Cegah Korupsi, Pemprov DKI Luncurkan Program ‘Jakarta Satu’

Cegah Korupsi, Pemprov DKI Luncurkan Program ‘Jakarta Satu’

Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan’ untuk mencegah korupsi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir di acara peluncuran menilai program tersebut baik untuk menciptakan daya saing. Soft launching ‘Jakarta Satu’ berlangsung di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Juga hadir di acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI Bambang Widjojanto. Foto: Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan’ untuk mencegah korupsi. (Indra Komara-detikcom) Program ‘Jakarta Satu’ merupakan di antara upaya Pemprov DKI mencegah korupsi. Metodenya yakni mengintegrasikan data dari seluruh SKPD di dalam peta dasar tata ruang. Dalam sambutannya, Saut mengatakan bagaimana pentingnya sebuah pemerintahan untuk mengelola data. Dia menyebut tidak ada daerah yang dapat sejahtera jika tidak mengelola data dengan baik. “Indonesia tidak bisa menjadi sejahtera kalau tidak menata data dengan baik. Kalau anda tidak menata data dengan baik apa yang kita liat papua hari ini. Jangan main-main dengan data,” kata Saut saat sambutan. Saut mengatakan KPK RI mendukung program ‘Jakarta Satu’ dari Pemprov DKI. KPK menilai langkah ini demi menyejahterakan rakyat dan menciptakan daya saing. “KPK memulainya di DKI tapi akan memasuki daerah lain. Ke depannya adalah dua, tidak lebih menyejahterakan rakyat, menciptakan daya saing,” jelasnya. Sementara itu, Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto memaparkan kebijakan berbasis database ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Dia meminta dukungan dari KPK RI. “Pak Saut, kita butuh dukungan dari KPK RI diperlukan nanti goverment audit yang disebut audit proses, audit perencanaan. Kalau audit ini bisa dilakukan maka kita bisa meminimalisir potensi korupsi lebih besar. ‘Jakarta Satu’ nanti tidak hanya mengintegrasikan di SKPD, tapi bisa juga melibatkan partisipasi publik,” paparnya. “Mari kita tulis sejarah bagaimana mencegah korupsi dengan akal sehat, karena kita punya database. Bukan hanya kerja, tapi kerja yang sistematis. Selamat datang perubahan,” sambung Bambang.

Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan’ untuk mencegah korupsi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir di acara peluncuran menilai program tersebut baik untuk menciptakan daya saing. Soft launching ‘Jakarta Satu’ berlangsung di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Juga hadir di acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI Bambang Widjojanto. Foto: Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan’ untuk mencegah korupsi. (Indra Komara-detikcom) Program ‘Jakarta Satu’ merupakan di antara upaya Pemprov DKI mencegah korupsi. Metodenya yakni mengintegrasikan data dari seluruh SKPD di dalam peta dasar tata ruang. Dalam sambutannya, Saut mengatakan bagaimana pentingnya sebuah pemerintahan untuk mengelola data. Dia menyebut tidak ada daerah yang dapat sejahtera jika tidak mengelola data dengan baik. “Indonesia tidak bisa menjadi sejahtera kalau tidak menata data dengan baik. Kalau anda tidak menata data dengan baik apa yang kita liat papua hari ini. Jangan main-main dengan data,” kata Saut saat sambutan. Saut mengatakan KPK RI mendukung program ‘Jakarta Satu’ dari Pemprov DKI. KPK menilai langkah ini demi menyejahterakan rakyat dan menciptakan daya saing. “KPK memulainya di DKI tapi akan memasuki daerah lain. Ke depannya adalah dua, tidak lebih menyejahterakan rakyat, menciptakan daya saing,” jelasnya. Sementara itu, Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto memaparkan kebijakan berbasis database ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Dia meminta dukungan dari KPK RI. “Pak Saut, kita butuh dukungan dari KPK RI diperlukan nanti goverment audit yang disebut audit proses, audit perencanaan. Kalau audit ini bisa dilakukan maka kita bisa meminimalisir potensi korupsi lebih besar. ‘Jakarta Satu’ nanti tidak hanya mengintegrasikan di SKPD, tapi bisa juga melibatkan partisipasi publik,” paparnya. “Mari kita tulis sejarah bagaimana mencegah korupsi dengan akal sehat, karena kita punya database. Bukan hanya kerja, tapi kerja yang sistematis. Selamat datang perubahan,” sambung Bambang.

Kebijakan soal becak disebut berasal dari kontrak politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kebijakan tersebut dikeluarkan terkait janji perlindungan untuk becak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab diplomatis saat dimintai konfirmasi soal janji tersebut. Sandiaga tak membantah adanya kontrak politik dan, menurutnya, hal itu akan ditunaikan semua. “Kita punya ada beberapa kontrak politik dan kita tabulasi. Kita akan tunaikan semuanya, tidak memilah-milah mana kontrak politik,” kata Sandiaga di gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Sandiaga mengatakan pemerintah DKI sebelumnya juga memiliki kontrak politik soal becak. Namun Sandiaga tak memaparkan maksud kontrak politik tersebut. Dia menuturkan akan menjalankan kontrak politik yang dimaksud. “Dan untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan. Jadi buat kita, buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan,” terang dia. Sementara itu, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan wacana pengoperasian becak saat meluncurkan program Community Action Plan (CAP) di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (14/1). Tak lama setelah itu, beredar lembaran kontrak politik Anies-Sandi dengan komunitas Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, yang merupakan komunitas warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara. Dalam lembaran tersebut, ada 3 poin kontrak, termasuk soal janji perlindungan dan pengelolaan becak. Dari foto yang beredar, lembar kontrak politik itu diteken Anies pada 2 Oktober 2016. Soal pengoperasian becak ini, Anies juga mengaku kerap diingatkan oleh warga yang dikunjunginya. Warga bertanya soal kepastian mewujudkan janji dalam kontrak politik. Dia mengatakan warga juga kerap menyodorkan kontrak politik pemerintahan sebelumnya. “Saya tuh sering sekali kalau datang ke kampung-kampung, pada nanya , ‘Pak Anies, Bapak blenjani (ingkar) nggak nanti’? Sering itu. Saya itu, ketika disodorkan kontrak politik, saya bilang, ‘Ini kan kontak politik yang dulu,'” kata Anies saat dimintai konfirmasi soal wacana pengoperasian becak di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Anies berjanji kepada warga akan melunasi kontrak politiknya. Dia bahkan menyinggung kontrak politik mengenai proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang menurutnya sudah dilunasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta agar membuat kebijakan sesuai aturan. Tjahjo mengingatkan potensi korupsi yang harus diwaspadai. “Dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan tolong dicermati berkaitan dengan korupsi. Dalam perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi, pajak, pengadaan dan jual beli jabatan. Ini yang saya kira harus menjadi pegangan setiap pemangku kebijakan,” kata Tjahjo dalam sambutannya membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017). Musrenbang menurut Tjahjo harus mengakomodir visi dan misi gubernur-wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tjahjo juga meyakini DPRD DKI bisa menjamin visi dan misi kepala daerah terakomodir. Mendagri Tjahjo Kumolo memukul gong tanda dibukanya Musrenbang DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017) Foto: Mochammad Zhacky-detikcom “Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada konsepsi-konsepsi gubernur dan wagub terpilih tidak masuk dalam setiap program. Saya yakin wakil ketua DPRD akan mengawal dengan baik. Karena apa pun Pak Anies sudah memulai awal yang baik, menyusun perencanaan bersama DPRD, ini satu langkah maju,” sambungnya. Dalam acara pembukaan Musrenbang hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M Taufik. Musrenbang merupakan rapat antara badan dan dinas Pemprov DKI Jakarta, DPRD, DPD, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN-RB dan masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Bahkan juga melibatkan jajaran pemerintah daerah lain seperti Pemda Tangerang, Bekasi dan Depok.

Ilustrasi Bisnis.com , JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta luncurkan sistem audit berbasis komputerisasi E-audit yang juga disebut sebagai Sistem Informasi Pengawasan (SI INSAN) bersamaan dengan Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU). Sistem yang dicanangkan oleh Inspektorat Provinsi DKI tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen audit dan kualitas pembinaan sertaa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. SI INSAN dan SIPADU deprogram sebagai sistem yang akan mempermudah pendataan, proses input dokumen dan bukti pengawasan untuk meningkatkan mutu hasil pengawasan dan mencegah adanya tindak pidana korupsi. Zainal, Kepala Inspektorat Provinsi DKI, mengatakan peluncuran sistem tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk menghadapi permasalahan administrasi di dalam birokrasi yang semakin kompleks. Dia menyampaikan penerapan E-audit baru bisa dilaksanakan pada 2018 sebab masih harus melalui beberapa proses sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Data di dalam E-audit itu realtime dan online. Setiap ada transaksi, setiap kejadian dan kegiatan harus dicatat. Kita sudah punya jalurnya,” ujarnya di Balai Kota usai peluncuran SI INSAN dan SIPADU, di Balai Kota, Kamis (5/10/2017). Penerapan E-audit akan dilaksanakan secara bertahap di mulai pada 2018 setidaknya 50% dari 46 SKPD di dalam pemerintahan daerah akan mengaplikasikan sistem tersebut. Zainal mengatakan pihaknya akan memfokuskan aplikasi E-audit (SI INSAN) dan SIPADU terhadap sejumlah satuan kerja strategis seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Badan Aset Daerah, serta penginputan data terkait belanja daerah dan pengadaan barang dan jasa. “Setelah launching ini kita sudah mulai panggil beberapa SKPD untuk mulai sosialisasi terkait cara input data. Kita kasih akun dan password agar mereka bisa mulai bekerja,” tukasnya. Dia optimistis penggunaan sistem berbasis komputerisasi tersebut akan menciptakan efisiensi waktu dan material dalam hal audit keuangan daerah dan dokumentasi transaksi. Penerapan sistem pengaduan SIPADU juga akan dilaksanakan pada 2018 dengan cara kerja masyarakat dapat memasukkan data pengaduan jika mereka mengalami kejanggalan dalam proses transaksi dan pengadaan dengan SKPD Pemprov DKI. “Laporan yang kita periksa itu ada kriterianya. Harus ada nama pelapor, KTP-nya, yang dilaporkan itu siapa, lokasinya dimana, bukti-buktinya apa saja. Sekarang sering ada laporan tapi datanya tidak lengkap jadi sulit ditelusuri,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11). – ANTARA/Aprillio Akbar Bisnis.com , JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan lima anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pencegahan Korupsi (PK). Komite PK dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi lewat pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ). “Komite PK Jakarta juga akan menjadi penghubung antara Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dengan masyarakat dan lembaga negara lain, seperti KPK, dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/12/2017). Kelima tokoh yang akan dilantik sebagai bagian dari TGUPP tersebut, yaitu Bambang Widjojanto, Nursyahbani Katjasungkana, Oegroseno, Mohammad Yusup, dan Tatak Ujiyati. Berikut profil singkat lima anggota Komite PK bentukan Anies Baswedan: 1. Bambang Widjojanto Bambang Widjojanto diangkat Anies sebagai ketua Komite PK. Pria berusia 58 tahun ini adalah pimpinan Komisi KPK periode 2011-2015. Lepas dari KPK, dia mengambil post doctoral program (2016-2017) di Jepang. Sementara itu, gelar doktor diraihnya dari Universitas Padjadjaran pada 2009 dan gelar sarjana hukum dari Universitas Jayabaya. Kini aktif menjadi pengajar di Universitas Trisakti dan Senior Partner Lawyer di WSA Law Firm. Sebelumnya dia merupakan aktivis di sejumlah LSM yakni Ketua Dewan Pengurus YLBHI (1995-2000) dan Direktur LBH Papua dan Pembela LBH Jakarta. Dia juga menjadi pendiri ICW, Kontras, KRHN serta menjadi konsultan di berbagai lembaga. Bambang merupakan salah satu timses Anies-Sandi semasa kampanye Pilkada DKI 2017. 2. Nursyahbani Katjasungkana Nursyahbani Katjasungkana (62 tahun) adalah aktivis LSM perempuan dan Hak Asasi Manusia. Nursyahbani menyelesaikan pendidikan hukum dari Universitas Airlangga dan merupakan sekretaris jenderal pertama dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Pada Pemilu 2004, dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004 – 2009 mewakili PKB. Nursyahbani menjadi pendiri dari beberapa LSM antara lain PGR, KPI dan LBH APIK. 3. Oegroseno Oegroseno (61 tahun) adalah Wakil Kepala Polri 2013-2014. Dia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada 1978. Sepanjang kariernya, Oegroseno memegang jabatan-jabatan strategis di kepolisian, antara lain Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Kepala Polisi Daearah (Kapolda) Sumatera Utara, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. 4. Mohammad Yusup Mohammad Yusup (63 tahun) adalah ketua TGUPP periode 2014 – 2017. Sebelum bergabung dalam TGUPP, dia berpengalaman sebagai Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara. Yusup memiliki keahlian dalam bidang audit forensik dengan sertifikasi CFrA (Certified Forensic Auditor), CA (Chartered Accountant), dan CFE (Certified Fraud Examiner). Beberapa pengalaman kerja lain adalah Ketua Tim Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan (TP4) BPKP Tahun 2010 dan Ketua POKJA Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). Saat ini, dia sedang menempuh pendidikan doktor di bidang Ilmu Manajemen. 5. Tatak Ujiyati Tatak Ujiyati (47 tahun) adalah peneliti ahli Tata Pemerintahan yang Baik (good governance). Tatak menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Hukum di UGM dan Master di jurusan Pembangunan Sosial Universitas Ateneo de Manila Filipina. Dia pernah bekerja sebagai governance specialist di ADB dan Oxfam, serta menjadi Direktur Advokasi di Save the Children. Tatak membangun Governance Index bersama dengan PGR pada 2010 untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia. Tatak juga berperan sebagai Direktur Riset Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI). LKPI merupakan salah satu lembaga yang juga menggelar exit poll pada Pilkada DKI April 2017. Hasil exit poll LKPO menyatakan pasangan Anies-Sandi menang dengan persentase perolehan suara 52,28%.

Gubernur Anies Baswedan mengumumkan dibentuknya Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Jakarta. KPK-Ibukota akan menekankan pada pendekatan Pre-emptive dalam melakukan pencegahan korupsi, yang sifatnya lebih aktif untuk menimbulkan efek jera. Selama ini dikenal adanya dua pendekatan utama dalam menanggulangi korupsi yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pencegahan korupsi secara preventive maksudnya adalah mencegah terjadinya korupsi yg belum terjadi dg menutup potensi terjadinya korupsi. Sementara tindakan represif atau tindakan pemberantasan korupsi dilakukan dengan menindak kasus korupsi yang memang nyata telah terjadi.

VIVA.co.id  – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat menandatangani komitmen bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi.  Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, MoU tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintah daerah.  “Rapat koordinasi yang diselenggarakan bersama pimpinan KPK memiliki arti penting dan sangat strategis. Hal ini terkait dengan semangat kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

Djarot berharap dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di antaranya, dengan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodasi kepentingan publik, serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting .  Selanjutnya, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Termasuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik,” kata Djarot.  Dalam MoU juga mencakup pelaksanaan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen, dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai. Kemudian, melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), perbaikan manajemen PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.  “Juga melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya menjelaskan.  Sementara itu, Komisioner KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, fenomena korupsi berdampak negatif dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum, instansi pemerintah dan sistem peradilan.  Untuk itu, kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme  merupakan visi jangka panjang dari strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.  “Hal itu sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014,” kata Basaria. (mus)

Related Posts

Comments are closed.