Dapat Tembusan Evaluasi APBD dari Kemendagri, KPK Pantau Keuangan DKI

Dapat Tembusan Evaluasi APBD dari Kemendagri, KPK Pantau Keuangan DKI

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan komisinya memperhatikan pengelolaan keuangan daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta. “Secara umum KPK memperhatikan DKI. Tidak saja dari sisi pengeluarannya, bahkan di depan dari sisi pendapatan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Jumat (22/12/2017) malam. Pernyataan Saut ini menanggapi ditembuskannya surat evaluasi APBD DKI Jakarta yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Itu sebabnya harapannya bagaimana DKI bisa menjadi semakin berintegritas. Itu merupakan bagian dari kerja-kerja KPK sesuai UU,” sambung Saut. Saut menuturkan revisi atau rekomendasi dalam perencanaan kebijakan merupakan hal yang lumrah. Saut percaya tujuan pemberian rekomendasi agar tata kelola lebih efisien, efektif dan bermanfaat. “Sudah barang tentu akan ada sejumlah rekomendasi nanti yang akan dibuat, kalau memang dari hasil kajian tata kelola ada yang harus di luruskan. Agar lebih efisien, lebih efektif dan lebih membawa impact dari setiap yang dilakukan,” ujar dia. Saut menegaskan pengawasan terhadap keuangan Pemprov DKI tak hanya fokus di sisi penerimaan, tetapi juga di sisi pengeluaran dan dampaknya dari pengelolaan anggaran. “Jadi tidak hanya fokus pada input, output dan outcomenya ,tapi juga terlebih kepada impactnya seperti apa,” terang Saut. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya mengatakan evaluasi pihaknya bersifat mengikat bagi Pemprov DKI. Jika tak dilaksanakan artinya sebuah pelanggaran. Widodo mengatakan karena sifatnya mengikat, Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. “Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan. Ya mengikat, tak tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri kepada detikcom, Jumat (22/12). Sedangkan Anies mengatakan otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” kata Anies.

Baca juga : Wantara Cetak Edisi 74 pdf

akhir kulia di Pengguruan Tinggi merupakan masa-masa sulit yang dihadapi mahasiswa untuk  mendapatkan gelar kesarjanaannya. Bila mengacu kepada cita-cita Fuonding Father yang menjadi pendiri bangsa ini sejatinya pendidikan merupakan hak  mutlak setiap anak bangsa karena melalui pendidikan mampu menempah karakter dalam memiliki nilai-nilai kehidupan berkarya cipta secara akademik. Banyaknya keluhan mahasiswa semerter akhir  atas tindakan kesewenang-wenangan tenaga pendidik  dalam hal ini para dosen pembimbing dan pengelolah Perguruan Tinggi yang dapat menghambat penye- lesaian studi akademik para mahsiswa khusunya di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti yang terjadi di kampus Akademi Kebidanan Bhakti Husada Cikarang dan Akademi Kebidanan Yayasan Pendidikan Suluh Bang Indonesia Jakarta Timur perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan. Seiring dengan terbitnya Undang-undang no. 20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Higher Education Long Term Strategy 2003 – 2010 Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada perguruan tinggi, dengan tidak mengurangi arti otonomi pada perguruan tinggi. Kegiatan pengawasan,pengendalian, dan pembinaan tersebut dengan pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang antara lain menyatkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidika n pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Untuk perguruan Tinggi Swasta, maka Kopertis sebagai perpanjangan tangan Ditjen Dikti melaksankan sebagaian tugas Ditjen Dikti dalam hal pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS di wilayah. Kopertis yang dimulai sejak tahun 1975 peran dan fungsinya sangat nampak berkembang sejalan dengan terbitnya SK Mendikbud No.062/O/1982, No. 0135/ O/1990 dan SK Mendiknas No.184/U/2001, yang menggambarkan Kopertis perpanjangan tangan Ditjen Dikti di wilayah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan, yang mengacu pada paradigma baru sejatinya mampu mendeteksi setiap permasalahan yang timbul di PTS yang dapat merugikan peserta didik. Faktanya dilapang an Kopertis justru menjadi momok yang menakutkan bagi mahasisiwa PTS khususunya yang duduk di semester akhir karena dijadikan senjata oleh kampus ketika memberikan sanksi karena memalui Kpoertis wilayah PTS tersebut menghambat proses pindah mahasiswa. Artinya Kopertis patut diduga telah gagal mela- kukan fungsinya khususnya pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di PTS.

seperti di kutip dari https://www.scribd.com

Rangkaian kunjungan kerja Kapolda Riau, Brigadir Jenderal Polisi Dolly Bambang Hermawan ke Polres-Polres telah sampai di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah mengunjungi Polres Rokan Hilir, Dumai dan Bengkalis, Kapol- da dan rombongan tiba di Kota Se- latpanjang, Kamis (23/4) sore lalu. Kedatangan Kapolda Riau disambut oleh Kapolres Kepulauan Me- ranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi dan jajaran. Tidak hanya sejumlah pejabat utama Polda Riau yang ikut dalam kunjungan kerja ini, namun juga hadir Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Riau, Alief Laily Hermawan dan pengurus bhayangkari lainnya. Suasana santai tampak saat makan malam di ballroom Grand Me- ranti Hotel Jalan Kartini Selatpanjang, Kamis malam. Usai santap malam, Kapolda dan rombongan kemudian berkeliling di sejumlah ruas jalan Kota Selatpanjang. Menariknya, momen ‘patroli’ kali ini Kapolda ditemani is-  teri dengan menggun akan becak. Pantauan wartawan, delapan unit becak sudah disiapkan di depan hotel. Kapolda dan isteri menaiki becak motor yang dikemudikan Haji Syafril atau akrab dipanggil Haji Jang. Dimulai dari Jalan Kartini, rom- bongan berbelok ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tebing-  tinggi, Jalan Diponegoro dan kembali ke hotel di Jalan Kartin i. Untuk mengamankan lalulintas jalan, puluhan personil polisi dari Sa-  tuan Lalulintas dan Sabhara Polres Kepulauan Meranti berjaga d i sejumlah persimpangan jalan yang dilalui. Iring-iringan becak motor yang ditum- pangi Kapolda dan rombongan, juga mendapat pengawalan voorijder. Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol STP Manulang SH, menga-  takan, sejumlah pejabat ut ama Polda Riau yang iku t dalam kunjungan kerja Kapolda ke Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain, Irwasda, Kepala Biro SDM, Kepala Bidang Humas, Wadir Lantas dan Kepala Bi- dang Propam. “Kunjungan kerja Kapolda Riau ke Polres Kepulauan Me- ranti dalam rangka melihat langsung kondisi Kamtibmas dan memberi- kan pengarahan kepada seluruh jajaran Kepolisian di daerah ini,” ungkap Wakapolres.

seperti di kutip dari https://www.scribd.com

Sungguh malang nasib Linda Turnip, warga di Griya Sangiang Mas jl. Cempaka III B.5 No. 6 RT 006/RW 007 Gebang Raya, Keca- matan Periuk, Kota Tangerang, meski rumah dan seluruh harta  benda mil iknya masih dikuasai ter- lapor, Kapolrestro Tangerang Kota hentikan penyidikan dan terbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Pnyidikan (SP3) dengan alasan  bahwa barang-ba rang yang dila- porkan dicuri telah dikembalikan. “Hukum seakan mati dan tak  memberikan kepastian. Barang-  barang saya di curi ada pula yang dibakar, rumah saya dirampas dan dikuasai hingga kini tapi Polisi menghentikan laporan pengaduan saya” keluh Linda di kantor Redak- si WANTARA Minggu (19/4) lalu. Kepada WANTARA Linda men- ceriterakan kronologis kejadian  yang menimpahnya berawal dari meninggalnya Ir. Tumpal Panjaitan alm suaminya yang selama ini ting- gal di Griya Sangiang Mas Kota Tangerang tersebut. Dijelaskan Linda, sejak mereka membuka usaha di komplek Keha- kiman, linda jarang pulang ke ke- rumahnya di Griya Sangiang Mas, sementara alm Tumpal suaminya tetap tinggal di rumah karena kon- disi kesehatannya terganggu (sa- kit-red). Pasa masa-masa itulah terlapor cs yang merupakan saudara alm Tumpal sering datang menjenguknya. Setelah meninggalnya alm Tumpal suaminya praktis rumah  yang ada di Griya Sangiang Mas  beserta barang-bara ng milik Linda  beserta keluarga nya ter sebut sering kosong. Tanpa sepengetahuan dan seijin Linda, pada tanggal 3 Agus- tus 2014 lalu Manondang Cs yang  berjumlah 5 orang mengeluarkan dan mengambil sebahagian ba- rang-barang milik Linda dari da- lam rumah di Griya Sangiang Mas dan membawanya kerumah Ma- nondang.  Linda yang mendapat laporan dari para tetangga pada saat itu mendatangi Polsek Jatiuwung un- tuk melaporkan kejadian dan me- minta pendampingan untuk men- datangi TKP. Bersama dua orang petugas Polsek Jatiuwung Linda mendatan- gi TKP, namun setibahnya diloka- si, kedua petugas menyuruh Linda untuk mengamankan diri, semen- tara kedua petugas bersama Ma- nondang berangkat menuju kedia- man Manondang. Sekembalinya dari TKP, kedua petugas tersebut berkata “untung ibu minta didampingi, jika tidak  akan terjadi pertumpahan dara. Kedua petugas tersebut menolak  menerima Laporan/Pengaduan Linda dan menyarankannya untuk  melapor ke Pengadilan Negeri den- gan alasan perkara tersebut bukan perkara Pidana melainkan Perka- ra Perdata. Kecewa atas jawaban keduanya Linda pun meninggalkan Polsek  Jaiuwung tanpa membuat Laporan Pengaduan, Setelah keadaan aman dan terlapor Manondang Cs me- ninggalkan lokasi, Linda menggan- ti gembok pagar dan kunci rumah  yang ada di Griya Sangiang Mas tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 2014, Manondang cs kembali mendatan- gi rumah milik Linda dan men- gambil sisa barang berikut dua unit sepeda motor merek Suzuki Sho- gun dan Yamaha Vixion dengan cara merusak gembok pagar dan kunci pintu rumah tersebut. Pada saat itu beberapa barang-bara ng milik Linda ada yang dibakar ole h para pelaku di depan rumah terse-  but khusunya pakaian milik Linda.  Sejak saat itu rumah tersebut dikuasai secara fisik tanpa hak oleh Manondang Cs. Merasa rumahnya dirusak dan haknya dirampas serta barang ba- rangnya di curi, sementara Polsek  Jatiuwung tidak bersedia menerima laporannya, tanggal 25 Agustus 2014, Linda mendatangi Mapolre- tro Tangerang Kota untuk membu- at Laporang Pengaduan dan me- nerima Surat Tanda Bukti Laporan/ Pengaduan Nomor : LP/B/611/  VIII/2014/PMJ/Retro Tangerang Kota.

seperti di kutip dari https://www.scribd.com

“Saya sudah melayangkan somasi ke pimpinan KPK terkait pelimpahan kasus Budi Gunawan,” kata Rach- mawati di Jakarta, Jumat (24/4). Ia mengatakan, somasi itu dilay- angkan atas nama lembaga yang kini dipimpinnya yakni Front Pelo- por. Menurut dia, saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan upaya so- masi kedua. “Saya juga sudah ber-  bicar a denga n ahli hukum bahwa pimpinan KPK bisa kita tuntut. Ke- putusan ini juga mendapat dukun- gan dari LSM masyarakat sipil an- tikorupsi,” katanya. Menurut Rachmawati, langkah KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung dan  berujung pada Bareskrim, bak me- lemparkan handuk tanda menyerah dalam pertarungan. Dia memandang, seharusnya KPK bisa menerbitkan su- rat perintah penyidikan (sprindik)  baru atas kasus Budi Gunawan yang sejatinya tidak pernah dihentikan oleh praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “KPK itu sekarang dikerdilkan. Ruki (Plt Ketua KPK Taufiequ- rachman Ruki) tidak punya kekua- tan apa-apa, menyerah, melempar handuk ke Kejagung, kemudian Ke-  jagu ng mele mpar ke Bare skri m,” kata dia.

seperti di kutip dari https://www.scribd.com

Menpora Imam Nahrawi didam- pingi Sesmenpora Alfitra Salamm hari Kamis (23/4) pagi lalu menerima kun-  jungan Duta Besar RI untuk Singapu- ra Andri Hadi di lantai 10 Gedung Ke- menpora. Andri hadir didampingi staf  KBRI di Singapura Hosea RB Manu- rung dan Michael J Kristiono.  Andri dalam kunjun gan ini me- negaskan kesiapannya menyambut delegasi atlet, pelatih, ofisial, peja-  bat Kemenpor a, d an s eluruh kon- tingen Indonesia dalam SEA Ga- mes pada Juni 2015 nanti. “Kami mendapat laporan staf kami yang kemarin ikut rapat koordinasi den- gan Kemenpora terkait persiapan SEA Games. Kami sudah membagi peran dan tugas kepada seluruh staf  KBRI agar ikut menyambut dan melayani kontingen Indonesia di sana,” kata Andri. Dalam pertemuan tersebut, Andri menyampaikan harapannya agar da- lam pembukaan atau penutupan SEA  Games nanti, Presiden RI atau Menko PMK dapat ikut hadir di arena. “Kalau Menpora sudah pasti akan berada di sana,” ujar Andri. Menpora sendiri menyambut baik  dan berterima kasih atas laporan ke- siapan KBRI Singapura. “Kontingen Indonesia membawa harapan, ke-  banggaan, dan nama besar bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu SEA Games nanti sudah selayaknya harus dipersiapkan den- gan sebaik-baiknya. Pak Andri beser- ta stafnya yang sudah memahami la- pangan akan cukup membantu kon- tingen kita nanti,” kata Menpora.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan komisinya memperhatikan pengelolaan keuangan daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta. “Secara umum KPK memperhatikan DKI. Tidak saja dari sisi pengeluarannya, bahkan di depan dari sisi pendapatan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Jumat (22/12/2017) malam. Pernyataan Saut ini menanggapi ditembuskannya surat evaluasi APBD DKI Jakarta yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Itu sebabnya harapannya bagaimana DKI bisa menjadi semakin berintegritas. Itu merupakan bagian dari kerja-kerja KPK sesuai UU,” sambung Saut. Saut menuturkan revisi atau rekomendasi dalam perencanaan kebijakan merupakan hal yang lumrah. Saut percaya tujuan pemberian rekomendasi agar tata kelola lebih efisien, efektif dan bermanfaat. “Sudah barang tentu akan ada sejumlah rekomendasi nanti yang akan dibuat, kalau memang dari hasil kajian tata kelola ada yang harus di luruskan. Agar lebih efisien, lebih efektif dan lebih membawa impact dari setiap yang dilakukan,” ujar dia. Saut menegaskan pengawasan terhadap keuangan Pemprov DKI tak hanya fokus di sisi penerimaan, tetapi juga di sisi pengeluaran dan dampaknya dari pengelolaan anggaran. “Jadi tidak hanya fokus pada input, output dan outcomenya ,tapi juga terlebih kepada impactnya seperti apa,” terang Saut. Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto sebelumnya mengatakan evaluasi pihaknya bersifat mengikat bagi Pemprov DKI. Jika tak dilaksanakan artinya sebuah pelanggaran. Widodo mengatakan karena sifatnya mengikat, Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. “Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan. Ya mengikat, tak tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri kepada detikcom, Jumat (22/12). Sedangkan Anies mengatakan otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” kata Anies.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28,5 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI di Rancangan APBD (RAPBD) 2018. Perdebatan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan pihak Kemendagri pun terjadi terkait Tim Gubernur ini. “Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/12/2017). Syarifuddin menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. “Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu,” ujarnya. Anggaran TGUPP dicoret karena dianggap tak sesuai fungsi. Anies pun mempertanyakan sikap Kemendagri yang mencoret nomenklatur TGUPP dari APBD 2018. “Ini sekali lagi bukan soal dana, ini lembaganya. Lain kalau kita bicara soal sumber dananya, kita berbicara tentang jumlah personalianya. Ini institusinya,” tukas Anies, Kamis (21/12). Dia pun mengatakan akan akan terus bekerja dengan atau tanpa dukungan Kemendagri terkait Tim Gubernur. Anies menyebut apa yang disampaikan Kemendagri hanya sebatas rekomendasi. “Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” tuturnya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” sambung Anies. Pernyataan Anies dibantah oleh Kemendagri. Evaluasi yang dilakukan soal Tim Gubernur ditegaskan Kemendagri mengikat bagi Pemprov DKI. “Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan,” terang Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto kepada detikcom, Jumat (22/12). Widodo mengatakan Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. Dia mengatakan akan ada konsekuensi bila evaluasi tersebut tidak dilaksanakan. “Ya mengikat, tak (saya) tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah. Ini tidak rekomendasi, salah kalau ngomong rekomendasi itu. Ya evaluasi, dievaluasi,” tegas Widodo. Mendagri Tjahjo Kumolo pun kemudian menyarankan kepada Anies untuk menggunakan dana Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur untuk pembiayaan TGUPP. Sebab TGUPP tak masuk dalam urusan administrasi. “Direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” imbau Tjahjo kepada Anies. Dia menegaskan tak ada niat darinya untuk menghapus TGUPP. Tjahjo mempersilakan Anies membentuk tim dengan catatan. “Prinsipnya bukan menghilangkan TGUPP, silahkan saja Gubernur DKI membentuk TGUPP,” tutup dia.

TEHERAN, KOMPAS.com – Sebanyak lebih dari 445 orang tewas akibat gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter yang melanda kawasan pegunungan di perbatasan Iran dengan Irak . Angka tersebut dikeluarkan oleh kantor berita Tasnim, yang juga menyatakan ada 7.370 orang lainnya luka-luka. Dilansir dari The Independet , Senin (13/11/2017), televisi lokal Iran Press TV, juga melaporkan setidaknya 450 orang tweas dan 7.000 korban lainnya mengalami luka. Angka tersebut dua kali lipat dari laporan sebelumnya, sesaat setelah peristiwa gempa terjadi.

Related Posts

Comments are closed.