. Dia mengaku tidak ingin terburu-buru agar program tersebut dapat lebuh dimatangkan. “Jadi yang penting kami tidak memberikan kesan yang membingungkan kepada masyarakat kalau ini program pemerintah atau program swasta. Jadi kami harus sinkronkan dulu. Saya inginnya sih kami jangan terburu-buru,” jelasnya. Sandiaga memastikan tidak ada permasalahn dengan pengembang. Menurutnya, masih ada perdebatan skema pembiayaan untuk program rumah tersebut. “Nusa Kirana yang membangun Kelapa Gading. Mereka punya track record yang sangat baik. Jadi tidak perlu diragukan lagi, tinggal disinkronkan harganya. Apakah ini masuk ke program pemerintah yang lagi kami dorong. Ini yang harus kami pastikan tidak ada timbul kerancuan,” jelasnya. “Dilihat kemarin, salah satu yang menjadi bentuk sinkron itu apakah ini Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau non FLPP karena kalau FLPP ada batasan-batasannya dan itu kami harus sinkronkan,” pungkasnya.

Partai Gerindra menganggap pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy soal pelaku penyerang ulama merupakan eks orang kuat dan terkait pilpres, berlebihan. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tak ada kaitan pilpres dengan isu itu. “Dihubungkan kepentingan Pilpres, ya, salah itu! Justru kalau kita ingin berpikir jernih, itu sederhana berpikirnya. Kira-kira yang punya kemampuan, yang punya kekuasaan, punya akses dan lain-lain itu siapa, kalau bicara kepentingan Pilpres?” ujar Riza kepada wartawan, Kamis (22/2/2018). Menurut Riza, kasus dengan politik harus dipisah. Riza ingin polisi fokus menangani kasus itu karena menurutnya seluruh dunia sedang menertawakan Indonesia. “Jadi itu harus dibedakan. Ya kan, orang juga ketawa seluruh dunia, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia ketawa, masa ada orang gila bisa ngebunuh?” ucap Riza heran. “Harusnya semua kita nggak bikin polemik. Fokus kita semua mendesak aparat hukum dan pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dengan cara membuktikan, mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Jauh lebih penting motifnya, kenapa begitu, kan luar biasa,” tegas anggota Komisi II itu. Pernyataan Rommy disampaikannya berdasarkan analisis tim pencari fakta yang diterjunkan PPP yang telah mengumpulkan informasi dari sejumlah lokasi penyerangan pemuka agama. Tim itu juga sudah menyampaikan laporan ke DPP PPP. Temuan-temuan yang sudah dilaporkan lalu dianalisis oleh PPP. Hasil analisis awal, PPP mengidentifikasi ada kelompok yang memiliki kemampuan melakukan tindakan sistematis dan terencana terkait penyerangan terhadap para pemuka agama. Hasilnya, mengarah ke dua pihak: penguasa dan pihak di luarnya. Identifikasi bahwa ada kelompok berkuasa atau yang pernah berkuasa terkait penyerangan terhadap ulama lalu dianalisis lagi. Analisis didasarkan pada siapa untung dan siapa rugi. Dilanjutkan Rommy, penyerangan terhadap ustaz-ustaz kampung di masa lalu, pertama bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat sipil agar tidak mencoba-coba menurunkan Soeharto. Tujuan kedua adalah membangun persepsi publik bahwa negara dalam kondisi tidak aman, sehingga harus dipimpin oleh Soeharto, yang memiliki latar belakang militer. “Artinya, siapa mereka? Mereka adalah yang pernah menjadi orang kuat di republik ini, siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta,” sebut Rommy.

Pasangan calon (paslon) Cagub dan Cawagub Jabar Sudrajat – Ahmad Syaikhu (Asyik) menargetkan menang mutlak di wilayah Pantura, Jabar. Melalui kader partai pengusungnya, pasangan Asyik yakin dapat menang di Pantura. Sudrajat mengatakan militansi para kader dari partai pengusung yakni Gerindra, PKS dan PAN telah terbukti baik. Sehingga ia meyakini targetnya menang di wilayah dapil VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu itu. “Saya yakin dengan kinerja mesin partai pengusung Asyik akan menyempurnakan kemenangan di Dapil VIII, umumnya di Jawa Barat,” katanya Sudrajat berdasarkan rilis yang diterima detikcom , Rabu (28/2/2018). Sudrajat menuturkan secara keseluruhan potensi kekuatan pasangan Asyik di Jabar dari koalisi Gerindra, PAN dan PKS cukup besar yakni mencapai 5,6 juta. Apalagi bila ditambah suara dari PPP dan PBB, potensi kekuatan dapat mencapai 6,1 juta. Oleh karenanya, dengan kekuatan tersebut, ia meyakini dapat memenangkan kontestasi Pilgub Jabar 2018. “Dengan dukungan suara partai yang berkoalisi, saya yakin bisa memenangkan Pilgub Jabar,” katanya. Sementara Sekretaris Jendral DPP Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan mesin partainya akan berjalan maksimal dalam Pilgub Jabar ini. Ada tiga pola strategi yang akan dilakukan guna mewujudkan kemenangan di Jabar. Pertama, kata Muzani, pengurus ranting harus mendata semua pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya 500 orang. Pengurus harus mendata pemilih yang benar-benar akan memilih pasangan Asyik. Pola kedua, sambung dia, memilah pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang tidak memilih Asyik. Ranting, katanya, mengarahkan pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih pasangan Asyik. “Yang tidak memilih biarkan, nah kita yakinkan kepada pemilih yang belum menentukan pilihan ini agar memilih Asyik dengan kampaye yang sehat,” tuturnya. Sementara pola ketiga yaitu mengamankan pemilih yang sudah pasti memilih pasangan Asyik serta mengamankan perolehan suara di TPS. Hal itupun menjadi tugas para saksi yang ditunjuk oleh partai nanti. “Jangan sampai suara yang sudah didapat hilang di TPS, jadi nanti suara harus utuh dengan data yang kita sudah pegang,” ucapnya. Muzani menambahkan pasangan Asyik menargetkan menang telak dengan selisih yang besar. Sebab berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) disebutkan paslon berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila selisih perolehan suara maksimal 2 persen. “Jadi harus menang dengan selisih di atas dua persen, bahkan harus telak agar tidak ada gugatan ketika ada hasil pemenang nanti,” kata Muzani.

Related Posts

Comments are closed.