Briptu R yang Tembak Kader Gerindra Pernah Jadi Ajudan Irjen Murad

Briptu R yang Tembak Kader Gerindra Pernah Jadi Ajudan Irjen Murad

Briptu R yang menembak mati kader Partai Gerindra Fernando AJ Wowor pernah menjadi ajudan mantan Dankor Brimob Irjen Murad Ismail. Namun belum jelas apakah saat ini Briptu R masih menjadi ajudan Murad. “Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu iya ajudan, pada saat Pak Murad jadi Dankor,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2017). Setyo menegaskan perseteruan berujung maut antara Briptu R dan Fernando tidak ada hubungannya dengan institusi dan partai karena murni dilatarbelakangi perselisihan ketika bertemu di jalan. “Tidak ada kaitannya apapun, saling tidak tahu (Briptu R anggota Brimob-Fernando kader Partai Gerindra). Tidak ada kaitannya dengan partai dan institusi Polri, jangan dibawa-dibawa. Ini murni kejadian biasa,” terang Setyo. Peristiwa tertembaknya Fernando terjadi pada Sabtu (20/1) dini hari di Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman, saat itu Fernando bersama rekannya hendak masuk parkir, berpapasan dengan anggota Brimob Briptu R yang hendak keluar dari parkiran. Pertemuan itu berlanjut dengan cekcok dan Briptu R menodongkan pistol. Hingga kemudian korban dan temannya berusaha memegangi Briptu R agar tidak terjadi penembakan. Saat itulah korban tertembak. Polisi menegaskan Briptu R akan diproses hukum. Namun polisi menegaskan insiden itu murni masalah pribadi.

Briptu R yang menembak mati kader Partai Gerindra Fernando AJ Wowor pernah menjadi ajudan mantan Dankor Brimob Irjen Murad Ismail. Namun belum jelas apakah saat ini Briptu R masih menjadi ajudan Murad. “Saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu iya ajudan, pada saat Pak Murad jadi Dankor,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2017). Setyo menegaskan perseteruan berujung maut antara Briptu R dan Fernando tidak ada hubungannya dengan institusi dan partai karena murni dilatarbelakangi perselisihan ketika bertemu di jalan. “Tidak ada kaitannya apapun, saling tidak tahu (Briptu R anggota Brimob-Fernando kader Partai Gerindra). Tidak ada kaitannya dengan partai dan institusi Polri, jangan dibawa-dibawa. Ini murni kejadian biasa,” terang Setyo. Peristiwa tertembaknya Fernando terjadi pada Sabtu (20/1) dini hari di Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman, saat itu Fernando bersama rekannya hendak masuk parkir, berpapasan dengan anggota Brimob Briptu R yang hendak keluar dari parkiran. Pertemuan itu berlanjut dengan cekcok dan Briptu R menodongkan pistol. Hingga kemudian korban dan temannya berusaha memegangi Briptu R agar tidak terjadi penembakan. Saat itulah korban tertembak. Polisi menegaskan Briptu R akan diproses hukum. Namun polisi menegaskan insiden itu murni masalah pribadi.

Fredrich Yunadi meminta polisi menjadi saksi meringankan dalam kasus hilangnya Setya Novanto. Namun permintaan itu ditolak. “Dia diminta juga (untuk menghadirkan saksi) bahwa kita sebagai saksi meringankan dari pada Friedrich, kita buat surat bahwa tidak perlu kita dihadirkan,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/1/2018). Halim mengatakan permintaan Fredrich itu disampaikan oleh pihak KPK melalui surat. Dalam surat tersebut, KPK meminta Kasat Laka bersaksi untuk Fredrich. “KPK membuat surat kepada kami untuk menghadirkan Kasat Laka, nomenklatur Kasat Laka di kita tidak ada sehingga kita tidak izinkan (untuk mendatangkan saksi tersebut),” sambung Halim. Di sisi lain, polisi juga merasa tidak perlu menjadi saksi meringankan dalam kasus Fredrich, karena Fredrich sendiri tidak ada ada sangkut pautnya dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Novanto itu. “Kedua, bahwa selama proses penyidikan (kecelakaan lalu lintas) tidak pernah libatkan Friedrich,” lanjutnya. Untuk diketahui, Fredirch turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menghalang-halangi penyidikan terhadap Setya Novanto. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan keterangan Fredrich dan juga dr Bimanesh soal kondisi luka Novanto ketika mengalami kecelakaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

7 Pengemudi Grab ditangkap polisi karena mengantar ‘tuyul’. Caranya mereka membobol aplikasi Grab sehingga di aplikasi seakan-akan mengantar penumpang tetapi sejatinya mereka sedang di rumah. Sedikitnya mereka dapat Rp 50 juta dari bisnis mengantar ‘tuyul’ itu. “Awalnya kami driver Grab asli, kami sering begadang di warkop di Boulevard, untuk mencari insentif. Kami sering ditembak (order fiktif), hingga bonus kami pun tak cair,” ujar salah satu sopir pengantar ‘tuyul’ dalam jumpa pers di Mapolda Sulsel, Senin (22/1/2018). Mereka mengaku terpaksa memilih mengantar penumpang fiktif karena faktor himpitan ekonomi dan terbelit cicilan mobil yang terus melejit. “Akhirnya kita kejar setoran untuk cicilan mobil hingga kami mulai mencobanya sejak awal tahun 2018,” ujarnya. Sebelumnya, aparat polisi membekuk tujuh orang pengemudi taksi online Grab di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap karena melakukan illegal access terhadap sistem elektronik Grab. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, pelaku melakukan aksinya, dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab, dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi ‘Mock Location’ yang dipelajari dari internet, untuk melakukan aksi kecurangannya. “Pelaku dapat mengendalikan GPS sehingga terlihat seolah-olah seperti sedang bekerja mengantar pelanggan atau diistilahkan ‘tuyul’. Ini dilakukan berulang kali dengan akun berbeda, hingga mencapai bonus tanpa bekerja,” kata Dicky Sondani. Akibat ulahnya, ketujuh pelaku orderan fiktif Grab ini, akan dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun atau dendan paling banyak Rp 21miliar.

Tujuh pengemudi Grab ditangkap polisi karena mengantar ‘tuyul’. Caranya, mereka membobol aplikasi Grab sehingga di aplikasi seakan-akan mengantar penumpang, tetapi sejatinya mereka sedang di rumah. Akibatnya, mereka akan terancam 12 tahun penjara. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, pelaku akan dikenai Undang-Undang ITE Pasal 30 juncto Pasal 46 Sub Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang dengan dan tanpa hak/atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan. Kasus pengungkapan orderan fiktif pengemudi taksi online dengan mengangkut penumpang ‘tuyul’ ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. “Ini adalah kasus pertama diungkap di Indonesia oleh Polda Sulsel. Kami pelajari, kami lakukan penyelidikan berdasarkan informasi dan kordinasi dengan pihak Grab, maka kami ringkuslah para pelaku tersebut,” kata Kombes Dicky Sondani kepada detikcom di kantornya, Senin (22/1/2018). Tim Polda Sulsel membekuk tujuh pengemudi taksi online Grab di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap karena melakukan illegal access terhadap sistem elektronik Grab. Pelaku melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi ‘Mock Location’ yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. “Pelaku dapat mengendalikan GPS sehingga terlihat seolah-olah seperti sedang bekerja mengantar pelanggan atau diistilahkan ‘tuyul’. Ini dilakukan berulang kali dengan akun berbeda, hingga mencapai bonus tanpa bekerja,” kata Dicky.

Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha ‘Ungu’ kembali jadi sorotan, kali ini soal gaya rambutnya. Kemendagri menganggap gaya Pasha itu melanggar etika. Gaya rambut Pasha yang disoal adalah potongan rambut gaya skin fade dan dikuncir ke belakang, padahal saat itu dia memakai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto gaya rambut Pasha ini sedang ramai di media sosial dan juga diunggah oleh sejumlah akun gosip. [Gambas:Video 20detik] Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD dan Hubungan antar lembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik menyebut Pasha melanggar etika. Menurutnya Kemendagri sudah memiliki aturan tentang tatacara berpakaian dinas. “Sisi etika saja, ada aturan berpakaian rapi, tatacara berpakaian dinas. Secara normatif tidak melanggar UU, hanya melanggar etika tata cara berpakaian,” kata Akmal saat dihubungi, Senin (22/1/2018). Akmal menambahkan pihaknya akan memberikan teguran ke Pasha. Ia juga akan diingatkan kembali soal aturan berpakaian dinas sesuai Permendagri. “Kita akan tegur, ingatkan dulu, karena itu sifatnya administratif,” katanya. Pasha dilantik sebagai Wakil Wali Kota Palu pada 17 Februari 2016 lalu, mendampingi Hidayat. Pada Februari 2017 lalu, Pasha juga sempat disoal karena manggung di Singapura tanpa pamit Kemdagri. Kala itu Ketua DPRD Palu Iqbal Andi Mangga meminta agar Pasha dicopot dari jabatannya. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola juga menyatakan Pasha melanggar aturan. Sementara itu, Pasha menyatakan kinerjanya tidak terganggu. “Apa dasarnya mengatakan bahwa saya tidak profesional. Bila saya menyalahi aturan, mana checklist-nya,” kata Pasha saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2017). Saksikan video 20detik tentang gaya nyentrik Pasha ‘Ungu’ di sini: [Gambas:Video 20detik]

KPK resmi menahan Direktur PT Hidro Tekno Indonesia, Hendarwan Maruszaman, sebagai tersangka dugaan suap ke mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono. Ia ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. “HM (Hendarwan Maruszaman) Direktur PT Hidro Tekno Indonesia ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Polres Jakarta Pusat,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom , Senin (22/1/2018). Hendarwan diduga memberi suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada tahun 2015. Suap itu diduga berjumlah Rp 250 juta. Sementara, Moch Arief Wicaksono juga telah diumumkan sebagai tersangka dalam dua kasus. Kasus pertama, Arief disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015. Sementara dalam kasus kedua Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman. Suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Pihak Grab menyatakan berduka atas meninggalnya salah satu drivernya di Semarang. Mereka sedang mengurus bantuan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Marketing Director Grab Indonesia, Mediko Azwar melalui siaran pers yang diperoleh detikcom menyatakan pernyataan duka dan permintaan maaf kepada keluarga korban, Deny Setiawan (25). “Kami sangat terpukul menerima kabar duka mengenai mitra pengemudi kami di Semarang dan atas nama manajemen dan komunitas Grab, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya dan memohon maaf kepada keluarga, kerabat, dan rekan dari mitra pengemudi,” kata Mediko, Senin (22/1/2018). Mediko berjanji pihak Grab akan membantu keluarga korban namun saat ini masih menghargai masa berduka istri yang ditinggalkan. “Kami berkomitmen penuh untuk memberikan segala bentuk dukungan serta bantuan kepada kerabat mitra pengemudi,” lanjutnya. Di lokasi temuan mobil korban di Jalan Hos Conkro Aminoto, City Manaher Central Java Grab, Nawa Pamungkas datang langsung untuk melihat mobil Grand Livina berplat nomor H 8849 D milik mitranya itu. “Saya juga datang di pemakamannya (di Kabupaten Grobogan). Asuransi sedang diurus,” kata Nawa. Untuk diketahui, Deny Setiawan ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Cendana Selatan IV, Sambiroto, Semarang hari Sabtu (20/1) sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan mobilnya saat itu raib dan ditemukan terparkir di Jalan Hos Cokro Aminoto sejak Minggu (21/1) dini hari. Di dalam mobil korban ditemukan banyak bercak darah terutama di kursi kemudi. Diduga pelaku lebih dari 1 orang yaitu ada yang berlaku sebagai eksekutor di kursi belakang kemudi. “Kalau dari sementara kondisi mobil dan darah, saya mereka-reka korban dieksekusi saat kemudikan mobil. Paling tidak pelaku 2 orang, satu sebelah kiri pengemudi, yang satu di belakang pengemudi, kira-kira seperti itu. Yang di belakang perannya eksekusi, yang kiri adalah mengendalikan laju mobil,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Abiyoso Seno Aji.

Gubernur Jambi Zumi Zola mengaku pemeriksaan terhadapnya hanya pendalaman dari sebelumnya. Menurut dia, semua pertanyaan penyidik KPK telah dijawabnya. “Sudah dijawab semua. Untuk detail tanya ke penyidik. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin cuma pendalaman,” kata Zumi setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). KPK sebelumnya menyebut pemeriksaan Zumi berkaitan dengan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) ‘duit ketok’ DPRD Jambi. Kasus itu disebut masih dalam tahap penyelidikan. “Saya nggak tahu (ada tersangka baru atau tidak),” jawab Zumi. Sebelumnya, Zumi juga sempat diperiksa KPK pada 5 Januari 2018 sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, yang merupakan Asisten Daerah III Pemprov Jambi, dalam kasus dugaan suap ‘duit ketok’ APBD Jambi. Setelah diperiksa, saat itu Zumi menyatakan telah mengklarifikasi seluruh pertanyaan penyidik. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus ini, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Related Posts

Comments are closed.