Dipolisikan Pengacara Hanura, Sudding: Laporan Sampah!

Dipolisikan Pengacara Hanura, Sudding: Laporan Sampah!

Sekjen Hanura ‘Ambhara’ Sarifuddin Sudding dipolisikan pengacara Hanura Serfasius Serbaya lantaran dituduh menggelapkan jabatannya dengan mengadakan rapat tanpa seizin Hanura. Sudding ogah menanggapi laporan tersebut. “Nggak perlu ditanggapi! Apa laporan, laporan sampah! Ngapain ,” ucap Sudding dengan nada tinggi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Sudding mengklaim mengetahui maksud dari pelaporannya. Alasan itu menjadi sebab dirinya enggan menanggapi laporan tersebut. “Saya pengacara, pahamlah yang begitu-begituan,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/338/I/2018/PMJI/Dit.Reskrimum. Sudding dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 374 KUHP. “Karena yang bersangkutan ini, menurut pelapor, sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Hanura sejak tanggal 14 Januari 2018,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Keputusan pemberhentian Sudding sebagai Sekjen DPP Partai Hanura itu tertuang dalam SKEP No: 356/DPP-Hanura/I/2018. Namun, pada 15 Januari 2018, Sudding diketahui masih menggunakan atribut dan fasilitas DPP Hanura. “Kemudian yang bersangkutan disebut mengadakan rapat yang mengatasnamakan Partai Hanura,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, Sudding juga dituduh membawa dan menggunakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan DPP Hanura. Atas kejadian itu, DPP Hanura merasa dirugikan sehingga membuat laporan polisi. “Ya, tentunya setiap laporan akan kita selidiki apakah memenuhi unsur pidana atau tidak,” pungkas Argo.

Sekjen Hanura ‘Ambhara’ Sarifuddin Sudding dipolisikan pengacara Hanura Serfasius Serbaya lantaran dituduh menggelapkan jabatannya dengan mengadakan rapat tanpa seizin Hanura. Sudding ogah menanggapi laporan tersebut. “Nggak perlu ditanggapi! Apa laporan, laporan sampah! Ngapain ,” ucap Sudding dengan nada tinggi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Sudding mengklaim mengetahui maksud dari pelaporannya. Alasan itu menjadi sebab dirinya enggan menanggapi laporan tersebut. “Saya pengacara, pahamlah yang begitu-begituan,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/338/I/2018/PMJI/Dit.Reskrimum. Sudding dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 374 KUHP. “Karena yang bersangkutan ini, menurut pelapor, sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Hanura sejak tanggal 14 Januari 2018,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Keputusan pemberhentian Sudding sebagai Sekjen DPP Partai Hanura itu tertuang dalam SKEP No: 356/DPP-Hanura/I/2018. Namun, pada 15 Januari 2018, Sudding diketahui masih menggunakan atribut dan fasilitas DPP Hanura. “Kemudian yang bersangkutan disebut mengadakan rapat yang mengatasnamakan Partai Hanura,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, Sudding juga dituduh membawa dan menggunakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan DPP Hanura. Atas kejadian itu, DPP Hanura merasa dirugikan sehingga membuat laporan polisi. “Ya, tentunya setiap laporan akan kita selidiki apakah memenuhi unsur pidana atau tidak,” pungkas Argo.

Sekjen Hanura ‘Ambhara’ Sarifuddin Sudding dipolisikan pengacara Hanura Serfasius Serbaya lantaran dituduh menggelapkan jabatannya dengan mengadakan rapat tanpa seizin Hanura. Sudding ogah menanggapi laporan tersebut. “Nggak perlu ditanggapi! Apa laporan, laporan sampah! Ngapain ,” ucap Sudding dengan nada tinggi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Sudding mengklaim mengetahui maksud dari pelaporannya. Alasan itu menjadi sebab dirinya enggan menanggapi laporan tersebut. “Saya pengacara, pahamlah yang begitu-begituan,” ucap anggota Komisi III DPR itu. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/338/I/2018/PMJI/Dit.Reskrimum. Sudding dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan penempatan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 374 KUHP. “Karena yang bersangkutan ini, menurut pelapor, sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Hanura sejak tanggal 14 Januari 2018,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Keputusan pemberhentian Sudding sebagai Sekjen DPP Partai Hanura itu tertuang dalam SKEP No: 356/DPP-Hanura/I/2018. Namun, pada 15 Januari 2018, Sudding diketahui masih menggunakan atribut dan fasilitas DPP Hanura. “Kemudian yang bersangkutan disebut mengadakan rapat yang mengatasnamakan Partai Hanura,” ujarnya. Dalam laporan tersebut, Sudding juga dituduh membawa dan menggunakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan DPP Hanura. Atas kejadian itu, DPP Hanura merasa dirugikan sehingga membuat laporan polisi. “Ya, tentunya setiap laporan akan kita selidiki apakah memenuhi unsur pidana atau tidak,” pungkas Argo.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Sekjen Hanura kubu ‘Ambhara’ diisukan sengaja mendesain perpecahan karena ingin keluar dari partainya. Sudding membantah tudingan tersebut. “Siapa yang bilang, siapa yang mau keluar!” kata Sudding dengan nada tinggi saat diwawancarai di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Bagi Sudding, Hanura adalah rumahnya. Dia menyebut dirinya pendiri partai sehingga isu tersebut tak relevan. “Ini partai saya! Dari awal, saya ikut dari awal mendirikan ini partai,” sebut Sudding berapi-api. Saat diwawancarai, Sudding berada di dalam lift hotel. Dia tampak emosi sehingga sampai menghadang lift yang hendak tertutup dengan kakinya untuk menjawab tudingan tersebut. Hanura kubu ‘Ambhara’ saat ini sudah memiliki ketum baru, yaitu Daryatmo. Ketua DPD DKI Hanura Ongen Sangaji yang merupakan loyalis Oesman Sapta Odang (OSO), menilai ada dua orang di kubu Ambhara yang menjadi dalang dalam perpecahan Hanura. Dua orang itu juga disebutnya akan meninggalkan Hanura pada Pemilu 2019. “Menurut saya, yang dilakukan oleh Saudara Sudding (sekjen kubu Ambhara) dan kawan-kawan, mereka pada akhirnya akan meninggalkan Hanura di 2019. Yang namanya Dossy (Dossy Iskandar), Sudding, akan meninggalkan Hanura. Target mereka Hanura tidak bisa di 2019,” papar Ongen. Seperti diketahui, OSO dipecat oleh Hanura kubu ‘Ambhara’ melalui mosi tidak percaya. Mayoritas yang tergabung di Hanura ‘Ambhara’ merupakan kader senior dan pendiri partai.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Hanura pecah menjadi dua kubu. Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menilai masalah perpecahan ini disebabkan kepemimpinan yang perlu diperbaiki. “Akibat ini karena masalah leadership . Ini kita perbaiki masalah apa di leadership itu. Kita kompromikan,” kata Wiranto saat dimintai konfirmasi soal pecahnya Hanura di kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (18/1/2018). Wiranto tak menyebut secara gamblang apakah Oesman Sapta Odang (OSO) yang disorotnya punya masalah kepemimpinan yang buruk. Dia juga tak mengatakan OSO perlu diganti atau tidak. “Saya nggak bisa bicara dengan Anda tanpa bertemu kedua belah pihak,” kata Wiranto. Saat ini, Hanura kubu ‘Ambhara’ sudah tak mengakui OSO sebagai ketum dan menunjuk Daryatmo sebagai ketum baru melalui munaslub hari ini. Wiranto melihat permasalahan ini muncul dari aspirasi anggota partai yang diwakili pengurus daerah se-Indonesia. “Tatkala mereka sudah melampaui dua pertiga (dari seluruh pengurus di Indonesia), mereka itu kekuatan nyata. Ini nanti kita nggak mau berpolemik dengan publik. Serahkanlah,” ujar Wiranto.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Fredrich Yunadi meminta Agung Laksono menjadi saksi a de charge atau saksi meringankan untuknya, tapi Agung tak bersedia. Agung beralasan tak mengenal Fredrich. Menanggapi itu, Fredrich mengaku memang tidak saling kenal dengan Agung. Namun pada saat peristiwa kecelakaan Setya Novanto pada 16 November 2017, Agung berada di rumah sakit sehingga, menurut Fredrich, seharusnya Agung bisa menceritakan kejadian di rumah sakit. “Ya, memang nggak kenal. Beliau kan ada di sana, jadi tahu apa yang terjadi di sana, di rumah sakit,” kata Fredrich setelah diperiksa penyidik di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018). “Waktu terjadi perkara peristiwa, kemudian beliau datang bersama pejabat-pejabat. Saya tidak suruh dia nerangkan saya, saya cuma bilang yang waktu datang itu siapa saja. Saya sebutkan nama-namanya, kan gitu . Silakan saja beliau, beliau waktu itu ke sana. Lo, kan tidak perlu kenal saya,” imbuhnya. Namun Fredrich tak menyebut siapa saja saksi meringankan yang diajukannya. Ia hanya menyebut, saat Novanto di rumah sakit, banyak petinggi yang hadir. “Banyak sekali, petinggi-petinggi,” ucap Fredrich sambil masuk mobil tahanan. Sebelumnya, Agung Laksono tidak jadi diperiksa penyidik KPK. Politikus Partai Golkar itu menolak menjadi saksi meringankan untuk Fredrich karena mengaku tak mengenal eks pengacara Novanto tersebut. “Saya datang karena menghargai KPK sebagai penegak hukum. Tapi di dalam saya menyatakan saya tidak bersedia menjadi saksi yang menguntungkan Saudara Fredrich. Saya, pertama, karena tidak mengenal beliau. Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya besuk Pak Novanto,” kata Agung di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dalam kasus dugaan merintangi penyidikan Novanto, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo. Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Hanura kubu ‘Ambhara’ menetapkan Daryatmo sebagai ketua umum setelah menggulingkan Oesman Sapta Odang (OSO). Siapa Daryatmo? Dihimpun dari berbagai sumber, Daryatmo merupakan purnawirawan TNI AU. Pangkat terakhirnya adalah Marsdya atau Marsekal Madya (bintang tiga). Dia merupakan lulusan AAU tahun 1978 dan lulus dari sekolah penerbang pada 1980. Sejumlah jabatan strategis pernah dijabat pria kelahiran tahun 1955 itu. Seperti Kepala Penerangan TNI AU (Kadispenau), Kepala Basarnas (Kabasarnas) hingga Kasum TNI. Foto: Daryatmo saat menjabat Kasum TNI Daryatmo pensiun dari TNI setahun setelah menjabat sebagai Kasum TNI, yakni pada tahun 2013. Dia pernah mendapat Bintang Dharma, bintang kehormatan dari Mabes TNI. Setelah pensiun, Daryatmo lalu bergabung dengan Hanura, partai besutan seniornya, Wiranto. Di periode 2016-2020 dengan ketum OSO, Daryatmo didapuk sebagai wakil ketua umum. Nama Daryatmo lalu mulai kembali terdengar saat pengurus Hanura memecat OSO sebagai ketum. Dia terpilih sebagai Plt ketua umum. [Gambas:Video 20detik] “Atas kesepakatan rapat tadi menunjuk saya sebagai Plt Ketua Umum Hanura,” ujar Daryatmo saat jumpa pers di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (15/1). Setelah tarik ulur dengan kubu Hanura ‘Manhattan’ yang merupakan loyalis OSO, kubu ‘Ambhara’ lalu menggelar munaslub hari ini. Meski awalnya mereka mengharapkan agar Wiranto kembali menjadi ketum, Hanura ‘Ambhara’ menyepakati Daryatmo sebagai ketum baru. “Apakah kita setuju mengangkat, menetapkan Bapak Daryatmo sebagai Ketum Hanura 2015-2020?” tanya pimpinan Sidang Munaslub, Rufinus Hotmaulana Hutauruk. “Setuju!” jawab seluruh peserta.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Jaksa pada KPK mencari tahu tentang fasilitas karaoke yang didapatkan tim auditor BPK berkaitan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. Fasilitas itu menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah. Salah seorang saksi yang dihadirkan dalam sidang, Suhendro (karyawan PT Marga Maju Mapan/PT 3M), menyebut ada temuan dari tim BPK. PT 3M merupakan salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek yang dilaksanakan PT Jasa Marga. Proyek itu salah satunya pekerjaan scrapping, filling, overlay , dan rekonstruksi perkerasan pada ruas Tol Cipularang-Purbaleunyi. “Jadi Pak Saga (Saga Hayyu Suyanto Putra/Deputy General Manager Maintenance Service Management PT Jasa Marga) minta kita bareng-bareng minta arahan dari Pak GM seperti apa. Saya jelaskan dulu temuannya, saya tidak ingat semua, tapi ada beberapa temuan,” ucap Suhendro ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Setia Budi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018). Menurut Suhendro, kesalahan hanya pada masalah administrasi. Dia diminta melakukan klarifikasi data. “Lalu diminta tolong penuhi buktinya sekomplet mungkin untuk memenuhi temuan itu. Di akhir beliau (Setia Budi) berkata, kalau ada perintah lain, tolong di- support full ,” sebut Suhendro. “Artinya?” tanya jaksa. “Waktu itu saya belum paham. Setelah ketemu Pak GM, kita rapat untuk menyiapkan data dari konsep temuan. Saya bersama Pak Saga, Amri (Amri Sanusi/Asisten Manajer Servis Program PT Jasa Marga), Toto Purwanto (Maintenance Service Manager PT Jasa Marga), dan tim saya. Sorenya, Pak Saga ditelepon tim BPK, di- loud speaker di depan kami semua. Ada permintaan rapat malam. Setelah itu waktu saya tanyakan ke Pak Saga, waktu itu mengartikan karaoke,” sebut Suhendro. Saksi lainnya, Totong Heriyana (GM PT 3M), mengaku pernah mendengar tentang ‘rapat malam’ itu. Dia pun menyiapkan dana untuk itu. “Saya sebelumnya pernah dapat informasi soal ‘rapat malam’, di Bandung pun habis sampai Rp 40-an (juta). Saya menjaga-jaga kalau permintaan lebih dari sekali, makanya saya sebut di BAP dana marketing Rp 200 juta,” ucap Totong. Setelah itu, menurut Saga, rapat dilakukan di kantor pusat PT Jasa Marga untuk mengklarifikasi temuan BPK. Namun, menurut Saga, fokus tim auditor BPK saat itu bukan tentang rapat tersebut. “Saya lihat mereka fokusnya bukan ke situ. Posisi kami jelang zuhur, kelihatannya teman-teman mitra menjelaskan dalam suasana yang sudah tidak kondusif,” kata Saga. Saga mengaku saat itu ada lima orang dari Jasa Marga, sedangkan dari tim auditor BPK ada 7 orang, yaitu Sigit Yugoharto, Epi Sopian, Roy Steven, Imam Sutaya, Bernat S Turnit, Andry Yustono, dan Kurnia Setiawan Sutarto. “Waktu itu kami berlima belum tahu tempat yang dimaksud. Pas di jalan, atau lokasi, saya lupa. Sore posisinya perjalanan menuju ke sana. Di Semanggi, belakangan saya tahu namanya Las Vegas,” ujar Saga. Ketika di lokasi, menurut Totong, sudah ada 20 perempuan. Mereka kemudian memilih satu per satu perempuan itu untuk menemani karaoke dari pukul 20.00 WIB hingga 00.30 WIB. “Setelah kami kenalan, langsung dipanggil Mami untuk perkenalkan ladies -nya, ada 20 orang. Pihak BPK milih duluan. Kemudian dari Jasa Marga, Pak Saga, baru saya sama Hendro,” kata Totong. Dia menyebut ada 13 perempuan yang menemani. Fasilitas karaoke itu diartikannya sebagai arahan untuk backup full tim BPK. “Biaya?” tanya jaksa. “Rp 32 juta sekian, saya laporkan,” sebutnya. Dalam kasus tersebut, Setia Budi didakwa memberi suap motor Harley-Davidson kepada auditor BPK Sigit Yugoharto. Suap tersebut terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap PT Jasa Marga Persero pada 2017.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ada momen lucu setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Sandi nyaris salah menaiki mobil. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, Kamis (18/1/2018). Sandi baru saja melayani pertanyaan sejumlah wartawan, kemudian bergegas pulang. “Ada lagi? Sudah ya. Bapaknya capek… bapaknya capek,” Sandi bercanda kepada wartawan seusai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Namun wartawan masih mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan dan mengejarnya, namun Sandi bergeming sambil menerobos kerumunan wartawan. Dia tampaknya buru-buru ingin naik ke mobil. “Hei, salah,” kata salah satu ajudannya yang melihat ajudan lainnya menggiring ke mobil yang salah. Sandi pun tertawa dibuatnya. Dia kemudian menjewer telinga ajudannya itu. Sang ajudan kemudian membukakan pintu mobil Sandi, Toyota Innova bernopol B-1135-RFN. Sandi pun meninggalkan Polda Metro Jaya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut wilayah Jawa Barat menjadi kunci kemenangan pemilu. Menurutnya, Jabar akan menjadi penentu. “Jabar menjadi kunci kemenangan PAN dalam kontestasi politik nasional,” ujar Zulkifli dalam Apel Persiapan Pilkada Jawa Barat di Bandung Barat seperti tertulis dalam keterangannya, Kamis (18/1/2018). Di hadapan ribuan kader PAN, dia pun yakin partainya akan memperoleh kesuksesan itu. Zulkifli juga memuji kesiapan PAN Jabar dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2018 di wilayahnya. “Saya melihat tanda-tanda kemenangan PAN di Jabar. Dengan persiapan singkat bisa kumpul 2.000 orang. Ini tanda kemenangan,” tuturnya. Saat ini di DPRD Jawa Barat, PAN hanya memiliki empat kursi. PAN pun diyakini akan mendapat tambahan kursi di pileg mendatang. “Dengan kerja keras, tidak mustahil kursi PAN bisa naik dua kali lipat,” katanya. Zulkifli juga mengajak seluruh kader PAN Jabar menjalankan fungsi political marketing dengan aktif turun ke lapangan. Selain itu, Ketua MPR ini mengajak seluruh kader PAN Jabar berusaha memenangkan pasangan yang diusung PAN di Pilgub Jabar, Sudrajat-Syaikhu. Di Pilgub Jabar, PAN berkoalisi dengan Gerindra dan PKS. Dia juga mengingatkan pasangan-pasangan yang diusung PAN dalam pilkada di Jabar. Untuk Kabupaten Bandung Barat, PAN mengusung pasangan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan (Akur). Lalu di Ciamis, PAN mengusung Herdiat Sunarya-Yana Herdiana Putra. Di Pilbup Kuningan, PAN mengusung Dudy Pamuji-Udin Kusnaedi. “Mari kerja keras menangkan calon yang didukung PAN,” ucapnya. Belakangan, marak isu soal mahar politik dalam pilkada serentak karena ketatnya persaingan. Dia juga mengingatkan soal praktik money politics seperti bagi-bagi sembako agar dapat dipilih warga. “Meskipun persaingan antarkandidat keras, masyarakat harus tetap menjaga kesatuan. Pilihan boleh beda, tapi Merah-Putih kita sama,” tutup Zulkifli.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Eggi Sudjana – Jibiphoto Kabar24.com, JAKARTA – Pengurus Aliansi Advokat Nasionalis melaporkan pengacara Eggi Sudjana ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian. “Kita laporkan juga dugaan penistaan agama,” kata salah satu perwakilan Aliansi Advokat Nasionalis Johanes L Tobing di Jakarta Jumat (6/10/2017). Johanes mengatakan Eggi diduga menyebarkan ujaran kebencian lantaran menyebut agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila. Johanes melaporkan Eggi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4822/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 Oktober 2017. Eggi dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Johanes menyatakan Pernyataan Eggi perihal agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila, berpotensi menimbulkan perpecahan antarumat beragama dan mengganggu NKRI. Meski pernyataan Eggi seusai menjadi saksi sidang uji materi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal organisasi masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK), namun Johanes menuturkan rekaman video tersebar kepada publik. Johanes menegaskan Eggi tidak berwenang untuk menanggapi suatu keyakinan agama dengan perppu tentang ormas yang berdampak menyinggung umat salah satu agama di Indonesia. Johanes menilai Eggi merupakan tokoh yang memiliki sejumlah pengikut sehingga pernyataannya berpotensi dibenarkan pengikutnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengemukakan penyidik akan menganalisa laporan tersebut.   Sumber : Antara

Eggi Sudjana – Jibiphoto Kabar24.com, JAKARTA – Pengurus Aliansi Advokat Nasionalis melaporkan pengacara Eggi Sudjana ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian. “Kita laporkan juga dugaan penistaan agama,” kata salah satu perwakilan Aliansi Advokat Nasionalis Johanes L Tobing di Jakarta Jumat (6/10/2017). Johanes mengatakan Eggi diduga menyebarkan ujaran kebencian lantaran menyebut agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila. Johanes melaporkan Eggi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4822/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 Oktober 2017. Eggi dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Johanes menyatakan Pernyataan Eggi perihal agama Kristen tidak sesuai nilai Pancasila, berpotensi menimbulkan perpecahan antarumat beragama dan mengganggu NKRI. Meski pernyataan Eggi seusai menjadi saksi sidang uji materi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal organisasi masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK), namun Johanes menuturkan rekaman video tersebar kepada publik. Johanes menegaskan Eggi tidak berwenang untuk menanggapi suatu keyakinan agama dengan perppu tentang ormas yang berdampak menyinggung umat salah satu agama di Indonesia. Johanes menilai Eggi merupakan tokoh yang memiliki sejumlah pengikut sehingga pernyataannya berpotensi dibenarkan pengikutnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengemukakan penyidik akan menganalisa laporan tersebut.   Sumber : Antara

Related Posts

Comments are closed.