Eks Ketua DPRD Malang Segera Disidang

Eks Ketua DPRD Malang Segera Disidang

KPK sudah merampungkan berkas penyidikan Moch Arief Wicaksono. Mantan Ketua DPRD Malang itu segera menghadapi sidang. “Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka MAW (Moch Arief Wicaksono) atau tahap 2 terkait kedua perkara yang bersangkutan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (28/2/2018). Dua kasus yang menjerat Arief yaitu pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang dan pembangunan jalan, serta penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Rencananya dia akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Sementara, tersangka masih dititipkan di Rutan Guntur dan akan dibawa ke Surabaya hari Jumat (2/3) untuk keperluan persidangan,” ungkap Febri. Hingga kini, Febri menyebut ada 84 saksi yang telah dimintai keterangan untuk melengkapi kedua penyidikan tersebut, mulai dari eksekutif, legislatif, dan swasta. Unsur saksi itu antara lain: – Pimpinan dan Anggota DPRD kota Malang – Wali Kota Malang – Wakil Wali Kota Malang – Kepala Bappeda Kota Malang Tahun 2015 – Sekretaris Dinas PU Kota Malang – Pemilik CV Esas Segitigma – Pemilik CV Rexa Bangun Utama – Pemilik CV Ngadeg Dewe – Direktur PT Hidro Tekno Indonesia PT Hidro Tekno Indonesia, serta unsur swasta lainnya. “Sedangkan MAW sendiri telah diperiksa sebagai tersangka sekurangnya 6 kali sejak Agustus 2017 hingga Februari 2018,” tutur Febri. Dalam kasus tersebut, Moch Arief Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan. Dia disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015. Terkait kasus ini, KPK telah memblokir rekening Arief untuk kebutuhan penyidikan. KPK juga beberapa waktu lalu mendalami komunikasi soal uang ‘Pokir’ (pokok pikiran) dengan memeriksa sejumlah anggota DPRD. Sementara itu, dalam kasus kedua, Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisaris PT EMK. Suap itu terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Baca juga :

Indonesia ? Memproduksi mobil nasional saja setengah mati. Dihadang produsen luar yang sudah dulu merajai pasar Indonesia. Banyak pengambil kebijakan di negeri ini tak bergigi ditekan produsen otomatif luar. Sungguh sulit merealisasi transportasi massal dan bahan bakar hemat energi karena kendala dana, peraturan, kontrak2 yang kadung ditandatangani dan minimnya SDM berkualitas ( termasuk dibunuhnya penemu bahan bakar ramah lingkungan, pakar ekologi, dsb ). And then… uang negara kembali terkuras untuk subsidi BBM.. ( yang salah sasaran itu ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Hasil ekspos I-4 ( Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ) tentang hidup nyaman ilmuwan Indonesia di luar negeri memikat bakat2 belia untuk bersekolah dan bekerja di luar negeri pula ( Kick Andy, 26/7/2015 ). ( Terpikirkah ) Mengenyam pendidikan ala Barat yang disiplin ( sekaligus transaksional . Kudu dibayar sesuai kompetensi ). Apa bedanya dengan hewan sirkus ? Emoh dibayar di bawah itu ( meski diberi fasilitas lengkap, anak buah, demi Indonesia lebih baik ). Tak punya jiwa perintis dan kecintaan yang cukup pada negeri sendiri. ( kebayang kan , hp lokal bisa bersaing dengan hp SE yang sudah mendunia, lalu Indonesia punya duit banyak untuk bayar hutang dan mensejahterakan rakyat. Emang, berapa persen sih ‘muara’-nya untuk Indonesia jika ahli 5G itu tetap menjadi 1-2 orang Indonesia di antara 1000 orang tsb ? )

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Membunuh orang tak bersalah adalah keputusan buruk buat anak muda. Masa puluhan tahun ke depan menjadi kelam. Ahmad Imam Al-Hafitd ( 19 ) dan Assyifah Anggraini ( 19 ), sejoli pembunuh Ade Sara sudah diputus hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung ( meski saya lebih setuju jika keduanya dihukum mati., seperti Wawan alias Awing yang terbukti membunuh Sisca Yofie ). Juga DS cs pembunuh Nurbaeti, MM pembunuh Angeline, NS pembunuh Ni Luh Aristia Dewi ( 7 ), keponakannya sendiri setelah diperkosa ). Para pembunuh sadistis ini sudah kelasnya phsycho ( psikopat ) yang muskyil diperbaiki. Watak kejamnya sudah mendarah daging. Sensasi menyiksa yang dinikmati sampai puas. Mereka sudah jadi media setan. Setan yang menghalalkan segala cara dan manipulatif ( memperdaya, membuat pelaku merasa benar dengan semua tindakan amoralnya ). DS cs memang cuma buruh bangunan yang tergiur rumah sepi ( yang dikiranya kosong, tak berpenghuni ). Pendidikan rendah, pengamalan agamanya kurang, hasilnya keputusan buruk. Garong, predator.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

( Saya ke Jalan Sudirman, Bandung dan sekitarnya untuk mencari pegangan tas. Dari 20 toko tas yang pernah menjual handel tsb, tinggal satu toko yang ( katanya ) masih jual. Tapi, itu pun sudah tutup sesiang itu. Pemilik toko lainnya memilih menjual tas jadi yang mereka impor dari China. Tak pusing mikir tuntutan kenaikan gaji karyawan atau pun seretnya penjualan tas lokal karena biaya ekonomi tinggi di Indonesia ( biaya siluman dari para mafia sejak hulu hingga hilir, infrastruktur kurang, prasarana minim, peraturan tak melindungi, pajak aneka rupa, daya beli masyarakat rendah ). Bagaimana kita bisa bersaing dengan produsen luar ? Bersaing dengan negara luar yang para stakeholder-nya sudah bersinergi itu ? Terlebih yang jual murah meriah. Oh, pasar bebas.. ( kejam bagi negeri yang belum menyiapkan rakyatnya dengan baik ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Rupiah terpuruk. Rabu kemarin sudah menembus angka Rp 14.004 per USD, karena lemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Kebanyakan impor. Sebagian besar ulah mafia. Beras, daging sapi, daging ayam menjadi langka dan melambung harganya di pasar. Sengaja, agar pemerintah mau impor. Lalu, setelah impor, masih dijual mahal oleh pedagang. Daging sapi, contohnya. Di Indonesia, harganya sampai Rp 120-150 ribu per kilo. Padahal di luar negeri, bisa Rp 40-50 ribu per kilo. Bensin premium juga begitu. Kita tak pernah tahu persis komponen harganya per liter. Premium terhitung mahal, karena cuma Indonesia yang masih menggunakan bensin oktan rendah ( polutif ) tsb. Krisis global terus berlanjut, diperkirakan sampai 2017. AS ( terutama FED, bank sentralnya Amerika yang dimiliki keluarga zionis, bukan pemerintah ) menunda kenaikan tingkat suku bunga sampai tahun 2016. China ( RRT = Republik Rakyat Tiongkok ) mendevaluasi yuan. Para pemodal menariknya dolarnya dari pasar uang ( capital outflow ke negara maju seperti AS, Eropa, Jepang ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Pemerintah Indonesia lalu mewajibkan penggunaan uang rupiah untuk semua transaksi di Indonesia. Lepaskan dolar yang dimiliki untuk transaksi dengan luar negeri. Cintai rupiah dan gunakan produk dalam negeri sebanyak mungkin. Sebesar mungkin komponen dalam negeri dalam produk atau karya yang kita buat. Beli franchise lokal, jangan asing. Inflasi sekarang yang 7 % upayakan turun menjadi 4-5 % ( meningkatkan daya beli masyarakat ). APBN dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Saat pertumbuhan ekonomi dunia melambat, kita harus menggairahkan ekonomi domestik untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Kita lihat apa jurus2 ini bisa memperbaiki nilai mata uang kita. Nasionalisme, yang setia saya kobarkan dalam blog ini ( agar Indonesia tak runtuh ). Semoga bersemai di dada sebanyak mungkin para pembaca, warga negara Indonesia ( saya berharap suatu ketika 1 USD setara Rp 1,- Ya, ketika Indonesia benar2 hebat dan berdaulat penuh. Merdeka tak hanya secara fisik, tapi juga ekonomi ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Sebagian orang ngamen dan ngemis di jalan. Anak2 kecil dikoordinir orang tuanya untuk mengemis. Mengemis jadi ‘pekerjaan’ baru mereka. Terlebih menjelang Hari Raya. Orang luar Bandung menyerbu masuk untuk mengemis. Anda buka dompet atau memegang uang untuk membayar belanjaan, tahu2 para pengemis sudah ada di samping anda menadahkan tangan minta uang tanpa malu. Masa2 pembayaran uang THR memancing para kriminal beraksi. Grafik kriminalitas menanjak. Ada gula ada penjahat. Seperti DS, demi bisa merayakan lebaran, saat puasa pun, rumah sebelah tempatnya kerja selama 2 bulan, dirampok dengan kekerasan. Saat hari H, tak jadi kembali Fitri, malah masuk bui. ( jika memergoki maling di rumah, jika tak punya ilmu bela diri yang mumpuni, lebih baik kita mengendap ke luar rumah minta bantuan warga atau keamanan RT/RW ). Penyebab makro, kombinasi antara meningkatkan ketakpedulian di antara anggota masyarakat, penghargaan diri pada materi dan kian kerasnya persaingan hidup, lokal dan global.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Sebagian lainnya menjadi pedagang kaki lima ( PKL ). Uang dan lahan yang terbatas membuat mereka menempati ruang2 publik secara ilegal, seperti trotoar dan bahu jalan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Jumlah penduduk dunia terus bertambah berlipat-lipat ( kegagalan KB ), sumber daya alam terus menyusut berlipat lipat juga ( karena ketamakan ). Sampai titik tertentu, tak tertahankan lagi. Tak lagi antar individu. Tapi antar negara. Perang Dunia ke-3 kelak, diprediksi ( dipicu ) karena rebutan makanan ini.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Walikota menghimbau warga Bandung untuk tak memberi sedekah pada anak jalanan ( anjal ), gelandangan pengemis ( gepeng ) dan pengamen. Lebih baik salurkan sedekah itu pada lembaga amil zakat terpercaya. Karena pemberian anda pada pengemis itu justru membuatnya bertambah malas. Ketagihan dapat uang gampang. Otak yang tak diasah jadi bodoh. Akibatnya, jika perut lapar tak tertahan, para PMS ini ( Penyandang Masalah Sosial ) terdesak mencopet, memalak dan merampok. Jadi beban kota. Sampah masyarakat. ( Operasi Yustisi lalu ditebarkan. Orang yang tak punya modal dan keahlian ( plus tak sanggup menaati peraturan Kota Bandung ) tak boleh masuk Bandung. Bandung sudah penuh dengan pendatang.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Di lubuk hati, kita tak ingin WNI pindah kewarganegaraan dan menetap di negara asing kan ? ( mendedikasikan otak & karya hebatnya untuk negara asing ). Enggan pulang ke Indonesia, di antaranya karena trauma : orang tua tercinta di rampok dan dibunuh di Medan. Membiarkan ( sebagian keluarga ) negeri ini terus memproduksi pembunuh2 berikutnya dengan sasaran acak. Ortu WNI ( ilmuwan ) lainnya. Karena tak banyak orang peduli dan bernyali menghentikan keburukan orang2 di sekitarnya. Sejak berupa benih malas dan bohong di rumah sendiri, kost, tetangga, sekolah, kantor, lingkungannya. Amar ma’ruf, nahi munkar adalah kewajiban tiap muslim. Tempa nyali anda ! ( dengan tak ngeles, berkelit, menghindar setiap setan berujud manusia itu menggedor rasa takut anda ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

BTW, apakah komik biografi ilmuwan asal Medan itu berakhir WNA dan menetap di AS ? ( menginspirasi SDM hebat Indonesia berbondong-bondong ke luar negeri. Tak kembali ke Indonesia, berbakti untuk bangsa dan tanah air ). Atau kalian menunggu Indonesia kami bereskan dulu, baru mau datang ? ( jadinya, pahlawan kesiangan dong ). Ayo, mari kita bahu membahu sekarang, memajukan negeri ini, menyelesaikan masalahnya satu demi satu sesuai keahlian dan kekuatan masing2 ? Buktikan cintamu pada negeri, tanggung jawabmu pada Allah.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Ada label Indonesia di botol pembersih yang mengapung di dekat puing pesawat MH370 yang hilang menggegerkan dunia lebih setahun lamanya. Dari berita TV ( 1/8/2015 ) diketahui 7 penumpang asal Indonesia yang menjadi korban dari pesawat naas milik maskapai Malaysia tsb. Saya lalu teringat suara ‘ALLAHU AKBAR !!’, mengiris kalbu, merindingkan bulu roma, dari suara korban Adam Air sebelum pesawat milik maskapai Indonesia itu menghujam perairan Majene, Sulawesi, bertahun silam. Suara sakaratul maut. Oh, Indonesia, di luar itu, kenapa masih banyak wargamu yang luar negeri minded ?

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Indonesia, mungkin seperti saya, banyak aral melintang sebelum cita2 mulia tercapai. Mereka yang sudah terpedaya pemberitaan asing yang menjelek-jelekkan Indonesia, mungkin sudah tak peduli dengan pencapaian Indonesia. Masa bodoh. Karena malu ( tak bangga ), jadi nehi untuk berpikir lebih jauh kenapa Indonesia tak sekeren potensinya. Lihat, betapa baiknya perlakuan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang terkatung-katung sekarat di lautan. Singapura, Malaysia ogah didatangi saudara muslimnya itu. Australia, bahkan menyuap para pembawa ( transpoter ) untuk membawa para pengungsi malang itu keluar dari perbatasan mereka. Tak peduli pengungsi lumpuh atau mati selama perjalanan yang tak menentu. Sebagian pengungsi bahkan sudah memenuhi syarat internasional ( UNHCR -PBB ) untuk memasuki kawasan Australia dan diperlakukan layak di sana. Toh, mereka diusir juga ( padahal Australia bersama AS/Barat-lah yang berulah sampai warga muslim terpaksa keluar dari negaranya karena bombardir senjata canggih demi minyak. Krisis Suriah dan Afganistan juga membawa ribuan penduduk eksodus ke negeri2 tak berkonflik, syukur2 makmur. Kalau begini terus, negara2 disibukkan oleh masalah dalam negeri dan kiriman tetangga2 sebelah, kapan kita punya waktu, dana, tenaga, pikiran, untuk berkontribusi signifikan untuk rakyat Palestina ? Satu-satunya negara yang belum merdeka sejak Konferensi Asia Afrika pertama diselenggarakan tahun 1955 ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

( Pesawat Hercules C-130 jatuh di Medan, 30/6/2015. 101 penumpang plus 12 awak pesawat tewas. Sekali lagi, pesawat tua yang minim perawatan, masih digunakan oleh alat keamanan negara ( TNI ). Very dangerous. Banyak anggota pasukan khusus Angkatan Udara kita, yang keahliannya 10 kali lipat prajurit biasa menjadi korban sia2. Betapa lama dan besar dana negara yang telah digelontorkan untuk menghasilkan mereka yang terbaik. Next time, jika negara belum punya anggaran ( belum cukup dana ) untuk biaya maintenance alutsista lama, harusnya Indonesia tak menerima hibah pesawat, kapal, tank dari negara lain. Jangan pula membeli pesawat bekas. Beli pesawat militer baru ( syukur2 SDM Indonesia bisa bikin sendiri ). Senjata dari Pindad, digunakan 2 serda kita untuk menggondol 30-45 medali emas di 3 kejuaraan menembak bergengsi dunia. Delapan tahun Indonesia juara umum berturut-turut dalam kejuaraan militer tsb. Produk dan SDM kita bisa unggul di bidang2 strategis, kalau kita mau serius. Tinggal manajemen negeri ini diberesin.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Pernah terpikir di benak saya, kenapa pemeluk agama lain atau pasangan nikah beda agama terlihat ( seperti ) tenteram, tanpa masalah. Seolah setan, si biang kerok itu, menjauh dari kehidupan mereka ? Sedangkan saya yang sudah bertahun-tahun jungkir balik berupaya membaikkan do’i yang tersesat, hanya bisa gigit jari. Menulis blog saja, gangguannya bukan main. Berisik dari belakang, pertengkaran dari depan, musik hingar bingar dari atas kiri, ngakak norak dari samping kanan. Belum lagi, puluhan interupsi yang menghendaki keterlibatan saya dalam penyelesaiannya.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Jika Indonesia belum sekeren itu di mata para ilmuwan, bisakah anda berpikir dari sudut pandang ‘misi setan untuk menyesatkan umat manusia ? ‘ . Setan mengganggu orang yang belum jadi temannya di neraka. Jika manusia sudah musyrik ( calon penghuni neraka ), ngapain repot2 diganggu. Kurang kerjaan aja. Indonesia berpenduduk mayoritas muslim ( terbesar di dunia ). Islam menyempurnakan agama2 sebelumnya. Tentu, Indonesia menjadi proyek besar bagi iblis, segenap jin dan setan untuk diganggu, disesatkan, dihancurkan atau dipotong kecil2 agar tak kuat melawan koalisi negara2 yang berafiliasi dengan iblis. Indonesia yang dilihat iblis sebagai ancaman terbesar harus diobok-obok sampai mampus. Catat, ancaman terbesar ( berarti potensinya sangat besar untuk menjadi adidaya sejati di masa depan ).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Indonesia adalah negara maritim. 2/3 wilayahnya adalah perairan. Negara kepulauan terbesar di dunia. Warisan budaya Indonesia nomor satu di dunia. Kebudayaan kita lebih tua dari kebudayaan Barat ( Yunani, Mesir, Eropa, Amerika kuno ). Budaya adalah hasil olah akal manusia. Otak hebat bertebaran di nusantara pada masa nenek moyang sampai Indonesia pernah adi daya di masa Atlantis dan Sriwijaya. Pusat ilmu, budaya, perdagangan dan militer. Pada masa kita, Presiden Jokowi ingin membangun jalur tol laut. Poros maritim. Jalesveva Jayamahe. Di laut, kita jaya. Akankah sejarah keemasan terulang di masa hidup kita ? Up to us..

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

( Saran saya, kita harus menjaga dan memastikan mega proyek tsb adalah Indonesia yang paling diuntungkan, bukan ( diperalat ) China atau negara lain. Belajar bagaimana Mao Tse Tung & Chou En Lai ( Partai Komunis China ) memperalat Chiang Kai Shek ( tokoh nasionalis ) dalam perang melawan Jepang ( di Manchuria ) tahun 1933. Setelah perang dimenangkan dan prajuritnya habis ( pasukan pro-komunis masih utuh di belakang front ), barulah Chiang Kai Shek disingkirkan ( lari ke Taiwan ) dan berpisah selamanya dengan daratan China. ( buku “Bung Hatta Menjawab”- Wawancara Dr.Muhammad Hatta dengan Dr.Z.Yasni. Jakarta, 2002 ). Setelah ‘prajurit’ ( dana, waktu, tenaga, SDM, SDA, dsb ) kita terkuras melawan AS/Barat ( zionisme internasional ) jangan sampai kita tak punya apa2 untuk memenangkan perang besar berikutnya ( Yajuz Majuz jilid 2/ China ? )).

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Kamis petang ( 30/7/2015 ), pembalap muda yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, Rio Haryanto, curhat ke pemirsa “Hitam Putih-Trans7”, Dukungan pemerintah Indonesia terasa setengah-setengah”. Sabtu, 1/8/2018, saya lihat berita di TV : pabrik buku milik orang tua Rio terbakar habis. Kerugian Rp 300 miliar lebih. ( seperti kebakaran di kantor KPAI ketika lembaga tsb tengah menginvestigasi kematian Angeline ). Apa ini ekses persaingan sengit antar pabrikan otomatif ? ( kita lihat Sean Gelael, pembalap F-1 belakangan ini diorbitkan dan menjadi kebanggaan publik tanah air juga ). Atau ada hal yang lebih besar lagi ? ( seperti kebakaran kios di Tolikara, Papua, usai sholat Id, Jumat, 17/7/2015 ). Pihak2 tertentu yang tak suka Indonesia stabil dan damai kembali berulah ? Untung Rio tak patah semangat. Saya lihat kemudian di TV, Rio bertemu dengan presiden, mohon bantuan untuk mengibarkan bendera Indonesia di ajang Formula Satu ( F-1 ). Smoga Jokowi, BUMN dan pihak terkait bisa mendukung penuh Rio dan timnya sampai Indonesia juara. Amin.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Melihat terbongkarnya aksi mafia di “Mata Najwa” ( MetroTV, Rabu jam 20-21.30 ) dalam persepakbolaan Indonesia selama puluhan tahun ini, sungguh mencengangkan. Bahkan, untuk mengibarkan kebanggaan dalam kebersamaan sebagai bangsa besar bernama Indonesia ini saja rintangannya bukan main. Saya ingat, pernah menutup mata saya dengan topi ketika Uruguay menjebol gawang Indonesia berkali-kali. Ternyata pengaturan skor, sepakbola gajah, kekalahan Indonesia yang memalukan di pertandingan sepakbola sudah puluhan tahun berlangsung. Sebagian pelaku, mengaku tak punya pilihan lain, karena tak dibayar klub sekian lama. Artinya, itu uang haram ( dari bandar judi ) yang dimakan anak istri, lalu menjadi daging yang akan dibakar di neraka dan di dunia, menjadikan anak susah diatur. Klop dengan fakta : lebih banyak ‘penumpang’ ( buih yang mudah digerakkan/ dihasut ), pekerja/ ilmuwan transaksional, penjahat, ketimbang ‘supir’ ( penggerak, perintis ), pejuang, pahlawan, negarawan. Lebih banyak orang yang galau atau masih sibuk dengan dirinya daripada orang sudah selesai dengan dirinya ( lalu berkiprah untuk kepentingan masyarakat atau negara ). Mengingat begitu banyak mafia di negeri ini, hampir di semua lini. ( baca : sebagian besar generasi penerus makan dari uang haram orang tuanya ), tak heran Indonesia masih berkutat dalam problem itu2 saja ( korupsi ). Warga pra-sejahtera, konflik SARA dan separatisme sebagai masalah turunannya. Di saat negara lain, sudah seperti burung bangkai dengan cyber optics, satelit mata2 dan pesawat siluman super canggih berputar-putar di langit, mengintai kematian kita. Mendebarkan, bukan ?

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Kalau anda punya usaha rumah kost, anda akan lihat banyak produk gagal orang tua berulah menyusahkan pemilik kost. Saat masuk, anak2 kost ( dari usia kuliah sampai lansia melajang ) sudah diberi lembar tata tertib selama tinggal di rumah kost. Mereka sudah diberi penjelasan apa yang tak boleh dilakukan di rumah kost ( dilarang membawa cewek/ lawan jenis masuk kamar, membawa banyak teman menginap tanpa izin, dilarang meninggalkan kamar tanpa mematikan lampu & alat listrik, dilarang meninggalkan WC tanpa mematikan kran air, dilarang membuang pembalut di closet karena bikin mampet, dilarang menyetel musik keras2 sampai menggetarkan pintu dan dinding kamar , dilarang bicara teriak2 cari heboh sampai mengganggu penghuni kamar lainnya, dilarang ngakak norak / cekikikan centil cari perhatian ( nyata gak lakunya ), dilarang meninggalkan pintu pagar dalam keadaan terbuka atau gembok nomornya tertekan ( bisa mengundang maling masuk sekaligus tahu nomor tertekan itu untuk membuka gembok saat terkunci malam hari ), dilarang meletakkan barang berharga di luar kamarnya atau kamarnya tak terkunci ). Pelbagai aturan tsb juga sudah ditempel di tembok dan WC yang jelas terlihat.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Anehnya, sangat sedikit yang benar2 mematuhi aturan yang berguna untuk kepentingan bersama itu. Lebih banyak yang sengaja melawan menunjukkan ego ingusannya. Ketika dilarang bawa cewek ( apalagi model yang ngakak norak berisik plus ngebet ngapelin sampai larut malam ), si Rom*** malah melotot, membanting pintu WC sampai jebol, membuang pembalut/ kertas merah di lubang closet, menggertak dengan suara keras menunjukkan ego kesukuannya, memfitnah penghuni kamar sebelah telah mencuri perkakas kamar mandinya sampai mereka tak betah dan pindah kost, bahkan minta dibelikan meja belajar ! ( padahal nunggak bayar kost 3 bulan ). Intimidasi macam apa pula ini. It’s me, not you ! sesumbarnya. Wueleh .. ( ini bukan rumah mbahmu ! )

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Capeknya berurusan dengan orang bego. Gak nyambung aja. Bisa ubanan kita kalau diladeni. Siapa yang mau memperkerjakan cowok kepala batu seperti ini ? Susah diatur. Bikin usaha bisa bangkrut. Konsumen pada kabur. Yang dibilang ‘berani’ oleh orang Ba*** adalah ‘kasar’ di sini. Keangkuhan macam apa sehingga kamu harus bentak-bentak keras plus omongan kotor jika aturan kamu langgar semata kamu dari suku tsb ? Kalau miskin, bodoh, tahu dirilah. Seperti ini saja sudah sulit diterima di pasar kerja, apalagi kalau tabiatmu sombong, kasar, merasa benar sendiri. Tak elok. Banyak orang rantau dari seberang yang arogan di Bandung ini, sampai kami terpaksa pukul ratakan : mereka tak diterima lagi di rumah kost kami. Hati2. Tak sedikit dari tetangga kami juga menyetop menerima orang daerah karena begitu banyaknya kesulitan mereka timbulkan, termasuk tak malu menunggak membayar kost sekian bulan, padahal rokok, ngakak di smartphone, internetan mereka jalan terus. Tak tahu prioritas.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Terakhir, Alf*** dari Pap** setelah kerap membawa teman yang tak mengguyur closet setelah BAB dan membiarkan kran air terbuka sepanjang malam menghabiskan cadangan air di reservoir ( air PDAM ngocor 2 hari sekali, 2-4 jam saja ), menggetarkan tembok dengan speaker super bass nyaris 24 jam tiap hari ( bikin kepala saya vertigo ) , lalu tak pernah membayar tunggakan kost-nya sampai hari ini, ia kabur tanpa kabar, maaf dan penjelasan. Setengah tahun berlalu masih begitu. Nihil. Dua orang sesukunya, juga bermasalah.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Kebijakan bayar kost 3 bulan di muka, sangat baik, karena anak kost sangat jarang yang bisa mengelola uang orang tuanya dengan baik. Mereka terbiasa bikin masalah dan malas di rumah, tanpa mau tahu orang di dekatnya selama ini telah direpotkan untuk membereskan masalah2 yang dia akibatkan. Jika anda mendapati seseorang begitu malas ( tak becus ), berarti di sekitarnya ada sejumlah orang yang telah dia sengsarakan. Kebiasaan buruk ini berlanjut di tempat kost. Pemalas2 yang sudah keluar rumah ini, jika tak di ‘terapi’ secara masal ( dengan tidak menerima mereka di tempat kost, kampus & kerja ) sampai insyaf seperti ini, mereka bisa jadi kaki tangan asing yang menggerakkan mafia2 di tanah air. Anak2 penentang aturan ini ( seperti gaduh lewat tengah malam dengan musik, obrolan keras, nyanyian fals, ngakak norak, cekikikan cewek genit ) adalah bibit2 kemunduran negeri ini. Hentikan di rumah ( kost ) anda selagi bisa. Pedulilah pada penyimpangan anak2 tak peduli ini agar ketak pedulian mereka tak membesar dan memakan korban ( semisal korupsi, narkoba, mutilasi pacar hamil, rampok dengan kekerasan, KDRT, memperkosa keponakan sendiri karena tak kuasa menahan syahwat, dsb ). Indonesia tak hanya darurat korupsi dan narkoba, tapi juga darurat parenthing ( kapan TV memutar acara seperti “Super Nanny” dan Nanny 911 lagi ? Banyak ortu Indonesia yang ternyata tidak tahu cara mengasuh anak dengan benar. Menghukum tiap penyimpangan/ kenakalan/ kekasaran dengan tepat ). Jika anda peduli dan konsisten, maka anda sudah berkontribusi pada tegaknya hukum dan keutuhan NKRI .

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Saya sering melihat arak-arakan anak daerah ( termasuk Pap** ) ke lapangan Gasibu minta perlakuan sama dalam kesempatan kerja di kota ini. Lainnya, minta merdeka. Saya pikir, paguyuban mereka harus lebih dulu menertibkan anak2 sedaerahnya untuk taat aturan di kota ini. Di mana bumi dipijak di situ langit di junjung. Jika sikap baik, rendah hati , kalian tunjukkan sampai warga Bandung terkesan dan kalian punya reputasi baik di sini, tentu kemudahan akan diperoleh. Pemilik kost bisa tenang menerima kalian, dan member i info lowongan kerja, bahkan merekomendasikan kalian layak diterima di perusahaan. Tahu, senang, lantas percaya. Kepercayaan ( trust ) dan nama baik adalah modal utama bisnis. Sikap baik yang tulus mengundang orang baik dan bantuan2 suksesnya.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Jadi orang idealis memang banyak sport jantungnya. Saya tak bisa mengabaikan penyimpangan di sekitar saya begitu saja. Saya harus berbuat sesuatu, agar Allah tak kecewa ketika menagih ‘amar ma’ruf nahi munkar’ saya. Ketika saya memberitahu ada perda K-3 tentang denda Rp 250 ribu bagi orang yang menyetel musik keras2, apalagi rutin latihan band, tanpa izin keramaian, telah dilanggar oleh beberapa penyewa kostnya, Bu Ag** malah mengadu ‘ketidakbaikan’ saya ( bukannya menegur penyewa yang telah melanggar ). Pemberitahuan itu sudah cukup sopan ( apa orang minder atau sebaliknya, merasa ‘lebih’, selalu salah tangkap jika ditegur ? ) namun tak berhasil.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Di bulan berikutnya, suara bising tukang bangunan membuat saya memergoki aktivitas memasang talang air hujan ke tembok rumah kami. Saya pun menegur dan memberi solusi : agar dibuat tembok dobel atau tiang sendiri, tempat talang 2 lantai itu bertumpu menyalur air limpahan atap. Dinding rumah kami saat dibangun dulu tak didesain untuk menerima beban lebih ( tak ada kolom praktis untuk talang2 rumah tetangga yang dibangun puluhan tahun kemudian ). Ibu yang menerima kredit Rp 500 juta dari tempatnya bekerja di Jakarta ngakak dengan pemborongnya ‘TAKUT AMBRUK, PAAKKK !!”, persis di belakang ketika saya meninggalkannya. Uh, terlalu..

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Gak lucu kan, kalau kelak kami perlu membongkar tembok kami lalu melemparkan talang2 itu. Toh, mereka pun memasangnya tanpa izin kami. Batas persil sebaiknya membuat tembok baru ( dobel ) sehingga setiap pembebanan baru sudah diperhitungkan dan tak merugikan tetangga sebelah. Mohon juga PT.Tas*** lebih teliti memeriksa karyawannya yang mengajukan pinjaman. Uang itu uang publik. Hendaknya disalurkan pada orang2 yang kredibel dan berintegritas tinggi agar masyarakat diuntungkan, minimal tak dirugikan. Apalagi dalam jumlah besar yang biasanya lebih mudah diperoleh oleh orang dalam. Saya masih berjuang memberadabkan orang2 tua sejenis tak peduli ini. Yang membiakkan banyak anak tak peduli di rumah kostnya yang besar hasil pinjaman. Memang, tak mudah menjadi orang baik. Tak mudah menjadikan Indonesia negara kuat . Tapi saya tetap bertahan mengasah nyali.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Pihak asing ingin kita tetap sebagai inlander yang inferior seperti masa penjajahan dulu. Nurut bak kebo dicucuk hidung. Propaganda hitam tentang Indonesia sepertinya berhasil pada sebagian WNI. Membuat mereka memburu produk2 luar dan pamer apa pun yang made in luar. Saya yakin, jika warga di negara2 maju bertukar tempat dengan warga Indonesia di sini, belum tentu mereka bisa cepat meng-handle seabreg maslah, intrik, kepentingan negara2 asing dan para setan atas Indonesia. Saking banyaknya, sampai penjara Indonesia rata2 over kapasitas. Sebagian diisi orang yang tak bersalah karena salah tangkap polisi yang mengejar target atasan tanpa profesionalisme( tinjau rekrutmen dan promosi jabatan di kepolisian, apa sarat suap ? ). Bahkan, ada yang semestinya untuk 5 orang, tapi dihuni 50 orang ( Bogor ). Kita perlu mencegah bibit kejahatan sejak dari rumah masing2.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Skup problem dan kriminal di negeri ini tak cukup ditangani oleh Polri, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, KPAI saja. Jumlah mereka tak sampai 2 juta orang. Sedang kita lebih 250 juta orang. Pemalas ( bodoh ) dan pembohong ( pengecut ) menjadi kaki tangan asing yang mengacak-acak Indonesia dengan beragam modus dan mafia. Benih2 malas dan bohong seperti mereka juga bisa terlihat di rumah kita, rumah kost, warnet, diskotek, tempat2 boros & maksiat. Nahi munkar ( mencegah keburukan ) harus aktif kita lakukan sejak lingkungan terdekat kita. Kekasaran yang dibiarkan akan menjadi kekejaman yang mengerikan. Kita tak rela Indonesia tergadai ( karena defisitnya neraca pembayaran kita dan rusaknya generasi penerus ). Kita tak boleh kalah bersaing. Kita harus kuat dan berdaulat. Setuju ?

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

* Melihat MM ( di TV ) mencak2 pada ketua KPAI yang akan menginvestigasi kasus kematian Angeline ( 8 th ), saya terheran. Normalnya, ibu yang sayang anak, tentu senang mendapat bantuan profesional. Tapi, MM merasa nama baiknya lebih penting daripada upaya pengungkapan pembunuhan anak adopsinya tsb. Selama sebulan, Angeline ‘hilang’, wajarnya MM minta bantuan pihak berwenang untuk mengusut kehilangan itu kan ? Bukan cuma pasang iklan di medsos ( dan minta donasi segala ). Apa lagi kesulitan keuangan ?

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Begitu manipulatifnya MM, sampai pengacara HS terpengaruh. Tidakkah ia melihat kejanggalan2 ini ? Angkuh, mudah tersinggung, kejam tak proporsional dan manipulatif adalah ciri khas seorang psycho. Psikopat kalau jengkel suka menyiksa. Jika ada orang ngorok di sebelah, si psikopat memilih menghujamkan bolpen ke tangan si pengorok sampai tembus dan berdarah-darah ( bukannya ia memberitahu atau pindah kursi ). Pezina membunuh pasangan kencannya hanya karena diejek bau. Jika wanita idaman tak datang menghampiri mejanya, EH memajang foto2 intimnya dengan para cewek/ mantan ( uh, pengalaman pribadi ). Jika Angeline tak datang pada panggilan kedua, maka MM langsung menggebuknya dengan bambu sampai bocah itu tersungkur lebam2 atau berdarah-darah ( terakhir tak bangun lagi untuk selamanya ). Wajarnya, anak 8 tahun jika nakal atau salah, cukup diminta duduk di kursi hukuman selama 8 menit, ( diulangi ratusan kali kalau perlu ) sampai ia menyadari kesalahannya dan minta maaf. Ibu yang penuh kasih lalu duduk setinggi anak untuk memberitahu perbuatan yang benar, lalu mencium si anak dengan sayang. Tak ada intimidasi sama sekali. Apalagi kerja rodi plus pukulan mematikan.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

Dendam adalah kombinasi kemarahan dan kesombongan. Psikopat punya dendam tak berujung ( harus ia yang menang, norma agama dan moralitas dalam masyarakat tak digubrisnya ). Setahu saya, salah satu penyebabnya, karena bertubi-tubi penolakan atau pengabaian sejak balita. Tak ada penjelasan yang memadai atas ketidakadilan yang dialaminya atau penyiksaan yang dilihatnya. Orang tua tak hadir di sana ( dengan bijak ). Bayangkan jika puluhan tahun hal mengkristal dalam dirinya. MM ditinggal mati 2 suaminya dan ditinggal jauh kedua putrinya. Kuatir Angeline berlaku sama ( meninggalkan/ mengabaikan ) jika tak ‘dihajar’ dengan keras ( mungkin itu mindsetnya ). Hukuman 20 tahun tak mempan baginya. Hukuman yang diterima takkan berhasil tanpa pertobatan tulus. Psikopat sudah menjadi media setan, saking pekatnya energi negatif dalam dirinya. Jadi jika psikopat sampai membunuh ( menyiksa sampai mati ), hukum mati saja. Sebagai peringatan bagi yang lain dan para orang tua agar mengasuh anaknya dengan benar.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

* Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang dikriminalisasi dengan skenario pembunuhan Nazrudin, besutan BHD cs mendapat grasi dari presiden. Kita yang mengikuti denyut nadi negeri ini dari hari ke hari, rajin update berita dari berbagai media, tentu tahu Antasari tak bersalah. Saya cuma berharap, next time, para ‘pelaku sebenarnya’ lebih smart dan manusiawi jika diperintah membungkam mulut yang vokal. Bicara 4 mata dan katakan, demi kestabilan negara ( misalnya, mengamankan RI-1 ), bekerja samalah. Nobody’s perfect. Ini problem sebenarnya. Jika penyelidikan anda diteruskan, hasilnya akan berakibat ini dan itu bagi negara. Juga bagi anda sendiri. Saya pikir itu lebih baik.

seperti di kutip dari https://anisavitri.wordpress.com

** Keterangan foto : ( Patung ) Jenderal Sudirman menghormat pada rakyat Indonesia. Tanpa rakyat, pasukan takkan eksis. TNI mendukung pemerintah selama tak bertentangan dengan kepentingan negara ( rakyat ). TNI tak diciptakan oleh presiden, parlemen, pimpinan partai atau negara asing. TNI lahir dari rakyat, untuk rakyat. Haluan yang dipancangkan Sudirman pada pengabdian TNI, penjaga NKRI. Sudirman adalah pahlawan Indonesia dan idola prajurit kita. Usia 29 tahun sudah menjadi Panglima Besar. Semula guru, tokoh pemuda, lalu memimpin pasukan. Ogah diberi kenyamanan fasilitas dan perawatan TB yang dideritanya jika syaratnya tak melawan Belanda. Dengan satu paru, Sudirman memilih bergerilya sampai mati. Semangat terus berjuangnya, patut kita teladani.


Baca juga :

Abdullah, Taufik. Lahir 3 Januari 1936 di Bukittinggi, Sumatra Barat. Ia memperoleh sarjana dalam bidang sejarah dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta (1962), lalu ia melanjutkan ke Cornell University, Amerika Serikat dan memperoleh Ph.D dalam bidang Sejarah Asia Tenggara (1970) dengan disertasi “ Schools and Politic: The Kaum Muda Movement in West Sumatera, 1927-1933” (1971). Ia peneliti Ahli Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Guru besar sejarah UGM, Yogyakarta; ia pernah menjadi Ketua LIPI (2000-2002); Ketua umum Himpunan Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS); sejak (1996-2003) menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Banyak menulis di berbagai jurnal tentang sejarah, sosial dan sastra, dan  karyanya antara lain: Sejarawan dan Kesadaran Sejarah (Jakarta: Leknas-LIPI), 1971); Sebagai editor Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta: GM Press,1990); Islam dan Masyarakat , (Jakarta: LP3ES, 1990); bersama Dr M Hisyam (ed. Dkk.) Sejarah Umat Islam Indonesia , (Jakarta: MUI dan Y Pustaka Umat, 2003); Indonesia : Towards Democracy (2007); Sejarah dan Dialog Peradaban (Penghargaan 70 Tahun Prof. Taufik Abdullah), (Jakarta: YOI, 2006).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Adam, Asvi Warman. Lahir 8 Oktober 1954 di Bukittinggi. Menempuh pendidikan Sarjana (muda) sastra Perancis di UGM Yogyakarta tahun 1977, dan sarjana sastra Perancis di Universitas Indonesia (UI) tahun 1980. Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini pernah bekerja sebagai wartawan di majalah Sportif   sebelum masuk LIPI tahun 1983. Taun 1984 belajar pada EHESS ( Ecole des Hautes Etudes on Sciences Sociales) Paris sampai tahun 1990. Antara tahun 1984-1986 ia menjadi lektor bahasa dan sastra Indonesia pada Institut National des Langues et Civilations Orientales, Universite de la Sorbonne Nouvelle , Paris III. Lulus doktor sejarah dari EHESS tahun 1990 dengan disertasi tentang hubungan   Hindia Belanda dengan Indochina pada era kolonial “ Les Relations Centre les Indes Neederlandaises et l’Indochine 1870-1914 ” di bawah bimbingan Prof. Denys Lombard.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lebih lanjut ia menulis, “Jadi memang wajar bila sejarah itu mengalami revisi dan penulisan ulang dari waktu ke waktu. Tetapi pada rezim Orde Baru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak normal. Sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa dan rezim, contoh yang nyata adalah penjelasan sejarah Gerakan 30 September 1965 yang diizinkan hanya versi tunggal yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam buku putih yang dikeluarkan oleh Setneg, dicantumkan secara tegas bahwa itu pemberontakan PKI”. (h. 4)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Agung, Ida Anak Agung Gde. Lahir 24 Juli 1921 di Gianyar, Bali Selatan. Setelah menyelesaikan Sekolah Rendah Belanda di Klungkung, Bali, ia melanjutkan ke HBS di Malang, selesai tahun 1939. Lalu ia belajar di Sekolah Tinggi Hukum ( Rechts hogesschool ) di Jakarta, dan lulus Sarjana Muda Hukum pada 30 Oktober 1941; Sempat terputus kuliahnya saat pendudukan Jepang, kemudian ia melanjutkan kembali dan menempuh ujian doktoral lengkap pada 2 November 1950. Pada zaman setelah kemerdekaan ia pernah menjadi Menteri Dalam negeri pada kabinet Nadjamuddin Daeng Malawa dan kabinet Hatta; menjadi dubes di berbagai negeri; sempat dipenjara bersama Syahrir dan roem di madiun oleh Sukarno   tahun 1959; tahun 1978 ia diundang oleh Nederlands Institute for Advanced studies (NIAS) di Wassenaar untuk melakukan penelitian.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini berisi kumpulan tulisan dari sejumlah penulis mengenai sejarah masjid di berbagai wilayah di indonesia, mulai di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Namun tidak disertai data para penulisnya. Di antaranya: “Masjid Besar Kauman Yogyakarta”, oleh Hasan Basri ST; “Masjid Tua Katangka Sulawesi Selatan” oleh Siti Musdah Mulia; “Masjid Al-Anwar (Angke) Jakarta Barat” oleh Yasin Rahmat Anssari; “Masjid Kuno Demak Jawa Tengah” oleh Andy Baharuddin M; “Masjid-Masjid Kuno di Gresik Jawa timur” oleh E Badri Yunardi; “Masjid Ar-Raisiyah Mataram Nusa Tenggara Barat” oleh Aden Daenuri Fachri; “Masjid Menara Kudus Jawa Tengah” oleh A Hafidz Dasuki; “Masjid Sultan Suriyansyah Banjarmasin Kalsel” oleh Muhlis; “Masjid Mapauwe Kaitetu Leihitu Maluku Tengah” oleh Moh. Zahid; “Masjid Al-Kahfi Tanjung Johar Jambi” oleh Mazmur Sya’rani; “Masjid Jami Airtiris Kampar, Riau” oleh M Syatibi AH; “Masjid Shirath Al-Mustaqim Samarinda Kaltim” oleh Rosehan Anwar; “Majid Tua Bungku Bajo Sulawesi Tengah” oleh E Badri Yunardi; “Majid Jami Sultan Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat” oleh Ahmad Musthafa Hadna ; “Masjid Baiturrahman Banda Aceh” oleh Bunyamin Yusuf; “Masjid Jami Kota Waringin Kalimantan Tengah” oleh Hasan Basri; “Masjid Agung Palembang Sumatra Selatan” oleh Rosehan Anwar.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya-karyanya, antara lain: Poltik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia , (Jakata: LP3ES, 1985); Editor Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan , (Jakarta: Gramedia, 1985); Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia , (Jkt: Gm, 1992); “Ulama dalam Masyarakat Aceh”, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain (ed.) Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah , (Jakarta: LP3ES, 1989), terj; “Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian” dalam Taufik Abdullah dkk., Manusia Dalam Kemelut Sejarah , (Jakarta: LP3ES, 1994).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisannya “Ulama dalam…“ penulis membahas mengenai peranan ulama dalam perang Aceh. Perang Aceh yang dimulai tahun 1873 dan berlangsung sekitar 40 tahun. Dalam perang itu kaum ulama membantu memotivasi rakyat Aceh dengan mengubahnya menjadi perang sabil. Islam dijadikan sebagai ideologi bersama, mereka dengan gigih melawan musuh bersama, orang-orang kafir Belanda. Kaum ulama mendorong dan memelihara semangat juang rakyat dengan memanfaatkan cerita rakyat Aceh tentang perang suci, yakni Hikayat Perang Sabi . Emosi mereka diperkuat dengan janji-janji dalam hikayat itu bahwa pengorbanan jiwa mereka, mati syahid , akan dibalas Allah di akhirat nanti.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

AlGadri, Hamid. Lahir 10 Juli 1912 di Pasuruan, adalah seorang perintis kemerdekaan RI dan pernah memperoleh anugerah Nishan Iftighar (Bintang tertinggi Tunisia). Lulus Recchshogeschool ( Fakultas Hukum ) pada 1952, dan berminat besar pada ilmu-ilmu sosial dan politik. Pernah menjelajahi negara-negara non-komunis. Ia pernah menjabat sebagai anggota KNI kab. Pasuruan 1945; anggota KNI pusat Jakarta 1946; anggota Badan Pekerja KNIP merangkap pegawai Sekretariat Perdana Menteri 1947; Sekretaris Kementerian Penerangan RI, merangkap Penasehat Delegasi RI dalam perundingan-perundingan Linggarjati dan Renville 1947; penasehat Delegasi RI di KMB 1049; anggota DPR-RIS 1950; anggota DPRS-RI; anggota Konstituante; ketua dan wakil ketua seksi luar negeri DPR 1951; Sekjen Panitia Pembantu perjuangan Aljazair 1952. Pernah menjadi editor di dua majalah politik, Sikap (1948-1951) dan Insaf (1937-1942).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Alwi, Des. Lahir 17 November 1927 di Banda Naire dan meninggal 12 November 2010 di Jakarta. Lulusan British Institute of Technology, London, 1947-1950, Philip NSF Advence School Hilversum, Januari-Juli 1950, dan Spesial Antena Penyiaran Rombek ITB dan PT (Pos, Telegraph dan Telepon), 1951. Seorang pejuang, pelaku sejarah bangsa, penyelam laut banda, sinematografer dan pencinta kebun pala dan lingkungan (sehingga UNESCO menamakan karang baru yang ditemukan di banda naira sebagai “Akrolpora Des Alwi” tahun 1994).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ambary, Hasan Muarif. Lahir pada 13 Mei 1939 di Kuningan, Jawa Barat- meninggal 18 Mei 2006. Ia menyelesaikan studinya di jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1967, dan Master dalam bidang yang sama dari Ecole des Hautes Etude en Science Sociales (EHESS), Paris 1983. Gelar doktor ia peroleh dari universitas yang sama dengan disertasi berjudul “ L’Art Funeraire Musulman en Indonesie des Origines au XIX eme Siecle; Etude Epigraphique et Typologique ” (Paris, EHESS, 1994).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Amran, Rusli. Lahir 14 September 1922 di Padang. Pendidikan HIS dan MULO di Padang; AMS Jurusan Kesusastraan Barat di Yogyakarta, lulus 1944; dilanjutkan di Selolah Tinggi Hukum zaman Jepang hingga proklamasi, lalu pada Fak. Hukum Universitas RI di Jakarta, kemudian pindah ke Fak. Ilmu-ilmu Sosial dan Politik di Amsterdam unntuk akhirnya tamat pada Sekolah Tinggi Fak. Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi di Praha tahun 1953. Pengalaman kerja pada harian Berita Indonesia di Jakarta; kementeriam pertahanan bagian penerangan, dan kembali ke Berita Indonesia . Bnerbagai jabatan pernah dipegangnya. Tahun 1960-1964 menjadi Kepala Biro pampasan perang Jepang di Dept. Luar Negeri Jakarta, dan tahun 1970 ia mengundurkan diri dan menjadi orang swasta di Paris.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini membahas mengenai sejarah Sumatra Barat. Sampai akhir abad ke-19 daerah Batanghari masih merdeka dan rakyatnya, sangat bangga dengan kemerdekaan itu. Dengan Hulu Kuantan dan Hulu Kamparkini, daerah tersebut dulu termasuk “rantau nan tigo jurai” dari kerajaan Minangkabau. Tahun 1845 beberapa raja di sana, sebagai wakil raja Minangkabau, mereka berjanji tidak akan mengizinkan Belanda masuk. Mulai ekspedisi Veth tahun 1877, dan ekspedisi Yzerman 1895, tidak dapat masuk daerah “rantau di baruh” Minangkabau tsbt. Housten Waller tidak mau mendengar nasehat pemerintah Belanda ketika ia ingin pergi ke Jambi melewati Batanghari districten pada tahun 1905. Sebagai akibat ia dibunuh di sana.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Mereka diikutkan dalam pasukan Bugis di bawah pimpinan Arung Palakka di Pariaman. Mereka membuat kagum Belanda. Mereka menjadi sekutu dalam setiap bentrokan dengan Goa. Dalam pembalasan VOC pada tahun 1666 untuk menyerang Goa, terdapat Arung Palakka dan orang-orang Bugis. Dalam perang itu Goa dapat dikalahkan dan memaksa kerajaan itu Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Mereka tak puas, para pemimpin Goa pada April 1668 mengobarkan perang kembali.  Goa kalah dan untuk kedua kalinya mereka terpaksa menandatangani Perjanjian Bunggaya lagi pada Juli 1669, dan perang berakhir.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Anderson, Benedict Ricard O’Gorman (ROG). Lahir tahun 1936 di Kunming, Tiongkok. Bapaknya sebagai di Jawatan pemberantasan Narkotika pada Pemerintah Tiongkok. Ia Berkewargaan Irlandia. Ia mendapat Ph.D. di bidang ilmu politik di Universitas Cornell tahun 1967. Ia sebagai pendiri majalah Indonesia , terbitan Cornell Modern Indonesia Project 1966. Di dunia akademik ia menjadi guru besar di bidang ilmu politik dan Asian Studies, di samping sebagai Direktur Southeast Asia Program, Universitas Cornell.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Anshari, Endang Saefudin. Lahir 28 Oktober 1938 di Bandung. Setelah tamat  SMA, ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran (1958-1961). Pada 1970-1974 ia menjadi dosen luar biasa: Pendidikan Agama Islam di ITB dan Fak. Kedokteran Universitas Padjajaran; Pengajar Ilmu Dakwah di Institut Islam Siliwangi Bandung, Pondok karya Pembangunan, dan Kulliyatul Mujahidin Istiqomah . Ia mendapat M.A. dari Institut of Islamic Studies McGill University tahun 1976 dengan tesis tentang Piagam Jakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam buku Piagam Jakarta penulis merekam peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia, ketika itu panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang  bermusyawarah untuk membentuk dasar negara yang baru merdeka, yakni Undang-Undang Dasar. Semula hasil musyawarah itu diterima oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dengan bulat. Namun, dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yang membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 dan preambulnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia   (PPKI) menetapkan, bahwa tujuh kata yang penting bagi umat Islam itu dicoret.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Anwar, Rosihan. Lahir 10 Mei 1922 di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat. Dikenal sebagai wartawan, kolomnis, pengarang dan penulis biografi. Ia menjadi wartawan sejak 1942. Pernah mengetuai surat kabar terbesar di Indonesia Pedoman tahun 1950-an, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan PWI, dan pernah duduk di Dewan Pers. Pada tahun 2001, bersama Ramadhan K.H., diangkat sebagai Anggota Kehormatan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) berdasarkan karya-karyanya yang turut memperkaya pengetahuan sejarah. Ia banyak menulis buku, termasuk karya sastra.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya-karya tulisnya antara lain: Profil Wartawan Indonesia (1962), Kisah-kisah Zaman Revolusi (1975), Jakarta Menjelang Kles ke-1 (1978), Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia (1981), Menulis dalam Air (Otobiografi, 1983), Musim Berganti: Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950 (Jakarta: Grafiti, 1985), Soebadio Sastrosatomo (1985), Bertumbuh Melawan Arus: Biografi Soedarpo Sastrosatomo, 1920-2001 (2001), Sukarno, Tentara, PKI; Segitiga kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965 , (Jakarta: YOI, 2007).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengisahkan riwayat hidup KH. Mas Mansur. Ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren di Surabaya. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lain, di antaranya pernah belajar di pesantren yang dipimpin KH Kalil Bangkalan, Madura. Ia belajar berbagai ilmu keislaman dan bahasa. Tahun 1908 ia pergi ke Makah. Dari Makah ia pergi ke Mesir, untuk belajar di Al-Azhar. Di negeri ini ia banyak mengenal pemikiran Muhammad Abduh, Al-Afghani, dan  Rasyid Ridha, juga ia membaca karya-karya terjemahan penulis Barat.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Tahun 1915 KH Mas Mansur kembali ke Makah, namun situasi politik memanas, lalu ia memutuskan meninggalkan Makah dan kembali ke pulau Jawa tahun 1916. Ia sempat mampir di Yogyakarta, bertemu dengan KH. Ahmad dahlan, lalu ke Surabaya. Di kota Surabaya ia mengajar di pesantren ayahnya sejak tahun 1920, dan juga ia mulai berdagang. Tahun 1937 ia bersama keluarga pindah ke Yogyakarta, karena ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah. Selain sebagai ketua, ia mengajar di Madrasah Mu’alimin (Sekolah Guru) Muhammadiyah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ardana, I Ketut. Lahir di Banjar Belaluan Sadmertha, Denpasar, Bali. Ia lulus sarjana UGM tahun 1985; tahun 1992-1994 ia mengisahkan program master pada Faculty of Asian Studies, the Australian National University, Canbera, Australia; tahun 1996 ia mendapat beasiswa dari pemerintah Jerman untuk mengikuti program doktor, dan diraihnya dari Sudosttasienkunde der Philosophische Falutat der Universitat Pasau . Lalu ia diperbantukan sebagai Kepala bidang Penelitian dan Perkembangan Asia Tenggara pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, LIPI, Jakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya Penataan Nusa Tenggara.. ini membahas mengenai sejarah di wilayah Indonesia Timur yang disatukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada periode antara 1915-1950, yakni wilayah yang dikenal sebagai Residentie Timor en Onderhoorigheden (Keresidenan Timur dan Sekitarnya). Keresidenan ini meliputi pulau Timor dan pulau-pulau sekitarnya, namun Lombok tidak termasuk. Pada periode itu terjadi perubahan struktur dalam bidang ekonomi, masyarakat dan politik serta perkembangan hubungan dengan nasionalisme di pulau Jawa.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda memasukan Nusa Tenggara sebagai bagian dari tanah jajahannya. Pada tahun selanjutnya Nusa Tenggara menjadi sebuah kesatuan administrasi setelah dipisahkannya Sumbawa dari Residentie Celebs en Onderhoorigheden. Pada periode itu pemerintah kolonial melakukan pembaruan dengan pembangunan jalan, perumahan dan sistem pendidikan baru. Mengenai sistem pendidikan baru pada awalnya oleh para misionaris, namun kemudian dikembangkan secara sistematis. Pemerintah kolonial berkepentingan untuk menggunakan pegawai pribumi. Dibangunnya sekolah-sekolah baru di Nusa tenggara tersebut menimbulkan reaksi. Oleh karena itu di wilayah Sumbawa dibangunlah sekolah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Asyri LA, Zul. Lahir 11 Mei 1945 di Teluk Kuantan, Riau. Tamat Sarjana Muda IAIN Imam Bonjol, Sumatra Barat tahun 1968, dan Drs. Diperoleh dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1972; lalu ia melanjutkan ke program S2 bidang Ilmu agama Islam 1985 dan memperoleh gelar doktor pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta di bidang pemikiran Islam tahun 1996. Menjadi dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Qasim dan dekan Fakultas Tarbiyah; pernah menjabat Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Syarif Qasim, dan ketua lembaga penelitian IAIN Syarif Qasim dll.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai peran NU dalam melestarikan keilmuan Islam di pesantren. Tradisi keilmuan di pesantren dikembangkan melalui proses pewarisan, terutama belajar langsung dari kiai-kiai. Penulis mengungkap bahwa dua aspek faham keagamaan NU, yakni: pertama, dalam bidang kalam NU mengikuti faham Asy’ariyah; dan kedua dalam bidang fiqh NU mengakui keberadaan empat madzhab yang masyhur, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambali. Namun, dalam praktek yang paling menonjol diikuti oleh warga Nahdiyyin adalah Imam Syafii, seperti juga pada mayoritas umat Islam Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini menyajikan kisah hidup KH. Wahid Hasyim, anak KH. Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama, yang lahir 1 Juni 1914 di desa Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sejak kecil ia sudah kelihatan cerdas. Pada umur 15 tahun ia banyak membaca dan belajar sendiri bahasa Arab, Belanda dan Inggris. Ia berlangganan penerbitan bahasa-bahasa tersebut. Pada tahun 1931 ia sudah mulai mengajar kitab “ Ad-Durarul Bahiyah ” dan “ Kafrawi ”, dan tahun 1932 ia pergi haji ke Makkah. Ketika berada di kota suci itu ia mendalami bahasa Arab dialek Quraisy.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dengan ilmu dan pengalamannya yang luas KH. Wahid mulai mencoba menerapkan model pengajaran yang baru, yakni penggabungan antara ilmu agama Islam dan pengetahuan umum. Pada tahap awal ia berhasil mendidik dua orang murid, yang satu berkiprah di Nahdlatul Ulama dan satu lagi menjadi guru di Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1935 ia mulai membuka madrasah modern, dengan nama Madrasah Nizamiyah . Semua kritik tak ia hiraukan, namun dengan berjalannya waktu percobaan madrasah modern itu melahirkan hasil yang baik, murid-murid pandai berbahasa Arab, juga lancar bahasa Belanda dan Inggris. Banyak orang kagum dan percaya, yang akhirnya banyak yang mendaftarkan anaknya untuk belajar di sekolah itu.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia aktif berorganisasi, berjuang, dan menulis, dan semua yang ia lakukan karena cintanya pada tanah air ini. Ketika ia menulis untuk sambutan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, dalam kongrs PUSA di Kutaraja ia mengutip Douwes Dekker (Dr. Setia Budi), “Jika tidak ada agama Islam di Indonesia ini, niscaya akan lenyaplah kebangsaan Indonesia dari kepulauan ini, karena derasnya arus paham kebaratan. Memang kebangsaan Indonesia akan tetap juga di Indonesia, akan tetapi kebangsaan itu tidak asli lagi”.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Azra, Azyumardi.   Lahir 4 Maret 1955 di Lubuk Agung, Sumatera Barat. Ia selasai menempuh studi di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1982. Dari Departemen Bahasa-bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah ia meraih gelar MA (1988), dari Departemen Sejarah MA kedua (1989), M.Phil. (1990), dan Ph.D. (1992) di Columbia University, New York, Amerika Serikat, dengan disertasi berjudul “ The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Easten and Malay Indonesia ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Telah banyak karya tulisnya yang dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Islam dan kesejarahan. Di antaranya: Karya sejarahnya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII (1994); Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta: YOI, 1984); Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan (Bandung: Rosdakarya,1999); Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (2002); Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah (Jakarta: Gramedia,2006).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam bukunya Historiografi Islam .. Azra mengulas mengenai perkembangan historiografi Indonesia, secara kuantitatif dan kualitatif. Ia mengatakan, bahwa banyak muncul karya sejarah, baik yang ditulis sejarawan Indonesia maupun sejarawan luar. Karya-karya tersebut memberikan sumbangan yang berarti bagi pemahaman yang lebih akurat terhadap sejarah Indonesia. Dari segi kualitas, karya-karya tersebut mengalami peningkatan, dengan penggunaan metodologi yang semakin kompleks, dengan menggunakan ilmu bantu, seperti humaniora dan ilmu-ilmu sosial.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ilmu-ilmu bantu yang digunakan dalam penulisan sejarah Indonesia telah memperkuat dan mengembangkan corak baru, yang oleh kalangan sejarawan Indonesia, disebut sebagai “sejarah baru”, untuk membedakan dengan sejarah lama. Sejarah lama umumnya bersifat deskriptif-naratif, yang cenderung kepada “sejarah politik”. Namun “sejarah baru”  sebagai alternatif dari sejarah lama, dipahami sebagai “sejarah sosial”, yaitu sejarah yang menekankan kepada analisis terhadap berbagai faktor dan bahkan ranah-ranah sosial yang mempengaruhi terjadinya peristiwa sejarah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sejarah sosial di Indonesia dikenalkan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo pada tahun 1980-an, terutama mendasarkan pada karyanya tentang pemberontakan petani Banten pada 1888 pada zaman kolonial Belanda. Namun, kata Azra, kajian-kajian sejarah yang dilakukan Sartono termasuk ke dalam pengertian lama mengenai “sejarah sosial”, yang mengacu pada arti sejarah tentang masyarakat kelas bawah. Dalam perkembangan selanjutnya, “sejarah sosial”  tidak hanya sekedar yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial, namun adat istiadat dan kehidupan sehari-hari diikutsertakan. Contoh terbaik jenis ini mengacu kepada karya Anthony Reid (1993) dan Denys Lombard (1996).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Pada akhir abad ke-19 ketakutan Belanda meningkat. Oleh karena itu mereka mulai melakukan pembatasan, terutama terhadap urusan haji ke Makkah. Berdasarkan hal itulah, maka pada tahun 1889 diutuslah Christian Snouck Hurgronje, yang kemudian diangkat menjadi penasehat tentang masalah-masalah Arab dan pribumi. Dengan pengetahuannya yang luas tentang Islam di Indonesia ia mulai bekerja. Dengan analisisnya ia membagi Islam menjadi Islam religius dan Islam politik. Terhadap Islam pertama, ia menanamkan sikap toleransi dan netral, namun terhadap yang kedua harus dibereskan sampai tuntas. Kebijakan yang dijalankan Snouck dapat meredam berbagai pemberontakan, namun hanya sementara.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Jepang dapat memahami kelompok-kelompok elit yang bersaing, dan memanipulasikan kelompok-kelompok ini untuk kepentingan pendudukan. Pada masa Jepang, kaum elit priyayi yang mendapatkan hak istimewa pada masa Belanda dikurangi. Kaum priyayi mendapatkan saingan dari kaum nasionalis dan kaum elit Islam Indonesia. Pada masa Belanda, para pemimpin gerakan nasionalis dibuang, namun Jepang mengakui mereka, menempatkan mereka pada pos-pos pemerintahan militer, dan mereka memperoleh prestise sosial. Jepang juga meningkatkan posisi agama Islam, memberikan prestise sosial dan secara implisit prestise politik kepada pemimpinnya di pulau Jawa, dan si seluruh Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini membahas mengenai pemikiran dan paham keagamaan Syekh Ahmad Mutamakkin dengan setting budaya Jawa. Penulis mencatat, bahwa kritik al-Mutamakkin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Wilayah kepercayaan dan pemahaman yang dikembangkan kraton dangkal dan menyempitkan keagamaan, 2. Apa yang dikembangkan kraton gagal menumbuhkan sistem etika duniawi yang rasional dan produktif, 3. Syari’ah Islam dan sufisme cenderung dimanipulasi kraton untuk tujuan politik yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan umat.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Boland, Bernard Johan. Lahir 7 Desember 1916 di Dinxperlo, Belanda. Ia memperoleh pendidikan guru, lalu masuk Nederlandse Zendingschool (1936-1941); ia belajar bahasa Arab dan Islam di bawah bimbingan JH. Kramers di Universitas Leiden, tahun 1946-1959 ia bekerja di Indonesia sebagai pendeta, di GK Pasundan dan kemudian di badan penerbit Kristen (BPK Gunung Mulia) Jakarta; lalu kembali ke Belanda ia bekerja pada Fakultas Teologi Universitas Leiden , lulus 1968; tahun 1966 dan 1969 melakukan penelitian di Indonesia, dan memperoleh gelar doktor tahun 1971 dengan disertasi berjudul The Struggle of Islam in Indonesia . Ia mengajar dan menjadi guru besar di almamaternya, dan sejak 1074 Boland menjadi kepala bag. Penerbitan KITLV sampai tahun 1981.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengungkap perkembangan Islam di Indonesia sejak zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai masa Orde Baru. Pada masa kemerdekaan bagaimana peran kaum muslim, zaman Orde Lama, ketika partai-partai nasionalis, Islam dan komunis dsb mengalami ketegangan dan berakhirnya era Orde Lama ketika terjadi peristiwa 30 September 1965; dan munculnya Orde Baru. Pada zaman setelah 1965 kiprah umat Islam juga direkam dalam buku ini, serta tokoh-tokohnya. Dan terakhir penulis mengulas mengenai hubungan umat Islam dan Kristen, yang mengalami pasang surut.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Braginsky, Vladimir I. Lahir tahun 1945 di Moskwa, Rusia. Ia mulai studi di bidang bahasa dan sastra Melayu dan Indonesia pada Lembaga Bahasa Timur, Universitas Negeri Moskwa; mendapat Ph.D. tahun 1972 dengan judul “ Evolution of Classical Malay Versification ”; lalu menjadi reserch fellow pada Lembaga Ketimuran, Akademi Ilmu Pengetahuan di Moskwa, dan meraih D.Litt. dengan tesis Genesis and Evolution of Classical Malay Literature (1982). Jabatannya terus menanjak; dan sejak 1983 ia menjadi profesor of Souteast Asian Culture and languages pada School of Oriental and African Studies, Universitas London.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Yang Indah ini membahas tentang perkembangan sastra Melayu mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Brunai dan Singapura . Sastra Melayu mempunyai sejarah yang panjang dan beraneka warna; juga sejarah sastra Melayu memiliki koherensi dan sitematika yang mengagumkan. Ia merekonstruksi sistem sastra Melayu pra-Islam, seperti dalam Hikayat Seri Rama ; sastra awal Islam, masa gemilang kesultanan Pasai dan Malaka, seperti Hikayat Iskandar Zulkarnaen ; dan karya Melayu asli yang muncul pada masa itu, seperti sastra sejarah Hikayat Raja Pasai dan Sejarah Melayu .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Bruinessen, Martin van. Lahir tahun 1946 di Schoonhoven, Belanda. Belajar fisika teoretis dan matematika di Universitas Utrecht; tahun 1978 ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi Agha, Syaikh and State . Mulai datang di Indonesia tahun 1980, untuk meneliti kemiskinan kota dan gerakan Islam; menjadi konsultan metodologi penelitian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); ditugaskan INIS menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan mengajar di Faculty der Letteren Universiteit Utrecht , Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya ini mengulas mengenai sejarah ekonomi Indonesia yang dimulai dari sebelum tahun 1500. Perdagangan Asia kuno terdapat dua jalan perniagaan kuno, yakni,  jalan laut dan jalan darat. Jalan darat disebut juga “jalan sutra”, mulai dari Tiongkok, melaui Asia Tengah dan Turkistan, sampai laut Tengah, sedang jalan ini berhubungan juga dengan jalan-jalan kafilah dari India. Hubungan darat antara Tiongkok dan India dengan Eropa sudah terkenal semenjak tahun 500 sebelum masehi. Jalan darat ini adalah jalan yang paling tua. Jalan melaui laut dari Tiongkok dan Indonesia, melaui selat Malaka ke India; dari sini ada yang lalu ke Teluk Persia, melalui Syria ke laut Tengah, ada yang ke Laut Merah, melalui Mesir dan sampai juga di Laut Tengah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Asal Usul Perang Jawa ini mengulas mengenai perang Dipanegara ,atau disebut sebagai Perang Jawa, antara tahun 1825-1930. Perang Jawa ini merupakan suatu garis pemisah, demikian kata penulis, di dalam sejarah pulau Jawa dan seluruh Perang Jawa ini juga sebagai suatu peristiwa yang memisahkan dua zaman, yaitu zaman kekuasaan kuno raja-raja Jawa dan kolonialisme Belanda. Setelah tahun 1830 VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa inilah awal diberlakukannya Sistem Kultur (1830-1848) oleh Johanes van den Bosch.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Perang Dipanegara bermula dari Belanda yang menimbulkan rasa tidak puas rakyat yang hidup dalam wilayah-wilayah kerajaan. Pemerintah Belanda terus mencaplok wilayah-wilayah kerajaan yang ditempati rakyat. Para petani menjadi resah karena ulah pemerintah Belanda, seperti yang dilaksanakan oleh Chavallier. Pada akhir Mei 1825 Smissaert mengadakan perbaikan dan pelebaran jalan-jalan samping yang terletak di sekeliling ibukota kerajaan, dan salah satu jalan-jalan tersebut menyusuri batas tanah-tanah perkebunan milik Dipanegara di daerah Tegalreja. Dalam pelebaran jalan tersebut Danureja melaksanakannya tidak dengan bijaksana. Akibatnya, kejadian tersebut menimbulkan permusuhan bersenjata dengan para pengikut Dipanegara.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini berisi beberapa tulisan dari hasil seminar. Di antaranya mengungkap tentang beberapa kota, seperti Bandung, Surabaya dan Malang mengalami kerusakan berat pada masa revolusi. Kedua, perubahan penguasa administrasi perkotaan pasti telah meninggalkan konsekuensi-konsekuensi pada kota secara menyeluruh. Ketika peralihan terjadi transisi dari administrasi Belanda ke Indonesia, tentu menghasilkan ide-ide baru tentang bagaimana membentuk suatu kota yang ideal. Ketiga, komposisi etnis pada populasi perkotaan berubah sebagai hanya karena penduduk lama pergi, namun karena ada masyarakat baru yang masuk ke dalam populasi kota. Keempat, pertumbuhan di perkotaan dan di perbatasan dengan desa mengakibatkan arus massal pengungsi yang datang dan pergi. Ada yang pergi dan ada yang mendiami kota. Kelima, karena terjadi penaikan yang tiba-tiba dari orang Indonesia tanpa bekal ke posisi staf-staf hingga ke kepala sehingga terjadi kekacauan administrasi.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sebagai contoh tulisan Djoko Suryo, “Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990”. Persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah persoalan penduduk, tanah dan lahan permukiman serta usaha. Kota Yogyakarta berasal dari kota istana/ kraton yang bernama Ngayogyakarta hadiningrat yang terletak di daerah agraris pedalaman Jawa yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono I (pangeran Mangkubumi) pada tahun 1756. Pendiriannya dengan perjanjian Giyanti 1755, yang membagi kota menjadi dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Cribb, Robert Bidson. Lahir 1957 di Brisbane, Australia. Ia belajar di University of Queensland, 1975-1978, dan kemudian pada School of Orintal and African Studies di London, 1979-1984, temat ia menerima gelar Ph.D. Ia mengajar sejarah dan politik pada Griffith University di Brisbane pada 1983- 1986, Lektor dalam sejarah Indonesia di Universitas Queensland di Brisband, Australia. Ia telah memegang jabatan peneliti di Australian National University, Netherland Institute of Advanced Study dan Nordic Institute of Asian Studies di Denmark, dan telah mengajar di Griffith University di Australia maupun di Leiden Unversiteit di Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya-karyanya ialah: Yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 (Jakarta: PU Grafiti, 1990); Suntingan The Indonesian Killings of 1963-1966 (1990); Historical Dictionary of Indonesia (1992); Gengsters and Revolutionaries (1992); Historical Altas of Indonesia (1999); “Jakarta: Kerja Sama dan Perlawanan dalam Kota yang Diduduki”, dalam Pergolakan Daerah pada Awal kemerdekaan , (Jakarta: Grafiti, 1989), terj. “Bangsa: Menciptakan Indonesia” dalam Donald K. Emmerson (ed.), Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (Jakarta: Gramedia, 2001), terj.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Dahm mengisahkan sepak terjang Soekarno sebagai ideolog dan pemikir. Dilukiskan, ia dengan piawai mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada untuk membangun Indonesia yang merdeka. Penulis mencatat, masyarakat di luar negeri mencitrakan dirinya sebagai pengacau perdamaian, dan bahkan Hitler dari Asia, namun di pihak lain, kebanyakan rakyat Indonesia melihat Soekarno sebagai pemimpin yang paling mampu yang mengekspresikan cita-cita mereka bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Darban, Ahmad Adaby . Lahir di Yogyakarta 25 Februari 1952. Lulus kuliah di Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Sastra dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta 1980. Tahun 1982 diangkat sebagai dosen Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM, lalu ia melanjutkan S2 Jurusan Humaniora di Pasca-Sarjana UGM lulus 1987 dengan tesis berjudul ” Rifa’iyah: Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah tahun 1950-1952 ”. Pada tahun 1992-1997 menjadi Ketua Jurusan Sejarah Fak. Sastra; 1997-1998 sebagai Ketua Program Studi Kearsipan (Diploma III) Fak. Sastra UGM; 1998 menjadi Pudek III Fak. Sastra UGM; 2003-2007 sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fak. Ilmu Budaya (FIB) UGM. Selain di dunia akademis ia pun aktif di Muhammadiyah Yogyakarta dan MSI cabang Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

van Dijck, Cornelis. Lahir di Rotterdam, Belanda pada 28 Juni 1946. Ia menyelesaikan kuliah antropologi di Universitas Leiden tahun 1970, dan mempertahankan disertasinya tahun 1981 di universitas yang sama. Sejak tahun 1970 ia bekerja sebagai peneliti senior pada KITLV ( Koninkelijk Institut voor Tallanden Volkenkunde / Institut Kerajaan untuk Kajian bahasa, Kebudayaan dan Sejarah) di Leiden. Pada 1985 ia diangkat sebagai guru besar pada Universitas Leiden untuk mata kuliah Sejarah Masyarakat Islam Mutakhir di Indonesia. Ia juga editor Review of Indonesia and Malayan Affairs (RIMA), European Newsletter of Southeast Asian Studies dan Handbuck der Orientalistik , dan Abteilung III: Indonesia and Malaysia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Melalui buku ini van Dijck mengungkap Darul Islam yang dipimpin oleh Maridjan Kartosuwirjo, atau Kartosuwirjo saja. Mengapa rakyat memihak Darul Islam? Menurut penulis ada empat faktor: Pertama, hubungan Tentara Republik dengan satuan-satuan gerilya liar , yang akarnya terdapat dalam keadaan-keadaan khusus perang kemerdekaan antara 1945 dan 1950. Perang yang terjadi pada masa itu tidak hanya dilakukan Tentara Republik resmi, namun banyak kelompok bersenjata lain turut serta dalam perjuangan, dan sejumlah besar “kelompok gerilya lain”; kedua, satuan-satuan liar tersebut ada hubungannya dengan meluasnya penguasaan pusat . Kepentingan daerah harus mengalah demi kepentingan pusat; ketiga, pemberontakan  Darul Islam merupakan pemberontakan lokal, karena itu yang dibicarakan faktor struktur agraria . Ledakan lokal terjadi dalam waktu yang panjang dan meliputi daerah-daerah yang luas; faktor keempat adalah agama .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini menuturkan kisah mengenai Ahmad Hassan, sebagai seorang ulama yang telah melahirkan banyak karya tulis. Ia dilahirkan di Singapura tahun 1887. Seperti orang tuanya yang wartawan, ia pun menjadi penulis muda yang mula-mula pada surat kabar Utusan Melayu , tahun 1909 di Singapura. Ia banyak belajar agama kepada berbagai ulama. Lalu 1921 ia pindah ke pulau Jawa, Surabaya. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh SI, seperti HOS Cokroaminoto, AM. Sangaji, H Agus Salim, Bakri Suratmaja dll. Juga ia bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama KH Abdul Wahab Hasbullah, Dengan Kiai Wahab ia berdialog soal agama, dan setelah itu ia menjadi pendukung kaum muda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Tahun 1923 ia pindah ke Bandung, dan ia berkenalan dengan tokoh Persatuan Islam (Persis). Di kota Bandung ia menjadi tokoh Persatuan Islam dan ia menulis tafsir al-Furqan , yang diselesaikan di Bangil. Ia juga berkenalan dengan tokoh nasionalis, Soekarno. Bung Karno tertarik belajar agama kepadanya. Ketika di Ende, sebagai orang buangan politik kolonial terjadi suart menyurat antara Bung Karno dengan A Hassan. Surat-suarat itu dibukukan oleh A Hassan dengan judul Surat-surat Islam dari Endeh .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Djayadiningrat, Hoesein. Lahir tahun 1886 di Kramat Waru, Banten dan meninggal tahun 1960. Tahun 1899 ia masuk HBS, dan sebelum ke universitas ia belajar bahasa Latin dan Yunani Kuno antara 1904-1905, untuk persiapan masuk Universitas Kerajaan, Leiden, lulus 1910. Lalu tahun 1924 ia diangkat sebagai guru besar pada Sekolah Hakim Tinggi, bidang Hukum Islam dan bahasa Melayu, lalu Jawa dan Sunda; tahun 1935 diangkat menjadi anggota Dewan Hindia; tahun 1945 ia menjadi kepala Dep. Urusan Agama; tahun 1952 sebagai Guru besar pada Fak. Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lalu berangkat ke Hindia Belanda dan ditugaskan di Kantor Penasehat (Pengganti) untuk Urusan Pribumi ( Kantoor voor Inlandsche zaken ), yang dipimpin oleh RA. Kern; lalu Kantor Bakai Pustaka ( Kantoor  voor de Volkslectuur ) atas usaha DA Rinkes. Tahun 1935 ia diangkat menjadi guru besar pada Sekolah Tinggi hukum (Rechtshoogeschool) sebagai pengganti prof. Hoesen Djayadidiningrat, yang menjadi anggota Dewan Hindia Belanda pada 1 Januari 1935. Ia memberi kuliah, Hukum Islam, lembaga-lembaga Islam, bahasa Jawa, Sunda dan Melayu.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ekadjati, Edi S. Lahir 25 Maret 1945 di Kuningan, Jawa Barat-1 Juni 2006. Masuk PGA PUI, lalu SPG, tahun 1964 kuliah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, Bandung; 1973 mengikuti penataran filologi untuk penelitian sejarah di UGM, lalu di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda (1974-1975), Penelitian untuk disertasi di UI (1979), dan disertasinya diterbitkan Cerita Dipati Ukur: Karya Sastra Sejarah Sunda, (Jakarta: P Pustaka, 1982). Ia mengajar di almamaternya, Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Ketua Pusat Studi Sunda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Setelah beberapa abad terjalin hubungan antara India dan Alam Melayu, maka kebudayaan India dapat mempengaruhi masyarakat Melayu. Agama Budha yang tidak berkasta dan Hindu memiliki kontribusi kepada alam Melayu. Pada sekitar tahun 450 M seorang putra raja dari Kasymir Gunavarman telah mengunjungi pulau Jawa dan Sumatra. Oleh karena itu banyak didapati peninggalan purbakala berupa arca Budha dalam bentuk raga arca Amaravati dari India Selatan, dari abad ke-2 dan ke-3. Agama Hindu disebarkan oleh kaum Brahmana di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya pengaruh dari India tersebut, maka di tanah Melayu terdapat Ramayana dan Mahabarata .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dari zaman peralihan mulailah sastra Melayu menampakkan ciri Islam. Yang didahului oleh masuknya Islam ke Nusantara. Menurut laporan Marco Polo, bahwa telah ada pemeluk Islam di Perlak (Aceh). Maliku Saleh, raja Islam pertama Samudra Pasei mangkat menjelang tahun 1297. Perkembangan Islam di Nusantara berhubungan dengan perkembangan Islam di dunia. Gujarat tahun 1196 masuk wilayah Islam. Yang datang berdagang bukan hanya orang Hindu, tapi juga orang Islam. Tahun 1258 Bagdad runtuh oleh bangsa Mongol. Perdagangan darat beralih ke laut. Orang-orang Islam mulai berlayar ke wilayah Timur. Itulah sebabnya mengapa Islam pada abad ke-13 berkembang.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Feillard, Andree. Lahir di pantai barat Prancis, 16 Februari 1950. Lulus dalam bidang bahasa dari Universitas Mainz, Jerman Barat tahun 1972, dan ia melanjutkan ke Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Indonesia 1973. Pernah menjadi wartawan untuk Agence Frence Presse di Jakarta tahun 1981, dan menjadi koresponden Asia-Week 1985-1989. Memperoleh doktor dalam bidang sejarah dan kebudayaan dari EHESS ( Ecole des Hautes Etudes on Sciences Sociales), Paris tahun 1993. Mengajar bahasa dan kebudayaan Indonesia di Universitas le Havre dari 1993-1995, peneliti di Centre National  de la   Rechrche Scientifique (CNRS) Paris sejak 1993 , dan mengajar sejarah Islam Indonesia di Institut National des Langues Civilisations Orientales (INALCO) Paris.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mengungkap peran penting Nahdlatul Ulama dalam sejarah Indonesia sejak berdirinya tahun 1926. Sejak semula NU mendukung gagasan-gagasan mengenai negara nasionalis. NU mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, hingga Orde Lama berakhir 1965. Dan pada periode selanjutnya stelah kudeta PKI yang gagal itu, NU bekerjasama dengan ABRI, namun ketika kekuasaan yang didukungnya bersikap otoriter, ia memosisikan diri sebagai oposisi. Saat inilah terjadi krisis politik. NU memosisikan diri sebagai oposisi terhadap kekuasaan, dan karena itu terjadi kemerosotan jumlah anggota organisasi ini.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Feith, Herbert. Lahir 3 November 1930 di Wina, Austria. Pada tahun 1939 ia bermigrasi ke Australia. Belajar sejarah dan ilmu politik di University of Melburne, Australia. Lalu ia bekerja sebagai pegawai Kementerian Penerangan Indonesia di Jakarta (1951-1953) dan (1954-1956). Tahun 1957-1960 ia mempersiapkan disertasi dengan judul “ The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia ” (1962) di Cornell University, AS. Sejak 1962 mengajar pada departemen ilmu politik di Monash University; tahun 1967 menjadi dosen tamu di Universitas Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis melalui bukunya Syarikat Islam berargumen, bahwa dari fakta sejarah Syarikat Islam lahir (16 Oktober) tahun 1905, sedangkan Budi Utomo (20 Mei) tahun 1908, jadi dilihat dari waktu yang lebih dulu adalah SI. SI bersifat nasional dan anti pemerintah kolonial Belanda, namun Budi Utomo tidak, dan BU menjalin hubungan dengannya. Oleh karena itu hari kebangkitan Nasional yang semula dilangsungkan setiap 20 Mei harus diubah menjadi tanggal 16 Oktober, sesuai dengan hari lahirnya Syarikat Islam pada 16 Oktober (tahun 1905).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Frederick, William H . Lahir 2 September 1941 di Boston, AS. Ia mendapat gelar BA dari Yale University  tahun 1963 dalam bidang Southeast Asian Studies, dan Ph.D. dari University of Hawaii tahun 1978, dengan disertasi berjudul “Indonesia Urban Society of Transition: Surabaya 1926-1946”. Banyak tulisannya dimuat dalam berbagai jurnal terkemuka baik di AS maupun di indonesia, seperti Indonesia dan Prisma . Adalah guru besar sejarah dengan spesialisasi Asia Tenggara, khusus Indonesia pada Ohio University, Athens.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisannya “Seperti Bersaudara;…” ia membandingkan Revolusi Indonesia dan Vietnam seperti ada kemiripan. Di antara beberapa aspek yang dilihat, dari kepemimpinan Vietnam (Ho Chi Minh) pada umumnya memiliki prinsip, rasional, berdisiplin, bersatu dan tegas, sedangkan pemimpin Indonesia (Soekarno) dramatis, pragmatis, cenderung mistis, tidak bersatu dan luwes; kaum militer di bawah pemerintahan sipil, berdisiplin, dikendalikan terpusat dan merupakan aktivis secara politik, sedangkan di Indonesia militer di luar pengendalian sipil, tidak berdisiplin, dan pada umumnya tidak memiliki pusat yang efektif, dan a-politis; dikatakan orang Vietnam memiliki revolusi sosial, sedangkan Indonesia tidak memilikinya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Gonggong, Anhar. Lahir pada 1943 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia menyelesaikan studi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 1976 dan memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia pada tahun 1990 dengan disertasi berjudul “ Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan ” (1990). Ia bekerja di Direktorat jendral Kebudayaan, Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga menjadi staf pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya-karyanya, antara lain: Mgr. Albertus Sugiyopranoto (Proyek Inventarisasi dan Dok. Sejarah nasional, dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984); HOS. Tjokroaminoto (Proyek Inventarisasi dan Dok. Sejarah nasional, dept. Pendidikan dan Kebudayaan, 1985); berasal dari disertasi Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Pejuang sampai Pemberontak (1992); “Salah Kaprah Pemahaman Terhadap Sejarah Indonesia: Persatuian Majapahit dan Piagam Jakarta” dalam Komaruddin Hidayat dan A Gaus AF, Menjadi Indonesia , (Jakarta: Mizan-YF Istiqlal, 2006).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Abdul Qahhar Muzakkar ini mengulas mengenai Abdul Qahhar Muzakkar ketika ia menjadi pejuang bagi bangsa ini dan periode ketika ia gagal membentuk Brigade Hasanuddin. Ia dan kelompoknya kecewa. Perlawanan KGSS, CTN, dan TKR masa antara 1950-1952 didorong dan ditopang oleh terakumulasinya rasa kecewa, yang menumbuhkan perasaan siri’-pesse’ , maka periode tahun 1953 gerakannya ditopang unsur keagamaan, Islam. Selanjutnya 7 Mei 1953 ia menyatakan menggabungkan diri dengan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat, yang secara jelas bertujuan mendirikan NII.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Di lain pihak antara tahun 1960-1962 pemerintah RI pimpinan Presiden Soekarno melakukan operasi militer secara intensif. Dalam operasi ini banyak pemimpin pemberontakan yang menyerahkan diri. Pada saat banyak teman-temannya banyak yang menyerah, ia mengambil jalan lain, bukan NII yang dibentuk Kartosuwiryo dan bukan pula RPI yang dibentuk PRRI. Ia menyebut negara bentukannya dengan nama, Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). Ia menjadi pimpinan “negara” yang dibentuknya itu, hingga petualangannya berakhir pada tanggal 2 April 1965 ketika ia tertembak mati di sebuah tempat di pinggir Sungai  Lasalo di Sulawesi Tenggara.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Goto, Ken ‘Ichi. Lahir 1943 di Tokyo, Jepang. Guru besar pada pusat kajian wilayah Asia-Pasifik ( Institute of Asia-Pasific Studies ), Universitas Waseda, Tokyo, Ketua Asosiasi kajian sejarah Asia Tenggara di Jepang ( Japan Society for Southeast Asian History, 1996-1997). Ia menyelesaikan S1 pada Fakultas Politik-Ekonomi Universitas Waseda, Tokyo, bidang ilmu politik; MA bidang ilmu politik perbandingan dari Universitas Cornell, Ithaca, AS; gelar doktor dalam ilmu sejarah Diplomatik Jepang dari Universitas Keio, Tokyo.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

de Graaf, Hermanus Johannes. Lahir di Rotterdam, 2 Desember 1899 dan ia meninggal 24 Agustus 1984. Meraih gelar sarjana dari Universitas Leiden, Belanda, ia kemudian bekerja di Indonesia. Ketika bertugas di Batavia, 1927-1930, ia belajar bahasa dan kebudayaan Jawa pada Purbacaraka. Lima tahun kemudian, 8 Februari 1686, di Universitas Leiden, de Graaf mempertahankan disertasinya berjudul “ De Moord op Kapitein Francais Tack” (Terbunuhnya Kapten Tack, terjemahan diterbitkan Grafiti) . Lalu ia kembali ke Indonesia sebagai guru sejarah di Surakarta hingga diinterim Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah perang usai ia mengajar di Universitas Indonesia sampai 1950.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini merupakan catatan pengalamannya ketika menjadi Duta Besar AS untuk Indonesia dari tahun 1965-1969. Karena kedudukannya, ia dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai peristiwa itu. Dikatakannya, bahwa kejatuhan PKI adalah karena kelemahannya sendiri yang melekat. Walaupun jumlah anggotanya besar dan adanya dukungan kuat dari Soekarno, PKI sebagian besar terdiri atas orang-orang yang tidak mengenal pelatihan dan organisasi, kurang keyakinan dan disiplin. Kelemahan tersebut terungkap ketika krisis terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1965.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Pada masa Departemen Agama dipimpin KH Abdul Wahid Hasyim 1956 ia menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta; Universitas Islam Jakarta; Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Ujung Pandang; Universitas Muslim Indonesia di Makasar; Universitas Islam Sumatra Utara di Medan. Dan tahun 1959 ia menjadi anggota konstituante, dan tahun itu juga mendirikan majalah Panji Masyarakat . Tahun 1975 ketika MUI pusat berdiri ia menjadi ketua umum pertama hingga 1980. Ia mendapat gelar Doktor honoraris Causa dari Universitas al-Azhar, Cairo, makalah berjudul “Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia”.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Hanifah, Abu. Lahir 1908 di Padangpanjang, Sumatra Barat. Ia menyelesaikan pendidikan di STOVIA (sekolah tinggi kedokteran) di Jakarta tahun 1932, kemudian Geneeskunige Hogeschool tahun 1932-1938. Sejak tahun 1832 ia aktif sebagai dokter di dalam dan luar negeri, dan pada masa revolusi 1945-1950 bergabung dengan BKR, Ketua Fraksi Masjumi dalam KNIP, Ketua delegasi ke Asian Relations Conference, New Delhi 1947; tahun 1950 menjadi Menteri PPK RIS, Duta Besar RI dan berbagai jabatan serta tugas lain.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Harvey, Barbara Silklar. Lahir 18 Desember 1933 di Glasgow, Skotlandia, dan dibesarkan di AS. Mendapat B.A. dari George Washington University dan M.A. dari Redcliffe College, kedua-duanya dalam hubungan internasional. Selama 1955-1968 ia bekerja di USIS dan bertugas di Washington, Seoul, Korea dan Surabaya. Pada tahun 1974 mendapat Ph.D. dari Cornell University dalam pemerintahan. Lalu mengajar politik di Monash University di Melbourne, Australia. Ia bekerja di Departemen Luar Negeri AS tahun 1978, bertugas di Singapura,  dan desk officer urusan Vietnam dan kemudian Korea. Pada Agustus 1984 menjadi konsul AS di Surabaya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini adalah kumpulan tulisan hasil seminar tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia pada (17-20) Maret 1963 di Medan yang dihadiri para ahli seluruh Indonesia. Dari seminar ini dapat diketahui beberapa kesimpulan, di antaranya, yaitu: 1. Islam masuk ke Nusantara pada abad 1 Hiriyah (7/8 M) dan langsung dari Arab; 2. Daerah yang didatangi di pesisir Sumatra, setelah terbentuknya masyarakat Islam, raja Islam pertama di Aceh; 3. Dalam proses islamisasi orang Indonesia selanjutnya ikut berperan; 4. Mubalig Islam juga sebagai saudagar; 5. Penyiaran Islam dilakukan dengan damai; 6. Kedatangan Islam di Indonesia membawa peradaban yang tinggi dan membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam Memoir -nya ia menulis dari masa kelahiran, sekolah di Bukittinggi, kemudian di Batavia, kuliah di Belanda hingga masa kemerdekaan ketika ia ikut terlibat dalam berbagai perjanjian dengan pemerintah Belanda. Ia menuliskan pengalamannya sebagai pelaku sejarah dalam menghadapi kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang dan bagaimana nereri ini dibentuk bersama para pejuang yang juga pemikir lainnya. Dalam catatannya itu ia merekam para pejuang bukan saja berjuang secara fisik, namun juga mereka berjuang secara intelektual, seperti dalam berdiplomasi dengan pihak penjajah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisannya ia mengulas tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap jamaah haji Indonesia. Pemerintah mengalami posisi yang serba sulit. Jika memberikan kemudahan pada jamaah haji sama dengan memberikan kemewahan, dan juga membuat pemerintah semakin sibuk mengurus masalah haji. Sementara Belanda dengan kaum pribumi berbeda keyakinan. Semakin banyak kaum pribumi yang pergi haji ke Makah, maka akan semakin banyak kaum Muslim menjadi sadar dan radikal. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah kolonial dan akan membahayakan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya Islam di Hindia Belanda ini mengulas mengenai perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Karya ini ditulis sesuai dengan sudut pandang penulis sebagai seorang ilmuwan-orientalis, yang mengandung informasi kesejarahan. Snouck berpendapat bahwa Islam disebarkan oleh pedagang Muslim setelah membentuk keluarga dengan penduduk pribumi dan kemudian secara perlahan-perlahan mengembangkan pengaruh ke sekitar, dikatakan oleh Taufik Abdullah sebagai “terasa terlalu memudahkan masalah yang sebenarnya jauh lebih rumit”. (h. 7)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengisahkan tentang sepak terjang Tgk Muhammad Daud Bereueh dalam pemerontakan yang dilakukan dengan para pengikutnya terhadap pemerintah pusat RI, pada 21 September 1953. Beberapa tahun kemudian, pada Mei 1959, di Kutaraja diadakan musyawarah antara wakil-wakil pemerintah pusat yang dikenal dengan Misi Hardi dan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Trio Hasan Shaleh, Ayah gani dan Husin Al-Mujahid, yang memisahkan diri dari pimpinan Tgk Daud Beureueh ke RI. Hasil kesepakatan itu sebagian anggota DI/TII menjadi pengikut Dewan revolusi kembali ke RI. Sementara Tgk M daud Beureueh dan pengikutnya masih di hutan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam karyanya ini penulis mencoba mengungkap dunia kiai dan ulama. Terutama peranan mereka dalam perubahan sosial-politik yang terjadi pada masa kolonial, pada kurun waktu antara 1900-1950. Pada masa ini, paling tidak kata penulis, di Hindia Belanda (Indonesia) muncul gerakan reformasi Islam yang menggugat berbagai praktek keagamaan yang dianggap bid’ah . Pikiran-pikiran tersebut mengguncangkan tatanan keagamaan masyarakat pedesaan, dan pada masa itu timbul pula gerakan politik yang memperjuangkan kemerdekaan, yang berdasarkan agama dan kebangsaan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Isma’il, Ibnu Qoyim. Lahir tahun 1954 di Kauman Purbalingga, Jawa Tengah. Studi ilmu perbandingan agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; lalu studi sejarah pada program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Pernah menjadi reporter untuk bukuApa dan Apa dan Siapa Sejumlah Orang Terkemuka di Indonesia 1983-1984, (Grafiti Pers). Dosen di berbagai perguruan tinggi di Jakarta; sejak 1983- kini sebagai peneliti bid. Kemasyarakatan dan kebudayaan di LIPI; tahun 1983-1989 menjadi peneliti Leknas-LIPI; tahun 1989-kini peneliti di Pusat penelitian dan pengembangan kemasyarakatan dan kebudayaan (PMB)-LIPI; Wakil sekjen pengurus pusat MSI 1996-2001. Tulisan-tulisannya dimuat di berbagai jurnal ilmiah, dan menjadi dewan redaksijurnal Sejarah (MSI, Gramedia, Toyota); berkontribusi untuk Seratus Tahun H Agus Salim .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mencatat bahwa Sumatra Barat mempunyai makna penting bagi revolusi Indonesia, terutama secara simbolik. Tidak ada pertempuran militer besar-besaran. Ketika terjadi  Agresi Belanda I. Pada bulan Juli 1947, bukittinggi menjadi ibuka untuk seluruh Sumatra, sementara Presiden Soekarno memimpin Republik di Jawa, dan Wakil presiden Mohammad Hatta memimpin RI di Sumatra dari Bukiitinggi. Lalu sesudah Agresi Belanda II, bulan desember 1948, ketika pasukan Belanda memduduki Yogyakarta dan menahan para pemimpin inti RI, di Sumatra Barat Pemerintah Darurat RI diproklamsikan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Kahin, George McT. Lahir 25 Januari 1918 . Ia memperoleh pendidikan di Harvard University (BS, sejarah 1940), memperoleh MA dalam ilmu politik dari Stanford University tahun 1946, dan mendapat gelar Ph.D. bidang ilmu politik dari John Hokpins University tahun 1951. Sejak tahun 1951 ia menjadi guru besar pada Universitas Cornell, dan menjadi Direktur Program Asia tenggara Cornell University (1961-1970), Pendiri dan Direktur Cornell Modern Indonesia Project ( sejak 1954), AS. Ia pernah menjadi Ketua Indonesia Council dari Asia Society, New York (1962-1966), dan anggota dewan berbagai lembaga ilmiah. Ia pernah tinggal di Yogyakarta tahun 1946-1949. Profesor Emeritus Aaron Binenkorp  dalam International Studies.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam organisasi HMI pada awalnya golongan mayoritas menolak asas Pancasila ketika akan diberlakukan pada tahun 1982. Dalam kongresnya yang ke-15 di Medan ditegaskan bahwa dasar HMI tetap Islam. Namun, pada perkembangan selanjutnya PB HMI akan mengubahnya menjadi berasas Pancasila. Lalu PB HMI melalui Rapat Majelis Pekerja Kongres (MPK) II di Ciloto, 2-6 April 1985, yang antara lain mengamanatkan PB HMI untuk membuat Tafsir Asas Organisi HMI agar disampaikan pada Rapat III dan sidang Pleno IV PB HMI. Saat inilah pasal 5 Anggaran Dasar HMI diubah menjadi berasaskan Pancasila. Hasil ketetapan MPK itu tidak dikuatkan melalui kongres yang akan diadakan di Padang, tapi sudah dilempar ke pers di Yogyakarta, bahwa HMI menerima asas Pancasila.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Kartodirdjo, Sartono . Lahir 15 Februari 1921 di Wonogiri, Jawa Tengah. Hilandsch Inlandsche School (HIS) di Wonogiri (1927-1934), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Solo, Sarjana Pertama Sejarah Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia, UI (1956), Master of Art dari  Yale University, Amerika Serikat (1964), dan doktor sejarah dari Universiteit Amsterdam, Holland, Belanda (1966), dengan disertasi berjudul “The Peasent’s Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Cour and Sequel: A case study of social movements in Indonesia” .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Beberapa karya tulisnya antara lain: Karya sejarah sosialnya Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta:P Jaya, 1984 ); Protest Movement in Rural Java (1973); Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982); Ratu Adil (Jakarta: SH, ); Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional;  dan Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1992), masih banyak karya tulis yang lainnya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia adalah peletak dasar sejarah Indonesia dalam perspektif Indonesia, untuk mengubah pandangan sejarah colonialist- oriented . Sejarah model lama tersebut bercorak kolonialistik yang berperan utama adalah orang-orang Belanda, sementara pribumi hanya figuran. Oleh karena itu, agar bangsa ini memiliki kesadaran sejarah yang mengakar pada kekuatan bangsa sendiri, maka perlu ada suatu perspektif Indonesia. Pemikirannya itu terutama tertuang dalam bukunya yang berjudul Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lalu, untuk menghilangkan saling curiga di antara angkatan bersenjata, maka Presiden Sukarno, melalui siaran RRI pukul 01.00 tanggal 4 Oktober 1965 menyampaikan amanat, yang isinya antara lain: pertama, ada beberapa kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pertentangan antara pihak-pihak dalam angkatan bersenjata. Untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat serta untuk membina kesatuan dan persatuan nasional, diumumkan bahwa tuduhan terhadap AURI tentang tersangkutnya dalam G 30 S adalah tidak benar. Dua, kepergian Presiden ke PAU Halim tanggal 1 Oktober 1965 adalah atas kehendak sendiri, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, beliau dapat diterbangkan ke tempat yang lebih aman. Ketiga, harus waspada jangan sampai AURI dan AD dapat diadu domba. Keempat, diperintahkan agar semua anggota angkatan bersenjata bersatu padu dengan keselamatan negara dan revolusinya. (h. 219-220)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya: Surapati, Man and Legend: A Study of The Babad Traditions (1976); The Diary of Javanese Muslim: Religions, Politics and the Pesantren 1883-1886 (1985); Java and Modern Europe: Ambiguous Encounter (1996); Illuminatins: Writing Traditions of Indonesia (1996); “Historiografi Jawa Mengenai Periode Kolonial Studi Kasus”, dalam Anthony Reid dan David Marr (ed.), Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya , (Jakarta: Grafiti Press, 1983); dan Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18 (2008), terjemahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Tesis utama Yoshihara Kunio dalam studinya itu adalah bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia Tenggara merupakan kapitalisme semu ( ersats ). Oleh karena itu pula, sesuai dengan lingkungan tempat mereka beroperasi, kebanyakan kaum kapitalis di kawasan ini, lebih merupakan ‘pemburu rente’ ketimbang sebagai kapitalis sejati sebagaimana yang ditemukan di wilayah Eropa sejak abad ke-19 hingga sekarang. Nama julukan mereka, untuk menunjuk sifat hubungannya  dengan kekuasaan, bisa bermacam-macam, seperti kapitalis keraton, kapitalis birokrat ataupun kapiotalis klien. Mereka semua memiliki ciri yang sama, yakni kadar ketergantungan pada kekuasaan yang cukup kental.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam Dinamika Sejarah… penulis mengatakan bahwa, berbeda dengan agama lain, Islam sampai ke kepulauan Indonesia dengan cara elastis. Sebagai contoh, bentuk masjid-masjid pertama di Indonesia menyerupai arsitektur lokal, yakni warisan dari agama Hindu. Hal ini berbeda dengan Kristen misalnya, yang membangun gereja di sini dengan arsitektur Barat. Kasus ini, menurut penulis, memperlihatkan bahwa Islam (dari segi budaya) sangat toleran dengan budaya lokal yang ada. Juga semua unsur budaya dapat diambil dalam Islam, seperti terpengaruh arsitektur India, Mediterania dan sebagainya. Dengan demikian budaya Islam memiliki banyak varian.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Kurasawa, Aiko. Lahir di Osaka, Jepang. Ia lulus dari Universits Tokyo, dengan skripsi sarjana berjudul “Pemberontakan Anti-Jepang tentara Peta di Belitar pada Tahun 1944”, dan sejak itu ia terus mempelajari sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang. Tahun 1972 ia pertama kali datang ke Indonesia sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Tokyo, dan belajar selama satu setengah tahun. Pada tahun 1976 ia melanjutkan studi di Universitas Cornell, AS. Setelah kuliah dua tahun, ia melakukan penelitian lapangan dan kearsipan di Indonesia, Belanda dan Jepang untuk membuat disertasi . Ia mendapat gelar Ph.D. pada tahun 1987. Ia mengajar tahun 1981 di Universitas Setsunan, Tokyo Jepang, lalu ia ditugaskan sebagai peneliti di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta tahun 1991. Pada tahun 1993 ia kembali ke Jepang dan mengajar di School of International Departement Universitas Nagoya, Jepang. Kini sebagai guru besar sejarah di program Pascasarjana Universitas Nagoya, Jepang.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Perselisihan pertama muncul dalam partai ini tahun 1916 ketika itu pemimpin SI cabang Jawa Timur dan Sumatra Selatan akan memisahkan diri dari bagian yang lain. Upaya itu digagalkan pengurus besar SI, tahun 1921 kaum kiri yang telah bergabung dengan PKI, yang terbentuk tahun 1920, dikeluarkan dari keanggotaan SI. Antara tahun 1921 sampai Perang Dunia II semakin lemah ditambah dengan perginya para pemimpin yang penting, seperti Abdul Moeis, Tjokroaminoto (meninggal 1934), dan Agoes Salim dipecat.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya: “Nort Sumatra Under Dutch Colonial Rule: Aspects of Structural Change”, dalam Review of Indonesian and Malayan Affairs ; “Nort Sumatra 1942-1945: The Onset of a National revolution”, dalam Southeast Asia Under Japanese Occupation , disunting oleh Alfred McCoy (1980); “Class and Etnic Conflict in Indonesia’s Decolonialization Process: A Study of East Sumatra”, dalam Indonesia (1982); “Sumatra Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah Karesidenan di Sumatra”, dalam Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan , (Jakarta: Grafiti, 1989), terjemahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam karyanya penulis mencatat bahwa susunan golongan di Sumatra Timur pada zaman penjajahan sangat komples, dan daerah yang satu dengan dengan lainnya berlainan. Dalam struktur sosial terdapat kaum elite penguasa yang merupakan penguasa kolonial, yang terdiri dari beberapa lapisan. Pertama orang Eropa, yaitu para pejabat kolonial, para administrator perkebunan, dan para pengusaha; lalu keluarga penguasa keenam kesultanan Melayu, Langkat, Serdang, Deli, Asahan, Kotapinang, dan Siak; lalu ketiga, yakni keluarga para penguasa kepangeranan Melayu yang kecil, para raja Simalungun dan dan Karo, para ahli Indonesia berpendidikan Barat, seperti dokter, pengacara, pegawai negeri senior, dan para pedagang kayu bangsa Cina, Indonesia dan India. Para ahli dan pedagang Indonesia kebanyakan datang dari luar Sumatra Selatan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisannya Abad ke-18 sebagai.. van Leur menyanggah Godee yang mengatakan, bahwa sejarah kompeni pada abad ke-18 merupakan refleksi dari sejarah negeri Belanda, yang pada saat itu, muncul sebagai suatu kekuatan yang menentukan di wilayah Eropa. Ia menulis bahwa abad ke-18 sama dengan abad ke-17, VOC bukan menjadi suatu kekuatan perkembangan  sejarah di Asia. Kerajaan-kerajaan seperti Iran, India dan Cina yang masih menjadi kekuatan yang menentukan di Asia. Pada abad ke-19 lah Eropa memperlihatkan keunggulannya dengan terbentuknya sistem produksi massal dan politik kolonial ditujukan untuk mencari pasaran untuk produksi juga bahan-bahan bakunya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Jika diuji dari beberapa angka yang berkaitan dengan ekspor dan impornya dan babak perekonomiannya, jalannya sejarah Indonesia tidak sejalan dengan sejarah kompeni Belanda. Jalannya sesuai dengan sejarah Asia pada umumnya. Tampak pula satu kesatuan yang bersambung dalam keadaan kebudayaan Asia yang berlangsung dari abad ke-17, melalui abad ke-18 menuju abad ke-19.  Hal ini memperkuat bahwa kategori abad ke-18 tidak dapat dipakai sebagai alat untuk menyusun kenyataan-kenyataan dalam berbagai wilayah sejarah ini.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara ini mengulas tentang sejarah yang masih jarang ditulis yakni sejarah pelayaran dan perdagangan ketika tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-17. Penduduk kepulauan ini pada abad-abad itu dapat ditelusuri jejaknya melalui buku ini sebagai masyarakat yang telah mengembangkan suatu hubungan jaringan maritim dengan didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi dan enterprising spirit yang besar. Zaman itu disebut juga sebagai “zaman bahari”.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai peranan kraton Surakarta dan Yogyakarta dalam sejarah dan perkembangan politik Indonesia pada abad ke-20. Dalam masyarakat tradisional Asia Tenggara, kraton merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan politik  dan keagamaan. Larson mencoba menyajikan sejarah politik lokal di Surakarta dalam periode 1900 sampai 1942, ketika kekuasaan Belanda berakhir. Juga dibicarakan tentang peranan golongan elit Surakarta dalam pergerakankebangsaan Indonesia. Dari studi ini diketahui bahwa Surakarta lebih kaya daripada Yogyakarta pada akhir zaman penjajahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dikatakan bahwa dorongan utama kegiatan politik di Surakarta antara periode itu adalah kuatnya kekesalan di kalangan sebagian besar orang Jawa terhadap usaha Belanda itu. Pendiriannya adalah usaha perbaikan dan modernisasi harus berarti otonomi politik. Konflik yang berlarut-larut antara bangsa Jawa dan Belanda menghasilkan suatu tragedi. Usaha Belanda untuk mengekang respons politik dari kraton Solo akhirnya membawa keruntuhannya, dan segala konsekwensi yang sangat besar pada zaman revolusi dan sesudahnya berpangkal pada keruntuhan itu.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sekembalinya ke Amerika Serikat, Dan Lev menempuh studi pasca-sarjananya dan memperoleh gelar MA dan Ph.D.nya dari Universitas Cornell. Ia kemudian mengajar di Universitas California, Berkeley selama lima tahun. Namun karena pandangan-pandangannya yang menentang perang Vietnam, Lev terpaksa meninggalkan Berkeley karena tampaknya ia tidak mungkin mendapatkan jabatan sebagai profesor penuh di universitas itu. Ia pun pindah ke Universitas Washington di Seattle karena administratur universitas tersebut saat itu lebih liberal, sampai memasuki masa emeritasi pada 1999.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Walaupun buku Peradilan Agama Islam ini tidak dimaksudkan oleh penulisnya sebagai studi sejarah peradilan Islam, namun dalam pembahasan awal menyinggung informasi mengenai sejarah perkembangan peradilan agama Islam pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Pada masa Belanda terjadi konflik antara umat Islam dengan pemerintah kolonial berkaitan dengan kewenangan lembaga Islam, yakni Pengadilan Agama. Umat Islam menginginkan Pengadilan Agama memiliki kewenangan memutuskan masalah waris, sementara pemerintah kolonial Belanda pada Landraad (Pengadilan Negeri). Ketika muncul masalah tersebut para hakim Islam berkumpul di Solo, dan tebentuklah Perhimoenan Pengoeloe dan Pegawainya (PPDP), yang diketuai oleh Kiai Adnan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Nusa Jawa terdiri tiga jilid, membahas mengenai sejarah Pulau Jawa secara keseluruhan sambil menganalisis unsur-unsur yang menopang kebudayaannya. Dalam penulisannya Denys mengikuti aliran yang berkembang di Prancis, madzhab Annales , namun untuk sejarah Jawa pendekatan tersebut sebagai sesuatu yang baru. Budaya dianalogikan semacam struktur tanah yang memiliki lapisan, dari yang tampak di permukaan sampai yang terpendam dalam sejarah. Pada setiap lapisan budaya diuraikan sejarah perkembangannya. Pada buku pertama, dibahas pengaruh budaya Barat, terutama melalui kolonialisme negara-negara Eropa; kedua, unsur budaya yang terbentuk sebagai dampak dari kedatangan agama Islam di Nusantara dan hubungan dengan dunia Cina; ketiga, unsur budaya yang dipengaruhi kebudayaan India,  sebagai zaman Hindu-Budha.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lubis, Abu Bakar. Lahir 1923 di Kotapraja, dan menempuh pendidikan HIS, MULO, AMS dan Ida Daigaku (Sekolah Tinggi Kedokteran). Ia ikut berbagai kegiatan persiapan proklamasi, mendirikan dan menjadi wartawan surat kabar “Berita Indonesia”. Pernah menjadi staf biro perjuangan, Kementerian Pertahanan, staf wapres M. Hatta di Bukit Tinggi. Setelah mengenyam pengalaman berbagai jabatan di lingkungan Departemen Luar Negeri, lalu ia diangkat menjadi duta besar di Bulgaria (1972-1975), dan di Cekolowakia (1978-1979).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia berprofesi wartawan dan sastrawan. Sejarah yang ia tulis diramu dalam bentuk karya sastra, novel. Karyanya: Senja di Jakarta ; Harimau-Harimau ; Jalan Tak Ada Ujung ; dan Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia (Jakarta: YOI, 1992); Manusia Indonesia (Jakarta: G Agung, ); Nirbaya: Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru (Jakarta: YOI, 2008), dsb.Sebagai wartawan ia banyak menulis mengenai masa, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Catatan-catatannya itu dikumpulkan dalam Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya , (Jakarta: YOI, 1997) disunting Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Syekh Yusuf dibesarkan di istana Sultan Alauddin karena ia diangkat anak. Ia dibesarkan dengan anak perempuan Sultan. Umur 15 tahun putri Siti Daeng jatuh cinta padanya, namun ketika Yusuf mau melamarnya dengan bantuan Gallarang Mangasa ia ditolak, karena bukan keturunan bangsawan. Raja mengajarkan syarat bagi calon suami putrinya, yaitu berilmu, kaya dan berani. Yusuf akhirnya menikah dengan putri itu. Namun kemudian ia pergi ke tanah suci, Makkah. Ia singgah di Banten, Aceh, dan Yaman. Ia mendapat gelar Taj al-Khalwati, setelah ia lulus dan mencapai wusul , yakni tingkat tertinggi dalam tasawuf.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lubis, Nina Herlina. Lahir 9 September 1956 di Bandung. Lulusan Jurusan sejarah Universitas Sumatera Utara di Medan tahun 1978, sebelumnya ia belajar di ITB tak diselesaikannya. Program sarjana sejarah diselesaikannya di Universitas Padjajaran  Bandung, 1964. S2 Bidang studi sejarah di UGM Yogyakarta, 1990 dengan tesis berjudul “ Bupati RAA Martanagara: Studi Kasus Elite Birokrasi Pribumi di Kabupaten Bandung (1893-1918) ”. Lalu ia melanjutkan ke tingkat doktor dengan disertasi “ Kehidupan Kaum Menak Priangan (1800-1942)” tahun 1997 di UGM, Yogyakarta. Ia pun menjadi pengajar di almamaternya di Jurusan Sejarah Fak. Sastra dan di Fak. Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Tradisi dan.. membahas mengenai sejarah dan tradisi Sunda, di antaranya kehidupan Prabu Siliwangi, RAA Mantanagara, Pangeran Aria Suriaatmaja, tentang historiografi sunda, Sosio-Budaya Sunda, wanita Sunda dan sebagainya. Tentang Bupati Bandung 1893-1918, RAA Martanagara. Dikisahkan pada 7 april 1893 Bupati Bandung, Raden Adipati Kusumadilaga meninggal. Namun, anaknya yang diharapkan sebagaio penerus masih kecil, yakni Raden Muharam. Lalu, dua bulan kemudian pada 27 Juni 1893, RAA Martanagara diangkat menjadi Bupati Bandung ke-10.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lukas, Anton E. Lahir tahun 1946 di Melbourne, Australia. Ia melakukan penelitian dan mengajar di Indonesia tahun 1970-1976, kemudian ia mendapat beasiswa post-doctoral dari Departement of History, Mendapat M.A.dalam soal Asia dari University of Hawaii pada tahun 1972 dan Ph.D. dari Australian National University pada tahun 1981. Ia mengajar mengenai Indonesia di School of Social Sciences, Flinders University, Australia Selatan. Tahun 1985 diperbantukan pada Pusat Latihan dan Penelitian Ilmu Sosial (PLPIIS) di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang selama 1 tahun.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karya-karyanya: “Social Revolution in Pemalang, Central java, 1945”, Indonesia 24 (Oktober 1977); “Masalah wawancara dengan informan Pelaku Sejarah di Jawa”, dalam Koentjaraningrat dan Donald Emmerson (editor) Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat , (1982); dan “Jago, Kyai Guru: Tree Life Histories from tegal”, dalam Other Javas Away from the Kraton (1983); ia juga menyunting monografi Local Opposition and Under Ground rsistence to the Japanese in Java, 1942-1945 , Monash University Central for Southeast Asian Studies, (1986); Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi , (1989);  “Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Sosial atau Pemberontakan?”, dalam Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan , (Jakarta: Grafiti, 1989), terjemahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lucas dalam Peristiwa Tiga Daerah mengungkap pemimpin revolusi aliran kiri di Tiga Daerah, mengapa mereka memiliki pengaruh yang sangat penting di awal revolusi. Kelompok pertama, yaitu veteran pemberontakan komunis 26 eks Digulis, termasuk di dalamnya pemimpin Barisan Pelopor, Badan Pekerja di Tegal dan Brebes, AMRI Slawi, dan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D). Kedua, kelompok sosialis yang berpengaruh di Tegal dan Brebes ikut mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintahan sesudah proklamasi dan berusaha mempengaruhi sikap pangreh praja ke arah yang lebih mendukung republik yang baru. Di antara kelompok sosialis ini ada saluran ke tingkat nasional melalui dua tokoh asal Tegal, Supeno (anggota BP KNIP) dan Subagyio Mangunraharjo. Ketiga, yang menguasai GBP3D ialah PKI bawah tanah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ma’arif, A. Syafii. Lahir 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Pernah belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta hingga sarjana muda (1964). Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois  University (1973), dan memperoleh gelar M.A. dalam ilmu sejarah pada Ohio University, Athens, Amerika Serikat (1980). Ph.D. dalam pemikiran Islam diperolehnya dari The University of Chicago, Chocago, Amerika Serikat (Desember 1982), dengan disertasi berjudul “ Islam as the Basis of State: A Study of Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia” .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Islam dan Masalah Kenegaraan ini merekam perkembangan Islam di Indonesia, terutama pada masa awal republik ini berdiri setelah mencapai kemerdekaan pada 1945. Pada masa itu terjadi perdebatan antar golongan tentang dasar negara bagi Indonesia. Golongan Islam -modernis dan sayap pesantren- menuntut pelaksanaan syariat dalam kehidupan sosial-politik sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun, dengan perasaan tidak puas menerima juga pencoretan perkataan syariat dari muqadimah dan Pasal 29 UUD 1945 pada tangga 18 Agustus 1945 demi keutuhan sebuah negara.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955 di Indonesia, walaupun partai-partai Islam terpecah dalam menghadapi pemilihan umum itu, namun mereka masih satu cita-cita dalam memperjuangkan dasar negara Islam bagi Indonesia yang baru merdeka. Dalam Pemilihan Umum itu tidak ada partai yang lolos sebagai pemenang, baik kubu Islam maupun nasionalis, namun pada perdebatan dalam Majelis Konstituante begitu keras dan belum menghasilkan keputusan (November 1957-Juni 1959). Ketika perdebatan dalam Majelis Konstituante itu beleum selesai, Soekarno mengintervensi dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ketika di Palopo ia aktif dalam gerakan kepanduan Hizbul Waton. Pekerjaan ini ia lakukan sampai Jepang mendarat di Sulawesi. Ia sempat bekerja sebagai pegawai Nippon Dohabu. Karena pekerjaannya itu ia sering pulang pergi Makassar-Palopo. Saat itulah ia dituduh membuat permusuhan-permusuhan di kalangan bangsawan di Luwu, yang feodalistik. Ia dihukum adat ripaoppangitana , bahwa negeri tidak menyukainya. Pada Mei 1943 ia meninggalkan Suawesi Selatan menuju pulau Jawa, dan bersama keluarganya ia menetap di Solo.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Memasuki zaman proklamasi ia terppanggil untuk berjuang. Orang-orang yang berasal dari Sulawesi dikumpulkan, semula di jawa, lalu bergabung dengan para tahanan yang dilepas untuk membentuk TRI di Sulawesi. Ketika pemberontakan Andi Aziz dapat dipadamkan ia ke Jakarta dan lalu kembali ke Sulawesi. Setiba di Makassar tanggal 22 Juni 1950 ia langsung menghadap Panglima Komando Tentara dan Teritorial Indonesia Timur (KTTIT) Kol. Kawilarang. Kolonel memerintahkan Kahar masuk ke pedalaman Sulawesi menemui pasukan gerilya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya: The Rise of Indonesian Communism , (Ithaca: Cornell University Press, 1965); “Pesona Revolusi: Sejarah dan Aksi dalam Sebuah Naskah Komunis Indonesia” dalam Anthony Reid dan David Marr (ed.), Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya , (Jakarta: Grafiti Press, 1983);  “Sumber-Sumber Soviet untuk Sejarah Indonesia” dalam Soedjatmoko (ed.dkk.)  Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar (Jakarta: Gramedia , 1995); Kemunculan Komunisme Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), terj.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisannya “Sumber-Sumber Soviet.. ” McVey membahas mengenai sumber-sumber yang tersedia di Soviet (Rusia) untuk historiografi Indonesia. Sumber-sumber tersebut ada yang ditulis oleh kaum revolusioner Indonesia dan orang Rusia sendiri atau asing. Dikatakan, dalam masa pembuangan dari Hindia Belanda pda tahun 1922 Tan Malaka bertolak ke Belanda, lalu ke Rusia guna menghadiri kongres keempat Komintern pada bulan November tahun itu juga. Setelah rapat selesai, Komintern memintanya untuk menulis sebuah buku yang melukiskan tentang situasi sejarah, ekonomi, dan politik Indonesia. Ia diminta menuliskan fakta-fakta, sedangkan yang menuliskan analisisnya orang Rusia. Selain Tan Malaka banyak pemimpin komunis Indonesia selama dalam pembuanganya di Uni Soviet menulis sejumlah artikel.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Moertono, Soemarsaid. Lahir 21 Januari 1922 di Srengat, Blitar dan meninggal 23 April 1987. Meraih sarjana sosial politik dari Fakultas HESP UGM, Yogyakarta; meraih gelar MA dari Departement History, Cornell University, AS, dengan tesis berjudul State and Statecraft in Old Java (Universitas Cornell, 1964). Ia menjadi pengajar di IIP, Departemen Dalam Negeri; pernah mengajar di IKIP Malang dan Universitas Brawijaya, Malang; Fak. Sospol dan Fakultas Sastra dan Budaya, UGM, Yogyakarta; Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, jakarta; Reijk Universiteit Leiden, belanda dan Universitas California di Santa Cruz, AS.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mengulas bahwa kaum revolusioner Aceh pada mulanya setia pada Republik, namun kemudian setelah revolusi kesetiaan itu luntur, dan bahkan menentang pemerintah pusat. Untuk berkomunikasi dengan pusat mereka tidak menguasai bahasa kolonial dan tidak memiliki pengalaman yang sama serta pengertian yang terkandung di dalam bahasa tersebut, maka kaum sosial revolusioner tidak dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang enak dan efektif di Jakarta pasca-revolusi. Lebih jauh lagi, mereka mulai berpikir tentang bagaiman menjadikan negara pasca-revolusi suatu negara yang akan berlandaskan pada Islam. Namun, Indonesia tidak akan menjadi negara Islam.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Walaupun Dewan Hindia mengalami bahwa pendidikan bukan merupakan bahaya, yang langsung, tetapi ia sebagai bahaya laten yang harus ditangani. Pada 25 Februari 1934 polisi menangkap anggota Pendidikan Bandung, juga di Batavia. Hatta dan Syahrir di Cipinang. Kemudian pada tahun 1934-1935 Syahrir di Cipinang, dan 28 Januari 1935 ia bersama Hatta, Bondan dan Burhanuddin dibawa ke Digul. Dari Boven Digul Hatta dan Syahrir dibuang ke Banda Naira (1936-1941). Ketika Jepang mendarat di Ambon  dan mereka dari Banda Naira bertolak ke Jawa.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Pengaruh kolonialisme Belanda cukup kuat. Belanda melaksanakan penataan kembali perekonomian  dengan cara-cara modern. Usaha penataan itu berlangsung antara abad ke-19 sampai awal abad ke-20 di Kesultanan Ternate, yaitu: 1. Pemi- sahan keuangan negara dengan keuangan pribadi dan keluarga, 2. Penghematan dan efesiensi, dan 3. Pengelolaan sumber-sumber keuangan negara secara modern. Dan secara struktur sosial masyarakat Kesultanan Ternate terbagi atas tiga golongan: pertama, bangsawan dan keluarga; kedua, rakyat biasa, yang disebut bala ; dan ketiga, para hamba sahaya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Gerakan sosial itu berakar dari mitos. Pemerintah kolonial kemudian menciptakan mitos tandingan, saat J Tideman diangkat menjadi Controleeur bij het Binnenlandsch Bestuur di Takalar. Takalah dan daerah sekitarnya sebagai basis gerakan-gerakan Batara Gowa. Dengan cara demikian kolonial dapat menjinakkan tokoh-tokohnya di Takalar. Hal ini mengandung makna, kata penulis, bahwa gerakan-gerakan sosial, yang ideologi politiknya bersumber dari mitos, tidak dapat dipadamkan dengan kekuatan fisik, namun dengan kekuatan yang sama yakni dengan kontra mitos.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Nakamura, Mitsuo. Lahir pada 1933 di Manchuria, Cina. Berasal dari keluarga Jepang. Ia profesor antropologi pada Chiba University, Jepang. Tahun 1947 kembali ke Jepang dan ia mengikuti kuliah di University of Tokyo hingga mendapat BA dalam filsafat Barat 1960, lalu MA dalam anthropologi 1965, dan ke Cornell University, AS, menggeluti tentang Indonesia pada tahun 1976. Peneliti tamu di Dept. Anthropology and Social and Political Change , ANU, Australia 1978-1981; 1978-1982 sebagai ilmuwan tamu pada Dept. Anthropolog, Cambridge, AS.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Bulan Sabit ini adalah hasil studi Nakamura dengan pendekatan historis dan etnologis, dari tahun 1900 sampai 1970. Yang ia teliti mengenai gerakan Muhammadiyah di Kotagede. Ia menulis, “Pandangan saya tentang Islam di Jawa pada umumnya dan tentang Muhammadiyah pada khususnya berubah drastis melalui pengalaman lapangan saya. Sebelum penelitian lapangan, saya berpikir bahwa Islam di Jawa adalah agama yang sedang tenggelam; orang-orang Islam Jawa secara politis terpecah belah, ekonominya beku, ideologinya konservatif dan kebudayaannya pudar di samping beberapa kekuatannya; Islam sebagai agama hanya menyangkut sebagian kecil penduduk Jawa, satu golongan khusus disebut ‘santri’ dalam literatur ilmu sosial belakangan ini. Hubungan pribadi dengan Islam dan orang-orang Islam melalui penelitian lapangan telah mengubah pandangan saya: Islam di Jawa bukan agama yang pudar tetapi suatu keyakinan yang hidup dan sangat penting yang memberikan pedoman etika dan inspirasi estetika; islamisasi di Jawa bukan peristiwa sejarah yang paripurna tetapi suatu proses yang terus berlangsung; Muhammadiyah menunjukkan sebagian proses berlanjutnya islamisasi…” (h. xi-xii).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Naquib al-Attas, Syed. Lahir 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai filosof dan sejarawan khusus sejarah Islam di ranah Melayu. Pada tahun 1957 ia belajar di Universitas Malaya, Malaysia, dua tahun, kemudian ia melanjutkan studi di Institut     of Islamic Studies , McGill University, Canada  (1959-1962), dan meraih master dengan tesis “ Raniri and the Wujudiyah of the Century Acheh ”, serta doktor dari School of Oriental and African Studies , University of London (1963-1965), dengan disertasi “ The Mysticism of Hamzah Fansuri ” (diterbitkan 1970). Dosen di berbagai universitas Malaysia dan Barat, Universitas Temple (1976-1977) dan Universitas Ohio (1980-1982). Ia mendirikan ISTAC (Internatinal Institute of Islamic Thought and Civilisation) 27 Februari 1987.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam buku Islam dalam Sejarah ini ia mengulas mengenai peranan Islam dalam sejarah Asia Tenggara dan khususnya dalam sejarah kepulauan Melayu-Indonesia. Ia menyatakan bahwa sebelum kedatangan Islam ke wilayah ini masyareakat menganut agama Hindu dan Budha, namun kedua agama itu telah bercampur baur dengan kepercayaan yang telah lama ada sebelumnya. Agama itu dipertahankan hanya oleh golongan raja-raja dan bangsawan, sedangkan rakyat jelatanya mengambil sikap tidak peduli. Agama tersebut hanya merupakan perbuatan suatu lapisan tipis tatanan masyarakat. (h. 29)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Aspirasi adalah terjemahan dari disertasi penulisnya. Buku ini mengungkap bagaimana perdebatan dalam Konstituante berlangsung mengenai pemerintahan konstitusional pada era Demokrasi Terpimpin. Mereka bersidanmg sejak tanggal 10 November 1956 sampai 2 Juni 1959 untuk menyusun undang-undang dasar yang definitif untuk negara Republik Indonesia. Selama persidangan sebagian besar anggota Konstituante memperdebatkan dan menuntut  adanya batasan jukum terhadap kekuasaan pemerintah, pertanggungjawban pemerintah, demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Nilai-nilai yang diperdebatkan itu bersifat universal, dan karena itu berlaku pula untuk bangsa Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Alam Terkembang ini mengulas mengenai adat dan kebudayaan Minangkabau, namun juga di dalamnya diceritakan tentang sejarah Minangkabau. Ditulis asal-usul Minangkabau dari zaman pra-sejarah, zaman penjajahan hingga muncul gerakan pembaruan (politik) di Minangkabau. Mengenai kebudayaan Minang, seperti tambo, yang mengandung arti kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang cerita (tukang kaba), yang diucapkan oleh juru pidato pada upacara adat, dan hal-hal lain yang menyangkut adat dan kebudayaan Minangkabau.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengisahkan riwayat hidup Syekh Ahmad Khatib yang lahir 6 Dzulhijjah 1276 H/ 26 Mei 1860 di Kota Gadang. Mengenai waktu kelahiran Sang tokoh beberapa penulis berselisih sekitar 4 tahun. Ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Secara pribadi ia memiliki watak keras, kemauan keras, jujur, berani dan cerdas. Ia pergi ke kota Makkah, di kota itu ia belajar dan akhirnya menetap di sana. Dengan ketinggian ilmunya ia mengajar dan diangkat menjadi Imam Masjidil Haram. Banyak muridnya menjadi pembaru di Nusantara, seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, KH. Ahmad Dahlan, H Amrullah Ahmad, Syekh Hasyim Asy’ari, H Agus Salim dsb.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

van Niel, Robert. Lahir tahun 1922. Prof. Emeritus pada University of Hawaii, Honolulu, memperoleh gelar Ph.D dari Cornell University 1954. Disertasinya yang diterbitkan berjudul The Emegence of the Modern Indonesia Elite (1960), telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ia banyak menulis untuk jurnal-jurnal international dan aktif mengikuti berbagai seminar, konferensi, dsb. Pernah mengajar ilmu sejarah di Russell sage College di University of Hawaii, Manoa, Hawaii sejak 1965, menjadi dekan Universitas Sains Malaysia, Penang (1971-1973).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Sistem Tanam Paksa ini mengulas mengenai sejarah tanam paksa di pulau Jawa, yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1830 sampai 1870. Kegiatan tentang Sistem Tanam Paksa oleh van Niel ini memperlihatkan bahwa “pulau Jawa dapat menghasilkan beberapa komoditas pertanian tertentu dengan cara-cara cukup murah untuk bisa bersaing di pasar dunia”. (h. 289) Hal itu menjadi daya tarik untuk penanaman modal bagi para pengusaha di Jawa dan luar Jawa. Tetapi, bagi pengusaha yang berpangkalan di pulau Jawa yang paling menyadari dan mengenal cara yang diapakai oleh pemerintah sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan modal.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Noorduyn, J. Adalah sarjana sastra yang meneliti mengenai Sulawesi Selatan. Ia belajar bahasa Indonesia juga Bugis di Rijksuniversiteit Leiden, 1945 -1952. Tahun 1953 ia menulis berdasarkan Lontara berjudul “ Ten Boeginees Geschiftje over Arung Singkang ” (BKI, jld. 109). Pernah bekerja sebagai linguist dari The Netherlands Bible Society di Jawa barat, 1955-1961; bekerja di KITLV di Leiden tahun 1962-1964; tahun 1965 menjadi research fellow pada Rijksuniversiteit Leiden dan sek. Institut itu. Tahun 1971 ia singgah di Makassar dan mengunjungi daerah Wajo.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mengungkap mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang membawa Islam ke wilayah ini adalah para saudagar Muslim Melayu, yang menetap di Makassar dan tempat-tempat lainnya di Sulawesi Baratdaya. Mengenai waktu datangnya Islam ke wilayah ini antara tahun 1603 sampai 1607 M. Pada tahun 1607 sudah diadakan shalat Jumat pertama. Pada tahun-tahun berikutnya Karang Tallo mengirimkan ekspedisi-ekspedisi terhadap kerajaan Bugis, di utara, dan mereka mengakui persenjataan Makassar, dan akibat itu mereka masuk agama Islam.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Nordholt, Henk Schulte . Ia belajar sejarah di Free University, Amsterdam lulus 1980, dan memperoleh gelar doktor dalam ilmu-ilmu sosial pada universitas yang sama tahun 1988 dengan disertasi tentang sejarah sistem politik di Bali; Guru besar sejarah Asia Tenggara di Universitas Erasmus, Belanda; Kepala Penelitian di KITLV, yang mengkoordinir berbagai penelitian yang melibatkan peneliti Belanda maupun Indonesia, antara lain, program Renegotiating boundaries : Acces agency and indentity in post-Soeharto Indonesia dan Indonesia masa transisi. Bidang perhatiannya mencakup sejarah politik Bali, kekerasan politik, antropologi kolonialisme, dan politik kontemporer Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya antara lain: Menerjemahkan Mengerti Sejarah (Jakarta: UI Press, 19); Rasa Sayange (1961), Hijau Tanahku, Hijau Bajuku (1961); karya ilmiah, Editor Sej. Nasional Indonesia (6 jilid); Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang ; The National Struggle and Indonesian Armed Forces ; Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (1978); Pertempuran Surabaya , (Jakarta: Lemb. Sej. Hankam. 1968) “Sudirman: Panglima yang Menepati Janjinya” dalam Taufik Abdullah dkk., Manusia Dalam Kemelut Sejarah , (Jakarta: LP3ES, 1994).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sebagai sejarawan ia banyak mengikuti seminar dan menulis di berbagai media massa yang berkaitan dengan sejarah, di antaranya: Skripsinya di Fakultas Sastra UI dalam bidang sejarah diterbitkan dengan judul Runtuhnya Hindia Belanda (Jakarta: Gramedia, 1987); Negara dan Rakyat (Jakarta: S Harapan, 1983).  ”Brototodiningrat Affair” dalam Ruth McVey (ed.), Southeast Asia in Transition , yang diterbitkan untuk mengenang Prof. H.J. Benda; The Thugs, The Curtain Thief and The Suger Lord, (Jakarta: Metafor Publishing, 2003);  ”Sukarno: Mitos atau Realitas” dalam Taufik Abdullah dkk., Manusia Dalam Kemelut Sejarah , (Jakarta: LP3ES, 1994); Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong  (Jakarta: Kompas, 2002).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini hasil penelitian arkeologi, dan sejarah. Berdasarkan data artefak dan ekofak, dapat ditentukan bahwa hasil kebudayaan Banten terwujud karena terciptanya interaksi yang dinamis antara manusia (penduduknya) dengan lingkungan fisik sekelilingnya. Bahkan tingkat kepandaian memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya telah pula dikembangkan, sehingga melahirkan budaya tersebut. Kebesaran dan masa keemasan Kesultanan Banten tercermin dari peninggalan yang terrekam dalam data arkeologi. (h. 201).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Tuanku Rao ini mengisahkan mengenai sejarah penyebaran Islam di wilayah Batak. Penyebarnya adalah di antaranya Tuanku Rao. Mereka menyebarkan agama Islam dengan kekerasan (pedang) kepada bangsa Batak. Sebelumnya, sudah selama tiga abad, mereka menolak Islam yang disebarkan oleh para pedagang dengan jalan damai, di Singkil, Barus, Sarkam, Teluk Sibolga, Singkuang, natal, Labuan Bilik  dan Tanjungbalai. Proses islamisasi yang dilakukan oleh Tuanku Rao bersama Tentara Bonjol menjadikan pendudukTanah Batak bagian selatan memeluk agama Islam pada 1816 M.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai perkembangan Islam di Palembang, terutama berkaitan dengan kaum tua-kaum muda. Penulis mengutip HJ. Benda tentang dikotomi pedesaan-perkotaan. Jika pada abad ke-19 menyaksikan munculnya peradaban pedesaan yang statis, ortodoks-konservatif, namun abad ke-20 menyaksikan perkembangan Islam perkotaan yang reformis dan dinamis. Akibat perkembangan ini kaum ortodoks-konservatif merasa terancam, maka pada tahun 1926 didirikanlah Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah berbasis di perkotaan, dan NU berakar di pedesaan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Setelah itu ia ditugasi untuk meneliti bahasa di berbagai daerah di Indonesia, dengan tugas pokok menyusun kamus Jawa-Belanda. Untuk itu ia bermukim di Surakarta selama 1926-1931, dilanjutkan di Yogyakarta sampai 1946, dan menghasilkan Kamus Jawa-Belanda (1938). Sepuluh tahun kemudian disusul dengan Kamus Belanda- Jawa. Ia juga banyak menulis tentang bahasa, sastra, dan sejarah Jawa yang dipublikasikan dalam majalah Djawa . Selain kedua karya besarnya tadi, ia pun menulis sejumlah buku, antara lain Jaavanse Volksvertoningen (1938), Literature of Java (4 jilid, 1967-1980), Java in the Fourteenth Century (5 jilid, 1960-1963). Bersama HJ de Graaf menulis buku Kerajaan Islam Pertama di Jawa (Grafiti- KITLV: Jakarta, 2001), terjmahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Pijper, GF. Lahir 1893 di Netherland. Belajar theologi, sastra Timur (bahasa Semit, terutama Arab), Melayu, Jawa, Sunda di Universitas Leiden, Netherland 1911), dan mendapat gelar doktor dari Universitas Leiden dengan disertasi Het Boek der Duizend Vragen (1924). Pengalaman kerja: ia pernah dikirim ke Indonesia sebagai ahli bahasa daerah di Indonesia dan ditemppatkan di Kantoor voor Indonesische Zaken sebagai penasehat Pemerintah Belanda (1925), diangkat guru besar  di Faculteit der Letteren di Jakarta (1940); ditawan Jepang 1942-1945, diangkat guru besar di Jakarta; dosen tamu di Universiteit van Amesterdam tahun 1951 ; diangkat guru besar  dan mengajar bahasa Arab, Islam, Semitologi Umum, bahasa Siria (1953-1963); pensiun 1963.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia menulis tentang biografi Tan Malaka. Tan Malaka adalah pejuang yang gigih dan juga pemikir Marxis. Pada awal zaman revolusi pernah satu jalan dengan Soekarno, namun kemudian berpisah jalan. Tan Malaka menggerakan Persatoean Perjoeangan yang menentang perjanjian dengan Belanda. Bung Karno dengan cerdik dapat meyakinkan kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung perundingan pada Maret 1946. Gerakan Tan Malaka menghilang dan ia dipenjarakan atas alasan yang tidak jelas.  Ia mendekam hingga bulan September 1948.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya: bersama Asvi W Adam Menggugat Historiografi Indonesia , (Yogyakarta: Ombak, 2005); Gagalnya Historiografi Indonesia? (Yogyakarta: Ombak, 2006);  Menjadi editor bersama Henk Schulte  Nordholt dan Ratna Saptari dan menulis “Menulis kehidupan sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Indonesia”  dalam Perspektif Baru: Penulisan Sejarah Indinesia , (Jakarta: YOI-KITLV-Pustaka Larasan, 2008); “Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia” dalam Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global, (Yogyakarta: Ombak, 2010).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia menulis dalam Perspektif Sejarah .. bahwa dalam prespektif baru, sejarawan tidak hanya bergantung pada sumber-sumber formal, namun berbagai sumber simbolik semisal patung lukisan, karikatur dan ruang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Tulisan sejarah tidak hanya berarti hasil konstruksi atas masa lalu, namun juga dianggap sebagai refleksi kesadaran intelektual atau budaya, yang dapat dimanfaatkan sekaligus senagai sumber sejarah. Oleh karena itu beberapa elemen yang berkaitan dengan orang kebanyakan di Jakarta misalnya gubuk reot, ruang tempat tinggal, dan coretan serta gambar yang terdapat di tembok-tembok sekitar mereka, sebagai refleksi simbolik dari kenyataan sosial kehidupan mereka sehari-hari yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. (h. 274)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Lanjutnya, “tidak berlebihan dikatakan bahwa coretan, gambar, dan tindakan menulis sejarah sendiri oleh masyarakat miskin kota merupakan simbol dari perlawanan orang kebanyakan terhadap sebuh rezim dominan, baik sejarawan Indonesia maupun penguasa formal yng tidak pernah mengakui keberadaan orang kebanyakan dan kehidupan sehari-hari secara historis. Berkaitan dengan itu, upaya untuk mengembangkan sejarah masyarakat, sejarah orang kebanyakan, dan sejarah kehidupan sehari-hari dalam kerangka sejarah sosial oleh sejarawan Indonesia sangat relevan bagi perkembangan historiogrfi Indonesia di masa depan.” (h. 274).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Railon, Francois. Lahir 7 Mei 1947 di Paris. Ia sebagai staf peneliti pada Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis (CNRS). Ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu sosial Asia Selatan dan Timur dari Universite de Paris . Tahun 1972-1974 ia mengajar bahasa Prancis di ITB dan TNI, Bandung, di samping aktif sebagai konsultan hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Ia menerima Jeanne Cuisinier 1983 untuk bukunya Mahasiswa Indonesia dan Orde Baru. Ia banyak menulis dalam berbagai jurnal ilmiah, mengenai Islam, politik, dan golongan menengah Indonesia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dengan tekad dan dasar pendidikan agama Islam yang kuat Rahmah berjuang untuk kaumnya. Ia bercita-cita mengangkat derajat kaum perempuan melalui pendidikan. Pada 1 November 1923  didirikanlah Madrasatu lil Banat atau yang dikanal dengan Perguruan Diniyah Putri Padangpanjang . Ia terus berjuang membina sekolah yang didirikannya. Ia fengan kaum penjajah memilih jalan non kooperatif, karena itu ia menolak bantuan dari pemerintah Belanda. Begitupun ketika zaman pendudukan Jepang ia menentang kehadiran Jepang.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Reid, Anthony. Lahir tahun 1939 di Selandia Baru. Belajar sejarah pada Victoria University of Wellington dan Cambridge University, tempat ia mendapat gelar Ph.D. tahun 1965. Tahun 1965-1970 ia mengajar di Universitas Malaya di Kuala Lumpur; sejak 1970 ia menetap di ANU di Canbera, Australia, sebagai Profesor Southeast Asian History pada Research School of Polities Studies ;ada tahun 1980-1981 ia mengajar di Ujung Pandang sebagai tenaga Ahli Utama di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial; pernah mengajar tahun 1973-1974 di Yale University, AS; juga di Asia Research Institute, Nasional University of Singaore.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Karyanya: The Contest for North Sumatra (1969); The Indonesia National Revolution (1974); Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatr a (PSH); sebagai penyunting dengan D. Marr, Dari Raja Ali Haji hingga Hamka (Jakarta: Grafiti,); Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin ( 2 jld.)(Jakarta: YOI, 1992); Sejarah Modern Awal Asia Tenggara , (Jakarta: LP3ES, 2004), terj.; Asal Usul konflik Aceh: Dari Perebutan pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (Jakarta: YOI, 2005), terj.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Resink, Gertudes Johan (GJ) . Lahir 1911 di Yogyakarta dan meninggal tahun 1997 di Jakarta. Ia masuk Sekolah Hukum Batavia tahun 1930, di bawah asuhan para guru besar ia belajar berbagai sistem hukum di Indonesia, dan perbandingan hukum. Tahun 1936 ia lulus, dan 1940 ia bekerja di sekretariat jen. Gub. Jenderal di Buitenzog (Bogor). Tahun 1947 ia menggantikan Prof. Logemann dalam hukum tatanegara Indonesia pada Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia; tahun 1950 ia menggantikan Dr. W.Ph. Coolhaas sebagai gurubesar sejarah diplomasi dan modern Indonesia; dan tahun 1962-1963 ia sebagai asisten peneliti pada School of Oriental dan African Studies di London.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengisahkan kehidupan Suharto. Ditulis bahwa, Suharto belum berarti apa-apa bagi kebanyakan orang Indonesia dan dunia sebelum tanggal 1 Oktober 1965. Pada malam sebelum peristiwa itu ia menjenguk anaknya yang sakit di rumah sakit pusat Angkatan Darat. Ia melihat gelagat ada ketidakberesan terhadap keamanan negara, lalu ia bertindak dan para perwira menyetujuinya. Ia mengambil alih pimpinan di lapangan. Ia kontak semua panglima di Jakarta, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Kepolisian. Ia curiga terhdap pimpinan Angkatan Udara terlibat. Kemudian ia bicara dengan Jenderal Kemal Idris, diminta kirim pasukan ke Jakarta. RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edi bergerak ke Cililitan dekat pangkalan udara Halim.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Agus Salim bukan saja seorang orator, namun ia juga penulis yang penanya tajam. Pada tahun 1925 ia ditawari untuk menjadi pemimpin Hindia Baru , dan ia menerima dengan syarat, bahwa ia menulis penuh kebebasan. Ia bertugas mengisi tajuk rencana dan mimbar Jum’at. Namun, setelah beberapa lama kemudian, karena kritik-kritiknya yang tajam kepada pemerintah Belanda tidak sejalan dengan pemiliknya. Mereka meminta kepada Agus Salim untuk mengurangi kritiknya. Dengan permintaan itu, ia langsung meletakkan jabatan sebagai pemimpin redaktur harian itu.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Romein, Jan. Lahir di Rotterdam, 30 Oktober 1893 – meninggal 12 Juli 1962 M. Mulanya ia mengambil studi teologi, tapi kemudian ia mendalami sejarah di Fakultas Sastra Universitas Leiden. Ia banyak menimba ilmu sejarah dari Fruin dan Huizinga. Kewibawaannya sebagai sejarawan dapat disejajarkan dengan keduanya. Pada 1924 ia berhasil meraih gelar doktor dengan pujian (cum laude) berkat disertasinya “Dostojewskij in de Westersche Kritiek” ( Dostoyevski dalam Kritik Barat ). Tahun 1936 ia diangkat menjadi guru besar sejarah di Amesterdam, dan pada tahun 1945 ia menambahkan Sejarah Modern dan Teori Sejarah ke dalam mata kuliah yang diajarkannya. Atas undangan pemerintah Indonesia, 1951—1952 sebagai guru besar tamu di Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Rosidi, Ajip. Lahir 31 Januari 1938 di Jatiwangi, Majalengka, Cirebon Jawa Barat. Ia adalah seorang otodidak. Ia telah menulis dalam majalah-majalah kebudayaan terkemuka di Jakarta sejak tahun 1952. Ia banyak menghasilkan karya sastra dan juga menelaah karya sastra, berupa sejarah dan kritik sastra. Ia pernah menjadi ketua Dewan Kesenia Jakarta 1973-1981, ketua Ikatan Penerbit Indonesia 1973-1979, Dirut Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya 1971-1981, dan pernah menjadi dosen sejarah sastra Indonesia di Universitas Pajajaran. Terakhir sebagai guru besar tamu ( visiting professor ) pada Osaka Gaikokugo Daigaku (Universitas bahasa-bahasa Asing Osaka, 1981-2003), Kyoto Sangyo Daigaku   (Universitas Industri Kyoto) dan Tenri Daigaku (Universitas Tenri).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalih Pembunuhan Massal adalah karya hasil penelitian John Roosa mengenai Gerakan 30 September (G 30 S). Ia sengaja tidak menambahkan singkatan PKI di belakang G 30 S. Sebab mustahil menimpakan aksi pada peristiwa itu kepada sebuah organisasi partai yang beranggotakan kurang lebih tiga juta orang. Apakah mereka semua terlibat? Ataukah hanya oknum elit PKI? Atau oknum elit PKI bekerjasama dengan orang-orang tertentu di AD? Semuanya belum jelas betul. Penulis ingin menjernihkan tentang G 30 S dengan hasil penelitian ilmiah, bukan dengan doktrin yang selama ini dijejalkan oleh rezim Orde Baru, yang berdalih bahwa PKI yang menjadi dalang dalam peristiwa nahas tersebut.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Salam, Solichin. Lahir 17 Oktober 1933 di Kudus, Jawa Tengah. Profesi sebagai pengarang dan wartawan. Pernah mengikuti kuliah di Jurusan Sejarah Fak. Sastra, Universitas Indonesia (1961-1963). Ia pernah mengikuti pendidikan jurnalistik tingkat editors pada International Advenced Course of Journalism di Berlin, Jerman Barat (1970), dan latihan kepemimpinan pada The University of Philipines di Manila (1969). Ia menulis berbagai masalah, mulai sos-pol, sejarah, kebudayaan, profil dan keagamaan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Wali Songo mengisahkan tentang Wali Songo, yang diperkirakan, hidup pada abad ke-15. Mereka adalah para pendakwah islam di pulau Jawa. Mereka hidup saat yang berbeda, ada selisih waktu. Mereka melakukan dakwah dengan metode yang berbeda-beda, seperti Sunan Kalijaga melalui seni. Namun, sejarah Wali Songo tampaknya masih diliputi legenda dan para peneliti belum dapat menulis sejarahnya secara jernih. Sampai saat ini belum ada sumber sejarah yang valid yang ditemukan berkaitan dengan sejarah Wali Songo, termasuk karya ini seperti disinggung penulisnya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Elite Pribumi Bengkulu menceritakan tentang para kepala pribumi yang berstatus sebagai kepala adat di wilayah komunitas masing-masing. Elite pribumi Bengkulu terbagi dalam, kelompok Sungai Lemau, Sillebar, Sungai Hitam, dan Muko-muko untuk upaya melestarikan kekuasaan tradisionalnya, para kepala pribumi Bengkulu berusaha mempertahankan sistem sosial dan tradisi yang telah berlalu. Sistem pewarisan gelar dan jabatan, serta membina sistem kekerabatan melalui perkawinan antar elite pribumi, juga sebagai strategi politiknya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, porsi kekuasaan tradisionalnya bergantung pada garis kebijakan sistem politik kolonial.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Schrieke BJO. Lahir 18 September 1890 di Zandvoort, Belanda -12 Sept. 1945 di London. Tahun 1909 ia belajar sastra Hindia (Indonesia) di Leiden, dan tahun 1916 ia memperoleh gelar atas disertasi “ Het Book van Bonang ” (Utrect, 1916). Setelah promosinya ia berangkat ke Hindia belanda, dan ia ditempatkan di Kantor untuk Urusan Pribumi ( Bureau voor Inlandse Zaken ); dari taun 1920-1923 ia menjaadi penasehat untuk urusan pribumi dan Arab; tahun 1924 ia diangkat menjadi profesor Ilmu bangsa-bangsa san sosiologi di Rechtshogeschool Batavia.  Ia juga menghabiskan waktu di Yogyakarta dan Solo untuk belajar praktek bahasa Jawa.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mengulas mengenai Islam, adat dan komunisme yang berkembang di wilayah Sumatra barat. Guru-guru agama termasuk kaum muda, semisal haji rasul, Syekh Djambek, dan H Abdullah Ahmad menentang komunisme. H Ahmad pernah ditantang berdebat di depan umum oleh H Muhammad Nur Ibrahm sebelum menjadi buronan. Tahun 1946 Syekh Djambek meminta berbicara di depan umum untuk menentang komunisme. Mereka berusaha membersihkan komunisme. Haji Rasul, karena pandangannya yang anti-komunis, dicaci-maki di berbagai surat kabar komunis, seperti Njala dan dalam rapat-rapat komunis, semisal  di Payakumbuh. Ia juga dipersalahkan atas dibuangnya Hiji Darus Batuah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sen, Tan Ta. Setelah lulus dari Nanyang University tahun 1960, ia melanjutkan studi ke Universitas Indonesia (UI), Jakarta, mendapat sarjana (Drs.) Bahasa Indonesia, dan meraih gelar Ph. D. dalam bidang sejarah tahun 1965. Tahun 1965, setelah menyelesaikan studi di Indonesia, ia mengajar sebagai dosen senior di Ngee Ann College; Peneliti di Institute of Southeast Asian Studies; asisten profesor di Nanyang University, Singapura; pernah  menjadi Kepala Southeast Asian Studies Nanyang University (1977-1978). Juga ia sebagai Presiden International Zheng He Society dan Dir. Cengo Cultural Museum, Malaka; dan kolektor barang antik, terlibat aktif dalam konservasi dan pelestarian kota-kota serta bangunan kuno, khususnya di Singapura dan Malaka. Ia menguasai bahasa Sangsekerta, Arab, Melayu, Indonesia, Jawa, Batak, Belanda, Inggris dan China.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Cheng Ho dalam pelayarannya itu telah lima kali mengunjungi kawasan Nusantara, singgah di pulau Sumatra dan pulau Jawa. Lokasi yang dikunjunginya, antara lain Samudra Pasei (Aceh), Palembang, konon Semarang, dan Cirebon. Misi yang dibawa Cheng Ho tidak hanya memamerkan kekuatan militer kekaisaran Ming, namun ia memperlihatkan keluhuran kebudayaan China, membina hubungan dengan negara-negara di wilayah selatan, yang sempat terputus, dan ia berpern penting dalam menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah yang dikunjunginya itu.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis mencatat, jejak yang ditinggalkan Cheng Ho di kawasan Nusantara, khusus berkaitan dengan proses akulturasi orang Cina di Jawa pada abd ke-15 dan abad ke-16, memperlihatkan dua tahap yang berbeda. Gelombang pertama, Islam yang telah mengalami sinisasi diperkenalkan ke Jawa oleh Cheng Ho dan orang-orang China Muslim bermadzhab Hanafi pada awal dan pertengahan abad ke-15. Kedua, penetrasi Sino-Islam di Jawa diprakarsai oleh generasi kedua China Muslim bermadzhab Hanafi pada periode setelah Cheng Ho sejak pertengahan abad ke-15 sampai abad ke-16. Juga, komunitas-komunitas China Muslim di pulau Jawa mengalami perubahan struktural secara drastis dari segi kependudukan dan budaya akibat dari jalinan perkawinan di antara orang-orang China lajang yang lahir di China dengan perempuan pribumi Jawa. (h. 345)

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sewang, Ahmad M. Lahir 11 Agustut 1952 di Pambuang, Polmas, Sulawsi Barat. Tahun 1980 lulus sarjana pada Fakultas Adab IAIN Alauddin, Makassar; tahun 1990 mendapat gelar MA dan 1997 meraih doktor dalam bidang Sejarah dan Peradaban Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tahun 1993-1994 mengikuti penelitian di Univewrsitas Leiden, Belanda atas kerja sama INIS. Ia menjabat Direktur Prog. Pascasarjana IAIN Alauddin, juga mengajar di berbagai perguruan Tinggi, di Universitas Muhammadiyah, Univesitas Negeri Makassar dan Universitas Muslim Makassar.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis dalam buku Islamisasi Kerajaan Gowa ini menguraikan tentang sejarah masuk dan tersebarnya Islam di kerajaan Gowa dan kemudian Sulawesi Selatan. Kehadiran Islam di wilayah ini yang akhirnya menjadikan Islam sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh penduduk. Proses islamisasi tersebut terjadi pada abad ke-16-17. Penerimaan Islam yang diperkirakan melalui interksi sosial antara para pedagang dan penduduk setempat. Proses itu melalui dua tempat, yakni pertama , interaksi sosial berlangsung di wilayah kerajaan Gowa sejak abad ke-16, dan kedua proses itu terjadi pula di luar kerajaan Gowa.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Shihab, Alwi. Lahir 19 Agustus 1946 di Sulawesi Selatan. Gelar sarjananya dalam bidang Aqidah-Filsafat ia peroleh dari IAIN Ujung Pandang tahun 1986; master dari Universitas Al-Azhar, Mesir; gelar doktor filsafat dari Ain Syams, Mesir tahun 1990 dan doktor kedua dari Universitas Temple, AS, tahun 1995, dengan disertasi mengenai Muhammadiyah. Tahun 1995-1996 ia mengambil program pascadoktoral pada Pusat Studi-studi Agama Dunia ( The Centre for Study of World Religion ), Universitas Harvard. Tahun 1996 ia mulai menjadi pengajar tentang agama Islam di Hartford Seminary.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Simbolon, Parakitri T. Lulus tahun 1972 dari Fisipol UGM, Yogyakarta; tahun 1974 ia mengikuti program Stagiaire di Institut International d’Administration Publique (IIAP), Paris, Prancis sampai 1975. Sepulangnya ia menjadi wartawan. Tahun 1986-1991 ia meneruskan studinya di Vrije Universiteit te Amstrdam, Belanda, dalam bidang sosiologi ekonomi (niet westerse sosiologie), tesisnya berjudul “ Prosess of Urban Etnicity in VOC’s Batavia ” lalu ia melanjutkan lagi ke tingkat doctoral pada universitas yang sama.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini merekam mengenai sejarah pers mahasiswa Indonesia, sejak zaman penjajahan hingga Orde Baru, terutama tahun 1966-1978. Penulis periode itu menjadi dua periode, antara tahun 1966-1971/74 dengan nama penerbitan yaitu: Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, dan Mimbar Demokrasi dan periode 1971/74-1980 yakni Salemba, Gelora Mahasiswa dan Kampus . Dua periode itu ada perbedaan, yang pertama sistem politik yang berlaku masih terbuka, sedangkan yang selanjutnya yang brrlaku sistem politik otoriter.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Soedjatmoko pernah menjabat sebagai Duta besar RI untuk Amerika Serikat (1968-1971), Penasehat Ahli Bidang Sosial Budaya pada BAPENAS di Jakarta (1971-1980), dan Rektor Universitas PBB di Tokyo sejak 1980. Memperoleh gelar Doctor Honoraris Causa dari Cedar Chrest University (Doctor of Laws, 1969) dan Yale University (Doctor of Humanities, 1970) di AS, dari University Sains di Penang (Doctor Persuratan, 1982), dan ia juga menjadi anggota Club of Roma dan anggota kehormatan American Academy of Arts and Science .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini kumpulan tulisan para pakar sejarah Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam pengantarnya Soedjatmoko mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan penting dalam studi sejarah Indonesia. Hal itu terjadi disebabkan tersedianya bahan baru dan penggunaan metode penelitian baru. Lebih lanjut ia mengatakan, “Pertama, penemuan historigrafi Bugis-Makasar sebagai sumber sejarah asli yang penting. Kedua, beberapa negara baru, antara lain Uni Soviet [Rusia]  dan Jepang, telah mulai mengadakan penelitian tentang sejarah Indonesia. Di samping itu, penggunaan metode-metode ilmu pengetahuan sosial terhadap sejarah Indonesia telah menghasilkan perkembangan pendekatan interdisipliner yang ternyata sangat bermanfaat”.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Soekiman, Djoko. Lahir 193 di Jombang. Ia menjadi dosen di Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, sejak 1963. Sebelumnya menjadi asisten RJ. Katamsi dalam mata kuliah Sejarah Seni Rupa Barat dan Timur di Fakultas Sastra UGM dan Akademi Senirupa Indonesia (sekarang ISI /Institut Senirupa Indonesia). Lulus Baccalaaeeat Ilmu Sejarah tahun 1957, dan Doctoral Sejarah tahun 1963 di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. 1987 belajar di Faculteit der Kunstesghicdenis en Archaeologie , Rijks Universiteit Delft, 1989 program Pascasarjana UGM, dan menyelesaikan doktor tahun 1996.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Soeroto, Soeri. Lahir 5 Mei 1928 di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ia memperoleh Sarjana muda ilmu sejarah di Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1956; MA dalam sejarah Eropa di Claremont Graduate School, Claremont, california, AS tahun 1961 dan kemudian gelar sarjana dalam sejarah Indonesia dari UGM tahun 1972.  Adalah staf USAID/ RD di Indonesia sejak 1980. Sebelumnya staf Pusat Penelitian dan Studi Pedsesaan dan Kawasan, UGM (1976-1980); pengajar jurusan sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM (1957-1980).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Steenbrink, Karel. Lahir pada 1942 di Breda, Belanda. Belajar di Universitas Katolik Nejmegen, dengan disertasi yang  diterjemahkan Pesantren, Madrasah dan  Sekolah (Jakarta: LP3ES,1986). Ia pernah mengajar di IAIN Jakarta dan Yogyakarta antara tahun 1981-1988 dalam rangka kerja sama Indonesia dan Belanda, dan diundang sebagai Visiting Professor di McGill University, Canada, pada tahun 1992-1993. Kini ia bekerja di Innteruniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO), lembaga penelitian di Universitas Utrecht, Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai kekacauan sosial-politik  dan ekonomi pada masa akhir Orde Lama. Pada masa ini terjadi tragedi kemanusiaan antara tahun 1965-1966, dengan begitu cepat dan sistematis. Penulis mengungkap, pada tingkat pelaku pembantaian di lapangan tidak terdapat struktur jaringan yang ketat, dan bahkan cenderung longgar. Ketika berlangsung peristiwa tersebut pelakunya melibatkan mayoritas komponen bangsa dalam proses tindak kekerasan politik dan politik kekerasan kala itu, bahkan ada yang hanya memanfaatkan momentum  saja.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas tentang suatu gerakan yang dibentuk oleh (beberapa tokoh) Partai Komunis Indonesia (PKI), bernama Biro Khusus. Organisasi ini bersifat rahasia, hanya beberapa pimpinan PKI yang terlibat. Penulis mengutif perkataan Kol. Soegondo, bahwa pada tahun 1963-an DN Aidit ingin melaksanakan cita-citanya, di antaranya: 1. Membentuk Biro Khusus pada akhir November 1964, dan melepaskan pembinaan para anggota TNI – AD dari daerah (CDB) kepada badan itu; 2. Ia berhasil membentuk Dewan harian Politbiro, terdiri DN Aidit, Lukman, Sudisman, dan Nyoto, dengan demikian organisasi lebih efektif dan rahasia; 3. Ketika Presiden Sukarno sakit , Aidit sudah memikirkan mengenai suatu periode pasca-Sukarno, dan 4. Dengan adanya konfrontasi dengan Malaysia, kekuatan inti TNI dikirim ke perbatasan dengan Malaysia, sementara di “halaman belakang” sangat lemah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Yang semula penjajah selalu berdasar rasa takut dan tidak ikut campur dalam melihat Islam. Dengan penerapan Politik Islam di mana  Snouck Hurgronje sebagai peletak dasar, maka pemerintah Hindia Belanda memiliki pola bagaimana menangani Islam. Terhadap urusan ibadah pemerintah kolonial bersikap netral, namun dalam masalah politik umat Islam harus dijaga dan dijauhkan. Para penasehat bekerja di Kantoor voor Inlandsche zaken yang bertugas memberikan nasehat kepada Gubernur Jenderal urusan pribumi.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Suraputra, D Sidik. Lahir 8 April 1935 di Jakarta. Sarjana diperoleh dari Fak. Hukum Universitas Indonesia (UI) tamat tahun 1961, da ia melanjutkannya di International Relations Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda dan di Universitas Leiden, Belanda dalam Hukum Internasional; doktor ilmu hukum dari UI dengan disertasi “ Republik Indonesia Sebagai Subyek Hukum Internasional: dari Proklamasi sampai Perjanjian Linggarjati ”, di Fak. Hukum UI. Lektor kepala dan pengajar Hukum Internasional pada Fak. Hukum UI, dan ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam hukum internasional negara memiuliki ciri-ciri umum, sebagaimana termuat dalam pasal I Konvensi Montevideo tahun 1933, tentang Hak dan Kewajiban Negara, sebagai berikut: ”Negara sebagai subyek hukum internasional harus mempunyai persyaratan: (a) wilayah yang tetap, (b) penduduk yang permanen, (c) pemerintahan, dan (d) kemampuan melakukan hubungan internasional”. Jika unsur yang keempat sebagai termaktub di atas tidak ada, maka kualifikasi negara sebagai subyek hukum internasional akan menjadi musnah, sehingga statusnya dapat berupa negara koloni atau sebagai negara bagian dari suatu negara federal. Bagi suatu negara hubungan internasional menjadi penting untuk berhubungan atau mendapat pengakuan dari negara lain.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Suratmito, Lilie. Lahir 18 Mei 1950 di Kudus, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan S1 di Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya, UI dan dalam Bidanga Lingustik Terapan di Rijkuniversiteit, Leiden, dengan tesis “Lezen,beholpen door hissteren en de liksikake Retente in het Laren Nederland als Vriemde Tall”; tahun 2006  ia menyelesaikan doktor pada Program Pascasarjana UI dengan disertasi tentang VOC. Ia menjadi pengajar di almamaternya dan Lektor Kepala dan pernah menjadi Kepala Prog. Studi Belanda FIB UI (1995-1999 dan 1999-2001). Ia banyak melakukan kegiatan dan penelitian dsb.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai sejarah batu nisan di zaman VOC di Batavia. Berdasarkan batu nisan yang dikenali itulah diinterpretasi mengenai komunitas masyarakat (Kristen) di masa VOC di Batavia. Juga deapat dikenal mengenai struktur sosialnya. Penulis mencatat, ada perbedaan antara lambang heroldik golongan bangsawan dan nopnj-bangsawan. Perbedaan tersebut berdasarkan keturunan. Budaya menggunakan lambang heraldik di Batavia adalah merupakan warisan budaya masyarakat Belanda di Eropa. Yang menentukan penggunaan atau pelarangan lambang tersebut adalah  Tuan-tuan XVII melalui pemerintah VOC di Batavia.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ia banyak meneliti tentang etnik Tionghoa, di antara karyanya: Peranakan Chinese Politics in Java 1971-42 (1976, 1981); The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers (1978); Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China (1978); Eminent Indonesian Chinese: Biografikal Scketchs (1978, 1981); Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1977 (1979), dan buku Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China kemudian diterjemahkn menjadi Dilema Minoritas Tionghoa (1984, 1986); Mencari Identitas: dari Tjoe San sampai Yap Thiam Hien , (Jakarta: LP3ES, 1990); Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia , (Jakarta: Kompas,) .

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Sejarah Perkebunan yang ditulis besama ini mengulas mengenai sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia, dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perekonomian kolonial. Sistem perkebunan yang dibawa pemerintah kolonial pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa ( European plantation ), yang berbeda dengan sitem kebun ( garden sistem ) yang telah berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial. Sistem perkebunan tersebut membawa dampak perubahan terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Suryomihardjo, Abdurrachman. Lahir 19 September 1929 di Tegal, Jawa Tengah. Ia menamatkan sarjana sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1961. Pernah menjadi guru Taman Siswa Jakarta (1952-1964); mengajar di Fakultas sastra UI matakuliah sejarah pergerakan nasional dan historiografi (1961-1980). Menjadi staf peneliti Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Indonesia (LEKNAS)- LIPI Jakarta. Ikutserta dalam berbagai kegiatan penelitian, survei, konferensi ilmiah dan seminar di dalam dan di uar negeri, terutama dalam bidang sejarah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Teeuw, Andries . Lahir di kota Gorinchem, Belanda 12 Agustus 1921. Ia memperoleh gelar doktor sastra di Universitas Utrecht dengan disertasi “Bhomakawya” (1946), dan kemudian ia berangkat ke Indonesia, antara lain untuk mengajar bahasa Indonesia pada kursus guru di Jakarta. Bahan kuliahnya diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Voltooid Voorspel (1950). Sebagai guru besar dalam bahasa dan Sastra Melayu serta Indonesia di Universitas Leiden sejak 1955, ia tetap menaruh minat pada sastra Indonesia baru, seperti pada bukunya berjudul Modern Indonesia Literature (1967). Menerima gelar Doktor Honoraris Causa (Dr. HC) dari Universitas Indonesia (UI) 1975.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Thosibo, Anwar. Lahir 26 November 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia meraih Sarjana Muda ilmu arkeologi di Universitas Hasanuddin (1977-1980); pada tahun 1981, terpilih mengikuti program kerja sama Indonesia-Belanda dalam pengembangan Ilmu-ilmu sosial (LIPI) di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta, dan ia menyelesaikan sarjananya tahun 1984; lalu gelar Master humaniora (M.Hum) dalam Ilmu sejarag diperoleh dari Fak. Pascasarjana UGM, Yogyakarta, tahun 1993; sejak 1999-2002 menempuh program doktor bidang seni rupa dan desain Program pascasarjana ITB, Bandung. Ia menjadi dosen pada fak. Sastra Universitas Hasanuddin, makassar, sejak 1986.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas tentang sejarah perbudakan di Sulawesi Selatan pada abad ke-19.   Di kawasan itu dikenal sistem kasuwiang , yang memiliki kemiripsn kategori dengan perbudakan, namun tidak sama persis. Kata ini diambil dari kepercayaan asli yang menunjuk pada perbuatan yang dijalani oleh seorang manusia dlam usahanya mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu pengertian ini digunakan oleh sejarawan istana untuk menjelaskan pembentukan suatu lembaga sosial kuno ( kasuwiang salapang ) pada masa awal berdirinya kerajaan Makassar. Pada proses selanjutnya, pengertian tersebut dikokohkan dalam tradisi turun-temurun sebagai persembahan atau kerja wajib yang diberikan oleh penduduk kepada penguasanya dalam bentuk hasil usaha dan tenaga kerja.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Struktur politik yang berlaku memperlihatkan bahwa dari tingkat anak suku sampai kerajaan menguasai masyarakat. Kekuasaan raja , karaeng , matoa , atau puang terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan pada para pengikutnya. Namun sebaliknya, kesempatan dan keamanan seseorang dapat diperoleh melalui keterikatannya dengan seorang karaeng yang kuat untuk memberikan perlindungan. Oleh karena  perlindungan tak terbatas, karaeng menuntut kesetiaan kepada para pengikutnya, sesuai peraturan yang menjadi tradisi.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Toer, Pramudya Ananta. Lahir 6 Februari 1925 Blora, Jawa Tengah. Taman Siswa (1942-194), sekolah Stenografi (1944-1945), Sekolah Tinggi Islam Jakarta tahun 1945. Ia pernah bekerja di kantor Berita Jepang Domei (1942-1945), anggota Resimen 6 Divisi Siliwangi (1946-Juli 1947-1949, ditahan pemerintah Belanda dan dipenjara di Bukit Duri, Jakarta), Redaktur Balai Pustaka 1950-1951, pimpinan Literray dan Feature Agency Duta 1951-54, red. Bagian Penerbitan The Voice of Free Indonesia 1954, angota pimpinan Pusat Lekra 1958, Ketua delegasi dalam Konferensi Pengarang Asia-Afrika di Tasjkent, Uni Soviet 1958, anggota Dewan Ketua komite perdamaian Indonesia 1959, Red. Ruang Kebudayaan “Lentera” Harian Rakyat (1962-1965); dosen Fakultas Sastra Universitas Res Publica, Jakarta, dosen Akademi Jurnalistik Dr. A Rivai, Jakarta; Pernah ditahan di Jakarta dan dipindah ke pulau Buru, bebas 1979, menerima penghargaan Ramon Magsaysay (Filipina, 1995). Sastrawan yang menulis karya sejarah.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Penulis dalam Sang Pemula mengisahkan peran RM Tirtoadisurjo, yang lahir tahun 1875 dan meninggal 17 Agustus 1918, sebagai tokoh pers Indonesia, yang menulis karya jurnalistik dan fiksi. Dalam dunia jurnalistik ia banyak mengungkap mengenai kaum pribumi pada masa pemerintah kolonial Belanda. Di bawah kekuasaan kolonial kehidupan kaum pribumi sangat menderita, sehingga ia ungkapkan dalam tulisan-tulisannya. Dengan tulisan – tulisannya itu diharapkan akan tumbuh kesadaran pada kaum pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dalam buku ini ditampilkan pula karya fiksinya, berupa cerita pendek.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Taman Siswa sangat mandiri dalam menjalankan gerakannya. Ia menolak campur tangan pemerintah dalam menjalankan falsafah pendidikannya. Di antara banyak usahanya Taman Siswa dalam menentang terhadap pemerintah Belanda, yang paling menonjol ialah perlawanan terhadap Wilde Scholen Ordonantie (peraturan pemerintah mengenai sekolah-sekolah liar). Dalam gerakan ini Taman Siswa didukung oleh para pemimpin dan organisasi-organisasi nasionalis Indonesia. Pendirinya, Raden Mas Soewardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) menjadi masyhur, dan dalam tahun 1945 ia sempat menjadi Menteri Pendidikan pada kabinet pertama RI.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Ide-ide dasar didirikannya Taman Siswa KI Hajar Dewantara ucapkan dalam pidatonya di sekolah Adi Darma. Di antaranya, 1. Mendidik generasi muda kita bukan saja untuk mengembangkan jiwa raga mereka akan tetapi juga mengembangkan kebudayaan nasional kita. 2. Mengembangkan jiwa raga anak-anak bukan berdasar jenis pendidikan Barat untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial, 3. Kita mesti mengembangkan sistem pendidikan nasional kita sendiri, di man bangsa kia bisa belajar tentang semangat kemerdekaan dan menangkap rasa solidaritas nasional, 4. Dalam mengadakan sistem pendidikan nasional kita mesti mempertimbangkan kembali pendidikan asrama dan pondok pesantren dari zaman dahulu kala di waktu bangsa kita masih menikmati kemerdekaannya, dan 5. Jenis pendidikan nasional semacam ini adalah sama dengan ide-ide pendidikan yang digagas oleh Montessari/ Tagore, yang menekankan kebebasan anak-anak.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Sejarah Peradaban Aceh ini mengungkap mengenai sejarah Aceh, struktur masyarakat dan peradabannya. Penulis mencatat dalam buku ini paling tidak menampilkan sembilan tahap perkembangan peradaban Aceh dalam kurun waktu sekitar lima abad. Pertama, masa perlawanan terhadap kekuatan Portugis tahun 1509. Lalu perlawanan terhadap Belanda dan Jepang 1942 memunculkan babak kedua, yakni kehancuran peradaban Aceh; diikuti babak ketiga, keterlibatan Aceh dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia; keempat,  yakni penghancuran peradaban ketika terjadi konflik fisik antara ulama dan uleebalang (bangsawan) pada awal tahun 1946, yang dikenal dengan perang cumbok; kelima, penghancuran peradaban karena pemberontakan Darul Islam; keenam, ketika terjadi pemberontakan G 30 September tahun 1965; ketujuh, diawali dengan lahirnya GAM; kedelapan, diikuti dengan pemberlakuan kebijakan daerah operasi militer (DOM), balasan pemerintah pusat atas aksi GAM; dan terakhir, antara lain ditandai dengan terjadinya pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum intelektual, politisi dan ulama Aceh.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengisahkan tentang dr Soetomo, tulisan-tulisannya dan kenangan bersama sahabat. Ia lahir di desa Ngepeh, Nganjuk 30 Juli 1888. Ia masuk sekolah kedokteran STOVIA tanggal 10 Januari 1903, dan ketika menjadi mahasiswa ia mendirikan perkumpulan Budi Utomo bulan Mei 1908. Sekolahnya ia selesaikan 11 April 1911. Kemudian ia bekerja di berbagai tempat, di Lubuk Pakam, Malang, Magetan dan Blora. Ketika bekerja di Rumah Sakit Blora tahun 1917, ia berkenalan dengan EJ de Graaff, janda seorang Belanda, dan ia menikahinya.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Wardaya, Baskara T. Ia belajar di Marquette University, Milwaukee, AS, tahun 1993-2001. Dari universitas tersebut ia meraih gelar master tahun 1995 dan doktor tahun 2001, dan keduanya di bidang sejarah. Kini ia mengajar dan bertugas sebagai direktur Pascasarjana di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; mengajar di program Pascasarjana UGM dan menjadi konsultan untuk Jesuit Reugee Service (JRC) Asia-Pasifik di Bangkok, juga sebagai direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik (PUSdEP) USD; tahun 2004-2005 mendapat beasiswa program post-doctoral fulbright untuk penelitian sejarah di AS.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Setelah menyatakan merdeka Indonesia mulai menata dalam berbangsa dan bernegara. Pada masa itu perkembangan politik di indonesia ternyata bukan hanya digerakan oleh faktor dalam negeri, tetapi juga aleh faktor luar negeri, AS. Negara itu memiliki andil terhadap dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Puncaknya berujung pada tragedi Gerakan 30 September. Siapa dalang di balik gerakan ini? Sampai kini masih menjadi polemik. Sampai kini belum terjawab dengan pasti, apakah Soekarno, PKI, Letkol Untung, Soeharto atau CIA. Namun, yang jelas pada tahun 1965 itu telah terjadi pembantaian massal yang korbannya, mereka yang diduga kaum komunis, dan tanpa proses pengadilan.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Wertheim, Willem Frederik. Lahir 16 November 1907 di St Petesburg, Rusia- meninggal 3 November 1998 di Wagening, Belanda. Setelah ia menyelesaikan studi hukum ia tinggal di Belanda antara 1931-1946, termasuk ketika ia ditahan Jepang di Salemba, Jakarta. Di masa kolonial awal mula ia menjadi anggota pengadilan Hindia Belanda, lalu guru besar pada Rechtshogeschool di Batavia. Pada tahun 1946-1972 ia mengajar di Universitas Amsterdam, Belanda, dan mantan Profesor sejarah dan sosiologi Modern Asia Tenggara pada Municipal University of Amstrdam, Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Dalam tulisan “Arus Borjuis di Dalam Agama” ini penulis mengulas bahwa pada  awal abad ke-20 lapisan pada masyarakat Indonesia semakin lekat bersentuhan dengan peradaban Eropa. Melalui jalur pendididikan, cara berpikir dan perasaan orang-orang pribumi dipengaruhi oleh hubungannya dengan orang-oraang Barat. Juga melalui literatur Eropa. Dengan hubungan itu maka ada unsur-unsur budaya Eropa yang diserap,  di antaranya individualism, rasionalisme, naturalisme, moral-moral borjuis Barat. Terutama pada kaum ningrat Indonesia yang lebih muda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Sistem perpajakan kolonial menjelang abad ke-19 dengan cara menyewakan tanah liar kepada orang Cina, dengan bantuan penduduk pribumi, telah berhasil mengolah lahan itu menjadi lahan produktif. Kebijakan ekonomi pemerintah kolonial mulai mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial penduduk desa, dengan diperkenalkan bentuk penguasaan tanah baru, yakni bentuk tanah partikelir yang berasal dari penjualan tanah Besuki, Panarukan dan Probolinggo oleh Daendeles. Tak dapat dihindari dalam struktur pedesaan tanah partikelir, penduduk pribumi terikat oleh pola hubungan antara tuan tanah Cina dan menimbulkan dampak buruh bagi penduduk desa, terutama di kabupaten Probolinggo. Hubungan seperti ini cenderung menjadi hubungan eksploitasi terhadap penduduk oleh oleh tuan tanah Cina. Yang paling berat dialami oleh penduduk tampak dalam hal pajak perorangan dan pajak perdagangan domestik sangat tinggi, dan lebih-lebih sisa hail bumi yang dimiliki penduduk harus dijual kepada tuan tanah Cina, tanpa tawar menawar.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Williams, Michael C. Ia mendapat gelar B.Sc. dalam hubungan internasional dari University College, London, dan mendapat M.Sc. dalam politik Asia Tenggara dari School of Orintal and African Studies, London, dan ia mendapat Ph.D. dengan disertasi berjudul “Communism, Religion and Revolt in Banten in the Early Twentieth Century” pada University of London. Ia mengajar politik di University of East Anglia, 1978-1980; ia mengepalai riset soal Asia di Sekretariat Internasional Amnesti Internasional; sebagai penulis politik senior BBC untuk Timur Jauh.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Yunus, Abd Rahim. Lahir 12 Februari 1955 di Soppeng, Sulawesi Selatan. Studi Fakultas Adab Jur. Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Ujung Pandang, Sul-Sel lulus tahun 1979. Sejak 1977 mengajar bahasa Arab pada Lembaga Bahasa IAIN Alauddin, dan tahun 1979 ia menjadi pengajar di pesantren INNIM Ujung Pandang; Lalu tahun 1981 menjadi dosen tetap Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin di Bau Bau (Buton, Sulawesi Tengah); tahun 1987 ia mengikuti program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan memperoleh gelar MA tahun 1989; tahun 1991-1992 mengikuti studi dan penelitian di Leiden (Belanda), Paris (Prancis), Leuven (Belgia) dan Kairo (Mesir) dalam program INIS.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku ini mengulas mengenai kedudukan tasawuf di Kesultanan Buton. Islam datang ke wilayah kerajaan Buton pada tahun 948/ 1540 M. Wilayah kekuasaannya meliputi gugusan pulau-pulau di kawasan tenggara jazirah Sulawesi Tengah. Dicatat, bahwa berdasarkan struktur pemerintahan, wilayahnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Pertama, Pusat pemerintahan bernama kraton. Daerah ini menjadi pusat kekuasaan dan menjadi pusat pengembangan Islam ke daerah-daerah lain yang dikuasainya; kedua, Wilayah kekuasaan di luar kraton/ yang disebut “wilayah kadie”, juga wilayah ini milik golongan penguasa di kraton; ketiga, Kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki struktur pemerintahan dan masyarakat sendiri serta berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Zed, Mestika. Lahir 19 September 1955 di Batuampar, Payakumbuh. Dosen jurusan sejarah Universitas Negeri Padang sejak 1982. Ia menyelesaikan sarjana Jurusan Sejarah UGM, Yogyakarta 1980, pernah menjadi ketua MSI cabang Sumatera Barat (1993-2001), melanjutkan S2 sejarah di Vrije Universiteit, Amsterdam 1981-1983, lalu mengambil program penyetaraan di UI (1984), dan meraih gelar doktor sejarah, dengan spesialisasi sejarah sosial dan ekonomi pada jurusan Niet-Westerse Geschiedenis (jurusan sejarah non-barat), Faculteit de Social-Cultuur Wetenschappen (Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya), Vrije Universiteit, Amsterdam 1991.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Zed mengulas mengenai kepialangan, politik dan revolusi di Palembang pada paruh pertama abad ke-20, sebagai sejarah modern. Secara khusus ia mengungkap daerah ekonomi yang cukup penting di Indonesia. Menurut catatan Audrey Kahin, dalam pengantarnya untuk buku ini, setidaknya pertama pengaruh geografis wilayah dan sumber-sumber daya alam yang dimainkan sejarah nasional tingkat lokal, dan kedua keterkaitan antara perdagangan, agama, pendidikan dan politik dalam perjalanan pergerakan nasional Indonesia pada masa akhir kolonial Belanda.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Zuhdi, Susanto. Lahir 4 April 1953 di Banyumas. Lulus Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) Jurusan sejarah tahun 1979, kemudian mengikuti pendidikan sejarah di Vrij Universiteit di Amesterdam dan Rijks Universiteit di Leiden tahun 1988-1991. Ia memperoleh M.Hum. bidang sejarah dari program Pascasarjana UI tahun 1991, dan meraih gelar doktor bidang sejarah UI 1999. Ia mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah, lektor Kepala, lalu tahun 2001 ia menjabat Kepala Dir. Sejarah pada Dep. Keb dan pariwisata, dan pada tahun itu juga ia terpilih sebagai Ketua III Masyarkat Sejarawan Indonesia (MSI).

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Bukunya Cilacap , diangkat dari tesis, mengisahkan tentang pelabuhan Cilacap. Cilacap pada mulanya merupakan pelabuhan yang nyaris terlupakan yang ada di kawasan selatan Jawa. Pemerintah Hindia Belanda merombak pelabuhan Cilacap menjadi pelabuhan modern dengan dilengkapi pembangunan jalan kereta api, terutama ketika diberlakukannya Sistem Tanam Paksa ( cultuur stelsel ) pada tahun 1830 dan UU Agraria ( agrarische wet ) tahun 1870. Selain karena faktor alam, juga alasan mengembangkan Cilacap adalah sebagai lokasi yang dekat dengan kawasan subur yang menjadi tempat berlakunya tanam paksa, mulai dari daerah Priangan, Cimahi sampai Banyumas.

seperti di kutip dari https://luaydpk.wordpress.com

Buku Sejarah Kebangkitan Islam tulisan Kiai Zuhri menguraikan mengenai ulama di dunia Muslim dari abad ke-7 hingga abad ke-19 di Nusantara, dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, penulis mengatakan bahwa, sukar memperoleh kepastian mengenai waktu datangnya Islam ke Indonesia. Namun, penulis yang sempat menghadiri seminar tentang Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia pada (17-20) Maret 1963 di Medan yang dihadiri para ahli seluruh Indonesia mengatakan, bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 1 Hiriyah (7/8 M) dan langsung dari Arab.


Baca juga :

Dengan demikian dipastikan akan ada perubahan besar di hampir semua struktur ekosistem termasuk peradaban manusia. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah dan kepedulian masyarakat masih sangat terbatas, sehingga Indonesia praktis tanpa persiapan yang memadai dan menyerahkan sepenuhnya mekanisme alam dalam menghadapi perubahan iklim. Padahal, banyak bukti sejarah menunjukkan kehancuran peradaban kerajaan Mesir kuno, dinasti di Tiongkok, Kerajaan Majapahit, sampai Demak Bintoro, terjadi akibat kegagalan manusia dalam mengelola perubahan iklim ekstremnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Guncangan perubahan iklim dipastikan semakin keras dengan hancurnya daerah aliran sungai sebagai wadah ( sink ) dan meningkatnya sumber gas rumah kaca ( sources ), baik secara alamiah maupun artifisial. Tenggelamnya beberapa pulau terluar di Indonesia, terjadinya longsor, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas dan tidak terkendali, terjadinya krisis energi, munculnya strain /biotipe baru penyakit pada manusia (flu burung, demam berdarah) akibat rentannya manusia terhadap penyakit dipastikan akibat perubahan iklim sedang terjadi. Bahkan punahnya spesies tanaman dan hewan di beberapa wilayah juga dipengaruhi perubahan iklim, terutama iklim ekstrem tinggi dalam waktu singkat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan tren data anomali, diprakirakan anomali ini akan terus berlanjut, karena negara maju terutama Amerika Serikat dan sekutunya masih bersikeras tidak bersedia menurunkan emisi gas rumah kacanya. Dampak perubahan iklim dipastikan akan sangat dahsyat bahkan dibandingkan bom atom sekalipun, karena perubahan lingkungan liputannya luas dengan daya bunuh luar biasa tanpa pandang strata ekonomi. Jatuhnya ribuah korban jiwa akibat peningkatan kalor di Prancis awal tahun 2003 merupakan teladan yang harus dijadikan pelajaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa upaya tersebut, cepat dan pasti Indonesia akan mengalami overheating sebagai dampak pemanasan global sekaligus ancaman krisis pangan yang sangat mengerikan. Berdasarkan Protokol Kyoto dan keputusan sidang pertemuan para pihak dari United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), maka ada beberapa sumber pendanaan adaptasi seperti: clean development mechanism (CDM), special climate change fund (SCCFF), carbon fund , dan adaptation fund . Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Departemen Luar Negeri harus secepatnya memfasilitasi dalam mengakses sumber pendanaan tersebut untuk meringankan beban dan derita masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mencuatnya kembali tuntutan mengadili Soeharto, mantan Presiden RI masa Orde Baru, akhir-akhir ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan arah penegakan keadilan hukum di Indonesia. Pilih kasih atau tebang pilih penegakan hukum ala Kejaksaan Agung (Kejagung) pada masa-masa sebelumnya yang dikendalikan suatu keputusan politik penguasa yang bersandarkan pada kepentingan untuk “mengamankan” kekuasaannya, kini semakin terbuka menjadi tontonan publik secara luas. Betapa hukum di negeri ini masih tidak berdiri secara adil untuk semua orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hukum besi kekuasaan dan kanibalisme dalam hukum berlaku secara gamblang. Rakyat lemah tidak saja secara terang-terangan dibodohi, tapi juga dikorbankan secara tidak adil dan tidak manusiawi oleh sistem peradilan yang berpihak kepada kepentingan “orang kuat” atau “orang sakti”. Dalam hal ini tentu tidak saja pada Soeharto sebagai simbol “orang kuat” atau “orang sakti”, tapi juga terhadap banyak pejabat atau mantan pejabat teras di republik ini yang terindikasi kejahatan korupsi, namun secara sistemik sengaja tidak dapat disentuh “tangan-tangan” penegak hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Melihat kecenderungannya, pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini masih bisa diharapkan, kendati masih harus dibuktikan dulu keseriusannya yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukumnya untuk menangani dan menuntaskan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Rakyat menunggu gebrakan yang luar biasa atau minimal dapat meyakinkan Presiden Yudhoyono memang ada komitmen dan keberanian menegakkan hukum secara adil dan lurus di negara ini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Rusaknya mentalitas aparat penegak hukum selama ini memang terkondisikan dengan adanya kewenangan subjektif untuk menggunakan asas oportunitas demi kepentingan umum tertentu yang dimiliki kejaksaan dan kepolisian. Penggunaan asas oportunitas dalam penegakan hukum itu sering disalahgunakan untuk kepentingan komersialisasi penegakan hukum. Sebagaimana lazimnya, asas tersebut sering dijadikan dasar untuk tidak menuntut perkara korupsi dalam bentuk penerbitan Surat Penetapan Pemberhentian Penyidikan atau Penuntutan (SKP3). Inilah bentuk surat sakti yang selama ini dikenal sangat ampuh untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Upaya pengerdilan pada KPK secara sistematis tampak dalam kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) di lingkungan pemerintah beberapa waktu lalu, sebagai strategi mengantisipasi kekhawatiran tebang habis KPK dengan strategi tebang pilih atau pilih kasih ala Timtas Tipikor, dan berbagai upaya menghambat kewenangannya dengan cara membatasi pemberlakuan asas retroaktif untuk kasus-kasus korupsi masa lalu, dan sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan anggaran KPK yang dipersulit prosedurnya, dan perlengkapan kerja yang belum dipenuhi, seperti perlunya anggota KPK dipersenjatai dalam menjalankan tugasnya yang penuh dengan risiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih bisa diharapkan memberantas korupsi di lingkungan aparat penegak hukum di kejaksaan dan kepolisian, KPK harus didukung, secara material maupun spiritual, dan dukungan pengawasan kinerjanya yang harus dilakukan efektif dan profesional. Idealnya, kita harus menjadikan KPK di Indonesia seperti KPK di negara- negara yang berhasil memberantas korupsi, seperti di Hong Kong dan Malaysia. Penegakan hukumnya harus dibuat sangat keras, seperti di Tiongkok dengan pemberlakuan hukuman mati bagi pejabat korup, bahkan juga bagi keluarganya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

alam struktur kekuasaan dari sistem internasional terjadi perubahan terus-menerus, kecuali parameter geopolistis globalnya. Geopolitika diberikan peran ganda oleh geostrategi dalam hubungan internasional: sebagai penyebab fundamental krisis antarnegara serta peperangan, dan faktor penentu dalam usaha penegakan “ a new world order ” di era pascaperang. Mengingat memang ada korelasi antara ekologi dari sistem politis global dan hubungan antarnegara, selalu terjalin suatu hubungan konsisten dan kompatibel antara teori geopolitis dan strategi dari kekuatan-kekuatan hegemonis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Teori Mackinder tentang geopolitik bumi (1924), misalnya, dipakai dalam reformulasi tradisi kebijakan luar negeri Inggris, yang adalah penguasa lautan, untuk mengatasi tantangan strategis Jerman, yang penguasa kontinental, ingin mengontrol daerah penentu ( pivot area ) dari Eurasia. Daerah itu dikualifikasikannya sebagai “ Heartland “, membentang dari Rusia sekarang hingga ke Asia Sentral. Sedangkan keseluruhan wilayah Eurasia dan Afrika disebutnya “ World Island “. Kesimpulan analisisnya, “… who rules East Europe commands the Heartland , who rules the Heartland commands the World Island, who rules the World Island commands the World.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Versi Spykman (1944) yang merupakan modifikasi dari teori Mackinder tentang Heartland menjadi dasar geopolitis containment policy Amerika semasa Perang Dingin. Dia berpendapat, potensi kekuatan riil dari Eurasia bukan terletak di Heartland , tetapi di daerah yang memagarinya yang disebut Mackinder the Inner or Marginal Crescent . Dengan mengkualifikasikan daerah itu sebagai “ the area of power potential Rimland “, Spykman menyimpulkan, ” … who controls the Rimland rules Eurasia, who rules Eurasia controls the destinies of the World “.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Observasi geopolitis dan saran geostrategis lain datang dari Admiral Mahan (1883), yang kemudian dijadikan asas dasar penguasa lautan Anglo-Amerika mengontrol lokasi strategi demi hegemoni global. Saran-saran Mahan yang khusus dipegang penguasa Amerika sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Pertama , pendudukan Hawaii, kedua mengontrol Karibia, ketiga membuat kanal menghubungkan Atlantik dan Pasifik, keempat menjauhkan peperangan dari pantai Amerika, kelima membangun aliansi demi membendung lawan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keruan saja Fukuyama berkesimpulan (1992), universalisasi Barat yang tidak terelakkan dan tidak terbendung itu “ may constitute the end point of mankind’s ideological evolution and the final form of human government and as such constitute the end of history “. Keyakinan intelektual itu mengabstrakkan begitu saja kenyataan bahwa yang membuat sistem internasional ini bisa menjadi satu faktor permanen di antara yang silih berubah dalam hubungan internasional adalah berkat perlindungan yang diperolehnya dari struktur kekuasaan yang dipertahankan dan dilestarikan (kekuatan) militer Amerika.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lambung Selatan dari Asia Sentral sejak dahulu merupakan area konfrontasi dari the Eurasian continental power terhadap the trade- dependent maritime power maupun antara kekuatan-kekuatan regional seperti Tiongkok, India, dan Pakistan. Maka itu Spykman mengingatkan perlunya supremasi geostrategis di persilangan antara lintas Utara-Selatan dari Heartland dan sabuk Timur-Barat dari Rimland, berhubung area itu rawan terhadap kekuasaan darat maupun maritim, dan karenanya perlu tindakan menurut cara kedua-duanya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka alih-alih memperlakukan “perang global” melawan fundamentalis Islam transnasional, regional dan lokal sebagai bentrokan nilai peradaban, diplomasi Amerika menyikapinya sebagai “konflik sistemis”. Artinya, usaha meyakinkan massa Muslim yang ragu-ragu menjadi bagian sistem global Barat merupakan opsi jauh lebih baik daripada memeranginya. Dunia Muslim perlu “dirangkul”, mengingat ia berlokasi geografis sangat cocok bagi pengembangan strategi kontinental dan maritim sekaligus. Dunia ini “memiliki” choke points laut dan darat di Eurasia yang sangat penting secara strategis, berupa delapan dari 16 jalur air yang membagi laut-laut panas dunia dan tiga perlintasan darat di Afghanistan, jadi berpotensi besar mengontrol kunci-kunci ke Rimland .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fakta, atau sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, jelas memiliki suatu daya tarik tersendiri. Terlebih lagi sesuatu yang sifatnya rahasia atau (“tadinya, katanya”) confidential. Tanpa sikap kritis, volume informasi yang begitu besar bak air bah mempunyai efek cuci otak, yang secara langsung atau tidak langsung adalah psychological abuse , menghipnotis penonton yang keasyikan menonton debat kusir, menggeser kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat. Padahal, belum tentu semuanya perlu, belum tentu semuanya penting, yang ada, benar karena berani, bersenjatakan opini dari publik yang sudah mati rasa. Ketika rakyat sudah mati rasa dan kehilangan kekritisannya, ujung-ujungnya terjadi pembodohan massal, penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang ideal tentunya adalah informasi beralaskan nurani yang sejujur-jujurnya dan menyangkut hajat hidup orang banyak . Di Amerika, misalkan. Sersan Joseph Darby dan Sersan Samuel Provance, mungkin akan selalu diingat dunia sebagai pembuka aib tentara Amerika dari penjara Abu Ghraib. Meskipun dikecam dan terus disangkal kalangan militer AS, Darby dan Provance berjalan terus sesuai dengan panggilan nurani. Bahkan sampai saat ini, Darby dan keluarganya harus menerima konsekuensi tindakannya mungkin sampai seumur hidup, yaitu tinggal di lokasi yang dilindungi akibat retaliasi dari kalangan militer AS.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga terdapat beberapa profesi yang memang sudah bersenyawa dengan kerahasiaan itu sendiri, yang terikat kode etik, tanpa perlu adanya non-disclosure agreement, misalkan, seperti dalam praktik kedokteran atau kepengacaraan. Di AS, misalkan, Duty of Confidentiality (tanggung jawab kerahasiaan) secara eksplisit memberikan seorang klien hak istimewa yang mengharuskan seorang pengacara untuk merahasiakan segala komunikasi mengenai si klien tersebut (attorney-client privilege), kecuali tentunya informasi tersebut diperbolehkan oleh klien untuk diungkap kepada publik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hak interpelasi dalam sistem politik kita memang diakui sebagai salah satu hak anggota DPR. Ada kebijakan pemerintah yang tidak dipahami oleh sejumlah anggota dewan, lalu mereka meminta penjelasan kepada pemerintah apa sesungguhnya maksud dan latarbelakang kebijakan itu. Pada era Orde Baru, DPR jarang mempergunakan hak interpelasi. Maklum, bertanya pada Soeharto dapat dipersepsikan tidak percaya, bahkan merongrong wibawa, konsekuensi politiknya bisa “repot”. Di era reformasi, anggota DPR ringan tangan menggunakannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah ini tidak mudah dijawab karena terkait dengan berbagai masalah lain yang sedang menghantui dunia, khususnya masalah terorisme, konflik berdarah di Irak, Afghanistan dan perseteruan Palestina versus Israel. Iran di mata negara-negara barat memainkan peran strategis dalam perpolitikan Timur Tengah. Iran boleh jadi sedang “bermain” di Afghanistan, Lebanon dan Irak. Irak pasca Saddam Hussein, misalnya, kini masuk dalam kancah perang saudara antara kelompok Sunni (para pengikut Saddam) dan Shiah yang pada rezim Saddam ditindas habis. Kini kelompok Shiah berbalik mengejar-ngejar pengikut Sunni. Iran, negara muslim yang didominasi oleh aliran Shiah dikabarkan ikut “bermain” di Irak. Menurut Kepala intelijen milter AS, Mike McConnell, militer Iran telah memasok senjata yang disebut Explosively Formed Penetrators (EFP) kepada pihak Shiah Irak dalam memerangi kelompok Sunni.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konflik Palestina-Israel akhir-akhir ini juga kian memanas. Eskalasi ketegangan, dan konflik senjata, sebenarnya, lebih disebabkan oleh “perang saudara” antara faksi Hamas yang radikal dan al Fatah (pengikut Arafat) yang moderat. Pemerintah Palestina pun gonjang-ganjing karena pertikaian sengit kedua kubu ini. Pimpinan Hamas belakangan menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Israel. Dan laporan-laporan intelijen barat menunjukkan bahwa Hamas mengirimkan kader-kadernya ke Iran untuk dilatih, kemudian disusupkan kembali ke Palestina untuk memerangi Israel dan/atau para pengikut Arafat. Begitu juga kader-kader lawan kelompok Sunni di Irak: sebagian dari mereka dikabarkan menjalankan latihan militer di Iran untuk kemudian disusupkan kembali ke Irak setelah “lulus”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, anehnya, dalam masalah Resolusi DK PBB No 1747, ke-5 anggota tetap DK -yaitu AS, Rusia, tiongko, Inggris dan Perancis- memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa Iran memang harus ditekan untuk menghentikan program nuklirnya demi perdamaan internasional. Resolusi itu, hakikatnya, memerintahkan Iran untuk menghentikan selama 60 hari proyek nuklirnya, sambil mengizinkan tim internasional (IAEA) untuk melakukan verifikasi. Kecuali itu, DK PBB juga memperluas pembekukan jumlah entitas milik pemerintah Iran yang dicurigai terkait dengan program nuklir: dari 22 menjadi 37 entitas, termasuk Bank Sepah, bank terbesar ke-5 Iran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara: 5 anggota tetap dan 10 tidak tetap. Ke-10 anggota tidak tetap saat ini adalah Afrika Selatan, Belgia, Ghana, Indonesia, Italia, (Republik) Kongo, Panama, Peru, Qatar, dan Slovakia. Apakah ke-10 negara itu ditekan Amerika sehingga mereka semua mendukung Resolusi 1747 ? Rasanya, tidak. Qatar negara Arab berpenduduk 99 persen muslim. Ghana tercatat anggota Gerakan Nonblok yang aktif. Afrika Selatan selama ini menjalankan politik luar negeri yang kritis, sering berseberangan dengan blok barat. Belgia negara yang terkenal dengan politik netralitasnya. Italia tidak punya tradisi mengekor Amerika. Peru negara Amerika Latin yang kini sedang diterpa “fenomena Evo Moales” yang anti-Washington. Slovakia sempalan Cekoslovakia yang eks. komunis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Satu hal yang membuat blok barat cemas pada program nuklir Iran ialah fakta bahwa negeri itu selama satu dekade terakhir juga mengembangkan senjata rudalnya. Iran sejauh ini telah memiliki rudal jarak menengah, Shahab-3, dengan jarak tempuh 1.300 Km. Militer Iran pada 2005 mengumumkan telah berhasil menambah daya tembak Shahab-3: dari 1.300 Km. menjadi 2.000 Km. Iran kini malah dipercaya sedang mengembangkan lagi kemampuan rudalnya dengan membuat Shahab-4 yang memiliki jarak tempuh hingga 3.000 Km. Jika prediksi intelijen barat benar, hal itu berarti sebagian besar daratan Eropa dapat dijangkau oleh Shahab-4. Rusia dan Tiongkok disebut-sebut aktif membantu program peluru kendali Iran. Namun, Shahab-3 maupun Shahab-4 kabarnya mengikuti prototype rudal sejenis dari Korea Utara. Kalau saja rudal-rudal itu mampu membawa kepala nuklir, itulah yang paling ditakuti dunia!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah Iran, menurut hemat kita, tidak terkait langsung dengan kepentingan Indonesia; apalagi jika dikaitkan dengan masalah terorisme dan fundamentalisme di negeri kita yang akhir-akhir ini semakin merisaukan. Ada anecdote yang berbunyi bahwa nuklir India dan Pakistan nyaris tidak menjadi perhatian masyarakat internasional, sebab dunia percaya India dan Pakistan takkan mengekspor nuklirnya. Paling-paling mereka saling membunuh. Sebaliknya, dunia amat cemas dengan nuklir Korea Utara, karena negeri yang sangat miskin ini dikhawatirkan aktif mengekspor teknologi nuklirnya kepada pihak mana pun yang sanggup memberikan uang kepada mereka. Bagaimana dengan Iran yang memiliki banyak kepentingan di Lebanon, Palestina dan Irak?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masih banyak persoalan yang terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia -seperti hancurnya industri-industri lokal, arus barang selundupan yang seperti air bah, aliran dana nonbugeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada capres/cawapres 2004 dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terus diambangkan- yang perlu ditangani secara serius oleh DPR. Kenapa, misalnya, DPR tetap bersikeras dengan sikapnya bahwa kerusuhan Mei 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat? Menguras tenaga dan waktu hanya untuk menggugat sikap pemerintah dalam masalah resolusi DK PBB 1747 bisa dipersepsikan sebagai tindak pelarian dari permasalahan bangsa yang sesungguhnya atau ditengarai semata-mata untuk menohok pemerintah SBY!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah lama politik kita bekerja dengan cara-cara pasaran. Di zaman pemerintahan Megawati dulu, melalui kesaksian sejumlah anggota DPR diungkapkan adanya upaya bagi-bagi duit ke politisi DPR yang dilakukan oleh banyak kementerian, termasuk ke partai yang ketuanya sedang memerintah. Belum lama berselang, muncul kehebohan dalam isu seputar “calo” proyek di DPR. Yang paling baru, muncul kasus “catering haji”, SMS Menteri Kusmayanto, dan duit nakal Rokhmin Dahuri. Dengan kasus-kasus semacam itu maka jelas ada relasi yang lain yang bekerja di luar relasi formal legislatif-eksekutif. Bukan sekadar relasi antar lembaga tinggi yang mestinya terhormat dan bebas, tapi pola relasi yang penuh transaksi dan kepentingan-kepentingan pribadi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di zaman Soeharto, DPR dikelola di bawah ketiak presiden. Sekarang, di alam demokrasi, kekuasaan politik tersebar di partai-partai. Meski presiden menang dalam pemilu langsung, partai tetap masih pegang kendali, utamanya di DPR. Ini yang mendasari pola hubungan eksekutif-legislatif yang lebih berimbang sekarang -bahkan cenderung lebih berat ke legislatif. Perimbangan ini menghasilkan suatu fenomena baru di mana demi mulusnya kebijakan dan program pemerintah di departemen-departemen “hubungan baik” dengan DPR menjadi syarat mutlak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Titik krusial dalam pola “hubungan baik” baik ini misalnya saja ada dalam isu anggaran departemen yang perlu disusun “bersama” legislatif. Melalui pola relasi ini, legislatif memiliki posisi yang relatif kuat, apalagi terhadap para menteri. Beruntung bagi menteri yang disokong atau berasal dari partai besar, karena melalui politisi dari partainya ia bisa sedikit gampang lolos dari DPR. Tapi bagi menteri profesional, bukan dari partai dan mengepalai Departemen “basah”, hidup dengan jabatan menteri jadi sungguh tidak mudah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pola hubungan transaksional ini yang secara diam-diam mendasari perilaku Pemerintah-DPR sepanjang reformasi hingga sekarang. Ini juga yang menegaskan betapa dalam beberapa kasus para politisi kita mengidap penyakit lama bawaan birokrat Orba yang punya kredo “kalau bisa susah kenapa dibikin gampang”. Maka jadilah kasus- kasus ini berlaku sebagai konsensus diam-diam. Kalau sudah begini, maka jelas yang jadi korban tradisional adalah rakyat banyak. Program pembangunan yang terlambat jalan akibat lama tertahan persetujuannya di parlemen belum lagi biaya tambahan yang keluar dari anggaran negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini para politisi keluar dari kepantasan dan kelihatan lebih banyak memaksakan kehendak, ambisi dan gengsi pribadi-pribadi. Presiden bisa ditekan kapan saja entah untuk kepentingan keperluan konsepsi, jabatan-jabatan pribadi, atau sekadar untuk ditekan-tekan saja. Di sinilah letak soal utamanya, kalau DPR menekan presiden berdasarkan suatu sebab konstitusional yang jelas tentu publik bisa menerima dengan gampang, tetapi kalau DPR menekan Presiden tanpa dasar apapun kecuali kehendak untuk semata-mata menekan -argumen dibuat belakangan- ini yang terasa tidak sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang mengkhawatirkan dari gejala ini adalah bahwa pola relasi transaksional bercampur dengan hubungan tekan-menekan dan saling peras secara halus ini lama- kelamaan pola ini bisa menjadi semacam dasar konstitutif kepolitikan Indonesia. Akibatnya, dasar ontologis politik bukan lagi kepentingan umum melainkan sekadar kepentingan perorangan yang ditransformasikan menjadi agenda politik dengan mekanisme paksaan. DPR terkonsentrasi pada kepentingan di dalam dirinya bukan kepentingan umum di luar dirinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sini wajar apabila kemudian orang membandingkan apa yang berkembang sebagai kemauan sebagian politisi di DPR sekarang dengan apa sedang yang dialami rakyat banyak, orang hanya akan menemukan ironi. Sementara politisi sibuk menyiapkan tekanan kiri- kanan, kasus Lumpur Lapindo yang meluap entah sampai kapan dengan korban yang entah berapa lagi; kasus ribuan korban konflik tanah di Meruya; terbunuhnya empat orang warga akibat tembakan Marinir; kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang makin menumpuk; kekerasan dalam rumah tangga yang makin menjadi-jadi belakangan ini; makin banyaknya bunuh diri di kalangan orang-orang miskin, urusan pendidikan yang tak kunjung beres.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sudah 9 tahun lamanya Indonesia berusaha menjalankan demokrasi secara konsekuen. Jika kita menyimak konsep demokrasi yang dalam hal ini digunakan, timbul kesan bahwa tekanan terbesar diberikan pada hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat dianggap tersusun demokratis, bila bukan saja wakil dalam DPR melainkan juga setiap pemimpin pemerintahan dipilih secara langsung, baik pada taraf nasional (pemilu presiden) maupun pada taraf lokal (pemilihan kepala daerah). Belum tentu di semua negara demokratis lain terjadi demikian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua tahun lalu, saya menanyakan dalam sebuah tulisan di harian ini, apakah Indonesia pantas dinilai lebih demokratis ketimbang Belanda ( Suara Pembaruan , 4-6-2005). Waktu itu Pemerintah Belanda mempertimbangkan usul sebuah partai untuk memilih wali kota (yang sampai sekarang di Belanda diangkat). Usul ini berasal dari Partai D-66 yang saat itu mengambil bagian dalam kabinet Belanda dan mempunyai program khusus untuk memperjuangkan pemilihan wali kota. Namun, perjuangan mereka tidak berhasil sama sekali dan tidak begitu diminati oleh masyarakat Belanda. Dalam Pemilu November 2006, Partai D-66 kalah besar dan kini tidak lagi termasuk kabinet Belanda yang baru.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sementara itu di Indonesia di mana-mana diadakan pilkada: pada taraf provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan pemimpin merupakan realisasi dari unsur equality (persamaan) dalam trilogi Revolusi Prancis tentang demokrasi: liberty, equality, brotherhood . Dalam memilih pemimpinnya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama ( one person one vote ). Persamaan dalam kesempatan untuk memilih atau dipilih memang merupakan suatu unsur demokrasi yang penting. Namun, tidak kalah penting adalah realisasi equality yang lain, yaitu persamaan hak. Dan pelaksanaan HAM justru merupakan perbedaan hakiki antara diktator dan demokrasi, bukan pemilihan semua pemimpin lokal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walau kita mengatakan sedang menjalankan demokrasi yang penuh, dapat ditanyakan apakah prinsip might is right sungguh-sungguh ditinggalkan. Mengapa ditanyakan begitu? Karena di Indonesia dalam suasana demokrasi pun banyak masalah HAM tidak pernah diselesaikan. Daftarnya sudah menjadi panjang. Beberapa spesimen khusus adalah: hilangnya 13 aktivis, Tragedi Trisakti, dan Tragedi Semanggi I dan II, kasus Theys di Jayapura, dan puncak segala tragedi itu adalah pembunuhan Munir (2004). Kasus terakhir ini begitu tragis karena justru Munir selalu tampak sebagai aktivis yang dengan semangat besar memperjuangkan penegakan HAM.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang benar, dalam Era Reformasi sekarang tidak lagi terjadi sebanyak pelanggaran HAM seperti dulu, meskipun masih ada yang terjadi juga. Peristiwa Pasuruan adalah bukti terakhir. Namun, Munir tetap merupakan korban senjata yang paling tragis, sekalipun dalam pembunuhannya tidak dipakai senjata secara langsung. Sangat menyedihkan bahwa kasus Munir, sama seperti kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, tidak pernah dapat diselesaikan. Di sini seolah-olah berdiri sebuah tembok baja yang tidak mungkin ditembus, untuk melindungi mereka yang memegang senjata. Akibatnya, semua kasus ini berakhir dengan impunitas, artinya tidak berakhir sama sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dimengerti, bahwa istri Munir, Ny Suciwati, tidak sabar lagi dan mengajukan kasus Munir ini ke Komisioner Tinggi PBB untuk HAM. Ini memang sebuah langkah logis, bila di negerinya sendiri kasus HAM tidak dapat diselesaikan. Dalam suasana demokrasi, kita menerima sebagai wajar saja bahwa organisasi-organisasi internasional memantau pelaksanaan pemilu. Dalam bidang HAM, kesediaan untuk dikontrol oleh pihak luar seharusnya lebih besar lagi dan pada kenyataannya sudah ada sejak Deklarasi Universal HAM (1948) bersama dengan mekanisme pengawasan, meski masih terlalu lemah dan kurang punya gigi. Ironisnya, Indonesia sendiri menjadi anggota Dewan HAM PBB dan malah terpilih kembali untuk periode 2007-2010. Tidak apa-apa. Biarlah anggota Dewan lain langsung bertanya kepada wakil Indonesia. Mudah-mudahan kehadirannya malah bisa membantu untuk mempersingkat prosesnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dimengerti pula bahwa Ny Sumarsih, ibu Wawan -mahasiswa Atma Jaya yang ditembak mati dalam Tragedi Semanggi I-, tidak kenal lelah dalam meminta keadilan bagi anaknya. Bersama dengan teman-teman senasib, ia mengadakan demo secara teratur untuk mendesak pemerintah agar kasus mereka segera dituntaskan. Mereka meniru contoh para ibu Argentina dulu yang bertahun-tahun lamanya setiap minggu mengadakan unjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi anak-anak mereka yang hilang selama rezim militer di sana. Dengan demikian mereka mengingatkan kita bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih mempunyai sisi gelap yang tidak dapat diterima.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ny Sumarsih sudah pernah mengusulkan agar dalam Pemilu 2009 masyarakat tidak akan memilih lagi parpol yang selama ini tak acuh saja terhadap masalah HAM. Usul ini pantas dipertimbangkan. Sampai sekarang hampir semua parpol dan anggota DPR seolah-olah tidak memedulikan masalah HAM. Padahal, pelaksanaan HAM merupakan unsur terpenting dalam demokrasi yang sehat. Karena itu penyelesaian kasus-kasus HAM memang patut menjadi topik utama dalam pemilu berikut. Sementara itu kita boleh merasa berutang budi kepada Ny Suciwati dan Ny Sumarsih beserta teman-temannya. Sebab, mereka tidak saja memperjuangkan keadilan bagi keluarga mereka. Mereka memperjuangkan juga demokrasi penuh bagi kita semua.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu masalah pelik yang harus dipecahkan pemerintah secara baik di masa kini dan di masa mendatang adalah masalah perubahan harga komoditi tertentu, dan khususnya komoditi yang dengan mudah dikategorikan menyangkut taraf hidup masyarakat banyak. Kenyataan menunjukkan, masih lebih dari dua tahun sebelum Pemilu 2009 dilaksanakan, perubahan harga beberapa komoditi telah dijadikan sebagai komoditi politik. Tampaknya, semakin mendekati Pemilu 2009, politisasi perubahan harga komoditi akan semakin menonjol bila pemerintah tidak bersikap tegas menghadapinya dari sekarang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tidak dapat diingkari, kenaikan harga barang atau jasa akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Walau demikian dapat dikemukakan perubahan harga (inflasi dan deflasi) tidak selalu bersifat netral kepada golongan masyarakat tertentu. Ada masyarakat yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau demikian halnya, memahami terjadinya perubahan harga sangat penting artinya. Tanpa memahami proses terjadinya perubahan harga secara akurat akan sulit diciptakan dan diimplementasikan suatu kebijakan yang hasil akhirnya sesuai dengan harapan dan atau sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam beberapa bulan terakhir ini kita dapat menyaksikan pemerintah sangat repot menghadapi perubahan harga beberapa komoditi seperti beras, gula, bawang, dan dewasa ini harga minyak goreng. Terjadinya perubahan harga masing-masing komoditi tersebut berakibat penurunan tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat, sehingga terbuka peluang bagi orang-orang tertentu (politisi) untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tersebut. Yang memprihatinkan, dalam banyak hal kegiatan memperjuangkan kepentingan mereka yang menderita tidak diletakkan pada posisi yang tepat sehingga pemecahan masalah yang ada menjadi semakin rumit dan akibatnya merugikan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dapat dipastikan untuk hal-hal tertentu pemerintah masih akan dituntut dan akan melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, karena hanya dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan atau akibat negatif dari kegiatan ekonomi dapat diminimalisir kalau tidak mungkin ditiadakan. Sebagai ilustrasi, pemerintah perlu melakukan intervensi pasar untuk menjaga agar harga beras tidak terlalu tinggi, karena bila harga beras terlalu tinggi kesejahteraan sebagian terbesar masyarakat akan melorot dan hal tersebut dapat berakibat terganggunya stabilitas politik. Ilustrasi lainnya, pemerintah perlu membatasi impor gula untuk menjaga agar kesejahteraan petani tebu tidak menciut dan kebutuhan akan gula dapat dipenuhi oleh produsen secara menguntungkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Data yang ada dengan jelas menunjukkan produksi bawang merah dalam negeri lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, dan impor berada kurang dari 10 persen dari produksi dalam negeri. Data kasar ini dengan jelas menunjukkan masuknya bawang impor adalah karena ada kebutuhan dan/atau harganya lebih murah. Dengan demikian, senjata harus diarahkan dan peluru harus dimuntahkan untuk menjadikan petani bawang merah dapat memproduksi dan menjual bawangnya dengan menguntungkan dengan harga yang kompetitif dengan bawang impor.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasarkan kalkulasi, kekayaan Keluarga Marcos sejak berkuasa sampai tahun 1986 hanya sebesar 304 ribu dolar AS; sungguh jomplang bila dibandingkan dengan harta yang disimpan 5 yayasan Marcos sebesar 683 juta dolar AS di bank-bank Swiss. Mahkamah Agung Filipina kemudian meng adili Imelda dan keluarga serta kroni Marcos. MA Filipina memutuskan deposito tersebut merupakan hasil korupsi ( ill-gotten wealth ). Atas putusan MA Filipina, pada Januari 1998 pengadilan tinggi Swiss menyita dana 683 juta dolar AS yang disimpan di bank-bank Swiss dan dimasukkan escrow accounts dan dikembalikan kepada Pemerintah Filipina.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jauh sebelum UN digelar, berbagai argumentasi para pakar untuk menolak UN begitu variatif. Lagi pula, UN juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah, dan pendidikan itu bersifat otonom. Itulah sebabnya, banyak pakar pendidikan tidak mengerti alasan Mendiknas menyelenggarakan UN, dan publik mempertanyakan mungkin saja ada kaitannya dengan dana UN, megaproyek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar. Salahuddin Wahid dalam artikelnya di sebuah harian Ibukota 2 Mei bahkan menginginkan jangan hanya kecurangan UN yang dibongkar, tetapi juga penggunaan dana.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Boleh ada WNI keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa, dan warga Tionghoa, bahkan boleh ada WNI suku Tionghoa, tetapi tidak boleh ada WNI kebangsaan Tionghoa. Ketika Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) didirikan pada 1999, pada anggaran dasarnya digunakan istilah keturunan Tionghoa. Penggunaan istilah tersebut mengacu pada sudut antropologi fisik. Artinya, mereka berbicara tentang ras, yaitu ciri-ciri biologis yang menjelma sebagai ciri-ciri lahir seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk bagian muka, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bangsa Tionghoa bisa berarti bangsa China, baik dari Republik Rakyat China (RRC) maupun dari Republik China di Taiwan, dan juga bisa berarti semua orang-orang keturunan Tionghoa yang merantau dan menetap di mancanegara, tpi tidak menjadi warga negara dari negara tempat mereka bermukim. Masyarakat Tionghoa warga negara Singapura menyatakan diri sebagai “Singaporean”, yang warga negara Filipina menyatakan diri “Philipino”. Maka masyarakat Tionghoa yang sudah menjadi WNI seharusnya menyatakan diri sebagai “Indonesian”, bukan sebagai bangsa Tionghoa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Baru-baru ini ada iklan layanan masyarakat di Metro TV yang menyiarkan bahwa suku Tionghoa di Malang (Macung) mendirikan universitas bertaraf internasional di kota tersebut. Dalam iklan itu digunakan istilah suku Tionghoa. Sebab itu, apabila organisasi masyarakat Tionghoa yang menggunakan nama kebangsaan Tionghoa Indonesia ingin mengartikan kata bangsa dalam arti suku, sebaiknya gunakan saja kata suku. Maka namanya menjadi suku Tionghoa Indonesia, bukan kebangsaan Tionghoa Indonesia, atau pakai istilah suku bangsa Tionghoa Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan UU tentang “ Nederlandsch Onderdaanschap van niet – Nederlanders “. ( Staatsblad No 296/1910). UU Kekaulanegaraan Belanda tahun 1910 itu menganut ius soli (berdasarkan tempat kelahiran). Jadi semua orang yang dilahirkan di wilayah Hindia Belanda dipandang sebagai Kaulanegara Belanda. Jadi orang-orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah Kaulanegara Belanda. Tetapi hanya sebagai Kaulanegara Belanda bukan warga negara Belanda. Dengan demikian apabila pada waktu itu ada orang-orang Tionghoa di Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bangsa Tionghoa, tidak dapat disalahkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apalagi mengingat dalam agama-agama yang ada terdapat keragaman internal. Lantas mengapa agama-agama kemudian mencoba mengklaim diri seragam untuk kemudian mendominasi dan memarginalkan yang lain. Jelas ini akibat salah nalar yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena kota kelahiran agama tertentu secara bersamaan juga kota kelahiran agama lain, dan tak boleh ada satu agama pun yang mengklaim memiliki kota tertentu. Negara Pancasila tidak mengenal “kantong Kristen,” “kantong Islam,” “kota Kristen,” “kota Islam.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maraknya perda-perda bernuansa agama pada awal reformasi hingga saat ini di berbagai daerah harus diakui meresahkan agama-agama lain, karena walaupun cara menghadirkannya diklaim memenuhi asas demokrasi, di sana tetap saja tersimpan semangat diskriminasi terhadap agama yang berbeda, terbukti, kehadirannya menghambat kebebasan agama-agama lain. Hal yang sama juga ada pada Raperda Kota Injil yang kini sedang digodok di Papua. Dalam rancangan peraturan yang terdiri atas 8 bab dan 27 pasal itu, terindikasi adanya diskriminasi agama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ternyata berbagai upaya pembangunan belum mampu membebaskan masyarakat kita dari penyakit kronis kemiskinan ini. Di tahun-tahun 1960-an, ketika Bung Karno mencanangkan “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” (Berdikari), masyarakat kita sungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri berjam-jam mengantre hanya untuk memperoleh sekilo atau dua kilo beras. Di era reformasi ini kenyataan serupa juga kita hadapi. Orang pun mengantre berjam-jam memperoleh minyak goreng, beras, atau apa saja. Maka tidak heran, banyak orang putus asa.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sesungguhnya kita sedang menghadapi kemerosotaan rasa solidaritas yang parah. Kita sedang mengidap penyakit ketidakpekaan sosial yang membutakan hati-nurani kita. Dalam sebuah surat kabar nasional diberitakan tentang kekhawatiran yang dihadapi anak-anak bangsa karena ketidakmampuan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah “Saya ngeri mendaftarkannya ke sekolah. Takut,” kata Yana. “Jangankan bisa mendaftarkann anaknya, ijazah tanda kelulusan Nuraini dari sebuah madrasah pun hingga kini masih tertahan di sana,” demikian surat kabar itu memberitakan selanjutnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk memperbaiki mutu pendidikan misalnya, ada yang membuka sekolah-sekolah elite. Tetapi siapa yang bisa masuk ke sekolah macam itu? Tidak mungkin si Poniman yang tinggal di bantaran Ciliwung dapat memasukkan anaknya ke situ kalau hanya untuk makan sehari-hari saja, ia masih harus berjuang sekeras-kerasnya. Alhasil, kesenjangan yang tadinya menganga antara yang berpunya dan tidak berpunya makin menganga lagi. Penyelesaian instan seperti ini tidak memperbaiki relasi-relasi sosial di dalam masyarakat. Malah situasi keterasingan satu sama lain diperparah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang lebih mendasar lagi, visi pendidikan di Indonesia harus dirumuskan secara persis. Setiap upaya-upaya pendidikan di Indonesia mesti bermuara pada penghormatan dan pengangkatan harkat setiap orang Indonesia sebagai manusia. Guna mencapai hal itu, ia harus dimampukan dengan berbagai perlengkapan ilmu dan keterampilan teknologi (juga yang sederhana). Tidak cukup dengan hanya menyediakan 20 persen dari APBN bagi pendidikan, yang notabene sampai sekarang juga belum terwujud. UU Sisdiknas harus dengan jelas menyatakan keberpihakan kepada yang termarjinalisasi di dalam masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kasus serupa yang terjadi Juli 2006, seputar melimpahnya penghasilan pejabat negara dari peringkat teratas di tengah penderitaan masyarakat terutama lapisan bawah akibat belitan kesulitan dalam seluruh sendi kehidupan yang tak berkesudahan, tampaknya bakal terulang lagi di bulan yang sama tahun ini. Gejala tersebut di antaranya terindikasi dengan unjuk rasa ratusan pekerja dan pengemudi Perum Damri se-Jawa dan Bali ke Kementerian BUMN dan Istana Negara, Senin, 11 Juni lalu. Unjuk rasa itu dilatarbelakangi penyebab selama tujuh bulan mereka tidak menerima gaji.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dua kenyataan bertolak belakang itu mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, yang umumnya menghendaki dibatalkannya kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji bulan ke-13 bagi pejabat negara. Dalam ruang ini, penulis pun mengemukakan cara yang memerlukan waktu relatif singkat dan tidak melanggar undang-undang bagi pembatalan tersebut.Yaitu, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah Undang-undang No 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006, yang antara lain mengalokasikan dana bagi gaji bulan ke-13 pejabat-pejabat negara sebesar Rp 1 triliun ( Suara Pembaruan , 18 Agustus 2006).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, ada 12 rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodok dan akan diusulkan ke DPR. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan, bertujuan menegaskan tanggung jawab masing-masing bila ada krisis moneter kembali terulang. Pemerintah juga menyiapkan RUU Kepelabuhanan, RUU BUMD, dan RUU Syariah. Juga ada reformasi regulasi untuk asuransi dan pensiun. Dalam paket ini pemerintah menargetkan waktu pengurusan perizinan investasi 23 hari dari sebelumnya 97 hari. Pemerintah juga melanjutkan reformasi BUMN.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Fokus kedua, yaitu pada sektor perpajakan, yakni penyederhanaan dalam proses restitusi yang harus diimplementasikan pada Juli 2007. Kemudian, upaya menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan dan sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah, terutama yang menghambat kegiatan investasi. Dalam reformasi sektor keuangan, pemerintah memfokuskan pada stabilitas sektor keuangan, yakni membentuk forum bersama dengan Bank Indonesia (BI) yang akan diperkuat dengan mengajukan draf RUU jaring pengaman sektor keuangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita tahu sebagian besar UMKM bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil dan menengah. Bisnis UMKM yang bergerak di sektor riil tersebut menyerap tenaga kerja yang besar. Sebagai gambaran, tiap pertumbuhan ekonomi nasional satu persen di sektor riil, tenaga kerja yang diserap mencapai 350.000 orang. Bandingkan, misalnya, dengan pertumbuhan sama di sektor jasa dan keuangan yang hanya menyerap 40.000 tenaga kerja. Dengan berkembangnya sektor riil tersebut, akan cukup banyak tenaga kerja yang bisa diserap sehingga jumlah pengangguran yang kini mencapai 37 juta orang akan terkurangi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Semuanya itu ambruk pada akhir April 1975 ketika pasukan Vietnam Utara menyerbu Saigon. Namanya segera berubah menjadi Kota Ho Chi Minh untuk menghormati pemimpin gerakan kemerdekaan Vietnam. Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam di Hanoi pada tanggal 2 September 1945, dua minggu setelah dua pemimpin gerakan kebangsaan, Soekarno dan Moh Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus di Jakarta. Hanya dua bangsa terjajah di Asia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah Perang Asia-Pasifik berakhir, Indonesia dan Vietnam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menjadi bahan renungan bagi pengamat ini: kenapa rasa urgensi dalam menangani investasi asing tidak tampak di Indonesia, seperti di Vietnam? Padahal ada kemiripan sejarah politik antara dua negeri ini. Apakah karena pengalaman Vietnam lebih berat dan pahit dalam mempertahankan kemerdekaannya, sedangkan Indonesia masih bersikap manja, karena pernah dirayu dari kiri-kanan ketika Perang Dingin berlangsung? Vi- etnam sadar bahwa investasi asing diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi supaya tenaga kerja lebih satu juta setiap tahun dapat diserap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam diskusi di Council of Foreign Relations 31 Mei, Lawrence Wright, kolumnis The New Yorker menyatakan selama lima tahun AS telah mengucurkan dana US$ 10 miliar kepada Pakistan. Tapi Osama bin Laden tidak ketahuan jejak langkahnya. Wright menyimpulkan dengan guyon bahwa Pakistan tidak akan menangkap Osama, karena itu berarti mereka akan “ going out of business “. Kalau Osama ditangkap atau mati, Pakistan tidak akan punya alasan lagi untuk minta bantuan AS seperti yang terjadi selama lima tahun terakhir.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Perundingan bilateral AS-Iran juga sudah dimulai di Baghdad, dan tampaknya Iran akan memilih jalur kompromi dan memperoleh imbalan pelbagai fasilitas, ketimbang mengambil risiko diserbu dari udara. Salah satu alternatif yang mencuat bila Iran tetap ngotot, ialah AS akan melakukan serangan udara yang selesai dalam dua- tiga hari dan dampak opini publik akan berumur sekitar seminggu, setelah itu orang akan sudah lupa. Yang penting Iran akan kehilangan “modal dasar” untuk membangun nuklir damai atau bom nuklir jika serangan udara itu dilakukan dalam tahun 2007 ini juga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dewan Keamanan PBB baru saja menyetujui Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus pembunuhan PM Hariri. Lima negara yang abstain ialah Rusia, RRT, Indonesia, Qatar, dan Afrika Selatan. Mengenai Mahkamah Internasional mayoritas negara memang biasanya ambivalen. Kalau yang diadili negara lain, ya mereka bisa menerima. Tapi kalau sudah menyangkut oknum dari negaranya, banyak yang keberatan. Termasuk AS tidak mau ikut dalam konvensi International Criminal Court di Den Haag karena mereka tidak percaya dan takut sentimen anti-AS akan mudah sekali menyeret warga AS sebagai penjahat perang internasional di depan ICC.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dugaan penyimpangan terhadap penggunaan BLBI yang merupakan tindak pidana diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit investigasi terhadap 48 bank penerima BLBI ditemukan penyimpangan Rp 84,8 triliun atau 58,70 persen dari jumlah BLBI sebesar Rp 144,5 triliun. Penyimpangan BLBI tersebut antara lain digunakan untuk melunasi pinjaman subordinasi, melunasi kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, membayar kewajiban kepada pihak terkait, transaksi surat berharga, melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, membiayai kontrak derivatif baru, membiayai ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap dan membiayai overhead bank umum.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selisih nilai lebih kurang Rp 30 triliun merupakan perbedaan yang sangat signifikan, dan dalam hal ini negara dirugikan karena terjadi penyusutan nilai aset (depresiasi) sehingga negara harus bertanggung jawab atas kekurangannya. SKL seharusnya dibatalkan apabila terdapat kejanggalan atau kesalahan, tetapi pemerintah lepas tangan dan menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemerintah juga tidak berupaya menguasai harta kekayaan Salim Group yang dimiliki saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, harta kekayaan debitur yang diperoleh di kemudian hari tetap menjadi jaminan utang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi pertanyaannya sekarang, mau ke mana arah pembangunan dan penegakan hukum dibawa? Kepada keadaan hukum yang lumpuh dan kacau ( legal disarray ), atau diarahkan kepada negara hukum ( rechtsstaat ) yang memang menjadi amanat UUD 1945, di mana persoalan nasional (terutama yang menyangkut hajat orang banyak) harus diatasi secara hukum justru dilakukan dengan coba- coba ( trial and error ) dengan kompromi, tetapi pihak debitur BLBI tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya. Lain halnya kalau debitur BLBI yang kooperatif dan menepati janji pasti harus diberi rehabilitasi dan kesempatan usaha kembali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mudah-mudahan pengangkatan Hendarman Supandji yang dikenal berani sebagai Jaksa Agung dan dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Pemerintah SBY dapat membuat gebrakan dalam menuntaskan kasus BLBI yang melibatkan konglomerat-konglomerat besar yang dianggap untouchable . Dalam merealisasikannya juga diperlukan kerja sama dan bantuan Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak untuk bersikap terbuka dalam mengungkap penyimpangan dana BLBI dan membantu proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Argumen yang banyak dibangun adalah penanganan lumpur Porong dan penanggulangan dampaknya itu makin membuktikan kegagalan negara ( failed state ). Argumen itu layak dicarikan peta persoalannya. Runtutannya, pertama , tanggung jawab korporasi untuk kesalahan eksplorasi yang dilakukan, kedua , tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan penerima devisa yang disumbangkan dari korporasi, ketiga , tanggung jawab lembaga-lembaga politik, seperti parlemen lokal dan nasional, serta keempat , tanggung jawab negara atas warga negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila diperhatikan, pihak korporasi dan pemerintah pusat sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing, sekalipun terkendala masalah-masalah rumit menyangkut administrasi kepemilikan atas lahan, rumah, dan bukti-bukti pendukung lain. Korporasi dijadikan sebagai pihak yang memberikan dana, termasuk untuk tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Sementara, pemerintah membuat kelembagaan yang ditugaskan untuk mengatasi semburan lumpur dan penanggulangan dampaknya. “Kesepakatan” pemerintah dengan pihak korporasi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden. Apakah kewenangan pemerintah sampai sejauh itu sebagai lembaga eksekutif? Tentu membutuhkan kajian ketatanegaraan yang jernih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Barangkali, materi interpelasi akan berujung kepada Keppres dan Inpres ini, sekaligus juga pengajuan sejumlah usulan, seperti pengadilan ad hoc . Parlemen nasional yang mencoba bersimpati atas nasib warga korban lumpur, seperti ingin mengajukan penyelesaian yang lebih cepat dan tuntas, ketimbang terus berbelit dengan persoalan-persoalan lama. Hanya saja, ahli hukum korporasi harus mulai banyak bicara, menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik ketika pemerintah kalah atau pemerintahlah yang menang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Begitu juga dengan hak-hak warganegara. Apabila lumpur Sidoarjo dianggap sebagai kesalahan korporasi, bisa jadi penyelesaian ganti rugi juga akan sepenuhnya ditanggung Lapindo Brantas. Seberapa sanggup perusahaan itu mampu membayar ganti rugi dan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan? Apakah bisa melebihi seluruh aset perusahaan, atau bahkan bisa “menyeret” perusahaan-perusahaan induknya? Lalu, ketika seluruh soal lari kepada hukum, pembuktian apa pun menyangkut hak milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki warga juga sepenuhnya diputuskan pengadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Detail persoalan inilah yang kurang mendapatkan perhatian kalangan pengamat dan penulis, sehingga lebih banyak yang melakukan proses insinuasi, ketimbang mencoba menelusuri seluruh persoalan dengan teliti. Kita memang harus meyakini betul betapa hak-hak warga-negara di atas segalanya. Tidak ada pengecualian apa pun atas hak-hak itu. Tetapi, kita juga harus meyakini betapa hak-hak berusaha juga bagian dari hak-hak warga negara, sebagaimana juga hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam penyelesaian sumber aliran lumpur dan akibat-akibatnya, diperlukan pelibatan publik. Publik di sini bukan hanya stakeholders dan shareholders , melainkan juga kalangan dan kelompok di luar area semburan lumpur. Penggunaan hak interpelasi menjadi bagian dari pelibatan publik itu. Hanya saja, kita juga tahu, betapa hak-hak interpelasi selama ini lebih sarat dengan politisasi, daripada substansi. Yang harus dihindari adalah pengerahan massa, sekadar untuk menunjukkan kekuatan para pihak yang berbeda pendapat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apabila hak interpelasi berubah bentuk menjadi hak angket, misalnya, maka sejumlah konsultasi publik layak digelar. Maka, kita mungkin akan menyaksikan beragam perdebatan teknis di bidang geologi, teknik sipil, arsitektur, budaya, sejarah, hukum, lalu menular ke banyak perdebatan lain. Di sinilah letak persoalannya, sampai berapa lama perdebatan itu digelar? Barangkali sebulan atau dua bulan. Tetapi, apa cukup selama itu, mengingat untuk mengevaluasi kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri saja memerlukan waktu dua bulan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalahnya, publik tidak bisa menunggu, apalagi warga Porong jarang yang memiliki asuransi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang paling memungkinkan adalah pengambilan keputusan dijalankan, dengan risiko apa pun atas keputusan itu. Barangkali, pengambilan keputusan atas kasus lumpur di Sidoarjo ini lebih berat dari penentuan jajak pendapat di Timor Leste, tetapi lebih ringan daripada upaya penyelesaian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan-keputusan skala besar itulah yang harus dibuat, terutama oleh presiden.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejumlah pihak mendesak Presiden Yudhoyono untuk “belajar” kepada Morales. Ketika agenda pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran masih kusut, Yudhoyono sebaiknya menjadikan Morales sebagai rujukan etis dan model kebijakan nasionalisasi migas serta kekayaan alam lain. Yudhoyono diminta membuat gebrakan mendasar untuk mengembalikan kekayaan alam yang telah puluhan tahun dikuasai asing agar kembali dikuasai negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar konstitusionalnya, Yudhoyono dapat mencantolkan diri pada Pasal 33 (3) UUD 1945.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dewasa ini masih berupa asa, maka langkah strategis yang patut diambil Indonesia ialah melaksanakan reforma agraria. Pilihan strategi yang ditempuh Evo Morales di Bolivia saat ini dan Bung Karno di Indonesia masa lalu, hendaknya menginspirasi kebangkitkan nasionalisme dan sosialisme Indonesia baru. Reforma agraria sejati plus nasionaliasi aset bangsa sebagai salah satu agenda strategis bangsa hendaknya dijauhkan dari stigma “kiri” atau “kanan” karena kita telah bulat menggenggam teguh Pancasila dalam pikiran, ucapan dan tindakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengejutkan mendapati angka pertumbuhan orang Kristen di Tiongkok 20 tahun setelah gaifang . Saat ini, diperkirakan yang tercatat resmi dalam gereja Patiartik Katolik maupun Protestan berjumlah 30 juta. Itu belum termasuk orang Kristen yang bergabung dalam persekutuan/gereja rumah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama, juga simpatisan kelompok kelas menengah di kota. Jumlah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama diperkirakan sekitar 15-20 juta orang. Dengan demikian jumlah orang Kristen di Tiongkok dewasa ini bisa mencapai 40- 50 juta orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, terdapat banyak persekutuan/gereja rumah ( the house church ) yang enggan bergabung dalam gereja yang sudah diakui dan terdaftar pemerintah. Di samping takut dan masih curiga pada pihak pemerintah, persyaratan kelompok itu dari segi teologi, ajaran, tata gereja dan kepengurusan, tak memenuhi syarat layaknya sebagai gereja. Aktivitas badan misi dari luar Tiongkok makin mempersubur untuk melakukan dikotomi antara gereja yang terdaftar dan gereja yang tak terdaftar (bawah tanah).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara periodik rupanya para alumnus FE-UI yang sedang tugas belajar lanjut di Berkeley berkumpul di rumah “Pak Lurah”, Widjojo Nitisastro. Dari sumber lain pernah saya dengar betapa buku Prof WW Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge University Press 1960) didiskusikan dalam pertemuan berkala itu. Rostow adalah penasehat khusus Presiden John F Kennedy dan buku itu sebenarnya merupakan kerangka teori antikomunisme untuk menopang berdirinya Republik Vietnam (Selatan). Emil Salim tampaknya agak antusias dengan konsep pemikiran Rostow tersebut. Buku itu juga dibedah habis-habisan oleh Prof Baran dalam seminar sehari dengan mendatangkan seorang sejarawan neo-Marxis Prof Eric Hobsbawn dari Universitas London yang diikuti oleh Bung Batara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaan dari Adrianus Mooy, mantan Gubernur Bank Indonesia yang interesan. Dia kemukakan, India dalam sejarah modernnya mendahulukan pembangunan politik (sehingga sekarang menjadi negara demokrasi yang diakui), sedangkan Tiongkok sekarang mengutamakan pembangunan ekonomi tapi politiknya tetap stagnan (masih diperintah oleh partai komunis). “Sedangkan Indonesia”, demikian Dr Mooy “sekarang agaknya berusaha membangun dua-duanya: bidang ekonomi dan bidang politik, menuju demokrasi sempurna”. (“…karena itu tidak bangun-bangun”, ada yang komentar).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin Prof Ali Wardhana dapat memberikan rekomendasi supaya FE-UI menyampaikan gelar Doctor Honoris Causa kepada alumnusnya Batara Simatupang, sebagai tanda penghormatan pada prestasi intelektualnya yang serba ragam. Tapi juga sebagai tanda terima kasih, karena ternyata apa yang ditulis oleh David Ransom di majalah radikal Rampart (edisi Oktober 1970) dalam suatu artikel panjang tentang “Berkeley Mafia” tidak begitu akurat. Ransom berteori bahwa kelompok Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan dibiayai oleh Yayasan Ford (lembaga hasil keuntungan kapitalisme AS), kemudian setelah kembali menjadi dosen di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hari Kamis, 7 Juni malam, di suite room Four Seasons Hotel Washington DC, milik Pangeran Al Waleed bin Talal, Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufiq Kiemas melontarkan slogan, “Kaum Pluralis Sedunia Bersatulah!” Walaupun mengklise ucapan Karl Marx untuk mempersatukan proletar, saya melihat lontaran slogan suami Megawati itu sebagai suatu yang serius. Bagi PDI-P, masalah lain menjadi sekunder bila eksistensi dan integritas Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila, terancam oleh ideologi “Taliban-isme”. Karena itu, PDI-P walaupun berstatus oposisi, bisa merangkul Golkar dan menggalang koalisi lintas partai bila ancaman yang dihadapi ialah eksistensi Negara Pancasila.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada hari Selasa 5 Juni, Daoed Joesoef menulis tentang Geopolitis Kebijakan Luar Negeri. “…Terhadap penentang yang mengatasnamakan Islam kebijakannya berpembawaan konfrontatif. Semula Amerika percaya pada Huntington yang menanggapi penentangan massa Muslim sebagai civilisational clash (1993). Namun cepat menyadari kekeliruannya. Ternyata tesis itu diambil-alih kelompok Islamis radikal yang memanfaatkannya dalam pengerahan dukungan. Bila penduduk negara-negara Muslim percaya Barat memerangi mereka karena keyakinan religiusnya, perlawanan mereka terhadap globalisasi Pax Americana akan sukses. Sukses itu bukan berupa pawai kemenangan dari barisan fundamentalis Islam di sepanjang Pennsylvania Avenue, tetapi menjamurnya pembentukan Khalifah Islam pengganti pemerintah Muslim moderat dan apostate regimes yang sebagian besar rakyatnya selama ini merasa tidak puas dengan sistem global yang berlaku.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mohamad Guntur Romli dalam artikel di Kompas 5 Mei 2007, mengungkapkan munculnya ulama Mesir yang melakukan mawas diri dengan keberanian luar biasa untuk melawan proklamasi anti-AS, Yahudi, dan kafir oleh Osama bin Laden. Syekh Najib Ibrahim dan Syekh Ali Muhammad Ali Syarif, berbareng menulis buku Hunmatu al-Ghuluw fi al-Din wa Takfir al-Muslimin (Larangan berlebih-lebihan dalam beragama dan mengkafirkan umat Islam). Pada halaman 28, kedua Syeikh menulis “sesungguhnya terorisme pemikiran lebih menakutkan dan mengancam daripada terorisme fisik”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Indonesia sesungguhnya sudah menjadi korban, baik teror fisik berupa bom yang meledak di pelbagai tempat dari Bali sampai Marriott maupun teror ideologi yang tidak terusik secara terbuka. Analisis dan langkah PDI-P yang dibeberkan Taufiq Kiemas tentang tantangan terhadap eksistensi NKRI dari kubu fundamentalisme sudah bersifat global dan sulit dilokalisisasi. Taufiq Kiemas mengantisipasi dan mempelopori koalisi lintas partai untuk mencegah arus fundamentalisme yang menggunakan taktik lama Mao Zedong, desa mengepung kota.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kekhawatiran Taufiq Kiemas dan kewaspadaan Daoed Joesoef kiranya bisa membuat elite dan masyarakat Indonesia kembali memperoleh keseimbangan yang hakiki. Indonesia dan Jakarta tidak bersedia dan tidak rela menjadi antek Washington, tapi juga tidak rela kalau harus menjadi antek Ryadh atau Teheran atau Damascus. Jakarta harus bisa merumuskan kepentingan nasionalnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan untuk kegenitan elite politik dengan vested interest primordial sempit yang bisa membawa Indonesia ke model keterpurukan fundamentalisme.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tulisan di bawah ini bukan kampanye politis, tapi berharap menyadarkan kelas menengah kita, kalaupun kalangan elite dalam mainstream kita meragu, dalam menggerakkan budaya produktivitas beretika nyata. Bayangkan, sidang tahunan WTO yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan berbagai pertemuan multilateral gagal, serta yang terakhir ini Konferensi G-8 (kelompok negara kaya Barat plus Jepang) di Jerman yang saat ini dicoba dikuasai AS, agendanya justru didemo masyarakat Barat yang makin sadar hegemoni AS dalam politik sosial, ekonomi dan budaya, sudah berlalu. It is over.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proses pembentukan kawasan ekonomi Asia merupakan perjalanan tersendiri. Kelemahan terbesar Tiongkok adalah dalam proporsi yang sangat kecil dalam sumber daya manusia terdidik. Tiongkok hanya memiliki 2,5 juta sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dan akademi dari jumlah 1,3 miliar penduduk. Walau demikian, manusia Tiongkok itu ulet, tidak mau menderita terus-menerus, dan menjunjung budaya produktivitas yang andal. Andaikata persentase terdidik Tiongkok sama dengan Amerika, Tiongkok memiliki sekitar 13-14 jutaan tenaga terdidik perguruan tinggi dan atau akademi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Terlihat semangat keindonesiaan sebenarnya telah muncul walaupun Budi Utomo resminya berbasis Jawa. Pada 1935, Budi Utomo melebur dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI, berdiri 1930, diketuai Soetomo) dan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada saat itu berbagai organisasi kedaerahan berevolusi menjadi lebih nasional, misalnya Tri Koro Dharmo (1915) menjadi Jong Java (1918) dan akhirnya melebur menjadi Indonesia Muda (1930). Sementara itu organisasi keagamaan (Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU) tetap berkembang dengan identitas keislamannya namun warna keindonesiaannya semakin terlihat. Keadaan ini berperan besar dalam perkembangan dan keberlanjutan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mempunyai kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pembangunan Jangka Panjang, dan sekarang ada UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJP) yang diundangkan Februari 2007. UU RPJP ini komprehensif dan mencakup semua dimensi masyarakat, namun sasaran dan indikator kurang dicantumkan secara tegas. Selain itu terdapat pula Visi Indonesia 2030 dari Yayasan Indonesia Forum yang lebih memfokuskan pada dimensi ekonomi namun mempunyai sasaran dan indikator lebih jelas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Singkatnya, wawasan strategis, semangat berkorban, dan aksi bersama merupakan modal sejarah dari tokoh dan organisasi sosial-politik pada masa lalu. Perlulah kita renungkan tulisan Hatta (1930) ketika mengutip Conrad Theodore van Deventer (tokoh politik “etis” atau “balas budi”) yang mengomentari lahirnya Budi Utomo dengan kalimat: “Suatu yang ajaib terjadi, Insulinde [Kepulauan Hindia] molek yang lagi tidur, sudah bangun.” Sejauh manakah kebangunan atau kebangkitan ini menghasilkan kemajuan bagi Indonesia sekarang serta menjadi modal dan energi sosial bagi masa depan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita terikat oleh bangunan sistem kenegaraan dan kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi kenegaraan dan kebangsaan tersebut disentuh oleh keahlian pemikiran “pendiri bangsa” yang telah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan modern, yang berasal dari belahan Timur maupun Barat dunia. Satu hal pokok yang menyatukan perbedaan “pendiri bangsa” adalah visi dan misi membentuk Republik Indonesia berdaulat di dalam bingkai NKRI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tetapi, kita kemudian melihat perkembangan yang tidak menggembirakan. Banyak kesepakatan bangsa tidak lagi ditaati sebagai komitmen politik dan komitmen sosial, yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakhir pada konflik pada banyak bidang kenegaraan dan juga sosial. Paling kentara dari lunturnya komitmen terhadap visi dan misi bangsa adalah tergusurnya etika sebagai warga negara dan juga etika sosial. Kondisi demikian menjurus pada bentuk-bentuk kontruksi aktivitas di tingkat elite dan rakyat yang destruktif dan anarkis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jajak pendapat yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta, Maret-April 2007, bahkan menghasilkan persentase yang harus dicermati lembaga-lembaga formal dan pemimpin-pemimpin formal pada institusi-institusi. Hanya 11 persen responden yang menaruh kepercayaan kepada MPR dan DPR saat ini. Presiden-wakil presiden yang memperoleh kemenangan 60,6 persen pada Pilpres 2004 hanya mendapat kepercayaan 22 persen. Kepercayaan kepada wakil rakyat (anggota DPR) hanya 8 persen. Kepercayaan responden tertinggi justru diberikan kepada pemimpin agama, 41 persen.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai contoh, kalau kita berpegang teguh kepada etika warga negara, sebagai pelaku politik, akan juga memegang teguh landasan idiil negara dan bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Caranya, dengan membentengi diri dari keinginan mengganti Pancasila dengan isme-isme lainnya; komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme keagamaan. Sebab, sila pertama jelas menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya Tuhan sebagai sandaran tertinggi bagi pelaksanaan kehidupan religiusitas. Sementara bingkai NKRI disatukan melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi setiap kelompok masyarakat dan individu yang berusaha keluar dari bingkai NKRI. Sedangkan pelaksanaan demokrasi dilaksanakan sesuai semangat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prof Dr Boediono, sekarang Menteri Koordinator Bidang Ekonomi ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada pada 24 Februari lalu telah menyampaikan pidato yang menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa ini. Judulnya: “Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia”. Setelah menggoreskan sekilas perkembangan bangsa sejak tahun-tahun 1950’an dan menggarisbawahi tekad reformasi yang dicetuskan pada awal periode purna Soeharto, Dr Boediono bertanya: “Are we on the right track? Apakah jalan yang sedang kita tempuh sudah benar?”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kaitan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menjadi tema pemikiran intensif dari berbagai pakar. Patricia Cohen, kolumnis di Harian International Herald Tribune (yang juga dicetak di Jakarta) baru-baru ini dalam kolomnya menyoroti tema tersebut. Cohen mempertanyakan dalil yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan kapitalisme dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan demokrasi. Ia mengutip buku Michael Mandelbaum yang menonjolkan dalil bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menciptakan kelas menengah yang akan menuntut kebebasan individu dan hak politik.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Juga almarhum Soedjatmoko membahas masalah sulit tentang pentingnya nilai etika politik dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian ceramah Ishizaka tahun 1979 (judulnya: “Development as Freedom”) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia terangkan betapa pentingnya kaitan pembangunan dan kebebasan, ditangani secara tepat di negara- negara seperti Indonesia. Berkata Soedjatmoko: “Apakah Dunia Ketiga mampu atau tidak untuk berkembang menjadi masyarakat yang relatif bebas dan terbuka di mana kemiskinan dapat dihapuskan, akan sangat menentukan kemungkinan suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun faktor amat penting yang memayungi usaha besar yang digoreskan di atas, yakni mengatur keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, adalah bobot dan kualitas kepemimpinan. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memang tokoh yang unik dalam sejarah politik modern Indonesia. Ia dicatat sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menang melalui pemilu yang bebas dan aman secara amat meyakinkan. Ia meraih hampir 62 persen dari jumlah suara di 28 provinsi (semua provinsi di Pulau Jawa) dari 32 provinsi. Landasan politiknya kuat sekali.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Presiden SBY adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang bekerja keras dan tekun. Ia sekeluarga sampai sekarang dianggap relatif bersih dari praktik KKN. Namun kerja keras dan bebas KKN dengan landasan politik yang kuat sekalipun belum jaminan bahwa pada akhir periode kepresidenannya, Presiden ke-6 RI ini akan dinilai sukses. Dengan “sukses” yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan per kapita bangsa Indonesia secara berangsur yang menyeluruh (bukannya pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi sekaligus juga memperlebar gap antara yang kaya dan miskin, antara daerah “basah” dan “kering”) dengan kecerdasan masyarakat yang meningkat juga. “Sukses”-nya seyogianya menandakan bahwa demokrasi substansial yang bukan proforma saja, berkembang mekar. Yakni, distribusi kekuasaan dan penerapan kewenangan tambah sempurna pelaksanaannya sehingga keadilan nampak jelas dilaksanakan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Timbullah situasi yang serbadilematis. Proses demokratisasi yang dibiarkan mengambang karena pada saat-saat kritis tidak terasa kepemimpinan yang tegas tapi kalem dapat menimbulkan anarki. Maka laju pembangunan akan terhambat yang justru perlu didorong supaya demokrasi terjamin kemantapannya. Di sisi lain, laju pembangunan yang terlalu digenjot supaya memenuhi target yang tidak realistik dapat mengancam kepentingan rakyat biasa atau pengusaha sedang dan kecil sehingga timbul gap melebar antara yang kaya dan miskin. Kontras sosial itu akan menimbulkan destabilisasi politik yang mendorong penerapan tangan besi sehingga proses demokratisasi mundur, malahan neofasisme dapat muncul.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tanpa kepemimpinan yang mampu mengukur berbagai kekuatan sosial politik secara tepat, mengarahkannya menjadi kekuatan bersama yang konstruktif sehingga apa yang disebut oleh Dr Boediono sebagai “kelas pembaru” bertambah besar dan mantap, mendorong birokrasi supaya menjadi instrumen yang produktif dan inovatif, maka sulit diharapkan pada tahun 2009 kita dapat membanggakan bahwa Indonesia selama lima tahun telah mencapai kemajuan lumayan yang saling menunjang di bidang pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.u

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya baru tiba di Jakarta, Jumat, 15 Juni petang, dan membaca surat Laksamana (Purn) Sudomo tertanggal 22 Mei 2007 yang mengutip Orison Marden dari buku Paul G Slotz berjudul Adversity Quotient. Kutipan Pak Domo sebagai berikut: “Jauh di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang masih tertidur nyenyak, kekuatan yang akan membuat mereka takjub dan yang tidak pernah mereka bayangkan bahwa mereka memilikinya, kekuatan yang apabila digugah dan ditindaklanjuti akan mengubah kehidupan mereka dengan cepat”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jelas tidak. Sebab sistem yang relatif mampu menciptakan kondisi kemerataan yang tidak terlalu timpang, demokrasi liberal, justru menghadapi tantangan dari kaum radikal Timur Tengah maupun Amerika Latin dan Dunia Ketiga lain. Namun yang lebih serius ialah perpecahan ideologi dalam kubu demokrasi liberal AS/Eropa sendiri. Sebagian mereka yang merasa tersisih dan kurang kebagian rezeki secara finansial dibanding kelompok profesional bisnis, mengobarkan perang kebencian terhadap sistem pasar bebas dan demokrasi liberal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya, masalah manusia bisa dibikin simpel bila orang kembali ke hukum besi alam dan moral yang sejati dan tidak munafik. Ada 6,3 miliar manusia, separuhnya hidup dengan 1-2 dolar sehari, 1/3 atau 2 miliar mungkin kelas menengah dan 1 miliar mungkin jutawan dolar. Nah, untuk mentransfer atau mengentaskan 3 miliar itu, yang paling laku keras tampaknya Teori Kain, kebencian dan penghancuran melalui terorisme terhadap 1 miliar orang kaya. Nanti otomatis kekayaan 1 miliar kapitalis itu akan bisa dibagi rata oleh 3 miliar manusia proletar. Jadi, sudah sekaligus selesai semua masalah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jarang ada orang yang sadar dan berani bilang, sabar itu 1 miliar bisa kaya dan juga mengangkat 2 miliar jadi kelas menengah, apa semuanya pengisap seperti drakula yang harus dimusnahkan. Sebab teori mandataris rakyat, mengatasnamakan langit, Tuhan, dan agama subur di mana-mana, bukan hanya sejak Karl Marx. Semua raja dinasti kuno selalu merebut takhta atas nama petani dan rakyat, tapi mereka kemudian memutar ulang film usang dinasti otoriter fasis yang tidak mampu mengentaskan mayoritas manusia dari kemiskinan material spiritual.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Semua itu seolah riwayat yang bisa dibenarkan dengan pelbagai dalih yang dikemas rapi oleh kaum tranzi dan jihadis. Mereka sudah apriori ingin mengganti demokrasi liberal Barat yang menghargai meritokrasi, kerja keras, karya otak, dan hati nurani yang bersih yang dikawal supremasi hukum dan Trias Politika yang ketat. Yang tumbuh ialah semangat relativisme moral dengan Adversity Quotient yang didominasi pendapat umum yang cenderung destruktif, konfrontatif dan suicidal, ketimbang proaktif, konstruktif, dan kreatif dalam menghadapi isu global.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebanyak 40 juta orang miskin, 67 persen terkonsentrasi di pedesaan dan sekitar 90 persen yang bergantung pada pertanian. Itulah kenyataan yang hendak diatasi program reforma agraria ini. Joyo Winoto (Kepala BPN RI), berkali-kali mengutarakan program ini tak sekadar bagi-bagi tanah, tetapi land reform plus access reform . Rakyat tak sekadar diberi tanah, tapi diberi kemudahan dalam mengakses sumber ekonomi, seperti kredit, pendidikan, bibit, pupuk, penataan produksi, hingga distribusi dan konsumsinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kenapa tidak tanah-tanah yang dikuasai badan usaha yang izinnya diperoleh dari kebijakan politik agraria kapitalistik dan sering kali melanggar rasa keadilan sosial rakyat di sektor perkebunan besar, kehutanan, pertambangan, kita proyeksikan sebagai objek reforma agraria? Mengingat saat ini banyak tanah yang diduduki dan dikuasai rakyat melalui okupasi maupun re-claiming, maka tanah-tanah itu harusnya terintegrasi dengan program reforma agraria yang hendak dijalankan melalui legalisasi penguasaannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Informal Leaders Gathering adalah judul pertemuan sejumlah tokoh sipil dan militer di Sentul, Bogor, awal Mei lalu. Dari unsur mantan TNI hadir antara lain mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Rozi, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Marsekal Madya TNI (Purn) Ian Santoso, serta mantan Aster Kasad Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Dari tokoh sipil terlihat wajah Wakil Ketua MPR AM Fatwa dari PAN, mantan tokoh PDI-P Amin Arjoso dan Prof Dimyati Hartono, Ruyandi Hutasoit dari Partai Damai Sejahtera (PDS), pengamat pertanian HS Dillon dan lainnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Transformasi ekonomi Tiongkok tentu saja tak bebas dari masalah. Namun yang dipecahkan oleh transformasi itu masih lebih besar dan lebih vital daripada problem yang ditimbulkannya, yang nanti juga akan dipecahkan satu per satu. Menurunnya jumlah orang miskin, yang kabarnya hingga 400 juta orang, meningkatnya jumlah lapangan kerja, menanjaknya pendapatan negara, serta pendapatan per kapita penduduk, adalah sebagian dari indikasi keberhasilan Negeri Naga itu mengikis masalah besar yang selama ini meringkusnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Negara-negara kaya di belahan bumi utara termasuk Amerika Serikat, menjadi penyumbang terbesar naiknya gas rumah kaca di udara. Buangan gas rumah kaca karbon dioksida di dunia meningkat tiga kali lebih cepat di tahun 2000-an ini dibandingkan dengan pada era 1990-an, sehingga gas tersebut menjadi sorotan sebuah panel internasional perubahan iklim. Sebaliknya, negara paling kaya di dunia menyumbang 60 persen dari total buangan pada 2004 dan bertanggung jawab atas 77 persen buangan kumulatif sejak awal Revolusi Industri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Meski terlambat, namun inilah saatnya memrogramkan restorasi ekosistem nasional, pembangunan, dan pengelolaan hutan lestari, serta moratorium logging . Langkah adaptasi juga perlu dijalankan karena sekuat apa pun usaha mengurangi gas rumah kaca, kita tidak akan mampu sepenuhnya terhindar dari dampak perubahan iklim. Di berbagai negara, upaya adaptasi mulai dilakukan, misalnya pembuatan strategi manajemen air di Australia dan Jepang, atau pembangunan infrastruktur untuk melindungi pantai di Maldives dan Belanda.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang, empat draf paket RUU bidang politik pada Jumat (25/5) lalu, baru diserahkan pemerintah ke DPR. Empat RUU tersebut antara lain, RUU Partai Politik (Parpol); RUU Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD; RUU Pemilihan Presiden (Pilpres); dan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPRD, dan DPD, baru akan dibahas dalam rapat paripurna 29 Juni mendatang. Adapun paripurna nanti hanya akan membacakan amanat presiden (ampres) di depan anggota DPR, kemudian menjadwal pembahasan melalui badan musyawarah (bamus) diikuti pembentukan panitia khusus atas empat RUU tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , dengan sedikitnya waktu, DPR masuk dalam wilayah krusial mengejar batas penyelesaian pada akhir 2007, seolah-olah penyelesaian pembahasan RUU hanya menjadi “agenda kejar tayang”. Hal itu akan berakibat buruk bagi partai baru dan partai yang tidak lolos electoral threshold, dan hanya menguntungkan partai politik besar yang sudah memastikan ikut dalam Pemilu 2009. Jika terjadi “sesuatu” atas RUU tersebut, baik pemerintah maupun DPR akan “ excuse”, menjadikan sempitnya waktu pembahasan sebagai alasan dan membenarkan diri bisa mengambil langkah-langkah darurat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, dengan sempitnya waktu pembahasan seperti terurai di atas, keputusan-keputusan yang dihasilkan dijamin hasilnya tidak akan bermutu dan hanya akan menguntungkan partai- partai yang saat ini berkuasa dan membunuh partai-partai baru. Partai politik kecil dan partai yang baru dibentuk, pasti menjadi korban keterlambatan ini karena tidak cukup waktu berbenah diri dalam mempersiapkan Pemilu 2009, yang sesuai dengan UU Pelaksanaan Pemilu yang baru disahkan. Untuk itu jangan dipersalahkan kalau ada partai-partai kecil atau partai politik baru berpendapat atau mencurigai keterlambatan penyusunan paket RUU Politik ini disengaja dan merupakan skenario politik “khusus” dari Istana dan Senayan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , kecurigaan juga pantas dialamatkan ke Senayan. Partai-partai yang saat ini mendudukkan wakilnya di DPR sengaja tidak mendesak pemerintah atau mengambil hak inisiatif untuk mengajukan RUU bidang politik agar partai-partai baru yang ingin mengikuti Pemilu 2009 tidak mendapat kepastian, baik menyangkut verifikasi dari KPU maupun konsolidasi dan penentuan daerah pemilihan. Baik pemerintah dan partai-partai besar tidak ingin partai-partai kecil sempat berkonsoli- dasi, juga tidak menghendaki munculnya partai baru di pentas Pemilu 2009.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekalipun terjadi perubahan UU, bukan perkara gampang pula calon independen mampu memenuhi persyaratan pendaftaran. Hanya dalam sepekan, calon independen (jika memang muncul) harus mengumpulkan bukti dukungan dari masyarakat. Belum lagi untuk keperluan sosialisasi. Tak ada jaminan calon independen mampu membumi dalam waktu singkat. Beda halnya dengan ketokohan Fauzi Bowo yang selama ini sudah tak asing sebagai wakil gubernur. Atau, Adang Daradjatun dan pasangannya, yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan diri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keinginan menunda pendaftaran tersebut juga mengingatkan penulis pada kalimat yang pernah dilontarkan Adang Daradjatun dalam sebuah talk show di televisi sekitar dua bulan lalu. “Kalau berbicara tentang seni kepemimpinan, saya ketika dulu di kepolisian selalu menurut proses hukum. Dan, apabila menjadi gubernur di DKI, akan berlaku sebagai pegawai sipil. Istilah saya, kapan saya ngedet, kapan saya ulur, seper- ti main layang-layang,” kata Adang menjawab pertanyaan dari Ryass Rasyid tentang gaya ke- pemimpinannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama, gereja bernyanyi keliru. Banyak umat (juga pendetanya!) tidak bisa membaca not angka, apalagi not balok. Akibatnya dalam ibadah banyak nyanyian dinyanyikan secara keliru. Karena itu di tiap jemaat perlu ada pemimpin nyanyian (Prokantor) yang mampu mengajar umat bernyanyi. Minimal seminggu di muka, Prokantor sudah menerima tema ibadah dan nyanyian-nyanyian yang dipilih sebagai penopang tema ibadah. Lalu minimal 120 menit sebelum ibadah dimulai, dengan dampingan koor (Kantorei), Prokantor mengajar umat menyanyikan nyanyian yang digunakan pada hari itu. Yang diajarkan adalah lagu, tempo, kaitan kata-kata, dan saat penarikan nafasnya. Tulis Van Dop, “Sejak zaman Perjanjian Lama lalu dilanjutkan oleh Gereja Perdana dan terus sepanjang sejarah gereja, fungsi Prokantor dan Kantorei merupakan jabatan gerejawi yang penting karena nyanyian gereja memang penting. Jangan keliru, fungsi Prokantor dan Kantorei bukanlah mempertontonkan kebolehan bernyanyi atau mempertunjukkan kemerduan suara dan bukan pula meng- entertain umat, melainkan mengajar dan memandu umat bernyanyi dengan baik dan benar.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga, gereja diteror oleh alat musik. Sebenarnya alat musik apa pun bisa dipakai untuk mengiringi nyanyian ibadah. Namun prinsipnya alat musik dalam ibadah berperan mengiringi nyanyian, bukan menguasai nyanyian. Tolok ukur ibadah adalah khidmat dan tenang. Ketika bernyanyi umat melantunkan kata-kata, bukan meneriakkannya. Sebab itu alat musik yang bising tidak patut untuk ibadah. Peralatan band cocok untuk pertunjukan atau pesta, namun tidak untuk ibadah. Van Dop mengingatkan bahwa kibor ( keyboard, synthesizers ) sebenarnya bukan alat musik melainkan funmachine . Tulis Van Dop, “Salah satu unsur dari funmachine yang tabu untuk nyanyian jemaat ilah rhythm box . Mesin itu tidak mungkin ikut bernafas bersama jemaat, tidak mengenal release atau ritenuto dan fermata yang penting untuk bernyanyi dan wajar.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bernyanyi kelihatannya gampang, tetapi sebetulnya tidak. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Apalagi dengan nyanyian gereja. Jika kita bernyanyi dengan baik dan benar, liriknya mendidik dan menggembalakan kita. Tertulis, “… dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani…” (Efesus. 5:19). Menurut ayat itu ketika bernyanyi kita “berkata-kata” (Yunani lalountes, laleo = mengucapkan kata-kata secara jelas dan dimengerti; juga berarti; mengajar atau menuntun). Nyanyian gereja berfungsi untuk mengajar dan menuntun kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Nyanyian gereja penting. Yang penting lagi adalah bisa menyanyikannya. Ambil contoh buku nyanyian NKB. Buku ini berbobot mutu musikologi, teologi, sastra, dan sifat ekumenis-historis. Tetapi dari 230 lagunya, ada banyak yang tidak pernah dinyanyikan. Kenapa? Wong pendetanya sendiri enggak bisa! Padahal isi buku begitu bagus. Simak Kristologi di NKB 72 dengan irama Afrika dan lirik Jerman terjemahan Van Dop. Tetapi, sorry , nyanyinya enggak bisa! NKB memang punya dua arti. Resminya; Nyanyikanlah Kidung Baru. Nyatanya: Nyanyilah Kalau Bisa. Kalau bisa….!

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kita dapat saja berkelit tingkat kerusakan serta level kebrutalan yang dihasilkan bonek Persebaya jauh lebih parah. Namun, perilaku kekerasan tetaplah layak dikutuk dan harus dihindarkan, apalagi jika mengakibatkan luka-luka, balas dendam, dan kerugian material yang mahal harganya. Dalam situasi sosial demikian, kita wajib menjalankan refleksi: Untuk apa pertandingan sepakbola yang dilakukan dengan berbagai jenis penamaan kompetisi yang terkesan anggun namun sebenarnya keropos itu? Dalam level Asia Tenggara, misalnya, bukankah prestasi sepakbola kita sangat memalukan sekaligus memilukan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi serba tragis ini, sekali lagi, mengharuskan kita berpikir kembali: Apakah sesungguhnya makna sepakbola bagi masyarakat Indonesia? Apakah sepakbola sebagai permainan atraktif yang mampu menyatukan warga bangsa yang secara geografis berjauhan? Jawaban terhadap pertanyaan itu semakin menghasilkan capaian yang begitu negatif. Sebabnya, sepakbola justru menjadi arena melakukan pertarungan, pelecehan, pertikaian, dan perkelahian pendukung yang memiliki latar belakang kekotaan berlainan. Bahkan, secara hiperbolis dapat dikemukakan neotribalisme (kesukuan dalam bentuk baru akibat dipisahkan regulasi birokratis dan geografis perkotaan) melanda sepakbola kita.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sudut pandang sosiologi, pengikut aliran fungsionalisme memandang sepakbola sebagai perangkat yang setidaknya mampu memenuhi empat kebutuhan. Pertama , memelihara pola-pola sosial yang sudah ada dan memanajemen ketegangan sosial. Kedua , integrasi yang berarti sepakbola bisa menyajikan kerekatan dan identifikasi kelompok, dalam kasus kita adalah bangsa Indonesia. Ketiga , pencapaian tujuan yang berarti dengan menjalankan dan menonton sepakbola penguatan kembali untuk berprestasi semakin mampu dipompa. Keempat , adaptasi yang bermakna bahwa karena sepakbola menggunakan keterampilan fisik, seluruh pihak yang berpartisipasi, penonton tanpa terkecuali, mampu menyiapkan diri dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang melingkupinya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , alienasi, yang berarti sepakbola justru mengasingkan individu-individu dari tubuh dan kesadaran mereka sendiri. Kedua , sepakbola dimanfaatkan negara dan kalangan elite ekonomi yang lebih berdaya untuk melakukan hegemoni atau penindasan secara halus untuk menjalankan kontrol sosial. Ketiga , sepakbola hanya mempromosikan komersialisme dan materialisme. Keempat , sepakbola hanya mendorong terciptanya nasionalisme sempit, militerisme, dan seksisme, atau dalam kasus yang lebih aktual sepakbola sekadar mendorong kemunculan neotribalisme yang berbasis pada identitas perkotaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penilaian yang dikemukakan perspektif konflik memang terasa negatif dan berkecenderungan menaruh kecurigaan berlebihan pada sepakbola kita. Namun, semua itu terpulang kembali pada bagaimana kita berpikir mengenai eksistensi persepakbolaan itu sendiri. Pihak-pihak yang cenderung berpikir tidak kritis akan setuju dengan pandangan yang disajikan pendekatan fungsionalis. Sebabnya masyarakat, dan berbagai pelaku kekerasan yang terdapat dalam sepakbola, sekadar dianggap sedang mengalami ketidakseimbangan sosial ( social disequilibrium ) yang dengan sendirinya akan mengalami penyesuaian ke arah stabilitas.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun diplomasi ekonomi ke Selatan pun menjadi agenda penting. Korsel yang ekonominya bangkit pesat mulai dekade 1970-an, memperhatikan ASEAN khususnya Indonesia, sebagai pasar potensial produk-produknya, bahkan menjadi mitra dagang ke-10. Hubungan Indonesia-Korsel mengejutkan karena pada awal Mei 2007, rombongan besar pengusaha Korsel berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan tiga hari itu, 190 pengusaha mewakili 10 sektor usaha dan pejabat Korsel dipimpin Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, Kim Young-jo, melakukan sejumlah kesepakatan investasi energi, dan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di sektor energi, Korsel berminat membangun rel kereta api untuk angkutan batu bara dan penumpang di Kaltim. Pembangunan rel KA 700 km itu bernilai US$ 1 miliar. Produksi batu bara cair di Kaltim pun diupayakan berkapasitas 5.000 barel per hari. Korsel amat memperhatikan energi untuk menjalankan industrinya yang bertumbuh pesat. Untuk itu BUMN energi Korsel KNOC-Korea National Oil Corporation dan SK Corp menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina untuk membangun proyek LNG di Sumatera Selatan. Proyek kerja sama produksi elpiji itu bernilai US$ 155 juta dengan kapasitas produksi 350 juta kubik kaki sehari.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Proyek LNG Bintuni di Papua oleh British Petroleum Indonesia itu memiliki cadangan gas alam sebanyak 14 triliun kaki kubik. Jelas Korsel dengan PDBnya sebesar 4,5 persen dan industri nasionalnya yang bertumbuh pesat menyaingi Jepang dan Tiongkok, amat memerlukan energi. Kogas Korsel mengimpor 24,6 juta ton LNG setiap tahun dan 5,3 juta ton di antaranya dari Indonesia. Minat energi Korsel ini juga menunjukkan betapa besarnya minat energi negara-negara ekonomi Asia Timur, seperti Jepang dan Tiongkok. Logis, karena selain keperluan energi industri dan rumah tangganya besar, negara-negara tersebut tak punya cadangan energi dalam negeri. Tiongkok malahan memburu energi ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara produsen energi migas di Amerika Latin, Afrika, Asia Pasifik, dan Rusia.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sejak lama Korsel meminati kerja sama investasi dan membangun proyek-proyek ekonomi di Indonesia. Dan terhitung pada akhir 2006, Korsel dengan 1.200 perusahaannya memiliki nilai investasi di Indonesia sebesar US$ 6 miliar dan ditambah dengan MoU yang baru, berarti investasi Korsel sebesar US$ 9,31 miliar. Sedangkan neraca dagang Indonesia-Korsel 2006 mencapai jumlah US$ 13,7 miliar. Korsel selama ini berada dalam lima besar investor asing, selain Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Uni Eropa, Taiwan, dan Tiongkok.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bidang ekonomi yang potensial dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Unit-unit usaha sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Pertanian memang masih menjadi andalan utama, namun sektor perikanan dan kelautan belum digarap dan dikembangkan. Pengelolaan galangan kapal, penangkapan dan pelelangan ikan, cold-storage , pembinaan industri rakyat, adalah contoh-contoh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat lokal. Lebih 60 desa di pesisir pantai Kepulauan Nias membutuhkan program pemberdayaan yang tepat untuk membantu nelayan mengelola sumber daya laut dengan baik dan benar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk membangun iklim dan semangat persaingan yang sehat dan wajar, lahirlah UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya lahir pula Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diresmikan 7 Juni 2000, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999. Tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 tersebut, serta memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU bertindak independen dan profesional, serta secara aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, agar kebijakan yang dibuat dapat mendorong perkembangan industri sesuai dinamika bisnis yang berkembang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Untuk itu, KPPU banyak berinteraksi dengan departemen dan lembaga di pemerintahan, melalui pemberian rekomendasi dan saran yang menyangkut dinamika pada perekonomian Indonesia. Contoh kasus yang menonjol adalah ketika KPPU memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, mengenai penetapan tarif oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association). KPPU menyarankan pencabutan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada INACA dalam menetapkan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 1997, dan membatalkan kesepakatan harga yang dibuat INACA. Selanjutnya dalam penetapan struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal hendaknya pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan udara sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1999.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Contoh yang mengemuka adalah munculnya persaingan ketat di sektor transportasi udara, yang bermuara pada reduksi tarif yang signifikan mencapai lebih dari 50 persen. Kondisi itu tidak lepas dari peran KPPU yang memberikan saran agar kewenangan INACA dalam penetapan tarif dicabut. Pemerintah kemudian membebaskan penetapan tarif angkutan udara sesuai dengan mekanisme pasar yang berimbas terhadap semakin pesatnya perkembangan transportasi nasional. Persaingan di sektor transportasi udara memiliki efek ganda terhadap efisiensi di moda transportasi lainnya, yakni darat dan laut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Hubungan yang sangat erat antara negara dan agama pada gilirannya akan memperteguh semangat keagamaan yang masuk ke dalam institusi negara dalam bentuknya yang formalistik. Lihat saja pendirian partai-partai agama sejak Pemilu 1999 hingga sekarang, berlakunya syariat agama sebagai hukum negara (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, perda syariat, dan lain-lain), dan orientasi agama yang formalistik dalam perilaku pejabat-pejabat publik. Fenomena semacam ini sesungguhnya mencerminkan betapa agama sangat bergantung kepada negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara historis, negara Islam atau Khilafah Islamiyah pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam, sejak al-Khulafa’ al-Rasyidun hingga Turki Utsmani. Negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah SWT). Di dalam konsepsi negara yang seperti itu, ada tiga komponen penting yang menjadi pilar, yakni; masyarakat Muslim, hukum Islam atau syariat Islam, dan khalifah. Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya negara Islam yang sah (Javid Iqbal, 1987).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Formulasi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan Turabi (1987), bahwa negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat. Pertama , negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularisasi. Kedua , negara Islam bukanlah negara yang dibatasi wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Secara historis, praktik negara dalam Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi sosial masyarakat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah negara historis, yang senantiasa berubah sesuai kebutuhan. Evolusi negara yang dimulai sejak Muhammad di Madinah sampai masa Turki Utsmani adalah negara historis, bukan negara ideologis-teokratik yang sudah dibakukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah . Karena itu, negara di Madinah hanyalah sekadar kebutuhan manusiawi, yang aturan implementatifnya diserahkan kepada manusia (Asghar Ali Engineer, 2000).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Selain itu, konseptualisasi negara Islam, atau Khilafah Islamiyah sesungguhnya bertabrakan dengan demokrasi. Tabrakannya terletak pada prinsip dasar, seperti pluralisme, ide kedaulatan, dan konstitusi. Demokrasi jelas menolak ide kedaulatan Tuhan dan berlakunya syariat Islam di dalam komunitas masyarakat plural, yang di dalam konsep negara Islam sebagai sesuatu yang prinsip. Ditambah lagi, dengan tidak adanya contoh konkret negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang ideal di dunia, bahkan di Timur Tengah yang memiliki tradisi Islam kuat. Apakah Arab Saudi, Pakistan, Iran dapat disebut sebagai representasi prototipe negara Islam, atau Khilafah Islamiyah yang sesungguhnya?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ambillah satu tragedi yang terjadi pada 2004. Jasih, istri seorang kuli pelabuhan, mengakhiri hidupnya dan hidup kedua anaknya, Galang dan Galuh, dengan menyulut api hingga melalap mereka di atas tempat tidurnya. Tiga bulan sebelum itu, Galuh, putra keduanya, dideteksi mengidap kanker otak, sedangkan keluarga itu harus hidup dengan upah sang ayah yang relatif kecil. Dapat diduga keadaan itu menelan diri Jasih dalam relung ketidakberdayaan, dan perasaan gundah yang dahsyat itu menggerakkannya hingga ia cukup nekat memutus nyawanya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kapankah suatu persoalan selayaknya dipandang sebagai permasalahan publik? Sosiolog C Wright Mills (1959) dengan jelas menggariskan, suatu persoalan dapat dipandang sebagai permasalahan publik adalah ketika diketahui persoalan itu disebabkan oleh tidak berjalannya institusi publik yang berperan menjaga kestabilan masyarakat. Gejalanya jelas. Bila seorang lelaki mengakhiri hidupnya karena patah hati, hal itu merupakan persoalan pribadi. Namun tatkala tindakan tersebut dilansir karena tekanan ekonomi, tindakan itu menandakan adanya permasalahan publik yang akut pada institusi kenegaraan yang mewadahi hidupnya itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Di Jepang, negeri yang terkenal dengan problem bunuh dirinya, mayoritas pelaku bunuh diri adalah lelaki paruh baya yang berusia 40 hingga 60 tahun. Lelaki pada usia tersebut umumnya adalah tulang punggung dari keluarga di Jepang, dan Pemerintah Jepang tidak memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang masih memiliki lelaki dalam rentang usi itu. Akibatnya, saat krisis Asia yang mencapai klimaksnya pada 1998, angka bunuh diri di Jepang melampaui batas psikologis, yaitu 30.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan sektor riil yang menurun dari 5 persen menjadi 1,6 persen pada 1997, menyebabkan gelombang PHK besar-besaran. Kemungkinan, kepala keluarga yang dipecat dari pekerjaannya, melihat bahwa keluarga yang tidak memiliki ayah lebih mudah mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Mekanisme birokrasi tersebut melandasi tindakan bunuh diri mereka, yang dimaksudkan untuk membebaskan dirinya dari rasa malu yang luar biasa karena tidak sanggup menghidupi keluarganya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tikus mati di lumbung padi bukan karena ia bodoh, tetapi karena karung padi di lumbung itu tidak bisa dilubangi. Adalah hal yang wajar apabila petani mencoba melindungi padinya dari tikus karena itu bisa merugikannya, tetapi mengapa petani bernama pemerintah berupaya melindungi berasnya itu dari rakyat? Tikuskah rakyat? Bila begitu anggapan pemerintah, wajar halnya busung lapar merebak di wilayah yang kaya akan beras seperti NTB. Dan ironi itu sampai pada klimaksnya. Mereka yang tidak tahan dengan “kelaparan” itu mengakhiri hidupnya, tetapi kehidupan politik tetap berjalan sebagaimana wajarnya, yakni bersoal dengan hasrat pejabat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertemuan G-8 di Jerman belum lama ini yang juga membicarakan isu pemanasan global, tidak membuat keputusan signifikan mengenai langkah konkret mengurangi emisi GRK penyebab ERK, sebagaimana dimandatkan Conference on Parties (COP) 3 on Climate Change di Kyoto, yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Walaupun Kanselir Angela Merkel berjuang mengusulkan agar ada langkah konkret berupa target persentase pengurangan emisi GRK dari negara maju, ternyata Amerika Serikat yang merupakan salah negara penyumbang emisi terbesar dunia, menolaknya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sikap AS menolak meratifikasi dan melaksanakan Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara industri maju mengurangi industri mereka yang menjadi penyebab emisi GRK, dapat dimaklumi dilihat dari kepentingan nasional mereka sendiri. Selama ini AS menyebut angka pengangguran dalam negeri bisa melonjak tinggi kalau mereka mengurangi industri dan itu berarti gejolak politik dalam negeri. Namun, barangkali dapat dikatakan alasan itu hanyalah alibi untuk membenarkan agenda lebih besar dalam politik pasar global yang mereka motori.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagaimana kita maklumi, Presiden George W Bush adalah pendukung dan pelaksana utama ideologi pasar global yang menghendaki pasar dibuka bebas dan liar demi memajukan ekonomi dunia. Sebagai negara yang menguasai kapital global, termasuk teknologi, wajar sekali AS lebih suka pasar tidak diatur sehingga memberi keleluasaanbagi mereka menguasai sumber-sumber ekonomi yang selama ini masih dilindungi peraturan nasional suatu bangsa atau oleh berbagai kesepakatan, konvensi, dan hukum internasional. Banyak organisasi internasional dibentuk kemudian diperalat untuk menyukseskan agenda pasar global tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Akar dari ideologi pasar global adalah liberalisme atau lebih tepat disebut neoliberalisme yang dikembangkan filsuf seperti Adam Smith, John Locke, Thomas Hobbes, dan John Rawls tentang hubungan antara individu dan institusi politik (negara). Bagi mereka, individu adalah suatu ciptaan otonom yang seharusnya berbuat menurut panduan kehendaknya sehingga menghasilkan kemakmuran ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama. Institusi, termasuk negara dibutuhkan hanya sebagai fasilitator, bukan regulator.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin pemanasan global bersama pasar global akan mengakhiri kehidupan kita di planet bumi ini. Sementara itu dunia kita hanya mengurus hal-hal kecil dan teknis dalam menyikapi ancaman global tersebut. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara terkebelakang lainnya hanya bernegosiasi meminta sejumlah dana kompensasi kerugian parsial tanpa keseriusan memperjuangkan kepentingan planet bumi keseluruhan. Kita bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah COP on Climate Change, Desember 2007. Ini momentum membunyikan genderang “perang” terhadap negara-negara maju agar bersedia mundur dari egoisme nasional mereka untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dari ancaman kehancuran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tragedi yang tak kalah memprihatinkan juga dialami kurang lebih 400 TKI/TKW yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan di Arab Saudi. Kini mereka tertahan di barak penampungan yang mirip penjara di Riyadh. Di antara korban TKI di Arab Saudi itu adalah Shinta Marlina Reza (20), TKI asal Cianjur, yang nasibnya terkatung-katung selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga cacat tangan kanan dan buta kedua matanya. Selain Shinta, ada juga Ratna binti Marzuki (40), TKW asal Sukabumi yang melarikan diri dari tempat penampungan dan mengungkapkan adanya kasus penyekapan TKI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Berdasakan definisinya, perlindungan TKI menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 81 Tahun 2006 adalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua , permasalahan mendasar lainnya dalam perlindungan TKI di luar negeri juga dihadapkan pada masalah kurang atau tidak adanya kedisiplinan dan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh dari aparat pemerintah yang bertugas di KBRI/KJRI untuk melindungi TKI di negara-negara tersebut. Bahkan berdasarkan informasi, keberadaan beberapa oknum aparat di KBRI/KJRI justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri, sehingga menjadi kendala yang mempersulit upaya perlindungan TKI, karena mereka itu turut mengambil kesempatan dan keuntungan dari permasalahan TKI tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Oknum itu terindikasi, misalnya menjadi calo-calo atau agency dari TKI yang menghadapi masalah habis masa kontrak kerja atau habis masa tinggalnya di negara tersebut, atau TKI yang terkena PHK, atau juga TKI yang karena terpaksa melarikan diri dari majikannya. Kemudian TKI yang berada di dalam kekuasaannya itu diperdagangkan kembali kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh dari beberapa informasi yang terungkap, khusus di negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi, disinyalir oleh berbagai pihak sering terjadi kasus percaloan dan perdagangan gelap TKI/TKW. Oknum itu sama sekali tidak memedulikan tanggung jawabnya melindungi TKI/TKW, tapi malah bertindak seperti preman atau bagian dari mafia perdagangan gelap TKI/TKW.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , dilihat dari sisi pengguna TKI di luar negeri, selama ini mereka tidak merasa punya kewajiban melindungi TKI sesuai dengan aturan hukum dan HAM Indonesia. Mereka cenderung tidak peduli dengan apa pun kata peraturan hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia. Satu-satunya cara untuk mengikat kepedulian mereka dan bisa dituntut secara hukum apabila dilanggar adalah dengan melakukan perjanjian tertulis (MoU), baik perjanjian antara Pemerintah negara Indonesia dan negara pengguna TKI (G to G), atau pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa TKI.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dari kedua peraturan itu sama sekali tidak mempersyaratkan dibuatnya perjanjian yang lebih khusus dengan pihak pengguna langsung, seperti unit-unit rumah tangga untuk sektor TKI pembantu rumah tangga. Sebab, permasalahannya selama ini justru pada tingkat pengguna langsung TKI di tingkat rumah tangga inilah yang sering bermasalah. Ketiadaan persyaratan perjanjian secara langsung ini menyebabkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan hak asasi TKI pembantu rumah tangga berhadapan dengan pihak majikannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keempat , bermasalahnya perlindungan TKI di luar negeri juga disebabkan oleh karena faktor ketidaksiapan TKI itu sendiri yang pada umumnya terlalu dipaksakan untuk bekerja di luar negeri, terutama sebagai pembantu rumah tangga. Ketidaksiapan itu berkaitan dengan banyak hal, terutama terkait dengan ketidakmampuannya untuk memahami bahasa dan cara berkomunikasi di tempat kerja, juga ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan kerja dan memahami cara bekerja yang sesuai dengan suasana di tempat kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelima , selanjutnya masalah perlindungan asuransi bagi TKI yang bekerja di luar negeri, banyak mendapat masalah karena sistem perasuransian TKI yang ada di Indonesia selama ini sering tidak diakui di negara tempat TKI bekerja tersebut. Di samping, sering juga para TKI ditipu oleh para calo yang mengatasnamakan perantara ke perusahaan asuransi. Mereka ini sangat pandai sekali memanfaatkan keadaan dan mengambil kesempatan di tengah sempitnya waktu persiapan berangkat ke luar negeri. Biasanya modus operandinya dengan cara bekerja sama dengan orang dalam perusahaan PJTKI atau mengatasnamakan utusan dari perusahaan asuransi tertentu, dan sebagainya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian berdiplomasi bagi para diplomat di Kedubes RI dan Konjen RI di luar negeri, khususnya di negara-negara penempatan atau yang selama ini menjadi tujuan TKI yang tergolong besar dan sering bermasalah. Para diplomat itu harus diisi atau dilengkapi oleh para aktivis dan profesional hukum dan HAM yang piawai, berpengalaman, mempunyai jaringan yang kuat dan dapat diterima, serta diakui di negara setempat, sehingga dapat optimal melakukan pembelaan TKI. Pada posisi inilah peran BNP2TKI yang memiliki kewenangan menempatkan personelnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) atau di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di negara-negara tersebut, perlu menempatkan personel yang mempunyai berkualitas dan terpercaya tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Vietnam merupakan suatu negara skala menengah. Luasnya sekitar 331.700 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 79,7 juta (tahun 2005). Tanahnya subur dengan sumber daya alam melimpah. Cadangan batu bara, minyak dan gas, bauksit, melimpah. Selain itu, tenaga kerja muda terhitung lebih muda usia dan berpendidikan lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lain, dengan pendapatan per kapita setingkat. Mereka berketerampilan baik ( good workmanship ), kreatif, dan senantiasa menghargai inovasi. Karena itu cepat menyerap kemajuan ilmu dan teknologi. GDP per kapita adalah US$ 566 pada 2006.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mulai tahun 2001 sebagai awal telah ditetapkan beberapa target. Pertama , restrukturisasi bank pemerintah dan meningkatkan kinerja sistem bank komersial. Kedua , memelihara tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi, dengan memperbaiki kemampuan/kompetensi dalam menarik investasi asing ( Foreign Direct Investment ) dan Bantuan Resmi untuk Pembangunan dari luar negeri (Official Development Assistance). Ketiga , secara kontinu merenovasi dan membangun pendidikan, penelitian ilmiah dan menangani secara professional isu-isu kemasyarakatan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Prioritas utama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan menyadari realita kebutuhan akan pertumbuhan, ternyata model pertumbuhan yang didorong ekspor negara industri baru Asia yang berhasil mempunyai daya tarik dan kenaikan ekspor serta arus modal asing dalam tahun-tahun belakangan ini, menumbuhkan optimisme bagi berbagai kalangan pembuat kebijakan dan bisnis. Mereka menganggap bantuan luar negeri dan investasi sebagai dorongan yang menentukan pada take off , dan karena itu industri yang berorientasi pada ekspor diberi prioritas utama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dengan Doi Moi, terdapat semacam premis bahwa etnik keturunan China diharapkan menjadi “bintang harapan” ( wishing stars ) bagi restrukturisasi ekonomi Vietnam. Sebelum 1975 (Amerika Serikat angkat kaki dari Vietnam) penduduk etnik China di Ho Chi Minh City (dulunya Saigon) adalah 800.000 dengan penguasaan: 50 persen bisnis keuangan dan perbankan, 80 persen industri manufaktur, dan 90 persen impor-ekspor. Maka, setelah tahun 1986, jumlah etnik itu adalah 520.000 dan telah menggenjot perbaikan ( recovery ). Hasilnya, kembalinya sekitar sepertiga dari kekuatan ekonominya yang mereka miliki sebelum 1985, seperti ditulis David Ch’ng dalam The Overseas Chinese Entrepreneurs in East Asia -background, business practices and international networks, 1995).

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para “bintang harapan” ini memiliki jaringan kerja atau guanxi yang rapi, tanpa banyak ulah, dengan etnik China dari Taiwan, Hong Kong, dan Asia lain, yang melakukan investasi di Vietnam. Dasar jaringan kerja mereka adalah “ sun yang ” atau “ shin yung ” (yang diterjemahkan sebagai kredibilitas atau trustworthy ). Sama seperti pelaku bisnis negara tetangga mereka, format bisnis mereka tetap UKM. Mereka belum berpikir ke skala besar, karena tidak sesuai dengan modern socialist market economy mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , Presiden selama ini ternyata tidak well-informed mengenai kasus Lapindo. Padahal, setiap pagi, sarapan pertama seorang Kepala Negara adalah baca koran. Untuk presiden, tentu ada staf khusus yang mempersiapkan kliping koran. Seorang Presiden Amerika lain lagi. Kecuali kliping koran, setiap pagi ia harus membaca executive summary yang dibuat oleh CIA. Dalam tempo tidak lebih 30 menit, Presiden Bush sudah mendapat informasi tentang situasi global, khususnya yang terkait dengan kepentingan negeri adidaya itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Undang-undang mengatakan Jakarta adalah Ibukota Republik Indonesia. Fakta ini mengandung arti penting dari sudut pandang hukum tata negara. Jika suatu keputusan presiden, misalnya, ditetapkan bukan di Ibukota, secara hukum keputusan itu dapat digugat keabsahannya. Surat Perintah 11 Maret (1966), misalnya, ditandatangani di Bogor atau Jakarta? Ketiga perwira tinggi utusan Jenderal Soeharto bersikeras bahwa Supersemar diteken di Istana Bogor. Lalu, kenapa di bawah dokumennya kemudian ditulis “Jakarta, 11 Maret 1966”?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keterangan Sekretaris Kabinet maupun Menteri/Sekretaris Negara bahwa keputusan Presiden berkantor di Surabaya bertujuan untuk melihat langsung penanganan persoalan lumpur panas sungguh mengenaskan, sekaligus memperlihatkan betapa tidak efektif roda pemerintahan kita, khususnya yang berada di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kenapa harus Presiden yang “turun gunung”? Toh, pada kenyataannya, Presiden sebelumnya sudah dua kali meninjau langsung ke lapangan, seraya memberikan arahan dan perintah kepada aparat daerah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Segala sesuatu yang berkaitan dengan China memang pantas dikagumi. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan umatnya, dalam menuntut ilmu kalau perlu pergi ke China. Orang-orang Cina bukanlah China karena di (negeri) China ada sesuatu yang membuat mereka menjadi Cina. Orang Cina adalah China karena ada suatu peradaban China, suatu sistem nilai yang sudah tua ketika Yunani masih muda. Orang-orang Yunani tidak menemukan China, tetapi orang Chinalah, berupa person Zhang Quian menjelang tahun 125 Sebelum Masehi, yang menemukan mereka.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Yang membuat peradaban itu pantas dikagumi bukanlah karena ketuaan umurnya itu saja, tetapi berhubung dalam pertumbuhannya ia mengembangkan nilai-nilai keilmuan fundamental yang dewasa ini diakui sangat menentukan kekuatan penalaran manusia. Cendekiawan China sudah menghitung pi jauh sebelum matematikawan Yunani terpikir mengetahui perbandingan antara diameter dan keliling lingkarannya. Apa yang di Prancis disebut The Triangle of Pascal, yaitu koefisien binomial, dipaparkan versi Chinanya oleh Chou Chie Kie 350 tahun sebelum Pascal sendiri mengetengahkannya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebagai pendatang mereka sadar tidak akan berkesempatakn bertani atau berperan dalam administrasi pemerintahan sebagaimana layaknya penduduk pribumi. Yang terbuka adalah bergerak di bidang jasa jual-beli barang/produk yang lazim disebut berdagang, yang lambat-laun mereka lanjutkan menjadi kegiatan bisnis umum, unsur penting bagi jalannya perekonomian. Jadi mereka mengembangkan kiat dan keterampilan yang di dalam peradaban (kehidupan) China tradisional tidak dianggap sebagai kegiatan terpandang, apalagi profesi terhormat. Maka setinggi-tinggi peradaban China, tidak ada ditulis buku yang membahas perekonomian secara naluriah, seperti dilakukan di Eropa oleh Adam Smith, Ricardo, Jean Baptist Say, dan Quesnay.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Bila demikian keturunan Cina yang turun-menurun berada di antara kita merupakan modal intelektual bagi ekonomi nasional yang disiapkan untuk mampu bersaing di kancah ekonomi global. Stok modal intelektual penting karena kita berada di tengah-tengah proses globalisasi yang menciptakan Era Informasi berkat, pada gilirannya, pelibatan pengetahuan. Begitu rupa hingga pengetahuan menjadi the preeminent economic resource , lebih penting daripada bahan baku, lebih penting, kadang-kadang, daripada uang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam beroperasi di lingkungan ekonomi global, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sering lebih menentukan daripada pengetahuan yang didapat dari pembelajaran formal. Warga Indonesia keturunan Cina ini tak pelak lagi merupakan pebisnis yang mampu mengubah untapped, unmapped knowledge of a commercial organization into the greatest competitive as well as informative weapon . Kegiatan di pasar finansial internasional menunjukkan informasi mengenai uang adakalanya menjadi lebih bernilai daripada uang itu sendiri. Ini berarti intangible economy bisa berukuran sama, bahkan, lebih besar daripada the tangible economy.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Maka alih-alih merayu pebisnis China agar mau berinvestasi di negeri kita, yang tidak tanpa risiko, jauh lebih baik kita -pemerintah, elite politik dan rakyat- menerima dan mempercayai sepenuhnya pengusaha kita keturunan Tionghoa sebagai bagian dari kelas menengah, tanpa prasangka dan diskriminasi terselubung di bidang apa pun. Akuilah mereka sebagai warga ( citizen ) dan bukan sekadar kawula ( subject ) dari negara bangsa Indonesia. Dengan pengakuan dan kepercayaan itu mereka pasti mau mengubah diri dari pedagang kelontong menjadi industriawan yang andal dan profesional, yang relatif lebih berisiko.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Walaupun sampai sekarang masih ada saja pejabat atau administrator melakukan diskriminasi, pada umumnya mereka tetap merasa orang Indonesia, termasuk yang pernah mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam Kerusuhan Mei 1998. Mereka tunas peradaban tua yang mantap dan kini semakin mumpuni karena dipupuk dengan suatu nilai hidup keseharian global olahan the spirit of survival . Mereka pemegang andil dalam khazanah pengetahuan dan keterampilan yang disimpulkan dari pengalaman berbisnis dari generasi ke generasi.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jadi kegagalan di tingkat mikro tidak bisa mengimbangi kegagalan di tingkat makro ekonomi. Hal yang sama mungkin bisa terjadi bila Visi 2030 yang dicanangkan Presiden Yudhoyono 22 Maret 2007, diterapkan konsekuen. Tingkat makro visi ini didekati secara teknokratis tidak membumi, persis di zaman Orde Baru. Di tingkat mikro sama sekali tidak menyinggung secara eksplisit kehadiran dan peran pengusaha keturunan Tionghoa. Padahal kegiatan bisnis di tingkat itu sangat diperlukan demi mewujudkan aspirasi pemerataan yang didambakan rakyat banyak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam buku berbentuk bunga rampai itu Erik Fromm mencoba memaparkan pada pembaca bagaimana membangun sebuah komunitas mondial yang berbobot humanistik. Di dalamnya ia berupaya meyakinkan pembaca bahwa kualitas kehidupan sosial bukan pada uang, bukan pada kekuasaan, bukan pula pada bangkitnya naluri-naluri kebinatangan yang berintikan pada sikap agresif dan destruktif dalam praksis, melainkan pada basis kesadaran akan membangkitkan dan menghargai sisi mendasar kemanusiaan. Seyogianya sebagai bagian dari kehidupan manusia Erik Fromm melihat politik juga perlu dibangun atas fundasi nilai- nilai kemanusiaan itu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua, berbasis pada kesadaran di atas, maka perlu ada perubahan cara pandang dan paradigma terhadap episteme politik itu sendiri. Fromm menyadarkan kita semua sesungguhnya episteme politik justru terletak pada kebangkitan nilai-nilai humanisme masyarakat. Dengan kesadaran ini sesungguhnya politik adalah wadah untuk membuat masyarakat semakin mampu menghayati sisi kemanusiaannya. Dasar bangunannya adalah kreativitas, kerja maksimal serta kebebasan positif dan tanggung jawab terhadap hidup orang lain.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Lalu, muncullah pertanyaan perihal moral, dan peran negara sebagai pilar utama dalam menjaga moral kehidupan bangsa dan negara. Pertanyaan ini muncul dari kelompok pemikiran institusionalisme dan kelompok liberal reformis yang mengajukan pemikiran tentang penting peran negara dalam menangani persoalan-persoalan ekonomi. Sebab, pasar dalam mekanismenya sulit bekerja secara sempurna. Apalagi, kesejahteraan membutuhkan redistribusi pendapatan, sumber-sumber dan kesempatan, dan negara memiliki kekuasaan untuk mengaturnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kelompok liberal reformis inilah yang mendukung negara kesejahteraan ( welfare state) dengan menekankan demokrasi berbasis pasarlah yang dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan warga. Negara juga berfungsi melindungi warga dari ketimpangan ekstrem akibat free fight capitalism yang dalam realitasnya selalu berpihak pada yang kuat. Demi kesejahteraan, negara berfungsi menebar jaringan pengaman sosial saat ekonomi mengalami krisis berkepanjangan. Karena pasar dalam mekanismenya sulit bekerja maksimal dan sempurna, perlu keterlibatan negara dengan melaksanakan fungsi utamanya yaitu sebagai pengelola kesejahteraan warga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kini, di dalam persaingan yang sangat tajam di bidang ekonomi yang dijerat semangat kapitalisme, negara biar bagaimanapun harus kembali ke semangat awalnya, tatkala negara itu didirikan, yakni berjuang demi kesejahteraan warganya dengan menempatkan keadilan sebagai persoalan moral yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, program-program kesejahteraan sosial harus ditafsirkan sebagai koersif secara moral. Argumentasi moral neoliberal yang tersembunyi keberpihakan pada mereka yang kuat harus dibalikkan arahnya kepada keberpihakan bagi mereka yang lemah sebagai wujud keberpihakan moral negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ulasan kosmetik di wajah Jakarta pada hari ulang tahunnya kali ini tampak lebih “spesial”. Tidak hanya ondel-ondel dan hiasan penjor, ribuan poster oranye bertebaran laksana kain perca yang menyelimuti kulit Jakarta. “Ayo, benahi Jakarta!” begitu semboyan duet kandidat Adang-Dani. “Jakarta milik semua!” demikian slogan Pasangan Fauzi-Prijanto. Khusus semboyan Adang-Dani, digandeng dengan pertanyaan introspektif yang menjadi sumber berantakannya Jakarta. Ini tampaknya dirumuskan setelah PKS melakukan survei luas beberapa waktu silam.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ketiga , duet calon pimpinan Jakarta yang mengoranyekan Jakarta itu digadang-gadang oleh berbagai organisasi sosial dan kekuatan politik yang sebagian di antaranya acap dikaitkan dengan generasi pelaku politik bereputasi moralis, muda, religius, nasionalis, dan bersahaja. Namun, dari perspektif akal, tebaran poster tidak memberikan pencerdasan kognitif yang berarti kepada konstituen. Pasalnya, selaras dengan berbagai hasil penelitian, kampanye lewat poster tidak cukup untuk memengaruhi perilaku menjadi kongruen dengan pesan dalam poster.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Setelah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2004 – 2009, Indonesia yakin telah tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar sesudah Amerika Serikat dan India. Terobosan politik yang terjadi di tanah rencong Aceh dalam pemilihan kepala daerah membuat keyakinan kita akan kekuatan demokrasi seakan menjadi utuh. Tanah yang pernah bertahun-tahun disirami darah kekerasan itu mengajarkan kepada kita apa arti demokrasi sesungguhnya lewat kemenangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung sebuah “partai” baru: “Partai Independensi”.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Partai Independensi, karena independen, tidak pernah terdaftar di departemen mana pun, apalagi di Departemen Hukum dan HAM. Tetapi partai ini powerful ; bahkan jauh lebih powerful daripada partai besar mana pun yang selama ini selalu menjadi determinan politik di negri ini. Sayang, di Ibukota, tempat cerdik pandai menguasai perpolitikan Indonesia, Partai Independensi tak berdaya. Partai dukungan para pemuja demokrasi sejati ini terpaksa bertekuk lutut di hadapan “Partai Rupiah”, partai siluman yang juga tidak terdaftar.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Anehnya, berbagai pengalaman buruk tidak pernah membuat para pemburu kekuasaan jera mempercayakan nasibnya pada Partai Rupiah. Fakta kegagalan demi kegagalan tidak membuat homo sapiens Indonesiensis sadar bahwa Partai Rupiah hanya berurusan dengan kuantitas rupiah, bukan kualitas calon. Sebagai spesies homo sapiens abad XXI, homo Indonesiensis seharusnya sudah jauh lebih sadar selama Partai Rupiah berkuasa, politik sebagai the domain of excellence , sebagaimana diyakini Aristoteles dalam tradisi polis Yunani Kuno serta Hannah Arendt, filsuf perempuan kontemporer, hanyalah impian.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Para penjaja kekuasaan memang bekerja dengan bimbingan hukum dagang: “keuntungan instan kini dan di sini”. Mereka tahu sebagian besar pencari kekuasaan di republik ini bukan sekadar risk takers tapi risk seekers . Para risk takers meskipun pemberani tidak begitu saja menjebloskan diri. Rasio masih dengan cukup tenang membimbingnya. Tidak demikian halnya kaum risk seekers ; ada kenekatan di luar nalar dan kontrol kearifan seorang homo sapiens . Permainan politik lalu menjadi semata-mata arena perjudian, luput dicermati akal sehat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mental sebagai risk seekers kekuasaan inilah yang membuat bendera Partai Rupiah akan senantiasa berkibar. Bersama dengan itu, genderang kematian nurani penguasa pun ditabuh, yang sekaligus juga menandai awal baru perburuan rupiah dalam skala dan jumlah yang lebih besar dan terus lebih besar. Jangan heran kalau rakyat tidak hanya cukup menjadi penonton perburuan rupiah; lebih dari itu, mereka sekaligus menjadi mangsa karena atas nama kewajiban sebagai warga negara, setiap rupiah hasil keringatnya selalu bisa dirampas secara legal untuk menggantikan setiap rupiah penguasa yang hilang di atas meja perjudian kekuasaan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sekarang ini menurut analisis Taufiq yang menekankan bahwa ayahnya adalah tokoh Masyumi, sifat dari ancaman radikalisme agama sudah bersifat global. Karena itu pasti akan lebih sulit dihadapi bila terjadi pengulangan konflik antara Negara Pancasila vs Negara Syariah. Penetrasi unsur internasional dalam pola konflik yang sudah berlangsung sejak polemik Natsir dengan Sukarno tentang syariah vs sekuler di tahun 1926 sekarang ini jelas lebih faktual dan konkret ketimbang hanya wawasan di zaman pergerakan tahun 1920-an.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Saya baru saja membaca ulang roman Sam Kok, kisah perang tiga negara di Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Dinasti Han runtuh dan selama 61 tahun, muncul tiga negara yang saling merebut hegemoni sebagai penguasa tunggal Tiongkok. Dari pusat Dinasti Han yang kaisarnya dijadikan boneka oleh PM Cao Cao yang kemudian akan diteruskan oleh Suma Yi dan penerusnya, akan lahir Kerajaan Wei. Famili dari kaisar, Liu Bei, mendirikan Kerajaan Shu dengan PM Zhuge Liang alias Kong Ming, yang zaman sekarang setara Henry Kissinger. Kerajaan ketiga, Wu di bawah Sun Qian dan penerusnya Sun Hao.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Masalah bagi Indonesia ialah bagaimana Negara Pancasila bisa survive di tengah kecamuk konflik peradaban a la Huntington dan Sam Kok global. Nuansa pola koalisi semu dan temporer menjadi modus operasi diplomasi dan percaturan politik di Tiongkok era Sam Kok. Perang Sam Kok adalah perang domestik bangsa Tionghoa sendiri, sedang Perang Peradaban global menyangkut tiga entitas peradaban. Indonesia tidak bisa lepas dari konflik internal Muslim yang mayoritas moderat tapi nyaris tidak vokal dengan minoritas ekstrem yang menguasai publik opini.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam hal perwujudan keadilan publik di depan hukum, demi menjaga citra dan kredibilitasnya, Komnas HAM perlu mendesak agar pemerintah Yudhoyono melakukan upaya mengusut kembali aneka kasus korupsi yang telah di- SP3- kan oleh rezim (kasus Soeharto) terdahulu demi keadilan di mata publik. Begitu pula dalam soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan mungkin masa kini, Komnas HAM baru perlu melakukan prakarsa agar pemerintah Yudhoyono menyeret semua pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan HAM dan memperbaiki kualitas putusan pengadilan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Keputusan Liga Arab di Riyadh Maret 2007, yakni Peta Jalan Damai dihidupkan kembali, tampaknya buyar. Kesepakatan itu memperkuat Deklarasi Beirut 2002, agar Israel mengembalikan semua wilayah Arab yang direbut tahun 1967, dengan imbalan Dunia Arab mengakui Israel. Kesepakatan Riyadh mengulangi niat pengakuan Dunia Arab atas Israel, berdasarkan Kesepakatan Madrid (1992), Perjanjian Oslo I dan II (1993 dan 1994), Kesepakatan Wye River Camp-David 2000, serta Persetujuan Taba Januari 2001. Pertemuan damai Jenewa pertengahan Desember 2003, mirip dengan butir-butir persetujuan sebelumnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengapa Fatah-Hamas berseteru? Awalnya Presiden Abbas alias Abu Mazen dan para pembantunya seperti Saeb Erekat, Mohammad Dahlan, ogah menghadapi Hamas. Namun sejumlah seruan Presiden Abbas, dikangkangi Hamas yang memerintah sejak pasca-Pemilu 25 Januari 2006. Maka 16-17 April 2007, Presiden Abbas menggunakan hak prerogatifnya, membubarkan Kabinet Hamas pimpinan PM Ismail Haniya, menguasai Kantor PM, Departemen Pendidikan, serta menunjuk PM baru Salam Fayyad. Salam Fayyad, Menkeu Kabinet Koalisi, ahli keuangan jebolan Universitas Amerika di Beirut dan doktor ekonomi Universitas Texas, pasti menghadapi perlawanan Hamas dan pendukungnya. Dia ibarat di atas bara api perang saudara, yang harus bijak melangkah agar perpecahan Palestina tidak semakin parah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Konflik Mei-Juni 2007 Hamas- Fatah bukanlah baru. Sejak 1998 Prof Ehud Sprinzak dari Universitas Hebrew-Yerusalem, dan Khalil Shikaki, ahli politik Universitas Nasional Palestina di Nablus sudah menuliskan bibit-bibit perpecahan. Sebaliknya perpecahan di Israel, akibat bangkitnya kekuatan utama nasional kanan, radikal kanan, dan kanan tengah, di samping Partai (kiri) Buruh. Buruh tadinya menolak upaya perdamaian prakarsa Likud-PLO melalui PM Menachem Begin-Arafat yang menandatangani piagam perdamaian Camp David 1979.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sedangkan di Palestina, PLO-nya Yasser Arafat berhadapan dengan oposisi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, yang berhaluan kiri, sosialis, dan sekuler liberal. Selain itu ada kekuatan sektarian Hamas dan Jihad Islami yang mengabaikan kaum nasionalis Palestina. Namun elite nasionalis PLO semakin berkuasa dan menguasai ekonomi, serta mendominasi keamanan dengan intinya Al Fatah-Brigade Al Aqsa pimpinan Arafat. Konflik ini semakin menajam, saat Israel dengan kebijakan disengagement meninggalkan Jalur Gaza, 2005, dan perseteruan mulai berkobar antara kedua faksi utama Palestina tersebut.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pasukan paramiliter Hamas berjumlah 5.000 orang pimpinan Yussef al-Zahar, berkonsolidasi sejak pertengahan 2006, ditambah pasukan keamanan resmi berkekuatan 3.500 orang. Jika awalnya konflik berupa perang antargeng Hamas-Fatah, kini resmi antara faksi Fatah pendukung Presiden Abbas dan pasukan Hamas pimpinan Ismail Haniya. Konflik ini bukan semata perebutan kekuasaan yang diredam sementara dengan pembentukan Pemerintah Koalisi, namun karena perbedaan ideologi kedua faksi sejak awal. Hamas berorientasi Islam, sedangkan Fatah, nasionalis.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mengacu perdamaian internal, penting pernyataan wakil DFLP (Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina) di pengasingan, Nayef Hawatmeh, 8 Juni lalu di Kairo. Hawatmeh, Khaled Meshall, bersama Front Populer untuk Pembebasan Palestina pimpinan George Habbash sejak lama berada di Damaskus. Dia meminta lima faksi utama, yakni Hamas, Fatah, DFLP, PFLP, dan Jihad Islami membentuk pemerintahan persatuan sesuai Piagam Nasional 27 Juni 2006. Tiga faksi minoritas di pengasingan, harus ikut setiap perundingan, dan pemerintahan, sehingga konflik-konflik internal bisa diselesaikan bersama.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Sebenarnya upaya “membeli nominasi” bukanlah hal baru dalam proses tahapan pemilu. James Scott (1972), Nassmacher (2001) dan Duchinsky (2003) sudah merekam praktik ini. Mereka mendefinikan penyimpangan yang diprakarsai oleh politisi ini sebagai korupsi politik, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan dengan tujuan melanggengkan kekuasaan serta untuk keuntungan pribadi. Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politisi saat proses pemilu berlangsung. Politisi melakukan praktik-praktik haram saat pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling sering adalah membeli suara pemilih.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penjualan PT Indosat dengan istilah privatisasi atau divestasi kepada STT (Singapore Technologies Telemedia) pada 15 Desember 2002, yang notabene adalah juga BUMN Singapura, menimbulkan pertanyaan, wajarkah disebut privatisasi? Ditambah pula pada saat penandatanganan kontrak jual- beli, yang membubuhkan tanda tangan adalah perusahaan asal Mauritius dengan nama ICL, yang anehnya memakai nama Indonesia, “Indonesian Communication Limited”. Negara itu dikenal sebagai negara penghindar pajak dan tidak mengindahkan etika bisnis. Mengapa dalam hal ini Laksamana Sukardi selaku “ project officer ” tidak transparan?

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Penjualan aset negara yang sangat strategis tersebut sejumlah 41,94 persen saham pemerintah kepada STT/ICL dengan harga hanya sekitar 5 triliun rupiah, tidak hanya merugikan hajat hidup orang banyak, namun menyangkut kedaulatan negara dalam bidang telekomunikasi. Pemerintah hanya memiliki sisa saham 15 persen. Sebelumnya, ada saham Telkomsel sebesar 35 persen, telah dikuasai STT dan Singtel, anak perusahaan Temasek Holdings. Maka lenyaplah sudah kedaulatan telekomunikasi Indonesia, sehingga harus “berkiblat” ke Singapura.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kondisi ini sangat mengusik perasaan kebangsaan atau national proud bangsa Indonesia, kecuali mereka yang menikmati hasil divestasi yang menyakitkan tersebut. Sehingga sejumlah anak bangsa yang patriotik mengajukan gugatan “Actio Popularis” ke pengadilan. Mereka terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, antara lain Prof Dr A Syafii Maarif, KH Abdurrahman Wahid, Drs Arbi Sanit, Letjen EWP Tambunan, Rizal Ramli, beberapa jenderal Bakin, dan mantan Jaksa Agung, yang jumlahnya 145 orang, melawan Pemerintah RI cq Menteri Negara BUMN ic Laksamana Sukardi, STT Communication Limited dan ICL Mauritus.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Agaknya masyarakat tidak begitu tergugah bahwa di samping persoalan-persoalan besar yang dihadapi (provinsi) Jakarta, seperti: banjir yang mengganas, lalu lintas serbasemrawut, pengelolaan sampah yang tidak efektif, angkutan umum yang tidak memadai, izin mendirikan bangunan (IMB) yang diragukan ketepatannya sehingga banyak gedung justru mengganggu lingkungan, pengaturan pedagang kaki lima yang tidak konsisten maka ternyata ada permasalahan pokok yang justru menghambat perputaran roda pemerintah dengan berbagai jasa untuk masyarakat. Permasalahannya adalah prosedur yang berbelit-belit dan ruwet (atau sengaja diruwetkan) dalam mengelola dana-dana anggaran yang sudah disahkan. Dalam bahasa Inggrisnya, bidang permasalahan ini menyangkut public finance .

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahukah Anda bahwa ada dinas sebagai lembaga administrasi DKI Jakarta pada bulan ini (Juni 2007) belum menerima alokasi anggaran, padahal tahun anggaran 2007 sudah berjalan hampir 6 bulan? Di bawah naungan dinas-dinas tersebut, umpamanya dinas kebudayaan dan permuseuman serta dinas pariwisata terdapat sejumlah lembaga-lembaga yang semiotonomi yang mendapat tunjangan dana operasional berdasarkan program “pemberian bantuan dana”. Lembaga-lembaga tersebut seperti MuseumTekstil, Museum Wayang, Taman Ismail Marzuki, gedung kesenian, Jakarta Convention Center (yang berusaha menarik penyelenggaraan konperensi internasional ke Jakarta). Sungguh mandek operasionalnya karena anggaran dari dinas yang diandalkan tidak turun-turun.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tahap-tahap tersebut amat disederhanakan urutannya. Setiap langkah merupakan perjuangan tersendiri. Seorang kenalan baik (dan keterangannya dapat diandalkan) mengungkapkan pengalamannya di kas daerah untuk menjumpai salah seorang petugas, karena tanda-tangannya diperlukan. Jawaban yang diterima : “Kuncinya hilang, kembali lagi kalau sudah ketemu”. Atau alasan yang tampaknya sudah lazim : “Sedang melayat. Ada keluarga yang meninggal…” . Bukan saja waktu yang hilang terbuang tetapi yang juga dilukai adalah harga diri ( self dignity ) seorang petugas atau pejabat yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu memperjuangkan pencarian alokasi dana untuk dinas, sub dinas atau lembaganya. Suatu suasana “mengemis” tercipta oleh kemacetan birokrasi ini justru di ibu kota Republik Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang potongan- potongan hampir di setiap tahap dari proses pencairan itu sehingga ketika jumlah akhir tiba di tangan lembaga yang bersangkutan, mungkin sampai 40 persen dapat menciut dari yang dianggarkan.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Jelas, situasi kondisi yang serba bobrok di tubuh birokrasi Balai Kota DKI Jakarta ini harus berubah secara dramatis. Persoalannya bukan saja bagaimana menciptakan efisiensi dalam sistem (itu memang penting sekali) tetapi juga, berkaitan dengan hal tersebut, mengubah suasana dan budaya “mengemis” tadi. Masakan seorang rekanan ( supplier) yang menagih pembayaran apa yang semestinya adalah haknya atau mewakili sebuah dinas terpaksa bersikap sebagai “pengemis” dan membodohkan diri dari pura-pura percaya mendengar alasan keterlambatan (“kuncinya hilang….”, “ada saudaranya yang meninggal”) sebuah surat otorisai pembayaran.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Namun, jelasnya produk-produk hukum tersebut tidak membenarkan kemacetan perincian alokasi dan yang kini terjadi di Balai Kota. Di sinilah dilema pasangan Fauzi-Prijanto dalam berhadapan dengan Adang Daradjatun- Dani Anwar. Di satu sisi Bung Fauzi dapat membanggakan pengalamannya selama berpuluh tahun bekerja di birokrasi DKI Jakarta yakni dari Kepala Dinas, Sekretaris Daerah sampai wakil gubernur. Tapi di sisi lain ia dapat dituding sebagai bagian dari kemacetan dan kebobrokan di Bali Kota. Sedangkan Adang Daradjatun dengan latar belakang kepolisiannya dapat beragitasi bahwa sebagai kepala daerah/gubernur dia akan kikis habis kemacetan dan kebobrokan di Balai Kota dan meningkatkan efisiensi kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pada 2005 produksi emas Indonesia 167 ton (nomor 5 dunia). Produksi batubara Indonesia 140 juta ton (penghasil batubara nomor 7 dunia), sebanyak 77 persen diekspor dan 32 juta ton (23 persen) digunakan di dalam negeri untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri. Fakta itu sangat bebeda dibandingkan dengan kebijakan Tiongkok yang mengurangi ekspor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dalam negeri (97 persen/2.154 ton) untuk kebangkitan industrinya dan berdampak pada menciptakan dan menyerap tenaga kerja.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Liberalisasi di sektor pertambangan tidak memberikan dampak kesejahteraan, melainkan kondisi lingkungan yang semakin buruk hingga menjadi beban bagi anggaran APBN. Pemerintah menerapkan kebebasan liberalisasi dari hulu hingga hilir, yang gencar mengundang investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah lebih cenderung hanya mendapatkan keuntungan dari pajak dan retribusi, dan mencederai UUD 1945 yang menegaskan adanya mandat memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Ke depan, sistem pertambangan nasional mesti direformasi. Kaji ulang kembali kontrak karya sejumlah pertambangan dengan pihak asing, yang merugikan bangsa. Bila perlu, pemerintah menasionalisasi pertambangan negara untuk mengatasi krisis bangsa yang meluas. Meskipun untuk itu harus menghadapi korporasi negara maju yang terus berupaya menguasai sumber daya alam nasional dengan segala macam cara (termasuk menggugat ke lembaga arbitrase internasional), sebab kedaulatan negara mesti berada di atasnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang tidak berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau sebaliknya negara sekuler. Pancasila tidak saja terbuka bagi agama-agama, melainkan juga memberikan tempat bagi berkembangnya agama-agama mana pun. Demikian dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat berbicara dalam dialog interaktif “Implementasi Reformasi Konstitusi terhadap Sistem Perundang-undangan” yang digelar Gerakan Pemuda (GP) Ansor di kantor pusatnya, di Jakarta, 16 Juni lalu.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertanyaannya, jika betul resah, lalu apa yang sudah dan akan terus dilakukan Jimly selaku Ketua MK? Terus terang kita sulit mengetahui jawabannya. Karena, yang merasa resah dengan perda-perda bias agama -sebagai pengganti istilah “perda-perda syariat”- itu selama ini cukup banyak dan wacananya sudah bergulir sejak 1999 seiring kebijakan otonomi daerah. Bahkan pertengahan tahun silam, 56 anggota DPR lintas fraksi mendatangi pimpinan DPR untuk menyampaikan petisi penolakan atas keberadaan perda-perda bias agama itu ( Suara Pembaruan , 19 Juni 2006). Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, seusai menerima petisi yang ditandatangani 56 anggota DPR itu, menyatakan mendukung desakan tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Tapi, tak lama kemudian, wacana itu pun berhenti karena para wakil rakyat itu bersepakat untuk tidak melanjutkannya. Demikian disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar, seusai rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi di DPR, 4 Juli 2006. Bila ada masyarakat yang keberatan dengan perda-perda bernuansa syariat itu, demikian dikatakan Agung, dapat mengajukannya kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian ( Suara Pembaruan , 5 Juli 2006). Sejak itu, wacana soal ini pun seakan sunyi-senyap.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Memang, dalam proses politik Indonesia, tak selamanya sebuah wacana bergulir linear dan lancar. Ia bisa saja berhenti di tengah jalan, lalu bergulir kembali meski terantuk-antuk. Begitulah yang terjadi dengan wacana tentang perda-perda bias agama ini. Meski sejumlah pihak sudah memberi istilah kepada peraturan daerah ini sebagai “perda-perda bermasalah” pun, ia seolah bukan persoalan penting yang harus diwacanakan lebih serius dan lalu ditingkatkan menjadi isu politik yang diproses oleh sistem dan struktur politik formal. Karena itulah, tak heran jika wacana ini hanya maju-mundur. Yang ada cuma sekumpulan kritik dan komentar, lalu berhenti sampai di situ.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Mungkin inilah salah satu ironi reformasi setelah berumur lebih dari sewindu. Demokratisasi bergulir deras dan pelbagai perubahan sudah terjadi. Tapi di sisi lain, Pancasila cenderung dilupakan secara sistematis. Bahwa di era Soeharto, Pancasila telah dijadikan “proyek” pemerintah dalam bentuk penataran wajib yang membosankan dan rawan korupsi, itu memang tak dimungkiri. Tapi, bukan berarti karena itu Pancasila kini boleh dianggap sepi di lembaga-lembaga pendidikan maupun di instansi-instansi negara.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Menurut kantor regional tersebut masyarakat Indonesia juga mengikuti tren Dunia Ketiga. Sebagai contoh, pada periode 1997-1998, krisis terparah di Indonesia akhir abad lalu, di wilayah Jakarta saja terjadi kenaikan sebanyak 34 bunuh diri, dari 1,6 bunuh diri per seratus ribu orang pada 1997 menjadi 1,8 orang per seratus ribu orang pada 1988. Kenaikan saat itu sangat signifikan justru karena terjadi penurunan pada 1996. Juga, karena masa itu ditandai dengan krisis ekonomi yang mengguncang psike banyak orang.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu faktor psikologis yang sangat berpengaruh adalah kepribadian depresif. “Orang- orang depresif adalah kelompok utama yang sangat berisiko bunuh diri,” tulis David Rosenhan dan Martin Seligman (1995, hlm 409) dalam buku Abnormal Psychology . Theodore Millon dan kawan-kawan (1996) dalam buku laris Disorders of Personality: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) and Beyond menambahkan bahwa orang depresif tampak sedih, susah, dan mudah putus asa. Karena merasa diri lemah, ia selalu membutuhkan perlindungan orang lain. Juga, karena takut ditinggalkan atau ditelantarkan, ia menarik perhatian orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan berbahaya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Kedua tipe kepribadian itu biasanya memiliki suicidal ideation alias bayangan untuk melakukan bunuh diri atau fantasi melihat diri dalam keadaan mati. Suicidal ideation , terutama pada tipe histrionik, sering tercetus dalam kata-kata atau ancaman. Tipe depresif itu lebih memilih diam daripada membicarakan impian kematiannya. Kendati demikian dalam tindakan, orang depresif juga memberi sejumlah indikasi atau tanda suicidal ideation . Misalnya, tanpa juntrungan ia memberi hadiah istimewa kepada orang-orang terdekat. Atau, ia akan berkata seperti “Tolong jaga anak-anak, saya mau pergi jauh.”

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Pertama , dalam hal kebijakan, pusat justru ikut memungkinkan lahirnya kreativitas bermasalah di kalangan pemda. Hal ini terlihat dalam perda pungutan (pajak dan retribusi). Sistem opened list yang diterapkan dalam UU No 34/2000 (berbeda dengan closed list dalam UU No 18/1997) mendorong daerah secara bebas memungut pajak dan retribusi di luar yang terdaftar. Sejumlah riset menunjukkan, masalah acap terjadi pada pungutan-pungutan di luar pagar ini, terutama yang bernama sumbangan pihak ketiga.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam kamus politik ada adagium yang menyebutkan politik sesungguhnya adalah ajang untuk “merebut” kekuasaan. Jika upaya “merebut” kekuasaan ini kecil potensinya untuk dapat diraih melalui jalur di luar parpol, dikecualikan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh beberapa waktu lalu yang melahirkan tokoh di luar parpol (independen) sebagai pemenang, orang- orang yang punya hasrat berkuasa mau tidak mau mesti masuk ke dunia parpol, baik itu melalui afiliasi ke parpol yang sudah ada atau membuat parpol baru. Dan, pilihan terakhir ini tampaknya yang kini menjadi tren.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Munculnya parpol-parpol baru bisa bermakna ganda. Pertama , banyaknya tuntutan yang tidak terakomodasi melalui parpol-parpol yang sudah ada, baik karena ideologi dan platform partai yang sudah tidak menjadi acuan, maupun karena kegagalan individu terkait dalam meraih pengaruh yang lebih baik di parpol yang kemudian ia tinggalkan. Kedua , hasrat memburu kekuasaan yang begitu kuat, di samping bisa jadi pula karena terinspirasi oleh kesuksesan seorang Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat (PD) pada Pemilu 2004.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Apatisme rakyat terhadap parpol jelas menurunkan dukungannya pada parpol, yang tentunya berpengaruh besar pada perubahan peta politik parpol-parpol di kemudian hari. Tetapi, pada titik ini, masih ada sedikit harapan buat parpol-parpol ini untuk sedikit bernapas lega dengan keberadaan massa pendukung fanatik, baik fanatisme ini terbentuk oleh kekuatan jaringan dan kaderisasi yang mapan, maupun kekuatan money politics yang biasa mewarnai setiap pergelaran pemilu demi mendongkrak perolehan suara secara temporal.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam soal perlindungan, Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) hingga kini masih menyisakan masalah. Pasal 35 UU No 39/2004 yang menjadi inti persoalan. Pasal tersebut memuat pembatasan pendidikan dan usia bagi TKI, sehingga judicial review perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pembatasan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama menyangkut hak warga negara untuk bekerja, mendapatkan penghidupan yang layak.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Modal usaha pengangkut udara ongkos murah adalah kelas penumpang tunggal, tipe pesawat tunggal (biasanya Airbus A320 atau Boeing 737), serta mengurangi ongkos pelatihan dan perawatan. Bagan tarif sederhana, tiket sekali jalan setengah dari pulang-pergi (dan biasanya bila pesawat sudah penuh tarif dinaikkan). Tempat duduk tidak ditentukan sehingga mendorong para penumpang naik pesawat lebih dulu dan lebih cepat. Penerbangan dilakukan ke bandara yang murah ( landing fees dan parking fees ) dan bandara yang tidak terlalu sesak lalu lintasnya.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Risikonya, akuntabilitas aparat keamanan (di negara kita; akuntabilitas Polri), pun diukur dan ditentukan oleh sejauh mana sistem dan struktur Polri, juga budaya Polri, mampu mengakses dan mengadopsi pemikiran demokrasi. Sekaligus, juga mampu bersikap dan bertindak sesuai amanat demokrasi. Itu berarti, akuntabilitas Polri memiliki dua ranah kepentingan, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Keduanya, sarat dengan jaminan berdaya guna serta berhasil gunanya legitimasi publik, berbasis transparansi dari kalangan Polri sendiri.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Dalam sistem perpolisian demokratis, masyarakat tidak terbiasa cuma memberi atensi atas sejauh mana kuantitas dan kualitas penegakan hukum Polri terhadap masyarakat. Mereka terus-menerus juga memotret seberapa jauh Polri sendiri melakukan tindakan yang sama terhadap anggota keluarganya sendiri (anggota Polri dan keluarganya). Tuntutan akuntabilitas eksternal ini muncul ke permukaan, karena polisi diposisikan sebagai agen negara, yang harus senantiasa mampu membangun kinerja berbasis dukungan masyarakat.

seperti di kutip dari https://danielpinem.wordpress.com

Salah satu kendala Polri mewujudkan perpolisian demokratis adalah kemampuannya mengadopsi tuntutan legitimasi dan akuntabilitas, yang tidak hanya terpusat kepada kepentingan negara, tetapi juga mesti terfokus kepada kepentingan masyarakat. Selama ini, hubungan tugas sesuai profesi, dan kaitan emosional antara kepentingan Polri di satu sisi dan kepentingan negara di sisi lain, umumnya lebih solid dibanding kuatnya ketergantungan kinerja Polri sesuai kerangka kepentingan masyarakat, yang juga merupakan objek pengabdian, pelayanan, dan pengayomannya.

KPK sudah merampungkan berkas penyidikan Moch Arief Wicaksono. Mantan Ketua DPRD Malang itu segera menghadapi sidang. “Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka MAW (Moch Arief Wicaksono) atau tahap 2 terkait kedua perkara yang bersangkutan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (28/2/2018). Dua kasus yang menjerat Arief yaitu pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang dan pembangunan jalan, serta penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Rencananya dia akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Sementara, tersangka masih dititipkan di Rutan Guntur dan akan dibawa ke Surabaya hari Jumat (2/3) untuk keperluan persidangan,” ungkap Febri. Hingga kini, Febri menyebut ada 84 saksi yang telah dimintai keterangan untuk melengkapi kedua penyidikan tersebut, mulai dari eksekutif, legislatif, dan swasta. Unsur saksi itu antara lain: – Pimpinan dan Anggota DPRD kota Malang – Wali Kota Malang – Wakil Wali Kota Malang – Kepala Bappeda Kota Malang Tahun 2015 – Sekretaris Dinas PU Kota Malang – Pemilik CV Esas Segitigma – Pemilik CV Rexa Bangun Utama – Pemilik CV Ngadeg Dewe – Direktur PT Hidro Tekno Indonesia PT Hidro Tekno Indonesia, serta unsur swasta lainnya. “Sedangkan MAW sendiri telah diperiksa sebagai tersangka sekurangnya 6 kali sejak Agustus 2017 hingga Februari 2018,” tutur Febri. Dalam kasus tersebut, Moch Arief Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan. Dia disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015. Terkait kasus ini, KPK telah memblokir rekening Arief untuk kebutuhan penyidikan. KPK juga beberapa waktu lalu mendalami komunikasi soal uang ‘Pokir’ (pokok pikiran) dengan memeriksa sejumlah anggota DPRD. Sementara itu, dalam kasus kedua, Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisaris PT EMK. Suap itu terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Mantan Kadis Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPR) Pemkot Malang Jarot Edy Sulistyono akan segera menjalani sidang. KPK telah melimpahkan berkas penyidikannya ke jaksa. “Hari ini telah dilakukan penyerahan berkas, barang bukti, dan tersangka JES (Jarot Edy Sulistyono) dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (4/1/2018). Edy sendiri sudah dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya. Sebab, sidang Edy akan dijadwalkan di Surabaya. “Rencana sidang akan di selenggarakan di Surabaya,” kata Febri. Edy disangka menyuap Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Malang ada tahun 2015. Dia diduga memberi Rp 700 juta, terkait pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Sebagai tersangka pemberi, Edy disangka menggunakan Pasal 5 (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

KPK resmi menahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman sebagai tersangka dugaan suap ke mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono. Ia ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. “HM (Hendarwan Maruszaman), Direktur PT Hidro Tekno Indonesia, ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom , Senin (22/1/2018). Hendarwan diduga memberi suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015. Suap itu diduga berjumlah Rp 250 juta. Sementara itu, Moch Arief Wicaksono telah diumumkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Kasus pertama, Arief disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Dalam kasus kedua, Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman. Suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Jarot Edy Sulistyono (Foto: Antara/M Agung Rajasa) penyidik KPK telah merampungkan berkas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Jarot adalah tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Mochamad Arief Wicaksono. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan informasi pelimpahan tersebut. Menurutnya, berkas Jarot sudah dinyatakan lengkap dan kini baik berkas maupun tersangka sudah dilimpahkan ke proses penuntutan. “Benar. Pada hari ini telah dilakukan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka JES (Kepala Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada tahun 2015) dari penyidik ke JPU dalam kasus TPK Suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (4/1). Dengan adanya pelimpahan tersebut, maka Jarot akan segera disidang dalam waktu dekat. KPK pun memutuskan penahanan Jarot dipindahkan dari rutan KPK di Jakarta ke Rumah Tahanan Negara Klas I, Surabaya. “Rencana sidang akan diselenggarakan di Surabaya,” kata Febri. Selain Jarot, sebelumnya KPK terlebih dahulu telah menetapkan eks Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono, menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan dan pengesahan APBD-P Kota Malang tahun 2015 tersebut. Jarot diduga memberi suap kepada Arief sebesar Rp 700 juta terkait pembahasan APBD-P. Korupsi tersebut terungkap dari OTT yang dilakukan KPK di awal Agustus 2017.

Related Posts

Comments are closed.