Danpaspamres: Dana Operasional Dirjen Hubla Diselidiki Mabes TNI

Danpaspamres: Dana Operasional Dirjen Hubla Diselidiki Mabes TNI

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danaspampers) Mayjen TNI Suhartono menyerahkan pihak TNI melakukan investigasi terhadap dugaan dana operasional Paspampers yang diduga diberikan oleh eks Dirjen Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono. “Masalah itu sudah diambil alih oleh Mabes TNI Begitu saya terima info itu saya langsung laporan ke panglima TNI biar diinvestigasi dan itu sudah dilaksanakan,” ucap Suhartono usai HUT 72 Paspampers di Mako Paspampers di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Suhartono juga mengatakan pihak Paspampers tidak bisa menginvestigasi masalah itu sendiri. Hal itu karena, tim operasional Paspampers masih menjadi bagian dari tim Paspampers. “Kalau saya yang menginvestigasi paspampres sama dengan jeruk makan jeruk. Silakan diambil alih sama mabes TNI dan sudah dilaksanakan,” ucap dia. Suhartono juga mengatakan hasil investigasi sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Panglima TNI, dan Presiden. Tetapi, Suhartono belum menyebutkan hasil Investigasi itu. “Jawabannya sudah disampaikan Kapuspen TNI bahkan oleh panglima TNI sendiri bahkan presiden pun demikian,” ujar dia. Seperti diketahui, Dirjen Hubla diduga memberikan uang kepada Paspampres ketika Presiden Joko Widodo hadir meresmikan proyek. Ada sebanyak dua kali uang diserahkan sebesar Rp 100-150 juta setiap pertemuan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun tegas menepis pengakuan eks Dirjen Hubla itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Hasilnya cepat bahwa Danpom menyampaikan laporan ke saya, Paspampres tidak terlibat untuk itu,” ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2017). “Namun penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan. Karena kemungkinan ada personel-personel lain yang setiap oknum-oknum lain yang setiap pergerakan itu satu paket,” imbuh Hadi. Pengakuan Tonny itu diucapkan dalam persidangan pada Senin (18/12) lalu. Namun pernyataan Tonny langsung dibantah TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara. “Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, Bapak ATB, yang sedang menjalani pemeriksaan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apa pun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara,” tegas Fadhilah.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danaspampers) Mayjen TNI Suhartono menyerahkan pihak TNI melakukan investigasi terhadap dugaan dana operasional Paspampers yang diduga diberikan oleh eks Dirjen Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono. “Masalah itu sudah diambil alih oleh Mabes TNI Begitu saya terima info itu saya langsung laporan ke panglima TNI biar diinvestigasi dan itu sudah dilaksanakan,” ucap Suhartono usai HUT 72 Paspampers di Mako Paspampers di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Suhartono juga mengatakan pihak Paspampers tidak bisa menginvestigasi masalah itu sendiri. Hal itu karena, tim operasional Paspampers masih menjadi bagian dari tim Paspampers. “Kalau saya yang menginvestigasi paspampres sama dengan jeruk makan jeruk. Silakan diambil alih sama mabes TNI dan sudah dilaksanakan,” ucap dia. Suhartono juga mengatakan hasil investigasi sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Panglima TNI, dan Presiden. Tetapi, Suhartono belum menyebutkan hasil Investigasi itu. “Jawabannya sudah disampaikan Kapuspen TNI bahkan oleh panglima TNI sendiri bahkan presiden pun demikian,” ujar dia. Seperti diketahui, Dirjen Hubla diduga memberikan uang kepada Paspampres ketika Presiden Joko Widodo hadir meresmikan proyek. Ada sebanyak dua kali uang diserahkan sebesar Rp 100-150 juta setiap pertemuan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun tegas menepis pengakuan eks Dirjen Hubla itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Hasilnya cepat bahwa Danpom menyampaikan laporan ke saya, Paspampres tidak terlibat untuk itu,” ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2017). “Namun penyelidikan atau pendalaman terus dilakukan. Karena kemungkinan ada personel-personel lain yang setiap oknum-oknum lain yang setiap pergerakan itu satu paket,” imbuh Hadi. Pengakuan Tonny itu diucapkan dalam persidangan pada Senin (18/12) lalu. Namun pernyataan Tonny langsung dibantah TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara. “Terkait pengakuan (eks) Dirjen Hubla, Bapak ATB, yang sedang menjalani pemeriksaan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apa pun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres. Semua kegiatan sudah ditanggung oleh negara,” tegas Fadhilah.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki bercerita soal aksi menteri Kabinet Kerja dalam grup musik ‘Elek Yo Band’. Teten mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nyaris menjadi personel grup musik tersebut. Teten mengatakan grup musik itu beranggotakan tujuh orang, yakni dirinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Mereka tampil saat resepsi pernikahan anak Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Yogyakarta pada akhir Desember 2017. “Sebelum itu, kita sempat latihan tiga kali, selama dua jam, dua jam,” kata Teten saat berbincang dengan wartawan di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018). Dikatakan Teten, sebelum tampil di pernikahan anak Pratikno tersebut, sebagian dari mereka sudah tampil pada saat Dies Natalis UGM di Yogyakarta beberapa waktu lalu. “Di UGM kemarin, sudah ngalir gitu aja . Terus menteri-menteri yang lain setuju juga, jadi kita latihan dua kali. Pertama, di Hang Lekir sama di studio latihanlah. Jadi total 3 kali. Pas tampil juga kita liriknya tidak hafal. Jadi pas nyanyi juga kita sambil fokus dengan lirik,” kata Teten. Perihal penampilan band mereka ini diceritakan kepada Presiden Jokowi. Teten mengatakan Jokowi pun tertarik ikut dalam grup musik itu. “Memang awalnya Pak Jokowi mau main drum, tapi nggak sempat latihan. Saya kira beliau waktu kita manggung di Yogya (pernikahan anak Pratikno, red) itu sudah gatal kaki beliau ingin nendang-nendang drum,” kata Teten.

Jenderal Gatot Nurmantyo digoda PPP untuk maju Pilgub Jateng 2018. Namun mantan Panglima TNI itu tak berminat. “Ya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan tersebut, untuk Jawa Tengah. Tapi mohon maaf bahwa saya punya cita-cita sejak masuk tentara. Saya ingin menuntaskan tugas saya sebagai prajurit sampai purna tugas,” kata Jenderal Gatot kepada detikcom, Kamis (4/1/2018). Gatot mengatakan dia akan purna tugas bulan Maret 2018 mendatang. Gatot tak ingin pensiun dini, cita-citanya adalah menyelesaikan tugas hingga akhir. “Karena cita-cita saya untuk jadi Panglima TNI kan sudah tercapai. Dan (cita-cita) saya untuk hingga purna tugas harus tercapai juga,” ujarnya. “Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih atas pernyataan-pernyataan tersebut,” imbuhnya. Adalah PPP yang mempertimbangkan untuk mengusung Jenderal Gatot di Pilgub Jateng 2018. Pertimbangan ini muncul karena ada usulan dari PPP Solo. “(PPP) mendiskusikan opsi baru seperti yang disampaikan oleh teman-teman PPP Solo Raya yang mengusulkan agar Pak Gatot Nurmantyo diusung sebagai cagub Jateng,” kata Arsul saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (2/1/2018).

Seorang ketua RW di Bogor mengedarkan pengumuman terkait kewaspadaan akan orang asing dengan mencatut Humas Polri. Polres Bogor menegaskan bahwa pengumuman itu bukan informasi resmi dari Humas Polri. Kapolres Bogor AM Dicky Pastika Gading mengatakan pihaknya menelusuri informasi yang sempat viral di media sosial tersebut. Polisi juga telah menemui F Rusadi Wenas selaku Ketua RW 04 Kampung Sukamulya, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang membuat pengumuman tersebut. “Pengumuman tersebut dibuat oleh salah satu ketua RW untuk memberikan himbauan agar warganya lebih waspada terhadap orang yang tidak dikenal, akan tetapi dengan cara yg mendramatisir supaya lebih menarik atensi,” jelas Dicky kepada detikcom , Kamis (4/1/2018). Dicky menegaskan informasi dalam pengumuman tersebut bukan informasi resmi dari Humas Polri. Pihak kepolisian pun telah meminta ketua RW mencabutnya dan mengganti dengan yang baru tanpa harus mencatut nama Humas Polri. “Terhadap pengumuman tersebut sudah diminta untuk diturunkan dan diganti dengan pengumuman yang lebih baik,” imbuhnya. Polres Bogor pun mengimbau masyarakat lebih bijak menerima informasi dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya, termasuk mengingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang meresahkan. “Kewaspadaan memang penting, akan tetapi sebaiknya informasi yang disebar juga jangan justru menimbulkan keresahan,” lanjutnya. Adapun pengumuman ketua RW yang sempat viral itu berisi sebagai berikut: INFO PENTING BID. HUMAS POLRI Sekarang ada komplotan-komplotan manusia sampah yang beranggotakan pria dan wanita, mulai berkeliaran ke rumah penduduk dari pintu ke pintu dengan cara berkedok sebagai perugas Sensus, mereka meminta mengisi formulir atau tanya jawab dengan mereka, dan pada saat itu anda akan dibuat tak sadarkan diri, setelah 1-2 menit lalu barang-barang berharga akan langsung dikuras, bahkan jika mereka menemukan anak kecil akan langsung dibawa oleh komplotan itu. Sebar luaskan info ini ke seluruh masyarakat!!! Bogor, 23 Desember 2017 Ketua RW 04 F. Rusadi Wenas, SH. MH Foto Dok. Polres Bogor

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya belum jadi diumumkan Megawati Soekarnoputri sebagai cagub Sumut 2018 hari ini. Apa alasannya? “Iyalah (masih dicari). Dicari formula yang terbaik. Tujuan kita untuk bangun Sumut agar lebih baik. Jadi harus dicari formula terbaik,” ujar Djarot saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Soal calon pasangannya dalam Pilgub Sumut 2018, Djarot masih enggan menjawab. Ia hanya menyatakan diperkirakan ada 4 nama yang saat ini sedang diproses, salah satunya Sihar Sitorus. “Sekarang masih diproses semua. Kemungkinan ada salah satunya ya itu (Sihar Sitorus). Ada 3 atau 4 nama,” imbuhnya. Ia pun sama sekali tidak mempermasalahkan penundaan pengumuman itu. Djarot kemudian menerangkan daerah mana saja yang hari ini diumumkan oleh PDIP. “Nggak (masalah). Yang pasti hari ini adalah Lampung, Papua, dan beberapa daerah lain. Salah satunya Maluku Utara dan NTB. Jadi tunggulah yang sabar,” sambungnya. Sebelumnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan mengumumkan cagub/cawagub 4 provinsi untuk Pilkada 2018 hari ini. Keempat provinsi itu adalah Papua, Lampung, Maluku Utara, dan NTB. “Hari ini Papua, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara,” ujar Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

Related Posts

Comments are closed.