Calon Tunggal Tumbuh Subur di Banten, Gubernur: Parpol Belum Optimal

Calon Tunggal Tumbuh Subur di Banten, Gubernur: Parpol Belum Optimal

Gubernur Banten Wahidin Halim menilai partai politik di Banten tidak optimal menciptakan kader calon pemimpin. Apalagi ada tiga daerah, yaitu Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, yang berpotensi memunculkan calon tunggal di Pilkada Serentak 2018. “Kita berharap harusnya partai politik yang ditugaskan menciptakan kader, (tapi) belum optimal,” kata Wahidin kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (8/1/2018). Namun, ia mengatakan, adanya kenyataan calon tunggal di pilkada tiga daerah di Banten adalah realitas demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dipaksakan. Apalagi, menurut Wahidin, menciptakan pemimpin bukan hal gampang. Selain kemauan, mentalitas dan kesiapan perlu disiapkan. Ia sendiri tidak bisa menilai apakah kaderisasi yang diciptakan partai politik di Banten tersendat atau gagal sama sekali. Jika menilik dari banyaknya kader partai yang mau sebagai legislator, menciptakan kader untuk maju sebagai kepala daerah memang sulit di daerah ini. Ada pergeseran demokrasi di Banten ke arah ego-ego tertentu dan pragmatisme yang akhirnya perlu biaya tinggi. Apalagi Wahidin menilai masyarakat juga kehilangan figur pemimpin. “Ini yang jadi pertimbangan parpol tidak memasok kader jadi kepala daerah,” ujarnya.

Baca juga : 7320

Presiden Joko Widodo belum berniat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengantisipasi adanya calon tunggal pada pelaksanaan pilkada serentak 2015. Pemerintah masih tetap berharap agar partai politik bisa lebih aktif mengajukan calon-calonnya untuk menghindari calon tunggal. “Belum ada pembahasan isu (menerbitkan perppu). Memang kemarin sudah diantisipasi adanya calon tunggal, tapi Presiden lebih meminta partai politik untuk tidak mengusung calon tunggal,” ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2015). Teten menganggap hal itu memerlukan kesadaran berdemokrasi dari seluruh partai politik agar jangan sampai ada calon tunggal untuk daerah-daerah yang dianggap calon petahananya cukup kuat. “Jadi ini kan nggak bisa semua diatur lewat undang-undang, tetapi juga saya kira harus menjadi komitmen dari semua partai politik,” ucap Teten. Pemerintah, sebut Teten, juga aktif mendekati partai politik untuk tetap mengajukan calon. Menurut dia, banyaknya calon yang bersaing pada pilkada ini akan membangun kualitas demokrasi di Indonesia. Teten mengaku optimistis dalam waktu dua hari sisa masa pendaftaran masih akan ada calon kepala daerah dan wakilnya yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. “Pemerintah optimistis bahwa semua partai politik akan menggunakan kesempatan pilkada serentak untuk partisipasi. Saya kira pada waktunya nanti akan mendaftar,” kata Teten. KPU sebelumnya mengkhawatirkan munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak ini. Apabila dalam tahap pendaftaran hingga verifikasi calon, KPU hanya mendapat satu calon yang lolos, maka pilkada di wilayah terkait itu harus ditunda hingga tahun 2017. Aturan penundaan ini ada pada Pasal 89 PKPU nomor 12 tahun 2015. Di sana disebutkan apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama tiga hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan pemerintah masih mengkaji apakah pemerintah perlu mengeluarkan perppu untuk menetapkan syarat pengusungan pasangan calon. Pemerintah berwacana menerbitkan aturan terkait batas maksimal suara atau kursi yang dimiliki pasangan calon untuk memecah suara dan mengantisipasi keberadaan calon tunggal.


Baca juga : Daerah_Istimewa_Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta ( Jawa : Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta ) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman . Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa , dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia . Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km 2 ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km 2 [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta , Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali . Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelud , Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[6] Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuurlandschappen /Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman . Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755 , sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan, dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1942 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda , Inggris , maupun Jepang . Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah, dan penduduknya.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 [7] pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010 . Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam X yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Satuan fisiografi Gunungapi Merapi , yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik , meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut, dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul , merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan bentang alam karst yang tandus, dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping, dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal, dan vegetasi penutup sangat jarang.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial , membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marin dan eolin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marin dan eolin di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasir nya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana, dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antarwilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju, dan berkembang.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Penanaman modal di DIY dilaksanakan melalui program peningkatan promosi, dan kerja sama investasi serta program peningkatan iklim investasi, dan realisasi investasi. Capaian investasi total pada tahun 2010 mencapai Rp 4.580.972.827.244,00 dengan rincian PMDN sebesar Rp 1.884.925.869.797,00, dan PMA sebesar 2.696.046.957.447,00 [5] . Unit usaha di DIY pada tahun 2010 ada sekitar 78.122 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 292.625 orang, dan nilai investasi sebesar Rp. 878.063.496.000,00 [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Varian produk ekspor DIY andalan meliputi produk olahan kulit , tekstil, dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni, dan kreatif tinggi yang padat karya ( labor intensive ). Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro, dan kecil, dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif, dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro, dan kecil. Pada 2010 tercatat koperasi aktif sebanyak 1.926 koperasi, dan UKM tercatat 13.998 unit usaha [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Tingkat kesejahteraan petani dalam bidang pertanian di DIY yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) NTP dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah. Pada 2010 NTP sebesar 112,74% [9] . Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia . Secara umum ketersediaan pangan di DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah . Produksi perikanan budidaya tahun 2010 mencapai 39.032 ton, dan perikanan tangkap mencapai 4.906 ton, dengan konsumsi ikan sebesar 22,06 kg/kap/tahun [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Hutan di DIY didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Persentase luas hutan di DIY pada tahun 2010 sebesar 5,87% dengan rehabilitasi lahan kritis sebesar 9,93% dan kerusakan kawasan hutan sebesar 4,94% [5] . Sektor perkebunan, dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di DIY adalah kelapa, dan tebu. Kegiatan perkebunan diprioritaskan dalam rangka pengutuhan tanaman memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit , kaolin , dan zeolin serta breksi batu apung. Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara . Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo . Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak, dan gas di DIY dipasok oleh PT PLN dan PT Pertamina.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya objek, dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan , baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari mancanegara, dan 1.304.137 orang dari nusantara [5] . Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE ( Meeting , Incentive , Convention and Exhibition ), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel , dan restoran . Tercatat ada 37 hotel berbintang, dan 1.011 hotel melati di seluruh DIY pada 2010. Adapun penyelenggaraan MICE sebanyak 4.509 kali per tahun atau sekitar 12 kali per hari [5] . Keanekaragaman upacara keagamaan, dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni, dan keramahtamahan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya, dan pariwisata yang menjanjikan. Pada tahun 2010 tedapat 91 desa wisata dengan 51 di antaranya yang layak dikunjungi. Tiga desa wisata di kabupaten Sleman hancur terkena erupsi gunung Merapi sedang 14 lainnya rusak ringan [5] . Menurut Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta pada September 2014, angka kunjungan mencapai 2,4 juta wisatawan domestik dan 1,8 juta wisatawan manca negara. [10]

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa; perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi efek pengganda ( multiplier effect ) yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Proporsi distribusi peduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di DIY pada 2010 sebesar 71,41% [5] . Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kependudukan, dan ketenagakerjaan adalah dengan mengadakan program transmigrasi . Pelaksanaan pemberangkatan transmigran asal DIY sampai pada tahun 2008 melalui program transmigrasi sejumlah 76.495 KK atau 274.926 jiwa. Ditinjau dari pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi, dan keswadayaan masyarakat, melalui Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Untuk pensebarannya sudah mencakup hampir seluruh provinsi. Rasio jumlah tansmigran swakarsa mandiri pada 2010 mencapai 20% dari total transmigran yang diberangkatkan [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan, pembangunan kesehatan menjadi salah satu instrumen di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2007 jumlah keluarga miskin sebanyak 275.110 RTM dan menerima bantuan raskin dari pemerintah pusat (meningkat 27 persen dibanding periode tahun 2006 sebanyak 216.536 RTM). Penduduk DIY menurut tahapan kesejahteraan tercatat bahwa pada tahun 2007 kelompok pra sejahtera 21,12%; Sejahtera I 22,70%; Sejahtera II 23,69%; Sejahtera III 26,83%; dan Sejahtera III plus 5,66%. Tingkat kesejahteraan pada tahun 2010 meningkat dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 16,83% [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Arah pembangunan kesehatan di DIY secara umum adalah untuk mewujudkan DIY yang memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran internasional khususnya Asia Tenggara dengan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, peningkatan jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikan DIY sebagai pusat mutu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan kesehatan serta konsultasi kesehatan. Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional Tahun 2010 menempatkan DIY sebagai daerah setingkat provinsi dengan indikator kesehatan terbaik, dan paling siap dalam mencapai MDG’s [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Dari 118 Puskesmas, 20% puskesmas telah menerapkan sistem manajemen mutu melalui pendekatan ISO 9001:200; 7% rumah sakit telah menerapkan ISO 9001:200; 25% rumah sakit di DIY telah terakreditasi dengan 5 standar; 17% RS terakreditasi dengan 12 standar; dan 5% RS telah terakreditasi dengan 16 standar pelayanan. Sarana pelayanan kesehatan yang memiliki unit pelayanan gawat darurat meningkat menjadi 40% dan RS dengan pelayanan kesehatan jiwa meningkat menjadi 9%. Meskipun demikian cakupan rawat jalan tahun 2006 baru mencapai 10% (nasional 15%) sementara untuk rawat inap 1,2% (nasional 1,5%). Rasio pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan DIY maupun Kabupaten/Kota telah mencapai 100%. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk menunjukkan tren meningkat sebesar 39,64 pada tahun 2006. Adapun program jamkesos tahun 2010 dianggarkan Rp. 34.978.592.000,00 [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Penyebaran sekolah untuk jenjang SD / MI sampai Sekolah Menengah sudah merata, dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa. Jumlah SD/MI yang ada di DIY pada tahun 2008 adalah sejumlah 2.035, SMP / MTs /SMP Terbuka sejumlah 529, dan SMA / MA / SMK sejumlah 381 sekolah negeri maupun swasta. Ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah memadai dengan rasio siswa per kelas untuk SD/MI: 22, SMP/MTs: 33, SMA/MA/SMK: 31. Sedangkan tingkat ketersediaan guru di DIY juga cukup memadai dengan rasio siswa per guru untuk SD/MI: 13, SMP/MTs: 11, SMA/MA/SMK: 9. Untuk tahun 2010 pembinaan guru jenjang SD/MI sebanyak 3.900 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 24.093 guru. Jenjang SMP/MTs sebanyak 3.939 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 12.971 guru. Dan untuk SMA/MA sebanyak 4.826 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 15.067 guru [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTs, sejalan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2010, angka kelulusan SD/MI mencapai 96,47%, SMP/MTs mencapai 81,84% dan SMA/MA/SMK sebesar 88,98%. Sedangkan angka putus sekolah pada tahun yang sama sebesar 0,07% untuk SD/MI; 0,17% untuk SMP/MTs; dan 0,44% untuk SMA/MA/SMK [5] . Sementara itu jumlah perguruan tinggi di DIY baik negeri, swasta maupun kedinasan seluruhnya sebanyak 136 institusi dengan rincian 21 universitas , 5 institut , 41 sekolah tinggi , 8 politeknik dan 61 akademi yang diasuh oleh 9.736 dosen .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

DIY memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio, dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya, dan beradat tradisi. Selain itu, DIY juga mempunyai 30 museum , yang dua di antaranya yaitu Museum Ullen Sentalu, dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Pada 2010, persentase benda cagar budaya tidak bergeak dalam kategori baik sebesar 41,55%, seangkan kunjungan ke museum mencapai 6,42% [5] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid , 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja , 139 kapel, 25 kuil/ pura dan 24 vihara /klenteng. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai, dan 2.694 ustaz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah , 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah . Aktivitas keagamaan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2007 terdapat 3.064 jamaah haji.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Model yang digunakan dalam tata ruang wilayah DIY adalah corridor development atau disebut dengan “pemusatan intensitas kegiatan manusia pada suatu koridor tertentu” yang berfokus pada Kota Yogyakarta, dan jalan koridor sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek pengendalian, dan pengarahan pembangunan dilakukan lebih menonjol dalam koridor prioritas, terhadap kegiatan investasi swasta, dibandingkan dengan investasi pembangunan oleh pemerintah yang dengan sendirinya harus terkendali. Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah DIY, maka diarahkan pengembangan pusat-pusat pelayanan antara lain Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Kota Yogyakarta, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sleman, PKW Bantul, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Prov DIY 2009-2029 mengatur pengembangan tata ruang di DIY. Penataan ruang ini juga memiliki keterkaitan dengan mitigasi bencana di DIY.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Prasarana jalan yang tersedia di DIY tahun 2007 meliputi Jalan Nasional (168,81 Km), Jalan Provinsi (690,25 Km), dan Jalan Kabupaten (3.968,88 Km), dengan jumlah jembatan yang tersedia sebanyak 114 buah dengan total panjang 4.664,13 meter untuk jembatan nasional, dan 215 buah dengan total panjang 4.991,3 meter untuk jembatan provinsi. Di wilayah perkotaan, dengan kondisi kendaraan bermotor yang semakin meningkat (rata-rata tumbuh 13% per tahun), sedangkan kondisi jalan terbatas, maka telah mengakibatkan terjadinya kesemrawutan, dan kemacetan lalu lintas, dan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahun.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Pelayanan angkutan kereta api pemberangkatan, dan kedatangan berpusat di Stasiun Kereta Api Tugu untuk kelas eksekutif, dan bisnis, sedangkan Stasiun Lempuyangan untuk melayani angkutan penumpang kelas ekonomi, dan barang. Saat ini untuk meningkatkan layanan jalur Timur-Barat sudah dibangun jalur ganda ( double track ) dari Stasiun Solo Balapan sampai Stasiun Kutoarjo . Berkaitan dengan keselamatan lalulintas, permasalahan yang berkaitan dengan layanan angkutan kereta api antara lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga. Selain kerata api, Pemda DIY mengembangkan layanan Bus Trans Jogja yang menjadi prototipe layanan angkutan massal pada masa mendatang.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Untuk angkutan sungai , danau dan penyeberangan, Waduk Sermo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki luas areal 1,57 km² dan mempunyai keliling ± 20 km menyebabkan terpisahnya hubungan lintas darat antara desa di sisi waduk dengan desa lain di seberangnya. Di sektor transportasi laut dI DIY terdapat Tempat Pendaratan Kapal (TPK) yang berfungsi sebagai pendaratan kapal pendaratan pencari ikan, dan tempat wisata pantai. Terdapat 19 titik TPK yang dilayani oleh ± 450 kapal nelayan.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Di sektor transportasi udara, Bandara Adisutjipto yang telah menjadi bandara internasional sejak 2004 menjadi pintu masuk transportasi udara bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik domestik maupun internasional. Keterbatasan fasilitas sisi udara, dan darat yang berada di Bandara Adisutjipto menyebabkan fungsi Bandara Adisutjipto sebagai gerbang wilayah selatan Pulau Jawa tidak dapat optimal. Status bandara yang “enclave civil” menyebabkan landas pacu yang ada dimanfaatkan untuk dua kepentingan yakni penerbangan sipil, dan latihan terbang militer.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

[8] Terkait dengan potensi bencana alam, penanggulangan bencana memegang peranan yang sangat penting, baik pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat, dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Bahaya gempa bumi , berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik . Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng ( subduction zone ) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan metamorfosis dari Pemerintahan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Negara Kadipaten Pakualaman , khususnya bagian Parentah Jawi yang semula dipimpin oleh Pepatih Dalem untuk Negara Kesultanan Yogyakarta, dan Pepatih Pakualaman untuk Negara Kadipaten Pakualaman. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Paku Alaman . Sehingga tidak mengherankan banyak pegawai negeri sipil daerah yang juga menjadi Abdidalem Keprajan Keraton maupun Puro. Walau demikian mekanisme perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah tetap dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden [12] dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu [13] , pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya; dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun daftar Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa sebagai berikut:

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dirintis dengan pembentukan KNI Daerah Yogyakarta pada tahun 1945 [16] . Pada Mei 1946 KNI Daerah Yogyakarta dibubarkan, dan dibentuk Parlemen Lokal pertama di Indonesia dengan nama Dewan Daerah [17] . Walaupun anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, parlemen ini tetap bekerja mewakili rakyat sampai tahun 1948 saat Invasi Belanda ke Kota Yogyakarta. Pada 1951, setelah melalui pemilihan umum bertingkat [18] terbentuklah parlemen lokal yang lebih permanen dengan nama “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta” [19] .

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Menurut UU Nomor 3 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta pada maret 1950, keistimewan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu [22] . Selain itu, untuk Daerah Istimewa yang berasal dari gabungan daerah kerajaan dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan mengingat syarat-syarat sama seperti kepala daerah istimewa. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala daerah. Adapun alasan keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintahan RI menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak asal usul, dan pada zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa ( zelfbestuure landschappen ).

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan, dan Kadipaten berwenang mengelola, dan memanfaatkan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Kasultanan, dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan, dan pemanfaatan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

seperti di kutip dari https://id.m.wikipedia.org

Sampai tahun 2010. Pemda DIY memiliki kerja sama dengan daerah lain yang dituangkan dalam tiga puluh perjanjian kerja sama yang masih berlaku. Dua puluh satu buah kerja sama dengan daerah lain di dalam negeri, dan sembilan sisanya dengan daerah lain di luar negeri [5] , seperti program Sister Province dengan prefektur Kyoto Jepang [29] dan Negara Bagian California Amerika Serikat [30] . Perjanjian kerja sama yang baru mulai 2010 dilakukan dengan delapan daerah di dalam negeri, dan dua kesepakatan dengan daerah lain di luar negeri [5] .

Gubernur Banten Wahidin Halim menilai partai politik di Banten tidak optimal menciptakan kader calon pemimpin. Apalagi ada tiga daerah, yaitu Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, yang berpotensi memunculkan calon tunggal di Pilkada Serentak 2018. “Kita berharap harusnya partai politik yang ditugaskan menciptakan kader, (tapi) belum optimal,” kata Wahidin kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (8/1/2018). Namun, ia mengatakan, adanya kenyataan calon tunggal di pilkada tiga daerah di Banten adalah realitas demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dipaksakan. Apalagi, menurut Wahidin, menciptakan pemimpin bukan hal gampang. Selain kemauan, mentalitas dan kesiapan perlu disiapkan. Ia sendiri tidak bisa menilai apakah kaderisasi yang diciptakan partai politik di Banten tersendat atau gagal sama sekali. Jika menilik dari banyaknya kader partai yang mau sebagai legislator, menciptakan kader untuk maju sebagai kepala daerah memang sulit di daerah ini. Ada pergeseran demokrasi di Banten ke arah ego-ego tertentu dan pragmatisme yang akhirnya perlu biaya tinggi. Apalagi Wahidin menilai masyarakat juga kehilangan figur pemimpin. “Ini yang jadi pertimbangan parpol tidak memasok kader jadi kepala daerah,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut hubungan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) mengendur. Penyebab kendurnya hubungan BKSP itu disebut Wahidin salah satunya karena pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang meminta BKSP dibubarkan. “Belakangan (kinerja BKSP) agak sedikit terdistorsi atau agak mengendur bahkan ketika Basuki Tjahaja Purnama buat pernyataan bubarkan saja BKSP ini, karena tidak lagi efektif,” ucap Wahidin di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten, Senin (8/1/2018). Hal itu disampaikan Wahidin saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Gubernur Banten selaku Ketua BKSP Jabodetabekjur periode 2014-2017 ke Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020. Selain ungkapan Ahok, Wahidin juga menyebut mengendurnya kinerja BKSP karena pimpinan BKSP sebelumnya tak tegas dalam membuat keputusan. Hal itulah, kata Wahidin, yang menyebabkan komunikasi di internal BKSP tak seintens dan sesolid sebelumnya. “Susahnya pemimpin memutuskan, susahnya mengambil keputusan untuk kepentingan bersama sehingga terjadi ketidakaturan tatanan organisasi BKSP lumpuh walaupun tidak total,” tutur Wahidin. “Belakangan masing-masing daerah sibuk ngurusin daerahnya masing-masing, pada isu-isu yang dari awal disepakati banjir, transportasi, terus juga masalah perdagangan dan kerjasama yang sekarang sekadar masih kerjasama dan belum bisa diwujudkan,” lanjut Wahidin. Pagi ini, Anies resmi mendapatkan serah terima jabatan Ketua BKSP Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur periode 2017-2020. Badan ini sebelumnya diketuai oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selama periode 2014-2017.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan pelarangan sepeda motor di kawasan tertentu selama ini efektif mengurai kemacetan. Pelarangan motor tersebut dilakukan di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat “Efektif. Iya kemacetan berkurang, terus juga dari aspek lain,” kata Sigit saat dihubungi, Senin (8/1/2018). Selain efektif mengurai kemacetan, larangan sepeda motor di kawasan juga memastikan keamanan terjaga di jalur protokol itu. Terutama soal perilaku pengendara dan angka kecelakaan sepeda motor. “Tidak hanya bicara kemacetannya,” ungkapnya. Untuk diketahui, MA telah memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor, yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor itu. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata ketua majelis Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

Sebagian warga Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, masih bertahan menolak proyek Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Melalui kuasa hukum yang mendampingi, ini alasan warga tetap tak bersedia melepas hak tanah mereka. “Masyarakat tidak mau tanah dibeli, ya harus dihormati, banyak pertimbangan masyarakat menolak,” kata kuasa hukum warga, Teguh Purnomo, kepada wartawan di sela proses land clearing di Desa Palihan, Senin (8/1/2018). Salah satu alasan warga menolak NYIA adalah terjalinnya hubungan sosilogis dan historis antara warga dengan desa setempat selama puluhan tahun. Selain itu, berkaca dari warga yang setuju proyek NYIA dan telah mengikuti proses konsinyasi di pengadilan, muncul persoalan baru berupa relokasi hingga jaminan pekerjaan. Warga, lanjutnya, juga menyoroti proses konsinyasi yang ditempuh pemerintah selaku pihak yang berkepentingan dalam proyek NYIA. Menurutnya, dengan konsinyasi, bisa saja pemerintah menganggap proses pembebasan lahan bisa dilakukan. “Tapi kan gak sebatas itu. Jika ingin ada penyelesaian, harus lihat menyeluruh, jangan beranggapan konsinyasi selesai masalah,” tandasnya. “Pemkab Kulon Progo juga berkepentingan, harus turun ke masyarakat. Kalau sikap masyarakat sudah jelas,” imbuhnya.

PDI Perjuangan sudah mengumumkan 17 cagub dan cawagub untuk bertarung di Pilkada Serentak 2018. Pengumuman itu disampaikan secara bertahap. Pengumuman ini seluruhnya disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengumuman terakhir dipaparkan pada Minggu (7/1/2018) di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari ketujuh belas wilayah ini, belum semuanya mendapatkan tiket. Sebut saja pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus, yang belum mendapatkan koalisi dari partai lain untuk Pilgub Sumut 2018. Ada juga yang sudah mendapatkan tiket tapi belum ‘menyegel’ kursi cawagub. Contohnya di Jatim, di mana cawagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yaitu Abdullah Azwar Anas, mengembalikan mandat maju Pilgub ke PDIP. Berikut ini 17 cagub-cawagub yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2018: Papua Cagub-cawagub: John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae Koalisi: PDIP Maluku Utara Cagub-cawagub: Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali Koalisi: PDIP-PKPI Maluku Cagub-cawagub: Murad Ismail-Barnabas Ormo Koalisi: PDIP-PKB-NasDem NTT Cagub-cawagub: Marianus Sae-Emilia J Nomleni Koalisi: PDIP-PKB NTB Cagub-cawagub: Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi Koalisi: PDIP Bali Cagub-cawagub: I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana Koalisi: PDIP-PKB-PAN Sulsel Cagub-cawagub: Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Koalisi: PDIP-Gerindra-PKS Sultra Cagub-cawagub: Asrun-Hugua Koalisi: PDIP-PAN-PKS-Gerindra-Hanura Kaltim Cagub-cawagub: Safaruddin (belum dapat cawagub) Koalisi: Belum ada sehingga belum ada tiket untuk pasangan calon Kalbar Cagub-cawagub: Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot Koalisi: PDIP-Demokrat-Gerindra-PKPI Jatim Cagub-cawagub: Saifullah Yusuf (nama Abdullah Azwar Anas masih dipertimbangkan dari posisi cawagub) Koalisi: PDIP-PKB Jateng Cagub-cawagub: Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Gus Yasin) Koalisi: PDIP-Demokrat-PPP-Golkar Jabar Cagub-cawagub: TB Hasanuddin-Anton Charliyan Koalisi: PDIP Lampung Cagub-cawagub: Herman HN-Sutono Koalisi: PDIP Sumsel Cagub-cawagub: Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas Koalisi: PDIP-Golkar Riau Cagub-cawagub: Andi Rachman-Suyatno Koalisi: PDIP-Golkar-Hanura Sumut Cagub-cawagub:Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus Koalisi: PDIP

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggugat cerai istrinya, Veronica Tan, lewat PN Jakarta Utara. Pengacara menyarankan Ahok nantinya tidak usah hadir di persidangan. “Kalau saya sih berharap untuk (Ahok) tidak usah datang karena kalau datang kan pasti ramai sekali. Terus banyak sekali yang mesti dipikirkan,” ujar pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur, di kantornya, Law Firm Fifi Lety Indra & Partners, Jalan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Meski demikian, Josefina menyerahkan mekanismenya kepada pihak pengadilan. “Ya kalau misalnya bisa, seandainya bisa. Barangkali bisa, ya prosesnya nanti di sanalah (PN Jakut). Saya juga belum tahu,” tambahnya. Josefina menjelaskan saat ini mereka sedang menyusun laporan terkait progres gugatan cerai untuk dilaporkan kepada Ahok. “Bahwa nanti ada proses mediasi atau apa semua saya harus report ke dia. Jadi kasih tahu ke dia semua lengkapnya, karena kemarin kan belum sempat bicara soal itu (soal Ahok hadir atau tidak di persidangan),” kata Josefina. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan nantinya akan lebih dahulu memberi kesempatan kepada Ahok ataupun Veronica Tan untuk mediasi. Dalam proses mediasi, Ahok dan Veronica diwajibkan hadir. “Ya harus datang. Saat mediasi wajib hadir,” kata pejabat Humas PN Jakut Joojte Sampaleng di kantornya, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat.

PKB belum tentu mengusung Ganjar Pranowo maju dalam Pilgub Jateng. PKB juga menyebut Demokrat akan menarik diri dari pengusungan Ganjar. “Rencananya Golkar dan Demokrat akan keluar,” ujar Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Namun Daniel enggan membeberkan alasan Demokrat akan menarik dukungan dari Ganjar. PKB sejauh ini masih berkomunikasi dengan Golkar dan Gerindra di Jateng. “Sekarang kami lagi komunikasi intensif, baik dengan Gerindra maupun dengan Golkar, tapi belum diputusin ,” ucap Daniel. Sehari sebelumnya, Demokrat resmi mengusung Ganjar dengan Taj Yasin Maimun (Gus Yasin) maju dalam Pilgub Jateng. Demokrat menyampaikan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mempertimbangkan masak-masak mengusung Ganjar. “Pak SBY (Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono) menjelaskan sudah melalui pembahasan yang melibatkan seluruh anggota Majelis Tinggi dan kesepakatan itulah,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin di kantor DPP PD, Jl Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

Related Posts

Comments are closed.