Cukong Emas Ilegal Rp 8 M di Kalbar Raup Untung Rp 238 Juta

Cukong Emas Ilegal Rp 8 M di Kalbar Raup Untung Rp 238 Juta

Polisi tengah menggali keterangan Syafrizal yang menampung emas ilegal senilai Rp 8 miliar di Sintang, Kalbar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku meraup untung sebesar Rp 238 juta dari 15,9 kilogram emas ilegal. “Jika dikalikan keuntungan per kilogramnya, SFZ meraup keuntungan sebesar 15 juta rupiah, dan dari hasil barang bukti emas ilegal seberat 15.9 kilogram yang diamankan Polres Sintang, SFZ dapat meraup keuntungan sebesar Rp 238.500.000 dalam kurun waktu 3 minggu,” kata Kapolsek Sintang Kota Iptu Ruslan Abdul Gani dalam keterangannya, Senin (25/12/2017). Dari pengakuannya, Syafrizal mendapatkan emas tersebut dari penambang ilegal. Ia membeli emas tersebut Rp 480 ribu per gram dan dijual Rp 495 ribu per gram. “Kalau estimasi harga, satu gram itu dijual kalau tak salah Rp 500 ribu sekian entah di ANTAM atau pegadaian. Dia beli dari penambang liar Rp 480 ribu dan dijual Rp 495 ribu,” kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dikonfirmasi secara terpisah. Sebelumnya, penggerebekan terjadi pada Sabtu (23/12), di Jl MT Haryono, Sintang, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat polisi menggerebek, di lokasi itu terjadi transaksi jual-beli emas ilegal. Saat penggerebekan polisi menemukan 15,9 kg emas yang terdiri dari 21 batang emasi dan 47 emas bulat. Syafrizal diduga melanggar pasal 161 UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca juga : feed

<p>Keputusan ini <a href=” pernyataan sejumlah penghuni kawasan padat dan berpenghasilan rendah</a> di Jakarta Utara yang menyalahkan terbatasnya akses pada layanan air bersih dan sanitasi karena perusahaan swasta tidak bisa menyediakan layanan memadai di lingkungan mereka. Mereka menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan itu, PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta, hanya menyediakan layanan air secara sporadis, yang sebagian besar terbatas pada malam hari. Kedua perusahaan juga menolak untuk memberikan akses layanan air ke warga yang tidak mampu membayar tagihan. Para warga ini terpaksa harus membeli air minum yang mahal dari pedagang kaki lima dan mandi di sumur umum yang tercemar. “Pemutusan layanan air karena ketidakmampuan membayar karena kurangnya sarana merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas air dan hak asasi manusia internasional lainnya,” demikian <a href=” tiga ahli air Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2014.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p><a href=” air di Jakarta bermula pada 1997</a> di bawah pemerintahan Presiden Suharto, yang memerintahkan privatisasi pada tahun 1995, dengan alasan kebijakan ini akan meningkatkan layanan. Suharto memerintahkan pengelolaan air untuk warga Jakarta <a href=” menjadi dua operasional</a>, satu diberikan kepada usaha patungan antara perusahaan Inggris Thames Water dan sebuah perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh putranya. Sementara operasional satunya pemerintah berikan kepada perusahaan patungan antara perusahaan Prancis Suez dan Grup Salim asal Indonesia, sebuah perusahaan pimpinan teman lama Suharto, yaitu Liem Sioe Liong.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Tanggung jawab sekarang ada di pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk melaksanakan putusan MA ini dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak lagi kehilangan hak atas air dan sanitasi. Pemerintah juga harus mengkaji kontrak privatisasi air serupa di wilayah lain termasuk <a href=” target=”_blank”>Batam</a>, <a href=” target=”_blank”>Palembang</a>, dan <a href=” target=”_blank”>Banten</a> guna memastikan apakah pelanggaran diskriminatif serupa masih terjadi di sana.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

panen yang ditetapkan peraturan pemerintah pada 1999.<a href=”#_ftn204″ name=”_ftnref204″><span class=”MsoFootnoteReference”><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[204]</span></span></span></a><span> Kami memakai harga rerata US$16 per meter kubik</span>.<a href=”#_ftn205″ name=”_ftnref205″><span class=”MsoFootnoteReference”><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[205]</span></span></span></a><span> Perkebunan (Hutan Tanaman Industri) tak membayar pajak reboisasi untuk&#13;

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>       <a href=” rel=”lightframe[|width:638px;height:826px;scrolling:no;]”>Click to Enlarge Infographic<br /><img align=”left” alt=”Illegal Logging in Indonesia – Infographic” border=”0″ hspace=”2″ src=” width=”322″ /></a>“Perjanjian perdagangan kayu Indonesia-UE seharusnya dapat membantu memberantas pembalakan liar. Tapi jalan masih panjang bagi kedua belah pihak untuk melakukan perdagangan pada kayu legal saja,” ujar <a href=” Saunders</a>, wakil direktur program Human Rights Watch. “Proses sertifikasi Indonesia perlu direformasi untuk jamin kayu-kayu itu tak didapat dari lahan masyarakat tanpa izin dan kompensasi yang memadai.”</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Pada 7 November 2013, Human Rights Watch menerbitkan laporan “<a href=” Gelap Pertumbuhan Hijau: Dampak Tata Kelola yang Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia</a>” Ia adalah versi Indonesia dari laporan “<a href=” Dark Side of the Green Growth: Human Rights Impacts of Weak Governance in Indonesia’s Forestry Sector</a>.” Human Rights Watch menyerahkan laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu temuan penting dalam laporan tersebut adalah sistem sertifikasi kayu di Indonesia, yang disertakan dalam perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa. Ia tak cukup guna mengatasi pelanggaran hak atas tanah dan korupsi yang menjamur di sektor kehutanan.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Kini hutan di Indonesia semakin berkurang sampai dengan tahap yang mencemaskan walau hutan Indonesia mempunyai peran yang penting, secara global, bagi keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon. Pembalakan liar adalah faktor penting penggundulan hutan Indonesia. Dengan menggunakan data pemerintah dan kalangan bisnis Indonesia, Human Rights Watch <a href=” rugi sedikitnya US$2 milyar (setara Rp 22 trilyun) atas pajak yang tak tertagihkan, karena pembalakan liar, dan subsidi tak resmi pada 2011. Angka tersebut didapat dalam kurun waktu setahun setelah sistem legalitas kayu diwajibkan bagi semua pelaku industri.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Hak masyarakat atas tanah adat diakui hukum Indonesia. Mei lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tanah masyarakat adat bukan bagian dari tanah negara. Namun aturan itu terus diabaikan ketika pemerintah memberikan hak konsesi pada perusahaan penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan. Pelanggaran ini dampaknya serius. Contohnya, mata pencaharian masyarakat pedesaan miskin, yang bergantung pada pertanian dan mengumpulkan hasil hutan, hancur seketika ketika tanah adat diambil untuk perkebunan.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>(Jakarta) – Korupsi dan salah urus pemerintah <a href=” sektor kehutanan dengan dampak serius terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup, menurut Human Rights Watch dalam laporan terbaru yang terbit hari ini. Asap yang berhembus di Indonesia dan negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia,sebagian adalah hasil dari strategi apa yang disebut “pertumbuhan hijau” (<em>green growth</em>) Indonesia dengan membuka hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri <em>pulp</em>.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Laporan 61halaman berjudul “<a href=” Gelap ‘Pertumbuhan Hijau’: Dampak Tata Kelola yang Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia</a>,” menyatakan bahwa penebangan liar dan salah urus sektor kehutanan menyebabkan kerugian pemerintah Indonesia lebih dari US$7 milyar (sekira Rp 70 trilyun) antara 2007 sampai 2011. Indonesia baru-baru ini menggelar reformasi untuk menanggapi keprihatinan itu dan mengotak-atik beberapa kebijakan kehutanan sebagai model “pertumbuhan hijau” yang berkelanjutan. Namun sebagian besar penebangan di Indonesia tetap di luar pembukuan dan <em>fee</em>dipatok sangat rendah, serta hukum dan peraturan yang ada tetap diabaikan. Kebijakan “pembakaran nol” dan moratorium pembukaan hutan tidak diwujudkan secara memadai.<br />

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Kegagalan yang terus-menerus ini memiliki implikasi global. <a href=” menyebabkan penderitaan negara tetangga disebabkan oleh pembukaan hutan untuk perkebunan, suatu praktikyang begitu meluas,sehingga membawa Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Pemerintahan Barack Obama pada 26 Juni 2013 mengumumkan bahwa mereka akan menambah investasi dalam kehutanan berkelanjutan di luar Amerika Serikat sebagai cara melawan perubahan iklim. Namun tanpa adanya perbaikan dalam tata kelolahutandi Indonesia, investasi lebih besar oleh komunitas internasional,bisa jadi takkan membawa perubahan signifikan terhadap keadaan kacau ini.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Belum lama ini, pemerintah Indonesia menggelar reformasi, yang sebagian ditujukan untuk mengatasi salah urus dan korupsi kehutanan, termasuk di dalamnya sistem sertifikasi legalitas kayu dan Undang-undang Keterbukaan Informasi, namun upaya-upaya itu jauh dari mencukupibuat reformasi. Laporan baru, sebagai update Human Rights Watch tahun 2009 “<a href=” Liar</a>” (“<a href=” Money</a>”) menganalisa data industri dan pemerintah, menyimpulkan bahwa sebenarnya terjadi peningkatan laju kerugian pada tahun-tahun belakangan ini. Pada 2011, <a href=” mencapai lebih dari US$2 milyar—lebih besar dari anggaran kesehatan negara Indonesia pada tahun yang sama, sehingga ia menurunkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan mendasar bagi wargaIndonesia, menurut Human Rights Watch.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Menurut Human Rights Watch, meningkatnya keperluan tanah untuk perluasan perkebunan menciptakan sengketa tanah yang makin sarat kekerasan. Ia terjadi paling parah di Pulau Sumatra dimana terdapat mayoritas perkebunan kelapa sawit dan <em>pulp </em>di Indonesia –juga tempat mayoritas titik kebakaran hutan tahun ini, yang seringkali pada tanah yang diklaim masyarakatlokal.Kegagalan pemerintah dalam mematuhi peraturannya sendiri,dengan menerbitkan konsesi di tanah yang diklaim masyarakat serta kegagalan menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang secara legalmelanggar kesepakatan ganti rugi, jadi pemicu meningkatnya sengketa tanah. Sebagai contoh, pada 2011, meningkatnya sengketa berkepanjangan dengan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Mesuji, Sumatra Selatan, memicu kekerasan antara warga desa dengan pihak keamanan perusahaan. Ia mengakibatkan dua petani dan tujuh karyawan perusahaan tewas.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Pemerintah Indonesia juga makin berupaya membatasi organisasi independen lewat UU Organisasi Masyarakat sehingga makin kokoh <a href=” penghalang</a> terhadap pengawasan publik atas perilaku pemerintah dan perusahaan pada sektor kehutanan, menurut Human Rights Watch. Termasuk dalam hal ini penggunaan pasal pencemaran nama baik peninggalan Hindia Belanda, buat kriminalisasi pembicaraan yang dianggap “menghina” pejabat dan lembaga pemerintahan serta pasal dalam UU Keterbukaan InformasiPublik,yang memberi sanksi pidana atas “penyalahgunaan” informasi publik.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p> Tanpa tindakan pemerintah yang fokuspadapengawasan dan penegakan hukum, situasi di sektor kehutanan nampaknya akan memburuk, menurut Human Rights Watch. Indonesia sudah menjadi penghasil kelapa sawit dan pemain industri <em>pulp </em>dan kertas terbesar di dunia. Indonesia masih berencana meningkatkan produksi minyak sawit dan <em>pulp</em>. Ia akan membawa risiko hak asasi manusia jika sumberdaya tak dikelola secara bertanggung jawab. Sektor kehutanan, dengan keperluan tanah yang luas dan perampasan tanah masyarakat, dikenal luas di seluruh dunia karena dampak berkepanjangan pada hutan dan masyarakat sekitar hutan.<br />

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

“Pemerintah Indonesia menjual perluasan sektor kehutanan sebagai contoh pertumbuhan hijauyang berkelanjutan serta menangkap penangkal perubahan iklim dan kemiskinan. Namun bukti-bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya,” kata Joe Saunders. “Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik disedot untuk memperkaya segelintir orang dan hilang percuma karena salah urus. Demikian juga krisis asap regional menunjukkan bahwa lingkungan hidup dan kehidupan pedesaan adalah korban, bukannya penerima manfaat dari kebijakan kehutanan pemerintah.” </p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

memanipulasi bukti-bukti fisik dan saksi-saksi dalam membuat </span>b<span>erkas </span>a<span>cara </span>p<span>emeriksaan </span>(<span>BAP</span>)<span> untuk mengurangi kemungkinan </span>dakwaan<span> atau untuk menghilangkan kemungkinan untuk didakwa</span><span class=”MsoFootnoteReference”>.<a href=”#_ftn58″ name=”_ftnref58″><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[58]</span></span></a></span></p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

bagi<span> suap yang besar). Ketika seorang hakim yang </span>diinginkan<span> telah ditunjuk, baik dakwaan maupun putusan dapat </span>diatur<span>.</span><a href=”#_ftn61″ name=”_ftnref61″><span class=”MsoFootnoteReference”><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[61]</span></span></span></a><span>Petugas</span>panitera<span> juga dapat disuap untuk menambah atau mengurangi bukti dari rekaman

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<span>Gambar 5</span><span>: </span><span>Anggaran</span><span>p</span><span>endidikan dan </span><span>k</span><span>esehatan Kalimantan Barat, dibandingkan dengan </span><span>kehilangan pendapatan p</span><span>emerintah akibat </span><span>p</span><span>embalakan </span><span>l</span><span>iar dan </span><span>s</span><span>ubsidi </span><span>s</span><span>iluman</span>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

&#x201C;Kenalilah Pelangganmu&#x201D;</span><a href=”#_ftn189″ name=”_ftnref189″><span class=”MsoFootnoteReference”><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[189]</span></span></span></a><span>dan peraturan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan).</span><a href=”#_ftn190″ name=”_ftnref190″><span class=”MsoFootnoteReference”><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[190]</span></span></span></a><span>Sebenarnya udang-undang kerahasiaan bank Singapura yang ketat

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<div id=”ftn37″><p><a href=”#_ftnref37″ name=”_ftn37″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[37]</span></span></span></span></a><span> ITTO, </span><span>&#x201C;Market Information Service Reports,&#x201D; </span>berbagai<span> tahun, (diakses </span><span>pada </span><span>tanggal 12 April 2009).</span></p></div>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<div id=”ftn108″><pre><a href=”#_ftnref108″ name=”_ftn108″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[108]</span></span></span></span></a><span>Indonesian Center for Environtental Law, &#x201C;Penegakan Hukum Illegal Logging: Permasalahan dan Solusi,&#x201D; 2003; ICW, &#x201C;Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging: Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka&#xA0;Hukum,&#x201D; 11 Agustus 2008; EIA/Telapak, &#x201C;Raksasa Dasamuka.&#x201D;</span></pre></div>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<div id=”ftn120″><p><a href=”#_ftnref120″ name=”_ftn120″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[120]</span></span></span></span></a><span> &#x201C;Illegal </span>L<span>oggers </span>P<span>ush </span>A<span>nti-</span>G<span>raft </span>P<span>olice </span>C<span>hief</span>S<span>: Walhi,&#x201D; <i>Jakarta Post</i>, 5 Mei 2008.</span></p></div>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<div id=”ftn138″><p><a href=”#_ftnref138″ name=”_ftn138″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[138]</span></span></span></span></a><span> I Made Suba</span><span>g</span><span>ia Gelgel, </span>Staf <span>A</span><span>hli </span>Menteri Kehutanan Bidang <span>K</span><span>elembagaan, &#x201C;Mambangun era keterbukaan di Departemen Kehutanan</span>.<span>&#x201D; Presentasi untuk Lokakarya FLEGT tentang <i>good governance</i>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<div id=”ftn150″><p><a href=”#_ftnref150″ name=”_ftn150″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[150]</span></span></span></span></a><span> &#x201C;Sanctions for </span>I<span>nformation </span>M<span>isuse ‘</span>S<span>hould be </span>D<span>ropped’,&#x201D; <i>Jakarta Post</i>, 29 Maret 2008.&#xA0; </span></p></div>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

(Jakarta 1 Desember 2009) – Perilaku korupsi yang terjadi dalam sektor kehutanan di Indonesia telah merugikan pemerintah sebesar 2 milyar dolar Amerika setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan negara semakin jauh dari sumber daya yang ada untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian hak atas ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Demikian siaran pers Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini. Kurangnya pengawasan dan pertentangan kepentingan juga menjadi pertanda tidak baik mengenai kemampuan Indonesia menjadi mitra perdagangan karbon yang dapat diandalkan. Skema perdagangan karbon sendiri merupakan topik penting dalam Konferensi Perubahan Cuaca PBB yang akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2009 di Kopenhagen.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Dalam laporan setebal 85 halaman yang berjudul “<a href=” Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia</a>”,<a name=”_Toc243217862″ title=”_Toc243217862″ id=”_Toc243217862″></a> Human Rights Watch menemukan bahwa antara tahun 2003 hingga 2006, lebih dari setengah kayu tebangan Indonesia merupakan hasil dari pembalakan liar dan luput dari pajak. Subsidi siluman, termasuk penetapan harga kayu dan nilai tukar mata uang yang oleh pemerintah sengaja dipatok lebih rendah dari harga riil dan penghindaran pajak oleh eksportir dengan taktik yang dikenal dengan sebutan “harga transfer” semakin memperbesar kerugian yang ada. Dengan menggunakan metode yang digunakan oleh industri perkayuan serta memperbandingkan dengan seksama antara konsumsi kayu Indonesia dan pasokan kayu resmi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa total kerugian yang menggerogoti kas negara pada tahun 2006  sebesar 2 milyar dolar.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Dampak di dalam negeri yang ditimbulkan oleh korupsi dan kehilangan pendapatan, terutama di daerah miskin terpencil, sangat terasa, kata Human Rights Watch. Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang menyatakan kesetujuan untuk menggunakan semua sumber daya yang ada guna menjamin warga negara mendapatkan hak atas layanan kesehatan, pendidikan dan perumahan. Namun melihat besarnya jumlah pedapatan yang hilang akibat korupsi menunjukan bahwa Indonesia telah melanggar kewajiban-kewajibannya seperti yang tertera dalam konvensi tersebut.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Jumlah sebesar 2 milyar dolar yag hilang setiap tahun itu sama dengan gabungan seluruh alokasi anggaran untuk kesehatan nasional, provinsi dan kebupaten. Nilai kehilangan tahunan ini juga sama dengan perhitungan Bank Dunia terhadap anggaran yang cukup untuk memberikan layanan dasar kepada 100 juta penduduk miskin selama hampir dua tahun. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan anggaran kesehatan perkapita terkecil bahkan jika dibandingkan dengan negara yang memiliki GDP yang lebih rendah.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Berdasarkan temuan laporan ini, mereka yang mendapat keuntungan terbanyak dari pembalakan liar serta korupsi yang menyertainya sangat jarang diminta pertanggungjawabannya. Sebagian hal ini disebaban oleh perilaku korupsi yang terjadi dalam tubuh penegak hukum dan peradilan. Uang suap diberikan kepada polisi untuk memanipulasi barang bukti atau bahkan menjual kembali kayu hasil sitaan kepada pembalak liar. Suap juga diberikan kepada jaksa untuk memanipulasi tuduhan (kadang-kadang sengaja menggunakan pasal yang memiliki pembuktian yang lemah), dan kepada hakim untuk putusan yang menguntungkan.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Pejabat Departemen Kehutanan telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelacakan dan pelaporan kayu, namun mereka juga tetap harus menghadapi pelaku usaha yang selalu mencari celah serta berbagai kepentingan yang telah mengakar di dalam departemen itu sendiri. Pelaporan produksi kayu dan keuntungannya sering dinodai oleh pertentangan kepentingan antar instansi kehutanan dan ketidakjelasan wewenang kantor kehutanan pusat dan daerah. Uang suap yang diberikan kepada oknum pejabat utuk meloloskan pembalakan liar atau melanggar surat ijin merupakan insentif yang sangat menggoda untuk menelantarkan pencatatan data yang akurat atau kegagalan membuat laporan terjadwal kepada kementerian pusat.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

Pada bulan November, tim pencari fakta yang dibentuk presiden menemukan tidak cukup bukti atas tuduhan kepada kedua ketua KPK tersebut dan merekomendasikan penutupan kasus. Tetapi belum jelas apakah keduanya akan menempati posisi mereka kembali. Tim pencari fakta juga merekomendasikan penyelidikan menyeluruh terhadap korupsi di peradilan untuk memerangi “makelar kasus” yang bergetayangan di peradilan dan kepolisian yang bertindak sebagai perantara dalam memberikan suap, dan penyelidikan atas penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian, dengan pemberian sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kesalahan penahanan kedua ketua KPK tersebut.

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>”Kegiatan usaha militer jelas menciptakan benturan kepentingan dengan peran militer yang sesungguhnya, ” kata Lisa Misol – peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch yang juga sebagai penulis untuk laporan ini. ” Militer yang seharusnya melindungi rakyat Indonesia malah sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memperlancar kepentingan usahanya. Dan karena pemerintah tidak mengontrol budgetnya, maka akhirnya kegiatan ini menjadi benar – benar tidak terkontrol”.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Laporan setebal 136 halaman bertajuk “Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities (Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia),” merupakan gambaran komprehensif tentang efek buruk yang dialami warga sipil yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang melibatkan tentara. Human Rights Watch merasa berkewajiban mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melarang segala bentuk kegiatan usaha militer, mereformasi proses anggaran dan menangkap personil militer yang terbukti melakukan tindakan kriminal.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Militer mendapatkan uang diluar anggaran pemerintah melalui jaringannya yang luas baik dari bisnis yang legal maupun illegal, melalui penyediaan layanan bertarif, dan korupsi seperti mark-up perbelanjaan kebutuhan militer. Banyak dari kegiatan -kegiatan tersebut tidak dikontrol oleh komando pusat militer, tetapi kegiatan – kegiatan dibiarkan berkembang sebagai akibat dari mendesaknya kebutuhan anggaran. Peraturan yang selama ini ada – yang melarang kegiatan militer untuk ‘mencari keuntungan’ belum dilaksanakan. Kegiatan usaha oleh perusahaan milik militer memperpertegas reputasi militer yang dikenal sewenang – wenang, korup dan tidak terjangkau oleh hukum.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Undang-Undang TNI 2004 mensyaratkan militer melepas kegiatan usahanya sebelum tahun 2009. Para pemimpin sipil dan militer telah sepakat untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Akan tetapi mereka belum menetapkan aturan tentang bagaimana mekanisme pengambilalihan bisnis militer oleh pemerintah. Para pejabat menyatakan rencana draft pelaksanaannya akan siap bulan Agustus. “Rakyat Indonesialah yang mananggung kegiatan ekonomi militer” kata Misol. “Sudah semestinya hal ini ditindaklanjuti secara serius”.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Human Rights Watch mendokumentasikan beberapa contoh keterlibatan militer dalam bisnis, konsekwensi negatif dan kurangnya akuntabilitas terhadap kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Berbagai bisnis milik militer di Kalimatan Timur mengamankan akses yang diminati untuk konsesi hutan pada lahan yang diklaim oleh penduduk asli. Pejabat setempat mengatakan bahwa perusahaan – perusahaan militer telah melakukan kegiatan over-logging, ekspor kayu illegal ke Malaysia dan menyebabkan keresahan sosial. Tindakan ini sangat meresahkan, pada akhirnya perusahaan – perusahaan ini kehilangan konsesi tetapi tidak menanggung konsekwensi apapun.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Sebuah perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan yang melibatkan sebuah koperasi berbasis militer untuk menyediakan keamanan guna memperlancar kegiatannya dengan para penambang illegal di area konsesi tersebut. Pihak militer mengorganisir para penambang illegal, menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menjaga mereka, dan menjadi ‘broker’ hasil tambang batu bara illegal ini. Pejabat militer menolak untuk mengambil tindakan tegas atas kegiatan ini atau menghukum yang terlibat.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Perusahaan – perusahaan yang menggunakan militer Indonesia untuk penyediaan keamanan bagi instalasinya ditengarai sarat dengan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, seperti yang terjadi pada kontroversi yang berkelanjutan di perusahaan pertambangan Amerika Freeport McMoRan di Papua di bagian Timur Indonesia. Investigasi telah dibuka di Amerika Serikat yang menyatakan adanya dugaan pemerasan atas pembayaran – pembayaran yang dilakukan. Tidak ada rencana untuk diadakan investigasi independen di Indonesia guna menentukan apakah para tentara melakukan tindakan kriminal dengan menerima pembayaran tunai dari perusahaan tersebut atau tidak.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Keterlibatan militer dalam bisnis illegal memperparah pelanggaran hukum dan konflik dengan kekerasan. Contoh yang paling kenal adalah ketika para tentara melakukan serangan dalam skala besar ke kantor polisi di sebuah pusat kota yang ramai di Sumatra Utara, menewaskan beberapa warga sipil, yang terjadi karena persengketaan kepentingan dalam peredaran ‘narkoba’ di kawasan tersebut. Ratusan tentara terlibat, tetapi hanya 19 orang diberhentikan dan dipenjara menyusul insiden tersebut.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>Militer Indonesia menyatakan bahwa anggaran resmi yang ada hanya mampu menutupi setengah dari kebutuhannya, ada beberapa pihak yang menyarankan agar militer memenuhi kekurangannya secara mandiri. Bulan Maret 2006, militer menyatakan bahwa mereka mempunyai lebih dari 1.500 kegiatan usaha. Banyak diantaranya mengalami kerugian setelah bertahun – tahun terjadi kesalahan manajemen. Human Rights Watch memahami bahwa anggaran pertahanan Indonesia rendah dibanding beberapa negara tetangga, akan tetapi permasalahannya tidak separah dengan apa yang sering dikemukakan, karena sesungguhnya militer juga mendapatkan dana tambahan dari budget pemerintah yang lain. Dana – dana ini tidak dilaporkan secara transparan dan Human Rights Watch menyatakan, pengawasan terhadap pembiayaan militer sangat lemah.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

<p>”Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai militer,” kata Misol. “Kerja sambilan (ngobyek) yang dilakukan militer bukanlah jawaban. Para pemimpin Indonesia harus sepakat untuk memberikan anggaran yang proporsional, yang secara tegas diawasi dan dilaporkan secara akurat”. Human Rights Watch menyerukan kepada pemerintah Indonesian untuk mengkuatkan rencananya dalam mengambilalih bisnis militer. Perencana pemerintah telah menyatakan bahwa mereka akan mentransformasikan beberapa perusahaan militer yang menguntungkan menjadi peruashaan BUMN, tetapi mereka sepertinya mengijinkan militer untuk meneruskan kegiatan yayasan dan koperasi sosialnya yang pada awal sejarahnya dahulu berkembang dan berubah menjadi kepentingan komersial. Para Pejabat juga enggan untuk melakukan larangan terhadap bisnis militer secara dramatis dan oleh karenanya akan memperlemah potensi untuk membersihkan pembiayaan militer.</p>

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

di Papua melalui anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia.</span><a href=”#_ftn201″ name=”_ftnref201″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[201]</span></span></span></span></a><span> TNI telah mendampingi Freeport selama berpuluh-puluh tahun,</span><a href=”#_ftn202″ name=”_ftnref202″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[202]</span></span></span></span></a><span> tetapi kehadiran pasukan keamanan ini lama kelamaan terus meningkat:

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

jasa-keamanan bayaran, seperti yang pada awalnya dicurigai oleh polisi.</span><a href=”#_ftn208″ name=”_ftnref208″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[208]</span></span></span></span></a><span> TNI secara tegas telah membantah tuduhan tersebut,</span><a href=”#_ftn209″ name=”_ftnref209″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[209]</span></span></span></span></a><span> dan Freeport mengatakan bahwa perusahaan tidak mengetahui siapa yang

seperti di kutip dari https://www.hrw.org

dan diterapkan secara terbuka dan harus dapat dipertanggungjawabkan.</span><a href=”#_ftn377″ name=”_ftnref377″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[377]</span></span></span></span></a><span> Tetapi, dalam praktek sehari-harinya, hal ini jarang sekali terpenuhi.</span><a href=”#_ftn378″ name=”_ftnref378″><span class=”MsoFootnoteReference”><span><span class=”MsoFootnoteReference”><span>[378]</span></span></span></span></a><span> Bank Dunia, sebagai contoh, telah memberikan kritikan atas aturan

Polisi tengah menggali keterangan Syafrizal yang menampung emas ilegal senilai Rp 8 miliar di Sintang, Kalbar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku meraup untung sebesar Rp 238 juta dari 15,9 kilogram emas ilegal. “Jika dikalikan keuntungan per kilogramnya, SFZ meraup keuntungan sebesar 15 juta rupiah, dan dari hasil barang bukti emas ilegal seberat 15.9 kilogram yang diamankan Polres Sintang, SFZ dapat meraup keuntungan sebesar Rp 238.500.000 dalam kurun waktu 3 minggu,” kata Kapolsek Sintang Kota Iptu Ruslan Abdul Gani dalam keterangannya, Senin (25/12/2017). Dari pengakuannya, Syafrizal mendapatkan emas tersebut dari penambang ilegal. Ia membeli emas tersebut Rp 480 ribu per gram dan dijual Rp 495 ribu per gram. “Kalau estimasi harga, satu gram itu dijual kalau tak salah Rp 500 ribu sekian entah di ANTAM atau pegadaian. Dia beli dari penambang liar Rp 480 ribu dan dijual Rp 495 ribu,” kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dikonfirmasi secara terpisah. Sebelumnya, penggerebekan terjadi pada Sabtu (23/12), di Jl MT Haryono, Sintang, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat polisi menggerebek, di lokasi itu terjadi transaksi jual-beli emas ilegal. Saat penggerebekan polisi menemukan 15,9 kg emas yang terdiri dari 21 batang emasi dan 47 emas bulat. Syafrizal diduga melanggar pasal 161 UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jakarta – Polisi tengah menggali keterangan Syafrizal yang menampung emas ilegal senilai Rp 8 miliar di Sintang, Kalbar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku meraup untung sebesar Rp 238 juta dari 15,9 kilogram emas ilegal. “Jika dikalikan keuntungan per kilogramnya, SFZ meraup keuntungan sebesar 15 juta rupiah, dan dari hasil barang bukti emas ilegal seberat 15.9 kilogram yang diamankan Polres Sintang, SFZ dapat meraup keuntungan sebesar Rp 238.500.000 dalam kurun waktu 3 minggu,” kata Kapolsek Sintang Kota Iptu Ruslan Abdul Gani dalam keterangannya, Senin (25/12/2017). Dari pengakuannya, Syafrizal mendapatkan emas tersebut dari penambang ilegal. Ia membeli emas tersebut Rp 480 ribu per gram dan dijual Rp 495 ribu per gram. “Kalau estimasi harga, satu gram itu dijual kalau tak salah Rp 500 ribu sekian entah di ANTAM atau pegadaian. Dia beli dari penambang liar Rp 480 ribu dan dijual Rp 495 ribu,” kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dikonfirmasi secara terpisah. Sebelumnya, penggerebekan terjadi pada Sabtu (23/12), di Jl MT Haryono, Sintang, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat polisi menggerebek, di lokasi itu terjadi transaksi jual-beli emas ilegal. Saat penggerebekan polisi menemukan 15,9 kg emas yang terdiri dari 21 batang emasi dan 47 emas bulat. Syafrizal diduga melanggar pasal 161 UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (dkp/idh)

Related Posts

Comments are closed.