Diduga Kuliah S2 Pakai Dana Desa, Kades Ini Meringkuk di Tahanan

Diduga Kuliah S2 Pakai Dana Desa, Kades Ini Meringkuk di Tahanan

Polres Bone mengamankan Kepala Desa Maddanrengpulu, Kecamatan Patimpeng, Bone, Sulsel, Nur Alam. Ia diduga terindikasi melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) 2016. Dari hasil perhitungan BPK Sulsel, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 463 juta. Nur Alam yang didampingi pengacara Harun Nur memenuhi panggilan penyidik Polres Bone. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dilanjutkan penahanan. Nur Alam mengaku uang tersebut sebagian digunakan untuk biaya kuliahnya S2 di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim membenarkan adanya oknum Kades yang kini menjalani penahanan tersebut. “Setelah ada hasil temuan kerugian keuangan negara oleh BPK, penyidik lalu melakukan pemeriksaan lanjutan dan dari bukti yang kita miliki tersangka layak dilakukan penahanan, Kades inipun telah mengaku menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kuliah S2,” kata Kadarislam kepada detikcom (29/1/2018). Sebelum mengenakan baju tahanan, Kades telah melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari hasil penyidikan pihak petugas kepolisian, tersangka kini dijerat dengan dengan UU Tipikor.

Terpidana korupsi H Maiyulis Yahya dieksekusi jaksa. Saat menjadi Kadis Kebersihan dan Pertamaman Pemkot Pekanbaru, ia korupsi anggaran tempat pembungan akhir (TPA). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Suripto mengungkapkan hal itu kepada detikcom, Senin (29/1/2018). Suripto menjelaskan, terpidana korupsi ini ditangkap tim Intel dan Pidsus Kejari Pekanbaru di rumahnya di Jl Melur Kec Tampan Pekanbaru. “Begitu dijemput tim terpidana langsung kita eksekusi,” kata Suripto. Maiyulis terlibat dalam korupsi kegiatan pengembangan teknologi pengolahan sampah di TPA Muara Fajar, Rumbai, Pekanbaru. Kasus korupsi ini, kata Suripto terjadi pada tahun anggaran APBD Pemkot Pekanbaru tahun 2009. Berdasarkan putusan MA No 901/K/Pid.Sys/2014 tertanggal 21 Januari 2015, terpidana divonis setahun penjara. “Nilai korupsinya kecil sekitar Rp 66 juta dalam pengelolaan dana kebersihan,” tutup Suripto.

Proyek e-KTP awalnya disebut menggunakan pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Namun akhirnya proyek itu menggunakan APBN. Gamawan Fauzi menyebut usulan penggunaan APBN berasal dari Komisi II DPR. Menurut mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, apabila menggunakan PHLN, dikhawatirkan dana asing akan masuk ke proyek. “DPR yang mengusulkan pakai dana APBN,” ucap Gamawan ketika bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Hakim mengaku heran lantaran proyek e-KTP adalah proyek multiyears atau tahun jamak yang malah menggunakan APBN. Menurut hakim, apabila proyek tahun jamak seperti itu dan menggunakan PHLN, pemerintah bisa mendapatkan untung. [Gambas:Video 20detik] “Apa pertimbangan hibah jadi APBN? Bukannya lebih untung ya (pakai PHLN)?” tanya hakim. “Kalau ini pakai dana asing akan bocor itu pertimbangan pakai APBN. Kalau pakai APBN waktu itu Rp 6 triliun,” ucap Gamawan. Setelah usulan menggunakan APBN, Gamawan mengaku mengirimkan surat kepada Wakil Presiden (Wapres) dan Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu, Boediono dan Sri Mulyani. Setelahnya, Gamawan menyebut ada rapat bersama Wapres, Menkeu, dan beberapa pihak lain. “Ada Bu Sri Mulyani, Menko Polhukam, Bappenas, BPKP. Saya sampaikan ada usulan dari DPR pakai APBN,” kata Gamawan. Menurut Gamawan, pemerintahlah yang mengusulkan proyek itu multiyears karena tak mungkin selesai dalam 1 tahun. Apalagi ia juga merasa takut akan anggaran besar untuk proyek itu. “Tidak mungkin selesai 1 tahun karena tidak mungkin juga selesai 3 tahun. Saya juga takut dana besar ngeri tidak pernah pegang uang sebesar itu,” ucap Gamawan.

Samsat Jakarta Barat sudah menemui Andi Firmansyah yang namanya tertulis sebagai pemilik mobil Ferrari B 1 RED. Namun Andi membantah memiliki Ferrari. “Hasil kunjungan bahwa saudara Andi Firmansyah tidak pernah memiliki dan mengetahui kendaraan B 1 RED. Kami meminta saudara Andi membuat surat pernyataan di atas meterai untuk menyatakan tidak pernah memiliki dan mengetahui kendaraan B 1 RED serta saudara Andi memblokir kendaraan tersebut,” kata Kepala Unit PKB-BBNKB Samsat Jakarta Barat Elling Hartono melalui pesan singkat, Senin (29/1/2018). Petugas mendatangi rumah Andi Firmansah di Jalan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Petugas datang ke lokasi pada 25 Januari. “Kami mendapatkan informasi bahwa saudara Andi Firmansyah sekarang bertempat tinggal di Sukabumi Selatan. Pada tanggal 25 Januari 2018 jam 20.00 WIB tim BPRD bersama Pamin STNK Jakarta Barat Iptu Bachtiar, dan Lurah Sukabumi Selatan Ibu Maiyanti Aziz untuk menemui saudara Andi Firmasnyah,” terangnya. Petugas ditegaskan Elling akan kembali mencari pemilik Ferrari B 1 RED tersebut. Dia juga mengimbau pemilik mobil segera mendatangi Samsat untuk menyelesaikan tunggakan pajak. “Kami mengimbau kepada pemilik kendaraan B 1 RED untuk menyelesaikan pajaknya,” sebutnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengaku telah bertemu dengan Andi Firmansyah. Lulung mengatakan nama Andi dicatut. “Sudah (ketemu) tadi, tadi sudah saya panggil. Saya panggil ke kantor saya. Sudah keren. Dia ingin ada klarifikasi,” kata Lulung, Jumat (26/1). Lulung mengatakan Andi dicatut namanya dalam kepemilikan mobil Ferrari tersebut. Kepada Lulung, Andi menyesalkan instansi berwenang yang tidak mengkonfirmasi kepemilikan mobil itu. “Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pajak dan Samsat, kok tidak pernah konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Mobil bernama orang itu dia bilang, ‘Saya sampai hari ini nggak ada mobil, kok ada nama saya,'” jelas Lulung.

Partai Demokrat (PD) mengkritik keras usulan perwira Polri menjadi penjabat gubernur. PDIP merespons dengan menyebut pernah ada perwira TNI aktif menjadi Pj Gubernur di era SBY. PD merespons balik. “Sebuah kebijakan tidak bisa begitu saja ‘di-copy-paste’ sepanjang waktu, pasti harus ada reasoning yang memadai untuk diterapkan. Zaman Pak SBY memegang amanah selama 10 tahun di Republik ini, andaipun ada kebijakan sejenis, pasti sudah melalui pertimbangan matang, terukur dan terstruktur,” kata Waketum PD Roy Suryo kepada wartawan, Senin (29/1/2018). Saat itu, kata Roy, belum ada pilkada serentak yang salah satu kontestannya adalah dari unsur TNI-Polri juga, sehingga bisa diaplikasikan. Menurut Roy, kebijakan SBY saat itu tak berimplikasi pada conflict of interest. “Sedangkan di Pilkada 2018 mendatang kita semua tahu, selain penyelenggaraannya serempak, diikuti juga oleh para kandidat yang berasal dari TNI-Polri, yang meski sudah tidak aktif lagi, beberapa di antaranya ada yang hanya baru saja melepas jabatan aktifnya tersebut, sehingga wajar bila masyarakat sangat mempertanyakan kebijakan yang alasannya sekadar ‘copy-paste’ namun tidak pas ini,” ujar Roy. Roy menambahkan, di era SBY, TNI-Polri benar-benar diposisikan sebagai alat negara yang profesional. TNI-Polri di zaman SBY, masih kata Roy, benar-benar diposisikan netral. “Karena Pak SBY sendirilah ‘Bapak Reformasi’ sesungguhnya di balik kembalinya fungsi TNI-Polri yang netral dan sudah sesuai dengan semangat demokrasi yang dianut Indonesia sekarang ini,” ujar Roy.

Related Posts

Comments are closed.