Fadli Sayangkan KSP Dilibatkan di Deklarasi Relawan Jokowi

Fadli Sayangkan KSP Dilibatkan di Deklarasi Relawan Jokowi

Politikus Golkar Yorrys Raweyai sempat menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait pembahasan deklarasi relawan untuk Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan KSP terlibat menjadi partisan politik. “Sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut di dalam parpol. Apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, keterlibatan KSP dalam pemenangan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tugas-tugas KSP bersinggungan langsung dengan presiden. “Dia (KSP) harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden, sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi,” sebut Wakil Ketua Umum Gerindra itu. “Itu bisa dikategorikan abuse of power, bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Yorrys sudah dua kali menyambangi KSP terkait persiapan deklarasi relawan Jokowi ini. Kedatangan pertama Yorrys mengaku melaporkan hasil Rapimnas Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam kunjungan kedua ke Istana Kepresidenan pada Selasa (27/2), Yorrys menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Yorrys menegaskan, deklarasi relawan itu memang bertujuan untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun, menurutnya, KSPI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi sosial. “Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan untuk politik tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan. Menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 juta (anggota) cukup banyak. Ada pesta demokrasi di 2018 dan 2019 maka, kami kemarin rapimnas samakan persepsi langkah-langkah kita hadapi 3 even politik apa yang mesti dilakukan,” jelas Yorrys saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2).

Politikus Golkar Yorrys Raweyai sempat menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait pembahasan deklarasi relawan untuk Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan KSP terlibat menjadi partisan politik. “Sangat disayangkan. KSP ini lembaga yang dibiayai oleh APBN, tidak boleh ikut di dalam parpol. Apalagi kegiatan politik yang partisan,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Menurutnya, keterlibatan KSP dalam pemenangan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tugas-tugas KSP bersinggungan langsung dengan presiden. “Dia (KSP) harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden, sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi,” sebut Wakil Ketua Umum Gerindra itu. “Itu bisa dikategorikan abuse of power, bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Yorrys sudah dua kali menyambangi KSP terkait persiapan deklarasi relawan Jokowi ini. Kedatangan pertama Yorrys mengaku melaporkan hasil Rapimnas Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam kunjungan kedua ke Istana Kepresidenan pada Selasa (27/2), Yorrys menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama Deputi IV KSP Eko Sulistyo. Yorrys menegaskan, deklarasi relawan itu memang bertujuan untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun, menurutnya, KSPI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi sosial. “Kita kan sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang bukan untuk politik tapi organisasi sosial yang memiliki anggota signifikan. Menurut data BPJS dan Kemenaker, KSPSI dengan 19 federasinya berjumlah 5 juta (anggota) cukup banyak. Ada pesta demokrasi di 2018 dan 2019 maka, kami kemarin rapimnas samakan persepsi langkah-langkah kita hadapi 3 even politik apa yang mesti dilakukan,” jelas Yorrys saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan dukungannya terhadap penunjukan Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko sebagai kandidat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Agus juga berharap Heru benar-benar bisa menjadi menduduki jabatan itu. “Saya berharap Pak Heru jadi (Kepala BNN). Saya sangat berharap Pak Heru jadi. Dan mudah-mudahan ada kabar yang baik tidak lama lagi. Mudah-mudahan, saya sangat berharap itu,” ungkap Agus kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2018). Dengan dipilihnya Heru, Agus mengharapkan standar etika norma yang berlaku di KPK bisa dibawa ke BNN. Misalnya saja, Agus menyebut soal komitmen. “Di KPK juga dalam ‘gajinya lebih tinggi daripada temen-temen yang lain’, standar itu perlu dibawa ke sana. Dan kita nanti kalau Pak Heru di sana bisa berkolaborasi. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kerja samakan supaya BNN jauh lebih efektif,” tuturnya. Terkait promosi anak buahnya ini, Agus mengaku sangat senang karena ini penghargaan terhadap prestasi Heru. Menurutnya, ini merupakan kejadian pertama seorang deputi di KPK mendapat promosi semacam itu. “Iya mendukung. Dari bintang 2 ke bintang 3 masa nggak didukung? Ya kan. Jadi itu. Mungkin anda tak lama lagi akan mendengar kabar yang lebih baik dari itu,” kata Agus memberi isyarat. Dia pun sempat menceritakan pendapatnya soal sosok Heru. Agus mengaku bekerja sama sudah selama 2 tahun ini. “Pak Heru menurut pengalaman saya, selama saya bekerja dengan Heru selama 2 tahun sangat bagus. Jadi Pak Heru sangat bagus. Tidak banyak bicara ya, pendapatnya tapi sangat tajam dan sangat membantu penuntasan tugas-tugas pimpinan,” tuturnya. Soal kemungkinan penunjukan Heru sebagai Kepala BNN pengganti Budi Waseso, KPK juga diakui Agus telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. KPK juga disebutnya akan segera mempersiapkan pengganti Heru. “Kami diskusi sudah lama. Bukan hanya kemarin. Kami diskusinya sudah lama, dan kalau nanti Pak Heru mendapat pengangkatan, KPK juga segera akan melakukan kompetisi terbuka untuk memilih deputi KPK,” kata Agus. Sebelumnya, kabar mengenai pergantian Kepala BNN disampaikan oleh juru bicara Presiden, Johan Budi SP. Ada 3 nama yang diisukan menjadi Kepala BNN, antara lain Kalemdikpol Polri Komjen Moechgiyarto, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko. Jokowi sudah menerima masukan dari pihak terkait, seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, soal pengganti Buwas. Informasi yang didapat detikcom , dari tiga nama itu, Jokowi memilih Deputi Penindakan KPK Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru menggantikan Budi Waseso. Namun belum diketahui apa yang menjadi landasan Jokowi memilih Heru. Berdasarkan informasi yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pukul 09.00 WIB. Kepala BNN yang dilantik akan menggantikan Komjen Budi Waseso, yang akan masuk masa pensiun pada Maret tahun ini.

PDIP hingga kini belum menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilgub Jawa Barat 2018. PDIP masih menggodok nama-nama yang sudah mengajukan diri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai berlambang moncong putih itu sedang memilah dari sisi rencana kebijakan. Kata dia, sangat penting untuk mempersiapkan paslon yang memiliki terobosan-terobosan kebijakan yang tak merusak tata ruang Jabar. “Karena kami harus melihat bagaimana tata ruang Jabar yang lebih baik, agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang merusak tata ruang daerah yang terkenal sebagai daerah lumbung pangan itu. Agar segala keindahan di Jabar tidak dirusak oleh kebijakan yang tidak memperhatikan aspek-aspek kebudayaan dan tata ruang. Itu yang kami lakukan,” papar Hasto di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2017). “Seperti juga kami menyelamatkan sungai Ciliwung, sungai Citarum. Itu merupakan hal yang penting, yang harus dipersiapkan oleh PDIP,” tambahnya. Hasto kemudian membeberkan sejumlah nama yang sudah melamar ke PDIP. Pihak-pihak yang melamar ada dari dua unsur, internal partai dan eksternal. “Dari eksternal itu kan ada Pak Dedi Mizwar, Pak Dedi Mulyadi, ada Ibu Neti Aher. Dari internal ada Pak TB Hasanuddin, ada Pak Puti Guntur. Ada beberapa nama (dari eksternal) Pak Anton Charliyan juga proses,” terang dia. Dalam memilih paslon, sambung Hasto, indikator yang dilihat tak hanya hasil survei elektabilitas. Selain rencana kebijakan tata ruang, PDIP juga melihat aspek pariwisata dan transportasi. “Kalau kita melihat bukan semata-mata dari aspek survei. Yang kami lihat adalah keteguhan dalam prinsip dan kemampuan untuk membawa Jabar kepada tata ruang, susunan keindahan alam rayanya, penataan wilayah lumbung pangannya, penataan pariwisatanya, transportasi publiknya. Kami siapkan sebaik-baiknya,” paparnya. Buka Peluang Koalisi dengan PKS Jelang digelarnya Pilgub Jabar, ada empat partai berkoalisi mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Keempat partai tersebut yakni Partai NasDem, Golkar, PPP dan PKB. Sementara PDIP dan PKS sama-sama belum menentukan paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Hasto Kristiyanto mengatakan masih terbuka peluang koalisi dengan PKS. Meski demikian, Hasto mengatakan partainya masih membuka pintu bagi partai lain. Begitu pula dengan PKB dan PPP meskipun sudah menentukan bakal cagub. “Ya dialog terus dilakukan dan kemudian meskipun PDIP bisa maju sendiri. Tapi, kami juga membuka ruang komunikasi dengan beberapa partai termasuk dengan PKN, PPP sekali pun, meskipun mereka juga menyatakan mendukung Pak Ridwan Kamil,” terang Hasto. Menurutnya, PDIP menyadari dinamika politik bisa merubah keputusan apapun. Harapannya, PDIP bisa mengusung paslon yang berasal dari internal dan eksternal partai. “Proses dialog dan dinamika partai politik kan selalu ada. Tapi bagi PDIP, tentu saja kita dengan kekuatan bisa mengajukan calon ya. Kami berharap merupakan kombinasi dari internal maupun dri eksternal,” papar dia.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP bakal digelar di Bali mulai 23-25 Februari 2018. Dalam Rakernas ini, PDIP menyatakan ingin mempertegas semangat gotong royong kepartaian. “Ketika menyampaikan sambutan pada HUT Partai ke-45 tanggal 10 Januari 2018, Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan hanya satu kata yang membuat PDI Perjuangan bisa tetap survive , yakni gotong royong,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2018). Hasto menyebut individualisme tidak diberi tempat di PDIP. Menurutnya, PDIP lebih mengedepankan kepentingan kolektif bangsa dibanding kepentingan pribadi. “Bagi kami berpartai adalah mengabdi pada kepentingan kolektif bangsa, bukan orang perorang. Karena itulah individualisme tidak mendapat tempat di PDI Perjuangan,” ujarnya. Ia berpendapat gotong royong bisa menjadi strategi pemenangan pemilu. Salah satunya, gotong royong bisa meringankan beban biaya politik para calon baik di pilkada, pemilu legislatif (pileg), hingga pemilihan presiden. “Dengan semangat gotong royong pula, strategi pemenangan pemilu dilakukan. Dampaknya beban biaya politik calon berhasil ditekan,” ucap Hasto. Rakernas III PDIP sendiri bakal dibuka hari ini pukul 14.00 Wita. Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan hadir saat pembukaan. Dalam Rakernas kali ini, PDIP akan membahas sejumlah isu strategis seperti pilkada serentak 2018, pileg, dan pilpres 2019. Rakernas bakal digelar secara tertutup.

Related Posts

Comments are closed.