Diusulkan Tak Usut Korupsi Swasta, KPK: Itu Kebodohan Berpikir

Diusulkan Tak Usut Korupsi Swasta, KPK: Itu Kebodohan Berpikir

DPR mengusulkan agar urusan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur swasta hanya akan ditangani kejaksaan atau kepolisian saja. KPK tak akan dilibatkan. Pimpinan KPK menyebut usulan itu merupakan kesalahan dalam kerangka berpikir terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sektor swasta sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi menurut KPK seharusnya ditangani lembaga antikorupsi. “Dimasukkannya korupsi sektor swasta sebagai bagian dari tipikor adalah kemajuan dan sesuai dengan UNCAC (United Nations Convention against Corruption). Namun demikian, jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi oleh Polri dan Kejaksaan adalah suatu kesalahan atau kebodohan berpikir karena tidak ada alasan filosofi, sosial, atau legal yang dapat membenarkan hal tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Jumat (19/1/2018). Bahkan, Syarif menyebut KUHP Indonesia nantinya bisa jadi bahan tertawaan karena tak melibatkan KPK. Ia mencontohkan negara lain yang melibatkan lembaga antirasuah-nya untuk mengusut korupsi di sektor swasta. “KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik atau menuntut korupsi sektor swasta. Padahal semua lembaga antikorupsi negara lain seperti ICAC (Hong Kong), CPIB (Singapura), SFO (Inggris), FBI (Amerika Serikat), SPRM (Malaysia) dan lain-lain melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik,” ujar Syarif. Menurutnya tak perlu ada revisi UU KPK agar bisa mengusut korupsi di sektor swasta. Syarif berpendapat cukup dengan pasal penghubung, maka KPK bisa ikut mengusut korupsi di sektor swasta. “Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang termuat dalam KUHP. Tidak perlulah (merevisi UU KPK) kan tinggal ditambahkan dalam salah satu pasal dalam KUHP untuk mengatur hal tersebut. Waktu itu sudah disepakati antara KPK dengan tim pemerintah untuk membuat pasal penghubung dalam KUHP dengan UU KPK,” ujar Syarif. Sebelumnya Panja Revisi KUHP menyepakati urusan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP. Namun, KUHP yang direvisi itu hanya akan mengatur Polri-Kejaksaan melakukan penindakan terhadap korupsi di sektor swasta. “Polisi dan Kejaksaan. Karena UU KPK hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Itu harap digarisbawahi,” ujar anggota Panja Revisi KUHP Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR mengusulkan agar urusan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur swasta hanya akan ditangani kejaksaan atau kepolisian saja. KPK tak akan dilibatkan. Pimpinan KPK menyebut usulan itu merupakan kesalahan dalam kerangka berpikir terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sektor swasta sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi menurut KPK seharusnya ditangani lembaga antikorupsi. “Dimasukkannya korupsi sektor swasta sebagai bagian dari tipikor adalah kemajuan dan sesuai dengan UNCAC (United Nations Convention against Corruption). Namun demikian, jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi oleh Polri dan Kejaksaan adalah suatu kesalahan atau kebodohan berpikir karena tidak ada alasan filosofi, sosial, atau legal yang dapat membenarkan hal tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Jumat (19/1/2018). Bahkan, Syarif menyebut KUHP Indonesia nantinya bisa jadi bahan tertawaan karena tak melibatkan KPK. Ia mencontohkan negara lain yang melibatkan lembaga antirasuah-nya untuk mengusut korupsi di sektor swasta. “KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik atau menuntut korupsi sektor swasta. Padahal semua lembaga antikorupsi negara lain seperti ICAC (Hong Kong), CPIB (Singapura), SFO (Inggris), FBI (Amerika Serikat), SPRM (Malaysia) dan lain-lain melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik,” ujar Syarif. Menurutnya tak perlu ada revisi UU KPK agar bisa mengusut korupsi di sektor swasta. Syarif berpendapat cukup dengan pasal penghubung, maka KPK bisa ikut mengusut korupsi di sektor swasta. “Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang termuat dalam KUHP. Tidak perlulah (merevisi UU KPK) kan tinggal ditambahkan dalam salah satu pasal dalam KUHP untuk mengatur hal tersebut. Waktu itu sudah disepakati antara KPK dengan tim pemerintah untuk membuat pasal penghubung dalam KUHP dengan UU KPK,” ujar Syarif. Sebelumnya Panja Revisi KUHP menyepakati urusan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP. Namun, KUHP yang direvisi itu hanya akan mengatur Polri-Kejaksaan melakukan penindakan terhadap korupsi di sektor swasta. “Polisi dan Kejaksaan. Karena UU KPK hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Itu harap digarisbawahi,” ujar anggota Panja Revisi KUHP Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Polri menegaskan status polisi yang ikut bursa pilkada akan menjadi purnawirawan setelah ditetapkan sebagai calon gubernur/wakil gubernur. “Ini kan ada tahapan, sewaktu mendaftar harus mengundurkan diri, tapi ini kan proses. Untuk Pak Murad dan Pak Anton Charliyan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1/2018). “Kalau pada waktu (pendaftaran) diterima oleh KPU, sudah ditetapkan sebagai calon, otomatis hari itu juga akan dikeluarkan status beliau-beliau itu adalah purnawirawan,” imbuhnya. Para polisi tersebut tidak bisa kembali ke institusinya setelah ikut dalam kontestasi politik tersebut. Namun, jika gugur saat pendaftaran, anggota tersebut masih diberi kesempatan kembali ke institusi. “Yang dimaksud Bapak Kapolri adalah, kalau dia didaftar di KPU kemudian tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, kan berarti belum dikeluarkan ketentuan keluar dari polisinya. Dia ditanya lagi akan meneruskan atau tidak,” tuturnya. Soal pengunduran diri para calon dari keanggotaan Polri, saat ini tengah diproses oleh Polri. Polri akan menentukan status para anggota tersebut setelah ada penetapan calon oleh KPUD. “Ya, tanggal 12 Februari nanti akan dikeluarkan status beliau sudah purna. Tetapi kalau belum ya belum. Karena masih proses, kita masih lapor juga ke presiden, karena mereka kan pati (perwira tinggi),” sambungnya. Setyo memastikan para anggota Polri yang sudah mendaftarkan pencalonan ke KPU telah mengajukan surat pengunduran diri ke institusinya. Surat pengunduran diri tersebut saat ini masih diproses oleh Polri. “Sudah semua, yang tiga orang (jenderal) dan 7 orang yang perwira menengah,” ucapnya. Surat pengajuan pengunduran diri para calon dari Polri itu sudah diberikan ke KPUD sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti kontestasi politik. “Suratnya itu kan ke KPU, nanti diteruskan ke Mabes Polri. Sedang diproses oleh Pak ASDM, nanti tanggal 12 (Februari) ya, tunggu aja tanggal 12 beliau-beliau itu ditetapkan KPU tidak,” tuturnya. Ketika para anggota Polri yang telah ditetapkan KPUD sebagai calon, otomatis Polri akan memutuskan status purnawirawan bagi para anggota tersebut. “Kan diproses, kita proses, kalau dia diterima ya otomatis (sudah tidak lagi menjadi anggota Polri, red),” tutupnya.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2018. Jawa Tengah akan menggelar pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati dan wali kota di tujuh daerah. Menjelang pesta demokrasi tersebut harus di waspadai tersebarnya berita-berita hoax atau berita bohong. Ganjar Pranowo yang kembali maju mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah berharap agar tidak ada hoax. Tim cyber juga harus disiapkan. Semua calon harus komitmen untuk sama-sama mengontrol agar tidak ada hoax. “Kalau ada satu yang mengatakan tidak benar, dia isu-isu, dia fitnah-fitnah, ya digebukin bareng, harus diluruskan gitu ya,” kata Ganjar Pranowo usai melantik Pengurus Daerah (Pengda) Kagama DIY, di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Jumat (18/1/2018). Menurut Ganjar, di Jawa Tengah tidak ada daerah yang dikategorikan rawan seperti rawan SARA. Ia membandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur yang ramai soal calon. Sedangkan di Jateng dinilainya anteng-anteng saja. “Yang penting tidak ada hoax, tidak ada SARA, tidak ada ujaran kebencian tetapi berbasis pada program,” katanya. Terkait persiapan Pilkada, dia menambahkan tes kesehatan semua calon sudah dijalani. Saat ini tinggal menunggu pengumuman dari KPU Jawa Tengah.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai Banyuwangi tidak membutuhkan kebijakan impor beras yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan selama beberapa tahun ini, Banyuwangi surplus beras. “Banyuwangi dikenal dengan lumbung padi sejak dulu. Makanya kita sebenarnya tidak membutuhkan beras impor,” ujar Bupati Anas kepada wartawan, di kantor Bupati Banyuwangi Jalan Ahmad Yani, Jumat (19/1/2018). Anas memaklumi kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras. Ini dilakukan untuk stabilitas harga dan pangan di Indonesia. “Saya kira mungkin daerah-daerah lain membutuhkan impor beras ini. Tapi Banyuwangi tidak. Bahkan Banyuwangi mengirimkan beras ke beberapa daerah. Contohnya Bali, kita selalu rutin mengirim ke sana,” tambahnya. Surplus beras di Banyuwangi, kata Anas, karena sistem irigasi sawah di Banyuwangi diklaim terbaik di Indonesia. Selain itu, kebijakan-kebijakan program pertanian mendorong hasil panen padi di Banyuwangi melimpah. “Data dari Bulog Banyuwangi persediaan beras mencapai 35 ribu ton. Jumlah ini mencukupi untuk kebutuhan beras selama dua tahun kedepan,” tambah Anas. Sementara, saat ini luasan lahan baku sawah sendiri tercatat ada 65.457 hektar, dengan produksi padi rata rata 5 tahun terakhir sebanyak 795.102,83 ton pertahun. Sedangkan luas panen padi rata rata 5 tahun terakhir mencapai 121.279,33 hektar per tahun. Beras dari Banyuwangi sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Jawa. Diantaranya Aceh, NTT, NTB dan Bali.

Ada banyak pencari suaka, termasuk anak-anak dan balita, yang telantar di trotoar di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta. Polri hingga Pemprov DKI Jakarta diminta ikut membantu menangani persoalan ini. “(Pencari suaka) tanggung jawab kepolisian, TNI, itu untuk keamanan dan untuk penampungan itu pemerintah daerah. Untuk pengawasan itu Imigrasi,” kata Kepala Rudenim Jakarta Morina Harahap kepada wartawan di kantornya, Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (19/1/2018). Morina mengatakan pihaknya bukan tidak punya hati membiarkan para pencari suaka dari Afganistan, Sudan, dan Somalia ini telantar di trotoar. Namun mereka sudah tidak punya tempat untuk menampung sementara. Rudenim Jakarta, menurut Morina, hanya memiliki 51 kamar untuk menampung orang asing. Kapasitas ideal mereka menampung 85-102 orang. Saat ini mereka sudah menampung 429 orang. Jumlah penghuni Rudenim Jakarta per 16 Januari 2018 mencapai 429 orang. Sebanyak 212 orang merupakan imigran, 145 orang pencari suaka, dan 72 orang lainnya merupakan pengungsi. Pencari Suaka Telantar di Trotoar Kalideres, Jakarta Barat Morina juga menjelaskan Rudenim bukanlah tempat pengungsian. Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Karena itu, lanjut Morina, dirinya berharap semua pihak ikut terlibat dalam penanganan pencari suaka yang telantar ini. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. “Iya bersama. Saya sebagai perempuan melihat ini, bukan tidak empati atau tidak punya hati. Persoalannya ketika kita masukkan (daya tampung sudah melebihi kapasitas),” kata Morina. Hingga pukul 18.12 WIB ini, para pencari suaka ini masih telantar di trotoar. Keberadaan mereka jadi pusat perhatian warga dan para pengendara yang melintas. Cukup banyak warga yang iba dan memberi bantuan makanan dan minuman serta kebutuhan lainnya. Pencari Suaka Telantar di Trotoar Kalideres, Jakarta Barat (Arief/detikcom) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan untuk menangani para pencari suaka yang terlantar di trotoar ini. Para pencari suaka ini, menurutnya, harus segera difasilitasi atas nama kemanusiaan. “Pagi ini tim kita akan berhubungan dengan Ditjen Imigrasi agar mereka tidak telantar karena bagaimana pun juga kalau ada pengungsi datang itu ada aturannya,” kata Anies pagi tadi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan para imigran akan ditampung di panti sosial. Menurutnya, para pencari suaka dari Afganistan dan negara lainnya harus diberi tempat yang layak. “Kita akan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena itu (trotoar) fungsinya pejalan kaki, jadi mereka harus dikasih tempat yang layak,” ujarnya.

Related Posts

Comments are closed.