Dukung Ganjar, Demokrat Minta Jaminan Soal Kasus e-KTP

Dukung Ganjar, Demokrat Minta Jaminan Soal Kasus e-KTP

Ganjar Pranowo resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat (PD) maju di Pilgub Jateng. Sebelum memutuskan dukungan, Demokrat sudah minta jaminan tidak ada keterlibatan Ganjar dalam kasus e-KTP. “Saya juga menelepon sendiri Pak Ganjar tadi malam dan menanyakan itu clear karena itu kami dukung. Saya menelepon langsung Pak Ganjar,” ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). Seperti diketahui nama Ganjar sempat beberapa kali dipanggil dalam proses penyidikan serta persidangan kasus e-KTP. Ia membantah terlibat atau menerima aliran uang haram proyek tersebut. Namanya, pun tercantum dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ganjar disebut menerima aliran uang korupsi saat menjabat sebagai anggota DPR. Meski begitu, akhirnya PD memutuskan mendukung Ganjar sebagai cagub Jateng bersama PDIP. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin alias Gus Yasin dalam Pilgub Jateng 2018. “Kami putuskan lagi bersama bahwa Demokrat bersama dengan PDIP di Jateng,” kata Hinca “Karena itu kami mendukung saudara Ganjar dengan pasangannya untuk di Jateng secara bersama-sama ini sekaligus membuktikan untuk semua masyarakat luas PD bisa berkerja sama dengan siapa saja, parpol mana saja termasuk PDIP,” imbuhnya.

Ganjar Pranowo resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat (PD) maju di Pilgub Jateng. Sebelum memutuskan dukungan, Demokrat sudah minta jaminan tidak ada keterlibatan Ganjar dalam kasus e-KTP. “Saya juga menelepon sendiri Pak Ganjar tadi malam dan menanyakan itu clear karena itu kami dukung. Saya menelepon langsung Pak Ganjar,” ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). Seperti diketahui nama Ganjar sempat beberapa kali dipanggil dalam proses penyidikan serta persidangan kasus e-KTP. Ia membantah terlibat atau menerima aliran uang haram proyek tersebut. Namanya, pun tercantum dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ganjar disebut menerima aliran uang korupsi saat menjabat sebagai anggota DPR. Meski begitu, akhirnya PD memutuskan mendukung Ganjar sebagai cagub Jateng bersama PDIP. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin alias Gus Yasin dalam Pilgub Jateng 2018. “Kami putuskan lagi bersama bahwa Demokrat bersama dengan PDIP di Jateng,” kata Hinca “Karena itu kami mendukung saudara Ganjar dengan pasangannya untuk di Jateng secara bersama-sama ini sekaligus membuktikan untuk semua masyarakat luas PD bisa berkerja sama dengan siapa saja, parpol mana saja termasuk PDIP,” imbuhnya.

Ganjar Pranowo resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat (PD) maju di Pilgub Jateng. Sebelum memutuskan dukungan, Demokrat sudah minta jaminan tidak ada keterlibatan Ganjar dalam kasus e-KTP. “Saya juga menelepon sendiri Pak Ganjar tadi malam dan menanyakan itu clear karena itu kami dukung. Saya menelepon langsung Pak Ganjar,” ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). Seperti diketahui nama Ganjar sempat beberapa kali dipanggil dalam proses penyidikan serta persidangan kasus e-KTP. Ia membantah terlibat atau menerima aliran uang haram proyek tersebut. Namanya, pun tercantum dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ganjar disebut menerima aliran uang korupsi saat menjabat sebagai anggota DPR. Meski begitu, akhirnya PD memutuskan mendukung Ganjar sebagai cagub Jateng bersama PDIP. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin alias Gus Yasin dalam Pilgub Jateng 2018. “Kami putuskan lagi bersama bahwa Demokrat bersama dengan PDIP di Jateng,” kata Hinca “Karena itu kami mendukung saudara Ganjar dengan pasangannya untuk di Jateng secara bersama-sama ini sekaligus membuktikan untuk semua masyarakat luas PD bisa berkerja sama dengan siapa saja, parpol mana saja termasuk PDIP,” imbuhnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ganjar Pranowo resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat (PD) maju di Pilgub Jateng. Sebelum memutuskan dukungan, Demokrat sudah minta jaminan tidak ada keterlibatan Ganjar dalam kasus e-KTP. “Saya juga menelepon sendiri Pak Ganjar tadi malam dan menanyakan itu clear karena itu kami dukung. Saya menelepon langsung Pak Ganjar,” ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). Seperti diketahui nama Ganjar sempat beberapa kali dipanggil dalam proses penyidikan serta persidangan kasus e-KTP. Ia membantah terlibat atau menerima aliran uang haram proyek tersebut. Namanya, pun tercantum dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ganjar disebut menerima aliran uang korupsi saat menjabat sebagai anggota DPR. Meski begitu, akhirnya PD memutuskan mendukung Ganjar sebagai cagub Jateng bersama PDIP. Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin alias Gus Yasin dalam Pilgub Jateng 2018. “Kami putuskan lagi bersama bahwa Demokrat bersama dengan PDIP di Jateng,” kata Hinca “Karena itu kami mendukung saudara Ganjar dengan pasangannya untuk di Jateng secara bersama-sama ini sekaligus membuktikan untuk semua masyarakat luas PD bisa berkerja sama dengan siapa saja, parpol mana saja termasuk PDIP,” imbuhnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Kesepakatan pembagian anggarannya adalah: 1. 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek 2. Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

JawaPos.com – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin percaya dengan proses penegakkan hukum KPK terhadap kasus korupsi e-KTP. Sekalipun, banyak dari kader partai beringin bahkan ketua umumnya, Setya Novanto disebut-sebut terlibat. “Nggak ada masalah, harus diproses secara hukum,” tegasnya di Jakarta, Rabu (8/3). Dengan begitu, lanjut dia, publik percaya dengan penegakkan hukum dan pemerintah lantaran kasus ini terbilang merugikan negara dengan nilai cukup fantastis. Yakni, Rp. 2,3 triliun. “Harus diusut tuntas, harus diproses secara hukum,” sebut Mahyudin Kendati demikian, wakil ketua MPR itu meminta agar lebih baik ada tidaknya keterlibatan para kader atau petinggi Partai Golkar dibuktikan di pengadilan, tidak dengan wacana atau opini semata. “Biarlah bergulir di persidangan,” tutur pria yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar saat Munaslub tahun lalu. Namun yang pasti, jika benar ada kader atau petinggi Partai Golkar yang terlibat nantinya, kata dia hukum tetap harus ditegakkan. “Di negara hukum tidak ada yang kebal hukum,” pungkas Mahyudin. Sebelumnya, Sejak kasus e-KTP terungkap, mantan Anggota DPR F-Demokrat M Nazaruddin mengungkap dokumen terkait sejumlah aliran dana korupsi tersebut. Dalam bagan yang dibawa kuasa hukum Nazar, Elza Syarief disebut sejumlah nama yang terkait dugaan korupsi senilai Rp 2,3 triliun. Nazar menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai bos atau pengendali proyek e-KTP. Selain itu, Nazar juga menyebut ada aliran dana dari pengusaha konsorsium proyek e-KTP kepada sejumlah anggota komisi II DPR dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Uang itu sebagai ijon (jaminan) untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai terdakwa. Yaitu, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. (dna/JPG)

Kesepakatan pembagian anggarannya adalah: 1. 51 persen atau sejumlah Rp2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek 2. Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada: a. Beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp261 miliar c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp574,2 miliar d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp783 miliar.

JawaPos.com – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin percaya dengan proses penegakkan hukum KPK terhadap kasus korupsi e-KTP. Sekalipun, banyak dari kader partai beringin bahkan ketua umumnya, Setya Novanto disebut-sebut terlibat. “Nggak ada masalah, harus diproses secara hukum,” tegasnya di Jakarta, Rabu (8/3). Dengan begitu, lanjut dia, publik percaya dengan penegakkan hukum dan pemerintah lantaran kasus ini terbilang merugikan negara dengan nilai cukup fantastis. Yakni, Rp. 2,3 triliun. “Harus diusut tuntas, harus diproses secara hukum,” sebut Mahyudin Kendati demikian, wakil ketua MPR itu meminta agar lebih baik ada tidaknya keterlibatan para kader atau petinggi Partai Golkar dibuktikan di pengadilan, tidak dengan wacana atau opini semata. “Biarlah bergulir di persidangan,” tutur pria yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar saat Munaslub tahun lalu. Namun yang pasti, jika benar ada kader atau petinggi Partai Golkar yang terlibat nantinya, kata dia hukum tetap harus ditegakkan. “Di negara hukum tidak ada yang kebal hukum,” pungkas Mahyudin. Sebelumnya, Sejak kasus e-KTP terungkap, mantan Anggota DPR F-Demokrat M Nazaruddin mengungkap dokumen terkait sejumlah aliran dana korupsi tersebut. Dalam bagan yang dibawa kuasa hukum Nazar, Elza Syarief disebut sejumlah nama yang terkait dugaan korupsi senilai Rp 2,3 triliun. Nazar menyebut Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai bos atau pengendali proyek e-KTP. Selain itu, Nazar juga menyebut ada aliran dana dari pengusaha konsorsium proyek e-KTP kepada sejumlah anggota komisi II DPR dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Uang itu sebagai ijon (jaminan) untuk memuluskan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai terdakwa. Yaitu, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. (dna/JPG)

Related Posts

Comments are closed.