Fadli Ungkap Gerindra Masih Terbelah Dukung Gus Ipul atau Khofifah

Fadli Ungkap Gerindra Masih Terbelah Dukung Gus Ipul atau Khofifah

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon bicara soal sosok yang akan diusung partainya di Pilgub Jawa Timur usai La Nyalla Mattalitti tak berhasil memenuhi syarat. Fadli mengatakan Gerindra kembali melihat peta politik Jatim terkini. “Harus ada formasi ya untuk melihat peta yang ada di Jatim. Kalau tidak ada, kita harus ambil keputusan apa,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Di Pilgub Jatim, saat ini sudah ada dua pasangan calon yang siap bertarung. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas. Fadli mengatakan ada kemungkinan Gerindra mengusung salah satu dari dua pasangan calon tersebut. “Itu kan juga salah 1 alternatif yang tak pernah ditutup,” kata Wakil Ketua DPR itu. Meski demikian, Fadli menyatakan Gerindra belum mengambil sikap terkait kemungkinan pengusungan Khofifah ataupun Gus Ipul. Fadli menyebut internal Gerindra masih terbelah soal dukungan untuk Pilgub Jatim. “Kalau di kami ada pandangan dua-duanya juga. Maksudnya tuh ada yang pro ini, pro itu, biasalah. Nanti pada saatnya kita putuskan,” ungkap Fadli.

Baca juga : pd minta jatah wakil ini respons khofifah dan kiai pendukungnya

Partai-partai pendukung yang mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa ke para kiai Jatim, kini mulai gaduh. Salah satunya Partai Demokrat (PD) yang terang-terangan meminta jatah wakil. Seperti apa respons Khofifah dan kiai pendukungnya? Menurut Khofifah, pemilihan pasangannya di Pilgub Jatim 2018 tetap sesuai proses yang sedang berjalan. Saat ini pihaknya telah mengantongi hasil survei terhadap 10 calon pendampingnya nanti. “Hasil surveinya selesai, saya sudah mendapatkan referensi dan presentasi tim. Besok siang baru saya akan melaporkan hasil survei ke tim 9,” kata Khofifah kepada wartawan usai istighosah kubro bersama Muslimat NU di masjid Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu (4/11/2017). Setelah melaporkan hasil survei ke para kiai pendukungnya, lanjut Khofifah, nama calon pasangannya akan dimusyawarahkan dengan partai-partai pengusung. Hanya saja perempuan yang menjabat Menteri Sosial ini enggan menyebutkan hasil survei tersebut. “Teman-teman tunggu ya,” ujarnya. Sementara salah satu kiai pendukung Khofifah, KH Asep Saifuddin Chalim menuturkan, pihaknya akan berupaya keras agar siapapun yang menjadi pasangan Khofifah bisa diterima oleh semua partai pengusung. “Kita akan mengupayakan keras bahwa cawagubnya itu adalah dia yang didukung bersama-sama oleh partai pengusung, diterima semua partai. Sehingga semua bertanggung jawab pada pemenangan,” ujarnya. Partai Demokrat ngotot meminta jatah calon wakil dengan dalil parpol yang terbesar memiliki 13 kursi alias terbanyak. “Kan ada fatsun politik. Suara terbanyak yang diberikan (cawagub),” kata Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo di Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (1/11/2017). “Karena Demokrat 13 (kursi), jadi (cawagub pendamping Khofifah) itu harus dari Demokrat,” jelasnya. Soekarwo juga menyampaikan bahwa calon wakil Khofifah nantinya harus menjadi anggota atau kader Partai Demokrat.


Baca juga : setelah aksi 212 dan 412 indonesia mau kemana

INILAHCOM, Jakarta- Sesudah aksi damai dan sejuk Aksi Bela Islam III pada 2/12, muncul aksi kebhinekaan Kita Indonesia 4/12. Ada pula tuduhan makar dan sejumlah tokoh ditahan. Umat Islam melihatnya dengan kemasgulan dan kekecewaan. Kini, pasca aksi 212 dan reaksi 412 itu, saya kira sudah waktunya untuk introspeksi, refleksi dan koreksi diri. Ustaz Abdullah Gymastiar (Aa Gym) sempat mengomentari munculnya isu gerakan aksi 412 sebagai tandingan aksi Bela Islam Jilid III. Menurut Aa Gym, aksi tersebut juga harus dihargai. “Kita hargai yang akan mengadakan demo tandingan, kelihatannya akan sangat beda rasanya aksi panggilan iman dan aksi karena duniawi,” ungkap Aa Gym di akun Twitternya, Sabtu lalu. Koreksi kritis Aa Gym ini merupakan suara batin mayoritas Muslim. Apalagi salah seorang peserta aksi Kita Indonesia yang berasal dari Jakarta Utara mengaku, dijanjikan uang transportasi Rp 150 ribu untuk ikut dalam aksi ini oleh Partai NasDem. Namun, ia kecewa lantaran uang yang diterima hanya Rp 50 ribu per orang. Belum lagi isu keterlibatan parpol, sampah berserakan dan pelanggaran lainnya. Artinya, di sini cacat material sudah menjadi nila setitik rusak susu sebelanga. Atau bahkan terbalik, nila sebelanga menggelontori segelas susu, barangkali. Dalam hal ini, panitia aksi 412 telah membantah bahwa aksi mereka sebagai tandingan Aksi Islam 212. Tapi entah kenapa, suasana terkesan malah tambah suram dan buram. Bagaimanapun masyarakat umum terdecak kagum dengan antusias umat Islam yang mengkuti aksi super damai 212. Diperkirakan, lebih dari 5 juta Muslim tergerak di seluruh Indonesia, termasuk lebih dari 3 juta Muslim yang mengitari Monas. Membuat merinding orang-orang beriman. Dalam hal ini, aksi Islam yang damai dan sejuk terkait isu penistaan agama oleh Basuki Tyahaya Purnama alias Ahok itu harus dipahami sebagai sinyal tekanan kritis kepada pemerintah agar keadilan dan kebenaran ditegakkan. Soal tuduhan makar, Prof Yusril Ihza Mahendra dan tokoh nasional Prabowo Subianto (sahabat Jokowi) menilai tuduhan itu berlebihan dan terlalu jauh. Malah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puoyono membela habis-habisan 10 orang yang ditangkap polisi atas tuduhan makar kemarin, Jumat (2/12). Arief tidak percaya Rachmawati Soekarnoputri Cs memiliki niat ataupun kemampuan untuk menggulingkan pemerintah seperti yang dituduhkan pihak kepolisian. di negara demokrasi perbedaan visi ataupun misi adalah sebuah hal yang lumrah yang harus dihormati bersama. Soal Ahok, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Basuki T Purnama alias Ahok sulit lolos dari jerat hukum. Pasalnya, tekanan publik agar tersangka kasus penistaan agama itu dinyatakan bersalah, sudah terlalu besar. Aksi besar-besaran pada 4 November dan 2 Desember lalu, jelas memperlihatkan skala tekanan publik tersebut. Tekanan sebesar itu, pasti akan berpengaruh pada proses hukum. Artinya, Ahok (dan Jokowi) hampir pasti tidak bisa mengelak dari tekanan social-kultural umat Islam yang sangat simbolik itu. Apalagi pemerintahan Jokowi belum berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Memang ada penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya tapi juga angkatan kerja baru juga meningkat dan tak terserap. Sekitar 5,6 juta sarjana dan bukan sarjana, masih menganggur. Sementara FAO (Food and Agriculture Organization) mengingatkan 19,4 juta penduduk Indonesia masih kelaparan atau ketidakmampuan mendapatkan akses makanan. Ribuan warga menderita gagal ginjal karena tak punya air bersih untuk minum dan makan. Belum lagi jurang kaya-miskin yang makin tajam, dan ketidakadilan yang makin menghujam. Setelah hiruk pikuk aksi 212, dan kontra aksi 412 yang melelahkan, maka civil society dan negara harus kembali ke visi-misi dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Keadilan sosial, kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa harus diraih, dicapai sekuat tenaga. Bukan malah sebaliknya, dimana demokrasi pasar liberal yang padat modal dan dikuasai oligarki kapital makin membuat kaum miskin makin terbengkalai, bahkan makin tersudut dan terhempas keluar arena pasar. Jatuh terkapar. Harus ada cetak biru kebijakan yang memihak kaum pribumi dan muslim yang tertinggal, bodoh dan miskin agar menjadi manusia Indonesia yang bermartabat. Kesenjangan ekonomi dan sosial serta saling prasangka/curiga harus dipangkas secara radikal agar saling percaya dan integrasi nasional cepat pulih. Kita tak mau lagi bangsa ini terbelah, tak mau gaduh berlanjut, tak mau lagi ribut dan karut-marut. Barisan Kebangsaan dan Keislaman harus bersatu, dan bahu-membahu mewujudkan cetak biru kebijakan yang sejiwa-senyawa dengan UUD45 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dimana keadilan sosial dan musyawarah-mufakat merupakan keniscayaan, keharusan. Bangsa Indonesia harus melangkah ke sana. Agar NKRI menjadi bangsa kuat, beradab dan bermartabat, bukan malah sebaliknya. (berbagai sumber) [rok]


Baca juga : pansus sumber waras ahok diterjang masalah lagi

INILAHCOM, Jakarta – Kasus RS Sumber Waras bakal menerjang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali. Pasalnya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan membentuk pansus dugaan korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menjelaskan jika pansus terbentuk akan melibatkan minimal dua komisi yakni III dan XI. Sebab, BPK di bawah Komisi XI sedangkan KPK Komisi III. Pansus ini tidak hanya terkait perbedaan pandangan BPK dan KPK soal Sumber Waras. Bisa jadi, juga akan melebar ke banyak hal termasuk skandal pembelian lahan Cengkareng yang lebih besar dari RS Sumber Waras. Dalam kasus RS Sumber Waras, para analis melihat KPK di bawah kepemimpinan Ketua KPK Agus Rahardjo tampak lembek, loyo dan tidak kredibel. Bahkan KPK dinilai kalangan lawan politik Ahok sebagai institusi yang sudah terkooptasi Ahokisme. Benarkah? Dengan adanya rencana Pansus RS SUmber Waras, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok nampaknya belum lepas bebas dari jeratan kasus yang kontroversial ini. Mengapa? Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengungkapkan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras mengandung tanda tanya. Menurutnya, terdapat clue atau petunjuk perbuatan pelanggaran atas prosedur. Sehingga penyelidik KPK dapat mendalami hal itu. Bagaimanapun, perencanaan sebuah anggaran sudah ada tata cara yang mengaturnya. Pembelian sebuah tanah dengan menggunakan anggaran negara menggunakan cash and carry, saat tanah itu otomatis milik Pemda DKI saat terjadi pembayaran. “Sekarang perjanjian kasus RS Sumber Waras dua tahun kemudian baru bisa jadi milik Pemda DKI. Logikanya sudah menyalahi UU Keuangan Negara. Itu yang saya bilang clue tadi. Pembayaran cek kontan. Menimbulkan banyak question mark,” ujarnya. Ruki menceritakan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan berawal saat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 terbit. Ruki melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. “Sudah pasti perbuatan melawan hukum dan kemudian saya perintahkan kepada penyelidik saya untuk melakukan penyelidikan,” ucap Ruki. “Saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi artinya mendalami kembali ke pemeriksaan itu,” kata Ruki. Dengan loyonya KPK karena Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan, “Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum.” Akibatnya, berbagai kalangan melihat pimpinan KPK saat ini loyo dan seperti berada diujung jalan buntu dalam penulusuran jalan penyelidikan kasus RS Sumber Waras. Dalam kaitan ini, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai pernyataan Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki bisa menjadi rambu ”penunjuk jalan” untuk Pimpinan KPK saat ini untuk menuntaskan kasus RS Sumber Waras. “Ini bisa menjadi rambu untuk membuka kembali penyelidikan dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras,” kata Masinton melalui pesan singkat, Jumat (24/6/2016). Dengan adanya penjelasan Ruki, maka Masinton menilai politisi PDIP dan partai lain di DPR dapat mengawal proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras yang diduga merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 191 miliar. Seperti diketahui, dalam auditnya BPK menyebut bahwa pengadaan RS Sumber Waras telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar. KPK juga memiliki analisa yang sama yakni adanya kerugian negara, bahwa ada enam penyimpangan dalam pengadaan tanah seluas 3,6 hektare itu. Dalam hal ini, penyelidikan KPK terhadap kasus tersebut diakhiri dengan tidak adanya pelanggaran hukum. Namun rencana pembentukan Pansus RS Sumber Waras bisa mengubah hal itu. Sebab kalau ada temuan baru, bisa saja kasus itu diangkat menuju penyidikan. Dengan kata lain, Ahok belum sepenuhnya lepas bebas dari kasus RS Sumber Waras yang membuat politik Jakarta terus memanas. Pertarungan kepentingan di kalangan kekuatan-kekuatan politik dan para elitenya akan terus berjalan, dan kita tidak tahu sampai kapan kondisi itu terus bertahan? (Berbagai sumber) [rok]

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon bicara soal sosok yang akan diusung partainya di Pilgub Jawa Timur usai La Nyalla Mattalitti tak berhasil memenuhi syarat. Fadli mengatakan Gerindra kembali melihat peta politik Jatim terkini. “Harus ada formasi ya untuk melihat peta yang ada di Jatim. Kalau tidak ada, kita harus ambil keputusan apa,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Di Pilgub Jatim, saat ini sudah ada dua pasangan calon yang siap bertarung. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas. Fadli mengatakan ada kemungkinan Gerindra mengusung salah satu dari dua pasangan calon tersebut. “Itu kan juga salah 1 alternatif yang tak pernah ditutup,” kata Wakil Ketua DPR itu. Meski demikian, Fadli menyatakan Gerindra belum mengambil sikap terkait kemungkinan pengusungan Khofifah ataupun Gus Ipul. Fadli menyebut internal Gerindra masih terbelah soal dukungan untuk Pilgub Jatim. “Kalau di kami ada pandangan dua-duanya juga. Maksudnya tuh ada yang pro ini, pro itu, biasalah. Nanti pada saatnya kita putuskan,” ungkap Fadli.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan menyatakan partainya bersama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum berhasil menemukan calon alternatif untuk piljada Jawa Timur (Jatim). Oleh karena itu, pilihan PAN akan kembali pada bakal calon gubernur yang sudah ada yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. “Poros baru kemungkinan Jatim sulit. Enggak ada yang berani itu. Lawan-lawan duanya nyerah semua. Ada si anu takut. Ada ini enggak berani. Jadi kemungkinan antara dua itu. Kalau enggak Khofifah mungkin Saiful,” kata Zul, sapaanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017). Ia menambahkan, semalam Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, telah bertemu dengannya dan menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam memimpin Jatim ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu Dubes-Dubes Timur Tengah. Pertemuan ini untuk membahas soal Palestina. Acara bertajuk ‘Peace For Palestina’ itu digelar di Tugu Kunstkring Palesis, Jalan Teuku Umar, No 1, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017). Acara digelar sejak pukul 16.15 WIB dan dihadiri oleh para Duta Besar dari berbagai negara Timur Tengah. Pertemuan digelar secara tertutup hingga sekitar pukul 18.25 WIB. Duta Besar yang hadir yakni Dubes Arab Saudi Osama Bin Mohammed Abdullah Al Shuabi, Dubes Mesir Ahmed Amr Ahmed Moawad, Dubes Iran Valiollah Mohammadi, dan Dubes Palestina Zuhair Al Shun. Para Duta Besar itu dan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin terlihat menggenakan syal bendera Palestina. Pertemuan membahas soal dukungan kepada Palestina menyusul klaim Amerika Serikat soal Yerusalem adalah ibu kota Israel. “Kita melakukan diskusi membangun solidaritas negara-negara pendukung Palestina. Kita berharap kerja sama yang bagus selama ini bersama Indonesia dan juga negara-negara pendukung Palestina,” kata Cak Imin usai acara. Foto: Cak Imin bertemu Dubes Timur Tengah. (Samsudhuha/detikcom). “Harus terus dilanjutkan untuk mendukung Palestina menjadi negara yang mandiri tidak diganggu dan tidak diintevensi oleh Amerika maupun Israel,” imbuhnya. Cak Imin berharap negara-negara di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa terus terbangun mendukung Palestina. Menurutnya hasil Majelis Umum PBB soal Palestina harus disyukuri namun semua negara menurutnya tetap mesti waspada. “Sebagai negara-negara yang mendukung demokrasi mestinya keputusan PBB ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua bangsa,” ucap Cak Imin. Foto: Cak Imin bertemu Dubes Timur Tengah. (Samsudhuha/detikcom). Sementara itu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun yang juga hadir dalam acara ini mengatakan hak-hak Palestina harus dikembalikan. Solidaritas negara-negara Islam termasuk Indonesia menurutnya harus tetap dilakukan. “Ini adalah pesan yang jelas dan tegas bahwa Palestina adalah milik bangsa Palestina. Hak Palestina harus kembali kepada bangsa Palestina dan inilah yang dimaksud solidaritas negara-negara Islam,” tutur Zuhair. “Inilah yang dimaksud solidaritas negara Indonesia. Kita harus mendukung yang benar dan menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel ini,” imbuh dia.

Related Posts

Comments are closed.