Cegah Korupsi di Daerah, Ini Kesepakatan KPK dengan Kemendagri

Cegah Korupsi di Daerah, Ini Kesepakatan KPK dengan Kemendagri

KPK sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencegahan korupsi di daerah. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. “Kita sampaikan ke Kemendagri, tahun ini akan diimplementasikan e-katalog di 5 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Selain itu, terkait pengamanan aset daerah, Pahala menyebut ada 121 laporan soal daerah yang asetnya bisa hilang ke pihak swasta dengan nilai sekitar Rp 1,4 triliun. KPK juga akan membantu pemerintah daerah agar asetnya tidak jatuh ke pihak swasta. “KPK di korsupgah (koordinasi, supervisi, dan pencegahan) akan siap membantu ke daerah. Kita terima beberapa laporan sebelumnya, misalnya Surabaya. Dan kita pikir 121 daerah ini kita akan dampingi secara khusus bersama Kemendagri,” ucap Pahala. Untuk mencegah penyelewengan dana desa, KPK dan Kemendagri menyepakati peningkatan peran camat di tiap daerah. Nantinya camat akan berperan untuk mengawasi, membina, dan mendampingi perangkat desa dalam menggunakan dana desa. “Kita terpikir untuk mengefektifkan camat. Pengawasan masyarakat akan dibakukan seperti apa. Karena sudah terbukti dari banyak proyek yang diawasi masyarakat lebih baik dan terutama komitemen kepala daerah,” ujarnya. KPK juga akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemendes terkait dana desa. Minimnya inspektorat di tiap kabupaten juga menjadi sorotan terkait efektifitas pengawasan dana desa. Berikutnya, pertemuan ini juga menyepakati untuk mempermudah pelayanan di daerah lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang tersedia hampir di seluruh daerah. Soal penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), KPK akan melatih secara khusus sekitar 2500 orang untuk audit investigasi dan kasus-kasus pengadaan. Sementara, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menyatakan pihaknya telah melakukan upaya peningkatan kualitas aparat di 74.910 desa. Pelatihan itu dilakukan karena desa mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 60 triliun. “Untuk mengawal dana yang besar itu kami tetap berpikir bagaimana dana itu bisa diserap dan bermanfaat buat masyarakat desa,” ucap Nata. Ia menyebut peningkatan kapasitas aparat harus terus dilakukan karena masih ada perangkat desa yang berpendidikan rendah. “Masih ada desa yang tidak mempunyai tingkat pendidikan, atau barangkali masih SD, SMP, atau SLTA kisaran 60 persen. Peningkatan kapasitas harus terus dilakukan,” jelasnya.

Baca juga : cegah korupsi kemendagri selalu menatar para kepala daerah terpilih

Humas Kemendagri JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie menegaskan, kementerian berkomitmen untuk memerangi korupsi. Bahkan, dalam setiap kesempatan, Menteri Dalam Negeri tidak pernah bosan mengingat area rawan korupsi. Tidak hanya itu, Kemendagri juga telah menjamin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah lainnya, melakukan penataran kepada para kepala daerah terpilih. “Pak Mendagri sepakat, bahkan sudah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi dan selalu disampaikan area-area rawan korupsi baik itu dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penjabaran kegiatan, dana bansos dan lain-lain,” kata Arief di Jakarta, Sabtu (6/1). Kemendagri, khusus Menteri Tjahjo lanjut Arief, tidak pernah bosan mengingatkan para kepala daerah. Bahkan, tidak bosan pula menghimbau partai-partai untuk melakukan seleksi ketat terhadap para calon kepala daerah yang hendak diusungnya. “Kiita juga himbau kepada para partai bahwa sebelum mereka mencalonkan sudah melakukan seleksi yang baik dengan track record yang baik kemudian juga melakukan sosialisasi dan informasi area-area mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah,” kata Arief. Terkait penataran terhadap para kepala daerah kata dia, itu merupakan program tetap Kemendagri. Jadi, ketika kepala daerah telah terpilih dan dilantik, mereka diharuskan ikut semacam penataran atau pembekalan kepimpinan di Kemendagri. Dalam pembekalan ini, melibatkan narasumber dari berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian. Bahkan BPK dan BPKP juga dilibatkan. Ini semata, agar para kepala daerah itu paham mana saja area rawan korupsi. “Ketika mereka terpilih, kami,  Kemendagri sudah melakukan semacam penataran bagaimana menjadi kepala daerah yang baik.  Kemudian juga melakukan pembinaa dan pengertian dan penjelasan tentang area-area rawan korupsi,” kata dia. Masih soal penataran anti korupsi kepada para kepala daerah, kata Arief,  ada istri kepala daerah juga dilibatkan. Tidak hanya para kepala daerah, para wakil kepala daerah pun ikut  ditatar. ” Kami adakan semacam sosialisasi atau penataran terhadap area rawan korupsi,” kata dia. Sumber : Puspen Kemendagri Tags : Cegah Korupsi , Kemendagri Selalu Menatar Para Kepala Daerah Terpilih


Baca juga : provinsi sumut kerjasama dengan kpk cegah korupsi

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melangsungkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi. Daerah tersebut membentuk Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dalam menjalankan 9 rencana aksi cegah korupsi. Asisten Administrasi Umum dan Aset Provinsi Sumut, sekaligus Ketua Korsupgah tingkat provinsi Muhammad Fitriyus mengatakan, Sumut merupakan salah satu provinsi dari 6 provinsi yang menjadi pantauan KPK dalam hal pencegahan korupsi. “Makanya KPK melakukan kordinasi supervisi dan pencegahan. Artinya memberantas korupsi ini jangan dari hilir saja, namun juga dari hulunya yakni pencegahan. Makanya bikin Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membentuk tim korsupgah,” kata Fitriyus, Kamis (14/7) di Medan. Dia menambahkan, dalam menjalankan pergub tersebut, Provinsi Sumut akan menjalankan 9 poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu paling lama akhir tahun 2017. Ke sembilan poin itu adalah bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daeeah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik. “Selain itu juga, kami sepakat untuk tidak ada lagi namanya uang ketuk palu di DPRD dalam pengesahan peraturan daerah (Perda),” ujar dia. Sebelumnya, Sekda Provinsi Sumut, Hasban Ritonga menjelaskan progress yang sudah dilaksanakan selain telah menerbitkan SK Gubsu tentang rencana aksi, akan ada juga Pergub tentang kewajiban penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Pergub gratifikasi. “Pergub LHKPN dan gratifikasi sudah disusun, dan sedang dalam tahap penyelesaian,” ujar Sekda. Hasban menambahkan, Pergub LHKPN nantinya memuat sanksi bagi yang tidak menyerahkan LHKPN  yang bisa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan. Itu akan diimplementasikan dalam rencana aksi adalah penerapan e-government. Terintegrasi juga aplikasi e- budgeting, e project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-payment dan e-performance yang akan melibatkan Biro Keuangan, BKD, Bappeda, Biro Perlengkapan, Dinas Kominfo, ULP dan seluruh SKPD. Diharapkandengan diterapkannya sistem yang terintegrasi mulai dari openganggaran, pengadaan, pembayaran, pencatatan/pelaporan dan pengukuran kinerja. Untuk itu, atas usulan KPK, Pemprov  Sumut akan melakukan benchmarking e-government ke Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini. Sumber : Puspen Kemendagri Tags : Provinsi Sumut Kerjasama dengan KPK Cegah Korupsi


Baca juga :

INILAHCOM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dilakukan karena banyaknya korupsi yang dilakukan kepala daerah. “Dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan dilakukan rapat koordinasi sekaligus evaluasi perkembangan sejumlah upaya pencegahan korupsi di daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (11/1/2018). Febri menjelaskan, ada sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini. Antara lain penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). “Lemahnya peran APIP dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kasus kepala daerah yang diproses KPK,” ujar dia. Febri mengatakan kedua instansi akan membahas perkembangan revisi PP 18 Tahun 2016. Revisi ini akan mengatur konsep pertanggungjawaban Inspektur di daerah pada Menteri, Gubernur Bupati atau Wali Kota. “Hal ini penting untuk memastikan independensi APIP secara struktural di daerah ketika menjalankan tugasnya,” ungkapnya Kemudian juga akan dibahas mengenai verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dengan dana desa yang besar saat ini diperlukan sistem pencegahan agar tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. “Apa hasil dan uraian lebih lanjut akan disampaikan setelah pertemuan dilakukan. Saat ini direncanakan Inspektur Jenderal dan staff serta sejumlah Dirjen di Kemdagri akan datang dan kegiatan juga akan dihadiri Pimpinan KPK, Alexander Marwata,” pungkasnya. [ton]

KPK sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencegahan korupsi di daerah. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. “Kita sampaikan ke Kemendagri, tahun ini akan diimplementasikan e-katalog di 5 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Selain itu, terkait pengamanan aset daerah, Pahala menyebut ada 121 laporan soal daerah yang asetnya bisa hilang ke pihak swasta dengan nilai sekitar Rp 1,4 triliun. KPK juga akan membantu pemerintah daerah agar asetnya tidak jatuh ke pihak swasta. “KPK di korsupgah (koordinasi, supervisi, dan pencegahan) akan siap membantu ke daerah. Kita terima beberapa laporan sebelumnya, misalnya Surabaya. Dan kita pikir 121 daerah ini kita akan dampingi secara khusus bersama Kemendagri,” ucap Pahala. Untuk mencegah penyelewengan dana desa, KPK dan Kemendagri menyepakati peningkatan peran camat di tiap daerah. Nantinya camat akan berperan untuk mengawasi, membina, dan mendampingi perangkat desa dalam menggunakan dana desa. “Kita terpikir untuk mengefektifkan camat. Pengawasan masyarakat akan dibakukan seperti apa. Karena sudah terbukti dari banyak proyek yang diawasi masyarakat lebih baik dan terutama komitemen kepala daerah,” ujarnya. KPK juga akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemendes terkait dana desa. Minimnya inspektorat di tiap kabupaten juga menjadi sorotan terkait efektifitas pengawasan dana desa. Berikutnya, pertemuan ini juga menyepakati untuk mempermudah pelayanan di daerah lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang tersedia hampir di seluruh daerah. Soal penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), KPK akan melatih secara khusus sekitar 2500 orang untuk audit investigasi dan kasus-kasus pengadaan. Sementara, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menyatakan pihaknya telah melakukan upaya peningkatan kualitas aparat di 74.910 desa. Pelatihan itu dilakukan karena desa mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 60 triliun. “Untuk mengawal dana yang besar itu kami tetap berpikir bagaimana dana itu bisa diserap dan bermanfaat buat masyarakat desa,” ucap Nata. Ia menyebut peningkatan kapasitas aparat harus terus dilakukan karena masih ada perangkat desa yang berpendidikan rendah. “Masih ada desa yang tidak mempunyai tingkat pendidikan, atau barangkali masih SD, SMP, atau SLTA kisaran 60 persen. Peningkatan kapasitas harus terus dilakukan,” jelasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan proses hukum seseorang yang nyalon saat pilkada serentak tak bisa ditunda apabila sudah ada bukti kuat. Menurutnya, apabila ada indikasi keterlibatan, malah itu bisa menjadi sinyal bagi publik. “Kalau saya justru nggak begitu. Kalau yang bersangkutan sudah dalam pemeriksaan sebelumnya sudah nyata-nyata akan menjadi terdakwa pada proses hukum lebih lanjut, menurut saya malah harus diberikan sinyal. Kalau menurut saya lho ya,” ujar Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Menurut Agus, pemeriksaan terhadap seseorang tidak sembarangan. Ada indikasi awal atau bukti yang berkaitan sebelum KPK memanggil seseorang sebagai saksi. “Kalau diperiksa, masih buktinya belum jelas, masih di awal, ya itu bisa kita nggak periksa dulu,” ujarnya. Namun khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT), Agus menegaskan tidak bisa ditunda. OTT harus segera ditindak. “Ya kita nggak boleh berhenti dong, jadi selama proses ini kalau ada pelanggaran hukum ya justru harus ditindak,” kata Agus. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menanggapi soal proses hukum calon kepala dalam Pilkada Serentak 2018. Ia mengimbau kepada calon kepala daerah petahana menjauhi segala bentuk praktik korupsi. “Saya yakin sebagai pelajaran saya dan semua pihak kepala daerah dan calon petahana agar hati-hati area rawan korupsi,” kata Tjahjo di tempat yang sama.

Fredrich Yunadi meminta agar pemeriksaannya di KPK pada Jumat (12/1) besok ditunda. Dia meminta agar pemeriksaan di KPK dilakukan setelah Peradi memeriksanya terkait dugaan pelanggaran kode etik. “Kami minta pemeriksaan besok itu ditunda dulu sampai adanya putusan sidang kode etik terhadap pak Fredrich,” kata pengacara Fredrich, Sapriyanto Refa, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Namun, Sapriyanto belum tahu apakah kliennya akan tetap hadir pada pemeriksaan besok. Ia menyebut hanya berupaya untuk menunda pemeriksaan terhadap Fredrich. “Apakah besok bisa hadir atau tidak, kan keputusan itu bukan ada di kami. Kami hanya melakukan upaya bagaimana pemeriksaan bisa ditunda dengan alasan yang bisa kami pertanggungjawabkan,” ujarnya. Sementara, KPK mengimbau Fredrich tetap memenuhi panggilan. Hal itu demi memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. “Kita hargai proses pemeriksaan kode etik. Kalau di Peradi mau melakukan pemeriksaan kode etik, di IDI juga sudah melakukan. Itu domain organisasi profesi masing-masing,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi terpisah. Sebagai informasi, Fredrich merupakan tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Selain Fredrich, dr Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangka memanipulasi data rekam medis Novanto. Manipulasi itu dilakukan untuk menghindari panggilan KPK atas Novanto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pihaknya sudah menyiapkan skema pengamanan gelaran pilkada serentak. Polri mengerahkan 191 ribu personel untuk pengamanan. “Kami (Polri) sudah lakukan langkah-langkah, mengadakan operasi, bekerja sama dengan satker terkait termasuk TNI, kemudian dari Pemda dan pemerintah pusat. Khususnya untuk Pemda adalah pengerahan kekuatan dari anggota Linmas,” kata Tito di Ruang Rapat Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018). “Yang dari kami personel diperkirakan ada 191 ribu, TNI ada 70 ribu, dan anggota Linmas sekitar 800 ribuan,” sambung Tito. Polri mengantisipasi gangguan pada pilkada termasuk munculnya perbedaan pilihan hingga menimbulkan situasi rawan konflik. Karena itu Polri akan mengedepankan sistem pengamanan pro aktif dibandingkan pengamanan represif. “Untuk kerawanan dari 171 tempat, ada beberapa wilayah yang kita perkirakan nanti ada kerawanan. Terutama potensi konflik. Kami kira untuk meminimalisir dan mencegah kerawanan konflik, karena memang pilkada ini polarisasi yang dilegalisir atas nama demokrasi tapi dalam kacamata security approach itu mengandung kerawanan, kita kedepankan langkah pro aktif ketimbang represif,” jelas Tito. Pilkada menurut Tito memang berisiko membuat situasi memanas. Kondisi ini yang diantisipasi cepat dengan menggandeng elemen masyarakat. “Adanya pilkada otomatis situasi politik akan menghangat. Ibarat mobil, mesinnya sudah start semua. Tapi kita menjaga jangan sampai terjadi terlalu panas dan meledak, atau kami menyebutnya overheated. Maka sistem pendingin, cooling systemnya harus jalan,” ujar Tito. “Cooling system ini pertama dari pemerintah, jajaran Polri, TNI dan elemen masyarakat yang peduli pilkada damai. Posisi pemerintah, Polri dan TNI harus dijaga tetap netral, sambil kita menjaga agar semua elemen di daerah menyuarakan perdamaian,” imbuh Tito.

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut usulan peningkatan dana bantuan parpol dari Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi cara mencegah tindak pidana korupsi. Menurutnya, anggaran parpol menjadi salah satu fokus program KPK di bidang pencegahan. “Kami berharap peningkatan dana bantuan ini dapat mereduksi kebutuhan pembiayaan parpol yang sebelumnya sulit dari sumber resmi, sekarang bisa dengan sumber resmi,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7). Febri mengingatkan, peningkatan dana bantuan ini harus tetap diiringi dengan perbaikan internal, baik dalam penyusunan kode etik parpol maupun proses rekrutmen. Untuk membentuk parpol yang sehat, menurut Febri, membutuhkan biaya tak sedikit. Namun, parpol juga harus bertanggung jawab secara maksimal untuk mengelola dana bantuan tersebut. “Parpol yang sehat butuh biaya. Jadi kalau biayanya ditanggung negara harus dikelola dengan akuntabel,” katanya. Usulan peningkatan dana bantuan ini juga disambut baik sejumlah parpol. Salah satunya Partai Gerindra. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ahmad Riza Patria, tambahan dana ini diyakini akan meningkatkan kualitas parpol ke depan. Pasalnya, dana parpol di Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan negara lain yang juga menggunakan pola sistem politik yang sama. Sebelumnya, Kemdagri dan Kemkeu disebut telah menyepakati kenaikan dana parpol dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara mulai tahun depan. Kesepakatan itu rencananya akan diikuti dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

Selain soal pelaporan, Tjahjo juga menyebut adanya perubahan mekanisme pengangkatan aparat inspektorat daerah, dalam hal ini pengangkatan inspektorat daerah, baik di provinsi ataupun kabupaten/ kota harus atas persetujuan Mendagri. “Mendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional,” ungkapnya. Meskipun harus ada persetujuan pusat, kedudukan inspektorat di daerah tetap sebagai perangkat daerah. Seperti diketahui, kinerja inspektorat daerah selama ini masih jauh dari harapan.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

Bahkan, inspektorat di Pamekasan, Jawa Timur, sempat terlibat kasus korupsi dana desa. Hal ini karena posisi APIP yang berada di bawah kepala daerah membuatnya sulit melakukan pengawasan maksimal. “Ini untuk menjaga independensi dan mencegah korupsi di daerah,” ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam proses tindak lanjut dan asistensi, nanti akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah. Bahkan, Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Kemendagri bersama KPK dan BPKP juga tengah serius membahas dan menyusun telaah-telaah terkait hal ini.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

Sementara Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan rencana penguatan ini sudah dikomunikasikan kepadanya. Bahkan, dia mengaku sudah memberikan masukan terkait hal tersebut. “Saya kira hal strategis lainnya adalah independensi, kapabilitas, dan kompetensi agar inspektorat bekerja efektif,” ungkapnya. Dalam hal penguatan ka-pasitas dan kompetensi APIP, Ardan mengatakan, BPKP telah memiliki roadmap . Salah satunya mengukur level kapasitasnya dengan melakukan audit internal. “Level APIP ini dari 1- 5. Saat ini level 3 sudah sangat memadai. Ini yang harus dicapai pada 2019,” ungkapnya.

Related Posts

Comments are closed.