Bus Tanah Abang Explorer Disetop Sementara, Jl Jatibaru Status Quo

Bus Tanah Abang Explorer Disetop Sementara, Jl Jatibaru Status Quo

Pemprov DKI menghentikan sementara operasional bus TransJakarta Tanah Abang Explorer. Operasi bus disetop sementara hingga ditemukan solusi bagi sopir angkot Tanah Abang. “Untuk sementara Tanah Abang Explorer dihentikan sampai ditemukan solusi yang mengakomodir semua. Lokasi yang ditutup jadi status quo, sudah tidak dipersoalkan lagi,” kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Andri mengatakan tetap akan mengatur angkot yang beroperasi di Tanah Abang. Pihaknya menerapkan antrean tunggu penumpang angkot maksimal 15 unit untuk menghindari macet. “Nanti nggak ada waktu tunggu, kalau ada maksimal 15 angkot, nanti ada yang keeneam belas kan, yang paling depan harus berangkat,” jelasnya. Andri mengatakan masih membahas jalur bagi para angkot bila nantinya Jalan Jatibaru dibuka kembali. Dia memastikan akan membatalkan ganjil-genap bagi angkot dan menerapkan sistem waktu tunggu penumpang tersebut bagi sopir Tanah Abang. “Kita sudah sepakat, ganjil-genap ditiadakan, bebas. Karena memang yang tahu persis masalah di lapangan para sopir. Yang penting sepakat pengeteman,” jelasnya.

Pemprov DKI menghentikan sementara operasional bus TransJakarta Tanah Abang Explorer. Operasi bus disetop sementara hingga ditemukan solusi bagi sopir angkot Tanah Abang. “Untuk sementara Tanah Abang Explorer dihentikan sampai ditemukan solusi yang mengakomodir semua. Lokasi yang ditutup jadi status quo, sudah tidak dipersoalkan lagi,” kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Andri mengatakan tetap akan mengatur angkot yang beroperasi di Tanah Abang. Pihaknya menerapkan antrean tunggu penumpang angkot maksimal 15 unit untuk menghindari macet. “Nanti nggak ada waktu tunggu, kalau ada maksimal 15 angkot, nanti ada yang keeneam belas kan, yang paling depan harus berangkat,” jelasnya. Andri mengatakan masih membahas jalur bagi para angkot bila nantinya Jalan Jatibaru dibuka kembali. Dia memastikan akan membatalkan ganjil-genap bagi angkot dan menerapkan sistem waktu tunggu penumpang tersebut bagi sopir Tanah Abang. “Kita sudah sepakat, ganjil-genap ditiadakan, bebas. Karena memang yang tahu persis masalah di lapangan para sopir. Yang penting sepakat pengeteman,” jelasnya.

Veronica Tan tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai yang dilayangkan suaminya Basuki Tjahjaja Purnama (Ahok). Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menerima pemberitahuan tersebut. “Dia sudah mengirim surat tidak hadir,” kata humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng, di kantornya Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Jootje mengatakan isi surat itu hanya pemberitahuan ketidakhadiran Vero dalam sidang yang digelar hari ini. Dengan adanya surat tersebut, majelis hakim pun memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan. [Gambas:Video 20detik] “Sidang sudah dilaksanakan tanpa kehadiran tergugat. Dengan demikian, majelis telah memeriksa pemanggilan itu sah dan patut maka diperintahkan kepada panitera pengganti melalui juru sita untuk kembali memanggil yang tidak hadir yaitu pihak tergugat Veronica Tan,” jelas Jootje. Pihak pengadilan pun akan kembali melayangkan surat undangan ke Vero untuk hadir di persidangan pada 7 Februari 2018 mendatang. Agenda sidang dijadwalkan untuk melanjutkan sidang yang hari ini tertunda. “Persidangan akan dibuka kembali 7 Februari 2018. Agenda masih sama mengecek kehadiran kedua pihak,” ujar Jootje. [Gambas:Video 20detik] Pada sidang perdana gugatan cerai ini baik Ahok maupun Vero tidak hadir. Meski begitu, kedatangan Ahok diwakili oleh adik sekaligus penasihat hukumnya Fifi Lety Indra bersama Josefina Agatha Syukur. Dihubungi terpisah, Josefina mengatakan, Vero memang tidak mau hadir. Sebelum sidang perdana cerai, tepatnya Selasa (30/1) malam, Fifi sudah datang menemui Vero menanyakan kehadiran di persidangan. Dalam pertemuan itu, lanjut Josefina, Vero menyerahkan sepucuk surat kepada Fifi. Vero menyatakan tidak akan hadir di sidang cerai dan tidak menunjuk kuasa hukum. “Surat pernyataan menyerahkan perkara pada kebijaksanaan hakim karena beliau tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa hukum,” kata Josefina saat dihubungi detikcom lewat WhatsApp, Rabu (31/1) siang.

Banyak pendukung yang berharap rumah tangga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Veronica Tan tetap utuh. Adik Ahok, Fifi Lety Indra menyampaikan rasa terima kasihnya. “Kita dari pihak keluarga baik ibu Vero maupun anak-anak mau berterima kasih untuk semua dukungan dan doa-doanya,” kata Fifi di PN Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Fifi memaklumi banyak yang berharap agar Ahok dan Vero tidak bercerai. Dia mengatakan hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan meminta dukungan agar proses perceraian itu bisa selesai. “Kami tahu banyak yang meminta supaya tidak terjadi perceraian, banyak yang ikut mendoakan. Ya kita hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon terus dukungan doanya,” sambungnya. Meski begitu, dia juga berharap agar fitnah-fitnah kasus perceraian kakaknya tidak dipolitisasi. Dia menyesalkan masalah rumah tangga Ahok dijadikan konsumsi politik. “Buat yang menyebarkan fitnah-fitnah kita mohon kali ini, ini urusan kelaurga tolonglah jangan dijadikan konsumsi untuk tujuan yang lain. Apa yang sudah terjadi cukup, pak Ahok sudah dipenjara kan,” harapnya. Fifi berharap agar jangan ada lagi fitnah yang ditujukan untuk menyerang Ahok. Dia pun berharap penyebar fitnah itu soal kakaknya itu segera sadar. “Tolonglah siapapun yang pakai youtubelah, apalah, jelek-jelekin Pak Ahok berhenti. Paling tidak takutlah sama yang di atas. Kalau kita fitnah orang, Tuhan itu nggak tidur. Nggak ada perbuatan kita yang jahat yang tidak diketahui, semua perbuatan kita nggak ada yang tersembunyi,” pesan Fifi. Hari ini merupakan jadwal sidang perdana gugatan cerai Ahok. Namun, pihak Vero tidak hadir sehingga sidang pun ditunda, 7 Februari pekan depan. [Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta – Ratusan warga memprotes penutupan Jalan Kirai 5 oleh PT Bintang Dharmawangsa Perkasa di RT 11/RW1 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2018. PT Bintang mengklaim mempunyai hak atas tanah di kawasan tersebut seluas 5,4 hektare. Sedangkan pengurus Forum Gerakan Warga Jalan Kirai, Ahmad Bayhaqi, mengatakan warga tidak terima jalan yang telah digunakan sejak puluhan tahun itu digusur begitu saja. “Kami menuntut hak warga yang telah menggunakan jalan itu selama ini,” kata Bayhaqi. Penutupan jalan oleh PT Bintang tersebut panjangnya sekitar 60 meter dengan lebar 1 meter. Jalan ditutup dengan puing bangunan setinggi sekitar 80 sentimeter. Puing itu diambil dari sisa bongkaran rumah warga yang digusur di samping kiri dan kanan Jalan Kirai 5.

seperti di kutip dari https://metro.tempo.co

Sardi, Ketua RT 3/RW 4 Kelurahan Cipete Utara, mengatakan bahwa lahan yang diklaim PT Bintang terbentang dari RW1, 4, dan 8 Kelurahan Cipete. Warga datang karena ada surat undangan dari PT Bintang kepada beberapa pengurus lingkungan untuk mengosongkan rumah warga. “Saya diundang untuk pertemuan itu,” ucapnya. Surat yang ditandatangani oleh Manajer Proyek Max Marthen Rantung tersebut menyatakan, rencana pengosongan dan pemasangan pelang PT Bintang berdasarkan SHM Nomor 10 seluas 44.450 meter persegi dan SHM Nomor 11 seluas 16.100 meter persegi. Menurut Bayhaqi, klaim PT Bintang atas kepemilikan seluas 5,4 hektar di perkampungan yang dihuninya adalah ilegal. PT Bintang menyatakan mempunyai sertifikat hak milik dengan nomor 10 dan 11 atas lahan seluas 5,4 hektare. Namun, Dia meneruskan, saat ini sekitar 300 rumah warga telah berdiri di lahan tersebut. “Sertifikat M10 dan M11 itu cacat hukum. PT (PT Bintang) tidak bisa punya hak milik.” Dia menuturkan, lahan warga memang selama ini masih status quo di Badan Pertanahan Nasional. Namun, pada  1960-an warga menang atas gugatan lahan tersebut. Salah seorang ahli waris lahan, Nasrudin, 31 tahun, mengatakan permasalahan ini timbul karena pada 1950-an ada seorang mandor bernama Najih bin Miung yang menyatakan diri sebagai ahli waris lahan itu. Padahal, Mandor Najih tidak mempunyai hak untuk menjual tanah keluarga itu. “Mandor tersebut yang menjual tanah karena memegang Ireda atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” ucapnya. “Padahal dia hanya mandor bukan ahli waris.” Diakui warga memang tidak mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah yang mereka tempati. Namun, warga mempunyai bukti surat pembayaran PBB dan putusan pengadilan yang dimenangi warga pada 1960-an. Warga ingin membuat sertifikat atas tanah itu sekaligus menolak rumah dan tanah mereka dijual kepada PT Bintang. “Sebab sertifikat yang dimiliki perusahaan sudah dibatalkan sejak tahun 1960-an,” kata Nasrudin menjelaskan duduk perkara penutupan jalan . 

TEMPO.CO , Jakarta -Jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya meningkatkam tim patroli untuk menjaga Kedutaan Besar Amerika Serikat, setelah gelombang demonstrasi warga mengecam tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. “Ada tim yang ekstra patroli di sana (Kedubes Amerika),” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Sabtu, 9 Desember 2017. Argo mengatakan terus mengikuti perkembangan politik nasional dan regional setelah pernyataan Trump tersebut. Selain itu, polisi juga tetap memantau dan mengawasi warga yang ingin menyampaikan pendapatnya atas pernyataan Trump. “Silahkan menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat dijamin undang-undang. Jadi silahkan,” ucapnya. Baca : Peserta Demonstrasi Kecam Donald Trump Mulai Datang ke Kedubes AS Namun, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti gesekan di tempat aksi unjuk rasa, polisi telah siap untuk melakukan pengawasan dan penjagaan. “Sudah ada petugas dari Pengamanan Objek Vital dan Brimob yang berjaga di Kedubes AS. Belum lagi kami turunkan tim untuk ekstra patroli,” ucapnya.

TEMPO.CO , Jakarta -Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan akan ada aksi umat besar-besaran di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Ahad, 17 Desember 2017 menentang kebijakan Persiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. “Yang akan melakukan demo dari MUI (Majelis Ulama Indonesia),” kata Argo di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jumat, 15 Desember 2017 soal aksi membela Yerusalem , Palestina tersebut. Baca : Yerusalem Ibu Kota Israel? Demonstran NU: Musuh Kita Amerika Serikat Argo mengatakan surat izin untuk aksi dukungan terhadap Palestina tersebut telah diterima Markas Besar Polri dan tembusannya juga telah diterima Polda Metro Jaya. Rencana unjuk rasa tersebut aman dilakukan mulai subuh sampai pukul 12.00. “Titik kumpul massa di Monas (Monumen Nasional) dan Masjid Istiqlal,” tuturnya.

seperti di kutip dari https://metro.tempo.co

Sejauh ini, kata Argo, polisi belum berencana melakukan rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Namun, jika situasi sudah krodit, maka akan ada pengaturan arus lalu lintas. “Jadi untuk pengaturan lalu-lintas sifatnya situasional,” ujarnya. Sejumlah ormas islam menyuarakan aksinya di depan Kedutaan Besar AS saat mengecam atas putusan Presiden AS, Donald Trump yang telah memutuskan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di Jakarta, 11 Desember 2017. Tempo/Rio Maldini Burhan Nibras Hingga saat ini polisi juga belum bisa menaksir berapa jumlah massa yang akan mengikuti unjuk rasa tersebut. Namun, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 20 ribu personil untuk mengamankan atau mengawal unjuk rasa besar-besaran itu. “Massa tidak disebutkan akan berapa banyak pada unjuk rasa itu,” kata Argo. “Kami berharap unjuk rasa bisa dilakukan secara tertib.” Terkait aksi umat membela Yerusalem itu, Argo menambahkan sebanyak 10 perwakilan akan diterima di Kedutaan Besar Amerika untuk menyampaikan pendapat mereka langsung ke duta besar Amerika. “Ada sepuluh orang perwakilan yang akan bertemu di Kedubes Amerika,” ucapnya.

TEMPO.CO , Jakarta – Pendeta Gereja Methodhist Indonesia Efendi Hutabarat membenarkan adanya pelarangan kegiatan di Gereja Katolik, Huria Kristen Batak Protestan, dan Methodist, di Perumahan Griya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. “Benar. Yang melarang muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) dan muspida (musyawarah pimpinan daerah),” kata Efendi kepada Tempo, Sabtu, 11 Maret 2017. Menurut Efendi, tiga rumah ibadah tersebut kini dinyatakan status quo sampai akhir Maret 2017. Penetapan tersebut, kata Efendi, diputuskan sepihak tanpa melibatkan pihak gereja dalam rapat gabungan di kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa, 7 Maret 2017. Baca : Pemerintah Beri Kesempatan 3 Gereja Parungpanjang Urus Izin Dalam rapat yang tidak mengundang pihak gereja maupun forum majelis takmir Griya PP tersebut, ujar Efendi, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyepakati bahwa rumah-rumah ibadah yang berada di Griya Parung Panjang, Blok E II/1,3 dan 11 dinyatakan status quo. “Menunggu keputusan rapat forum komunikasi pimpinan daerah akhir Maret 2017,” ujar Efendi.

TEMPO.CO , Jakarta – Ledakan keras terjadi di sebuah gerai makan cepat saji di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa, 13 Juni 2017. Diduga ledakan berasal dari kebocoran gas elpiji 50 kilogram di gerai Radja Fried Chicken, sehingga mengakibatkan empat orang luka-luka. Juru bicara Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Komisaris Erna Ruswing mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 16.30, ketika sejumlah karyawan di rumah makan cepat saji sedang beraktivitas di dalam. “Awalnya ada suara mendesis,” kata Erna, Selasa, 13 Juni 2017. Erna mengatakan, tak lama kemudian ledakan keras terjadi. Bangunan ukuran 5X8 meter mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah atap tampak ambruk, sedangkan sejumlah karyawan yang di dalam terkena material ledakan yang mengakibatkan luka-luka. Berdasarkan identifikasi kepolisian, korban luka di antaranya Surya Aditama, 35 tahun, Mualim (18), Sandi Suwandi (28), dan Sutrisno (41) terkenda dampak dari ledakan tersebut. “Korban sudah mendapatkan perawatan medis di rumah Sakit Haji Pondok Gede, dan Kurnia Asih di Jakarta Timur,” kata dia.

seperti di kutip dari https://metro.tempo.co

Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi, Komisaris Besar Hero Henrianto Bachtiar mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan ihwal kasus ledakan tersebut. Lokasi kejadian dinyatakan status quo, sehingga dipasang garis polisi. “Penyebab masih diselidiki,” kata dia. Adapun, para korban diantaranya tiga dari karyawan, dan satu orang petugas keamanan atrium Pondok Gede kondisinya sudah membaik. Namun, belum dapat dimintai keterangan lebih intensif. “Besok dilanjutkan identifikasi di lokasi kejadian,” kata Hero. ADI WARSONO

TEMPO.CO , Tangerang – Camat Pinang Kota Tangerang Maryono yang juga Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATKS) dilaporkan ke Polres Metropolitan Tangerang Kota. Dalam salinan laporan ke kepolisian yang diterima Tempo, Ahad, 7 April 2017, Maryono dituding memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Pelapornya adalah Arjuna Ginting, warga Curug Kabupaten Tangerang yang merasa dirugikan atas terbitnya akta jual beli tanah seluas 2.143 di Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang. Maryono dilaporkan meneken akta jual beli tanah itu. “Saya menduga kuat ada permainan mafia tanah yang melibatkan para terlapor,” kata Arjuna kepada Tempo. Baca: Bubuhi Paraf Pembelian Tanah Cengkareng, Djarot Diperiksa Bareskrim Bareskrim Koordinasi KPK Selidiki Pengadaan Tanah Cengkareng Menurut pelapor, tanah itu dalam sengketa karena status hukumnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan Negeri Tangerang. Penandatanganan akta diduga hasil persekongkolan berbagai pihak, sebab tanah itu dalam sengketa dan berstatus quo. Sehingga, selain Maryono, Arjuna melaporkan Lurah Kunciran Rojali, pemilik tanah, Nasim dan pembeli tanah, Hia Tjau Jek Chandra.

Related Posts

Comments are closed.