Fahri Serang Balik Presiden PKS: Gagal Total, Mundurlah!

Fahri Serang Balik Presiden PKS: Gagal Total, Mundurlah!

Disinggung soal pemecatannya, Fahri Hamzah muncul melontarkan ‘serangan balasan’. Tak main-main, Fahri menuntut Presiden PKS Sohibul Iman mundur. “Apapun manuver yang dilakukan presiden PKS Sohibul Iman sudah tidak akan menguntungkan partai. Dia telah menjadi beban partai dan kadernya. Maka sebaiknya ia segera mundur, mumpung belum terlambat,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/3/2018). Sohibul, kata Fahri, telah gagal memimpin dan mengelola konflik yang terjadi di PKS. Ia kemudian menyinggung soal pasang surut persoalan hukum antara dirinya dengan PKS. PKS telah memecat Fahri sejak April 2016. Tak terima dipecat, Fahri melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel dan menang. PKS kemudian mengajukan banding ke PT Jakarta, tapi kalah dan tetap harus membayar Rp 30 miliar kepada Fahri. Meski begitu, Sohibul menyebut partainya sudah tak menganggap Fahri sebagai kader sejak pemecatan dilakukan. Karena itu, jika Fahri bersikukuh kembali ke PKS, Fahri harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Atas pernyataan itu, Fahri mengganggap Sohibul sebagai sosok pemimpin yang tak taat hukum. Menurutnya, Sohibul yang seharusnya meminta maaf kepada dirinya. “Cara MSI memimpin PKS dan mengelola konflik gagal total. Masak mereka telah dinyatakan salah dua kali oleh pengadilan negara. Seharusnya yang terbukti bersalah yang minta maaf. Bukan malah mengembangkan wacana yang menunjukkan seolah PKS adalah partai yang tidak taat hukum. Hancurlah citranya!” tegas Fahri. Diberitakan sebelumnya,Sohibul buka-bukaan soal pemecatan dan ‘dosa-dosa’Fahri sehingga dipecat sebagai kaderPKS.Fahri dituding berbohong dan membangkang dari perintah partai. Fahri, kata Sohibul, pernah berjanji siap dirotasi dari kursi pimpinan DPR pada Oktober 2015. Namun, Fahri terus-terusan mencari alasan agar tak dialihtugaskan ke posisi lain di DPR.

Disinggung soal pemecatannya, Fahri Hamzah muncul melontarkan ‘serangan balasan’. Tak main-main, Fahri menuntut Presiden PKS Sohibul Iman mundur. “Apapun manuver yang dilakukan presiden PKS Sohibul Iman sudah tidak akan menguntungkan partai. Dia telah menjadi beban partai dan kadernya. Maka sebaiknya ia segera mundur, mumpung belum terlambat,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/3/2018). Sohibul, kata Fahri, telah gagal memimpin dan mengelola konflik yang terjadi di PKS. Ia kemudian menyinggung soal pasang surut persoalan hukum antara dirinya dengan PKS. PKS telah memecat Fahri sejak April 2016. Tak terima dipecat, Fahri melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel dan menang. PKS kemudian mengajukan banding ke PT Jakarta, tapi kalah dan tetap harus membayar Rp 30 miliar kepada Fahri. Meski begitu, Sohibul menyebut partainya sudah tak menganggap Fahri sebagai kader sejak pemecatan dilakukan. Karena itu, jika Fahri bersikukuh kembali ke PKS, Fahri harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Atas pernyataan itu, Fahri mengganggap Sohibul sebagai sosok pemimpin yang tak taat hukum. Menurutnya, Sohibul yang seharusnya meminta maaf kepada dirinya. “Cara MSI memimpin PKS dan mengelola konflik gagal total. Masak mereka telah dinyatakan salah dua kali oleh pengadilan negara. Seharusnya yang terbukti bersalah yang minta maaf. Bukan malah mengembangkan wacana yang menunjukkan seolah PKS adalah partai yang tidak taat hukum. Hancurlah citranya!” tegas Fahri. Diberitakan sebelumnya,Sohibul buka-bukaan soal pemecatan dan ‘dosa-dosa’Fahri sehingga dipecat sebagai kaderPKS.Fahri dituding berbohong dan membangkang dari perintah partai. Fahri, kata Sohibul, pernah berjanji siap dirotasi dari kursi pimpinan DPR pada Oktober 2015. Namun, Fahri terus-terusan mencari alasan agar tak dialihtugaskan ke posisi lain di DPR.

Presiden PKS Sohibul Iman buka-bukaan soal pemecatan Fahri Hamzah dari partainya. Dia membongkar ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat dari seluruh keanggotaan partai. Sohibul mengungkap awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR. Dia meminta Fahri dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi partai pada Oktober 2015. Foto: Sohibul Iman/PKS “(Saya katakan) ‘Fahri, setelah saya lihat, antum ini ternyata tidak cocok sebagai etalase tertinggi PKS.’ Etalase tertinggi PKS hari ini kan pimpinan DPR, karena menteri nggak punya kan. ‘Kayaknya antum ini cocoknya di alat kelengkapan yang lain.’ Sudah kita sediakan di BKSAP. Ini bulan Oktober tanggal 20,” ujar Sohibul kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Saat itu, menurut Sohibul, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya, Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. “Terus dia bilang, ‘Siap ustaz.’ Itu benar-benar kader PKS, asli itu. (Fahri mengatakan) ‘Siap Taz, sami’na wa atha’na , saya siap mundur dari pimpinan DPR terserah saya nanti ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS. Tapi saya sudah punya janji sebagai pimpinan DPR, mau muhibah ke sana-ke sini-kemari, tolong izinkan saya sampai pertengahan Desember.’ ‘Silakan,’ kata saya,” cerita Sohibul. Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya. Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus-menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR. Secara aturan sesuai dengan UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan Dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR. “Begitu masuk Desember mulai, nggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya itu. Coba di partai lain,” tutur Sohibul. Dia lalu memberi contoh soal partai lain yang memaksa kadernya masuk di Mahkamah Kehormatan Dewan, padahal si kader tidak berkenan. Pimpinan partai itu, kata Sohibul, mengancam akan memecat hingga akhirnya kader yang dimaksud bersedia diproyeksikan di MKD. “Ketika MKD lagi panas-panasnya. Itu organisasi, termasuk korporat kan juga gitu . Nah Fahri tu begitu, simpel konstruksinya. Kenapa dia kemudian tiba-tiba jadi tidak mau? Bahkan kemudian membuat cuat-cuit aneh-aneh. Itu semakin jauh dari tabiat kader PKS,” ucapnya. PKS pun akhirnya memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Hanya, Fahri menggugat PKS ke PN Jakarta Selatan dan mengadukan sejumlah petinggi partai tersebut, termasuk Sohibul Iman. Pada Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah. PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri. Seiring pasang-surut hubungan keduanya, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. “Kan belum selesai (masalah hukum soal pemecatan Fahri), kita masih kasasi. Itu sebagai bagian proses, ya silakan aja ,” tutup Sohibul.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mulai bergeliat membuka peluang meninggalkan koalisi pendukung Jokowi. Selain membuka komunikasi dengan Gerindra, Cak Imin juga mengutus elite PKB menjajaki kemungkinan membuka poros baru. Cak Imin akan meninggalkan Jokowi? Ketum Gerindra Prabowo Subianto sudah mengakui pertemuan dengan Cak Imin. Tak hanya sekali, tapi Prabowo mengaku sering bertemu dengan mantan Menakertrans itu. “Ya kan biasa kalau saya ketemu dengan Cak Imin. Saya sudah sering,” ujar Prabowo di kediamannya, Jl Kertanegara, Jaksel, Kamis (29/2/2018). Meski demikian, Prabowo enggan mengungkap jadwal pertemuan terdekatnya dengan Cak Imin. Cak Imin dikabarkan kecewa dengan sikap partai lain di koalisi pendukung pemerintah yang menyepelekan upayanya maju ke Pilpres 2019. Padahal, niat Cak Imin berniat maju Pilpres 2019 demi meningkatkan elektabilitas PKB. Di tengah kegalauannya, Cak Imin dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan membuat poros baru, di luar koalisi pendukung pemerintah. Sejumlah elite PKB dikabarkan diutus untuk menjalin komunikasi dengan partai lain untuk penjajakan membuat poros baru, salah satunya dengan Gerindra. Akankah Cak Imin benar-benar meninggalkan Jokowi? Presiden PKS Sohibul Iman sudah punya bayangan seandainya PKB meninggalkan koalisi pendukung Pemerintah. Menurut Sohibul, jika PKB keluar dari koalisi Pemerintah, maka bisa ada 3 pasang capres di Pilpres 2019. “PAN, PKB, sama Demokrat, yang kita lihat kan Demokrat di luar pemerintahan, PAN separo-separo, Cak Imin kadang dalam, kadang luar. Gabung saja nggak apa-apa, atas dasar keinginan bersama untuk membentuk demokrasi yang sehat, itu bisa,” ulas Sohibul saat berbincang dengan detikcom di Transmedia, Gedung Trans TV, Jl Kapt Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018). “Memang mereka tidak bisa dua partai, karena kalau Demokrat dengan PAN kurang 3 kursi, Demokrat dengan PKB kurang 4 kursi, kalau PAN dengan PKB kurang banyak, 17 kursi. Jadi mereka bertiga bisa,” imbuh Sohibul.

Related Posts

Comments are closed.