Diverifikasi KPU, Megawati Soroti Netralitas dan Kotak Suara

Diverifikasi KPU, Megawati Soroti Netralitas dan Kotak Suara

Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan masih terdapat hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu. Di antaranya adalah netralitas dan kotak suara. “Kami beberapa kali tentu mengalami kendala. Karena dari yang namanya jajaran KPU ataupun Bawaslu yang juga harus punya sifat keterbukaan dan melakukan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami masih saja tidak netral,” kata Mega di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). Mega menyampaikan itu usai KPU selesai melakukan verifikasi faktual. Komisioner KPU Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan, serta anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir. Mega mengatakan penyelenggara pemilu harus menjalankan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu dan pemerintah dikatakan Mega harus berdiri tegak di atas asas itu. “Padahal untuk bisa menjadi demokrasi yang baik penyelenggara pemilu harus menyikapi sesuai dengan asas apa yang saya katakan tadi (bebas rahasia, jujur dan adil) dan UU,” kata Mega. Selain soal netralitas, Mega juga menilai perlu ada perbaikan kotak suara dalam pemilu. Mega lalu membandingkan dengan kotak suara di India. “Kalau di India kotak suara yang saya lihat tidak seperti yang kita miliki, dengan jumlah pemilih yang melebihi dari jumlah pemilih kita. Sehingga dari asas yang tadi saya katakan itu dapat berlangsung sesuai dengan apa adanya di lapangan,” sambungnya.

Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan masih terdapat hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu. Di antaranya adalah netralitas dan kotak suara. “Kami beberapa kali tentu mengalami kendala. Karena dari yang namanya jajaran KPU ataupun Bawaslu yang juga harus punya sifat keterbukaan dan melakukan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami masih saja tidak netral,” kata Mega di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). Mega menyampaikan itu usai KPU selesai melakukan verifikasi faktual. Komisioner KPU Ilham Saputra dan Wahyu Setiawan, serta anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir. Mega mengatakan penyelenggara pemilu harus menjalankan asas bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu dan pemerintah dikatakan Mega harus berdiri tegak di atas asas itu. “Padahal untuk bisa menjadi demokrasi yang baik penyelenggara pemilu harus menyikapi sesuai dengan asas apa yang saya katakan tadi (bebas rahasia, jujur dan adil) dan UU,” kata Mega. Selain soal netralitas, Mega juga menilai perlu ada perbaikan kotak suara dalam pemilu. Mega lalu membandingkan dengan kotak suara di India. “Kalau di India kotak suara yang saya lihat tidak seperti yang kita miliki, dengan jumlah pemilih yang melebihi dari jumlah pemilih kita. Sehingga dari asas yang tadi saya katakan itu dapat berlangsung sesuai dengan apa adanya di lapangan,” sambungnya.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya maladminisrasi yang dilakukan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Maladministrasi itu terkait penyelesaian permasalahan kepengurusan Universitas Lakidende, Konawe, Sulawesi Tenggara. “Kemenristek Dikti tidak kompeten dalam menunjuk Yayasan Lakidende Razak Porosi sebagai penyelenggara Universitas Lakidende dengan Surat Keputusan Menristek Dikti RI Nomor 299/KPT/I/2017,” kata komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, di Gedung ORI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). Awalnya, ini bermula dari laporan Forum Penyelamat Universitas Lakidende yang diterima pada 16 Agustus 2017. Ombudsman lantas melakukan pemeriksaan, memanggil terlapor, hingga menginvestigasi. “Yayasan yang punya hak adalah Yayasan Lakidende yang didirikan pada 1995,” kata Suaedy. Jadi ada dua yayasan yang berbeda, yakni Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi. Yayasan yang disebut terakhir itu dikatakan telah merebut pengelolaan Universitas dan akhirnya malah mendapat izin dari Kemenristek Dikti. Padahal, kata Suaedy, berdasarkan Akta Notaris, dua yayasan itu tidak punya hubungan. Dualisme itu sempat diislahkan oleh Kopertis Wilayah IX. Namun Ombudsman menyatakan Kopertis tak berkompeten karena tak ada aturan terkait pelaksanaan islah. Namun penyelenggaraan Universitas sudah kadung diserahkan Kemenristek Dikti kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi. “Bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengalihan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang dilakukan Kemenristek Dikti tanpa memperhatikan prosedur yang baik,” kata Suady. Diharapkan Ombudsman, Kemenristek Dikti menjalankan saran perbaikan dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini, dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun desain jangka menengah kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno memperkirakan desain tersebut rampung dua pekan lagi. “Dua minggu lagi sebetulnya sudah siap dipresentasikan penataan (Tanah Abang) jangka menengah. Kan kita ada tiga tahap. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya ini sudah hampir rampung. Kita akan presentasikan jangka menengahnya,” kata Sandiaga, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Sandiaga menjelaskan, desain jangka menengah kawasan Tanah Abang mencakup pembangunan sky bridge yang menyambungkan Blok G dan Blok F. Selain itu juga mengatur tentang pembangunan gedung baru Blok G. “Ini yang sempat kita waktu itu bicarain mengenai sky bridge. Jadi sky bridge-nya rencananya bisa kita kelola dengan baik. Ini juga selaras dengan rencana relokasi para pedagang dari Blok G ke tempat penampungan sementara,” papar Sandiaga. Namun, Sandiaga tidak menjelaskan apakah desain jangka menengah kawasan Tanah Abang juga dibahas bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Sebab, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya sebelumnya meminta grand design kawasan Tanah Abang. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung siang tadi juga sempat menjelaskan soal desain sky bridge Blok G. Kata dia, sky bridge yang akan dibangun di sana serupa dengan sky bridge di Cihampelas, Bandung, Jawa Barat. “Pak Anies sama Pak Sandi mau bikin sky biridge seperti di Bandung itu, ada jembatan di sana. Barusan saya ngomong. Saya apresiasi pak, saya akan dukung itu dan saya bilang jangan berlama-lama,” tutur Lulung saat ditemui di Balai Kota.

Terpidana korupsi H Maiyulis Yahya dieksekusi jaksa. Saat menjadi Kadis Kebersihan dan Pertamaman Pemkot Pekanbaru, ia korupsi anggaran tempat pembungan akhir (TPA). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Suripto mengungkapkan hal itu kepada detikcom, Senin (29/1/2018). Suripto menjelaskan, terpidana korupsi ini ditangkap tim Intel dan Pidsus Kejari Pekanbaru di rumahnya di Jl Melur Kec Tampan Pekanbaru. “Begitu dijemput tim terpidana langsung kita eksekusi,” kata Suripto. Maiyulis terlibat dalam korupsi kegiatan pengembangan teknologi pengolahan sampah di TPA Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Kasus korupsi ini, kata Suripto terjadi pada tahun anggaran APBD Pemkot Pekanbaru tahun 2009. Berdasarkan putusan MA No 901/K/Pid.Sys/2014 tertanggal 21 Januari 2015, terpidana divonis setahun penjara. “Nilai korupsinya kecil sekitar Rp 66 juta dalam pengelolaan dana kebersihan,” tutup Suripto.

Perampok satroni rumah di Jalan Songgoriti 18, Kota Malang, di saing bolong. Perhiasan emas senilai ratusan juta raib dibawa kabur perampok. Pembantu rumah tangga sempat disekap di ruang kamar mandi. Perampok berjumlah tiga orang. Mereka mengaku sebagai petugas PLN yang akan mengecek alat meter listrik. Novi Krista Arisanto (21), pembantu rumah tangga yang tak curiga mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Satu pelaku langsung menerobos dan mendobrak pintu kamar pemilik rumah. Perhiasan emas senilai ratusan juta di dalam kamar digasak pelaku. Novi yang mengetahui tindakan itu berontak dan satu pelaku lain menyeretnya menuju kamar mandi. Dalam kondisi pintu tertahan dari luar Novi berteriak maling, Sugeng Hariadi (55), sopir pribadi pemilik rumah yang baru pulang mengantar anak majikan, curiga dengan pagar rumah yang terbuka. “Saya datang pintu pagar terbuka, kemudian ada orang keluar diikuti Novi dengan berteriak dan menangis minta tolong. Saya turun, mereka mengaku polisi sedang menggeledah narkoba,” ujar Sugeng kepada wartawan di lokasi kejadian, Senin (29/1/2018). Sugeng sempat berkelahi dengan para pelaku di dalam rumah. Tetapi akhirnya pelaku berhasil kabur mengendarai motor. “Perhiasan emas di dalam kamar diambil pelaku,” tuturnya. Polisi masih menyelidiki kasus perampokan di siang bolong ini. Korban dan sejumlah saksi dimintai keterangan untuk mengungkap identitas pelaku. “Masih diselidiki,” ujar Kasubag Humas Polres Malang Kota Ipda Ni Made Marhaeni terpisah.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung Pilkada 2018 dalam HUT ke-45 partai. Megawati mengungkapkan dirinya yang tak bisa tidur selama 3 hari terakhir karena mengurus Pilkada. Hal ini disampaikan Megawati saat membuka pidatonya di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018). Awalnya, ia memberi salam kepada para kepala lembaga dan para ketum parpol. “Salam saya kepada para pimpinan lembaga meskipun saya yakin 3 harian ini para ketum tak tidur, termasuk saya karena harus menyelesaikan tugas karena dari Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan calon (kepala daerah),” kata Megawati. Dalam pertengahan pidatonya, Megawati kembali menyinggung segala bentuk fitnah terkait Pilkada. Megawati menyebut fitnah dan serangan tersebut tidak jantan. “Kemarin Pilkada saya katakan mereka seperti ini sebenarnya seorang yang pengecut, tidak berjiwa ksatria. Saya tahu, ‘Bapak Presiden, kalau banteng itu jantan’. Jadi saya suka bilang begini, ‘Kalau mau tempur, ayo bersikap jantan’,” ucap Mega. “Anak-anak bilang, ‘Ibu, jangan lupa Ibu betina lho’,” imbunya disambut tawa kader.

Mimpi Nikita Wulur menikah dengan Andre Manopo sirna. Tuhan memanggilnya tepat di hari pertungangan mereka. Suka yang diidamkan, duka yang dirasakan. “Antara Andre dan Nikita itu sudah ada kesepakatan bersama tanggal 27 hari pertunangannya, tapi Tuhan berkehendak lain,” kata ayah Nikita, Robert Wulur kepada detikcom, Senin (29/1/2018). Nikita seharusnya bertungangan dengan Andre pada Sabtu (27/1) kemarin. Namun Nikita tiba-tiba terkena asam lambung dan meninggal sehari setelahnya. Robert mengakui anaknya punya sejarah sakit maag. Dengan berurai air mata, akhirnya tukar cincin dilakukan, di mana Nikita sudah terbaring di peraduan terakhir di peti mati. “Tukar cincin kalau orang Manado bilang. Tapi Tuhan sudah panggil. Semua yang sudah dibelikan itu harus diberikan,” ujar Robert. Namun, tukar cincin itu hanya ungkapan kemanusiaan. Tidak menandakan sebuah ikatan baru. “Kan nggak ada pendeta yang akan memberkati pernikahan apalagi dengan mayat. Di agama apa pun itu tidak ada,” ujar Robert. Tukar cincin mereka pun menjadi viral di medsos. “Menurut saya hal yang wajar Andre menepati janji. Memang apa yang sudah disediakan sudah dibeli yang harus dikasihkan, karena memang tanggal 27 itu hari pertunangannya. Jadi tidak ada proses pernikahan, itu tukar cincin pertunangannya Andre dan Nikita,” pungkas Robert.

Fraksi PKB DPR mengapresiasi Presiden Jokowi yang tetap berkunjung ke Afghanistan pasca-teror bom maut di Kabul. PKB berpendapat, tim advance kepresidenan RI sudah memastikan bahwa Afghanistan aman untuk dikunjungi. “Sebetulnya kan beliau sudah punya tim advance kan. Pasti Kementerian Luar Negeri sudah bisa meyakinkan ke Presiden bahwa rangkaian kunjungan aman itu pasti ada ukurannya,” kata Sekretaris F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan, Senin (29/1/2018). “Tetapi kita juga, kalau terjadi sesuatu hal, sebagai bangsa, kalau membahayakan, itu harus dipertimbangkan juga. Ini kan kepala negara. Kalau kita cermati hasil kajian tim advance sudah aman,” imbuh Cucun. Seperti diketahui, Afghanistan baru saja dilanda serangan bom yang menewaskan 103 orang. Oleh sebab itu, secara umum PKB memuji keberanian Jokowi bertandang ke Afghanistan. “Jangan sampai begini kan, mungkin juga sudah janji. Kemudian masyarakat di sana mengharapkan, nanti membuat kecewa negara sahabat juga kan. Kita apresiasi keberanian dari presiden yang mengunjungi daerah yang betul-betul saat ini lagi konflik,” ucap Cucun. Sebelumnya, Jokowi mengungkap alasannya tetap pergi. Seperti yang dia sampaikan di depan Parlemen Pakistan, Jumat (26/1) lalu, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik, perang dan terorisme. “Datanya sangat memprihatinkan: 76 persen serangan teroris terjadi di negara Muslim dan 60 persen konflik bersenjata di dunia terjadi di negara Muslim. Lebih jauh lagi, jutaan saudara-saudara kita harus keluar dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, 67 persen pengungsi berasal dari negara Muslim,” kata Jokowi lewat akun Facebook resminya seperti dilihat detikcom, Senin (29/1). Menurut Jokowi, ancaman radikalisme dan terorisme terjadi di mana-mana, hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada satu pun negara yang kebal, termasuk Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan. “Apakah kita akan biarkan kondisi yang memprihatinkan ini terus berulang terjadi? Tentu tidak. Kita tidak boleh membiarkan negara kita, dunia, berada dalam situasi konflik. Penghormatan kita kepada kemanusiaan, kepada humanity, seharusnya yang menjadi pemandu kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Related Posts

Comments are closed.