BPN Sebut HGB Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan, Ini Kata Sandi

BPN Sebut HGB Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan, Ini Kata Sandi

Baca juga : jawab anies kepala bpn hgb pulau reklamasi tak bisa dibatalkan

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sudah menerima surat permohonan Gubernur DKI Jakarta terkait pembatalan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Namun Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan tersebut. “Kami sudah menerima surat Pak Gubernur dan kami pelajari dengan semua ahli pertanahan di kantor dan sudah kami jawab kembali. Gubernur meminta untuk membatalkan HGB di Pulau C, G, D,” kata Sofyan saat konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018). Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena nantinya malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerbitan sertifikat disebut sudah sesuai dengan hukum pertanahan. “Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan,” jelasnya. Sofyan beralasan HGB itu telah diterbitkan sesuai dengan hak pengelolaan (HPL) yang dimiliki Muara Kamal. Jika keberatan atas putusan tersebut, ia pun mempersilakan Pemprov DKI menggugat ke PTUN. “Gubernur sekarang ini tidak bisa membatalkan yang lama karena itu telah digunakan. HGB itu telah ditetapkan di atas HPL kalau ada peralihan harus atas pemegang HGB Muara Kamal. Tapi sebagaimana keputusan administrasi kalau pemda tidak sepakat dengan kami, pemda bisa menggugat kami di PTUN, keputusan peradilanlah yang kami hargai,” urainya. Sofyan menegaskan, jika penerbitan sertifikat HGB itu dibatalkan, ia khawatir terhadap citra masyarakat terhadap lembaganya. “Sekali kami batalkan yang seperti ini, produk BPN tidak menjadi dipercaya oleh masyarakat,” tegas Sofyan. Sebelum HGB tersebut diterbitkan, PT Kapuk Naga Indah sudah membayar BPHTB ke Pemprov DKI yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar. Ketentuannya, sertifikat HGB dapat diterbitkan apabila BPHTB telah dilunasi. Sofyan menyebut hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BPN untuk menerbitkan HGB. Lain halnya, jika pengembang tidak membayar kewajibannya, penerbitan sertifikat itu akan dipertimbangkan. “Intinya, kita tidak bisa batalkan keputusan yang sudah dibuat benar menurut administrasi pertanahan,” jelasnya. “Kalau mereka tidak bayar BPHTB, maka HGB akan kami proses. Pulau C tidak ada aktivitas apa-apa kecuali HPL. Termasuk di Pulau D kalau ada aktivitas harus ada izin Pemda DKI,” kata Sofyan. Permintaan Anies ke Sofyan Djalil untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D, dan G, tertuang dalam surat bernomor 2373/-1.794.2, yang diteken pada 29 Desember 2017. Ia pun menyebut akan menempuh segala langkah untuk menghentikan reklamasi. Pemprov DKI Jakarta juga siap menanggung konsekuensi pembatalan sertifikat HGB Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah, yang sudah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengembalian BPHTB yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah, yang nilainya disebut lebih dari Rp 400 miliar.


Baca juga : tolak cabut hgb pulau reklamasi bpn silakan gugat ke ptun

TEMPO.CO , Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi . Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mempersilakan Anies mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau pemda DKI tak sepakat, silakan gugat ke PTUN,” ujar Sofyan dalam Rapat Kerja Nasional BPN di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut, terlampir permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, D, dan G. Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Dalam surat tercantum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta.

seperti di kutip dari https://bisnis.tempo.co

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN telah sesuai dengan administrasi pertanahan. “Karena itu, tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” katanya. Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya telah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya. Jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya. Sofyan berujar HGB atas pulau reklamasi juga telah diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Menurutnya, jika nanti ada peralihan harus dengan persetujuan pemegang HPL. “Kalau pembebanan dan lainnya itu harus mendapat persetujuan pemda DKI Jakarta. Itu pendapat kami,” tuturnya.


Baca juga : ar BBIc5qK

Badan Pertanahan Nasional menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil mempersilahkan Anies Baswedan mengajukan gugatan ke PTUN. “Kalau Pemda DKI tak sepakat, silahkan gugat ke PTUN,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil dalam Rakernas BPN, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. © Copyright (c) 2016 TEMPO.CO

seperti di kutip dari https://www.msn.com

Sebelumnya, Anies Baswedan mengirim surat kepada Kepala BPN Sofyan Djalil terkait Pulau Reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut terlampir hal, yaitu permohonan Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan seluruh HGB yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D dan Pulau G. Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Tercantum dalam surat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komperhensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan oleh BPN telah sesuai dengan administrasi pertanahan yang berlaku. “Karena itu tak bisa dibatalkan karena kalau dibatalkan ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” katanya. Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim oleh Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat yang sebelumnya telah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya.


Baca juga : bpn tolak permintaan anies batalkan hgb pulau reklamasi

TEMPO.CO , Jakarta – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi . “Kami sudah menerima dan mempelajari. Hasilnya, tak bisa kami batalkan,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN Sofyan Djalil terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut terlampir hal permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas semua pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, D, dan G. Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Dalam surat itu tercantum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta.

seperti di kutip dari https://bisnis.tempo.co

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. “Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” tuturnya. Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya. Sofyan berujar HGB juga telah diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Menurutnya, jika nanti ada peralihan harus dengan persetujuan pemegang HPL. “Kalau pembebanan dan lainnya itu harus mendapat persetujuan pemda DKI Jakarta. Itu pendapat kami,” katanya. Sofyan menuturkan pemerintah DKI Jakarta dapat menggugat BPN ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak sepakat dengan keputusan BPN. Hal ini, kata dia, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi tanah. “Kalau PTUN menyatakan dibatalkan, keputusan kami akan kami batalkan,” ujarnya.


Baca juga : cerita jokowi ancam menteri atr bila tak capai target

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil terkait dengan target pemberian sertifikat lahan untuk masyarakat di Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia ini pun tidak segan merealisasikan perjanjian yang telah disepakatinya yakni mencopot jabatannya dari jajaran menteri kabinet kerja. Target pemberian sertifikat pada 2017 sebanyak 5 juta dan telah berhasil disalurkan “Saya ingin terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusta sampai tingkat kabupaten/kota, sehingga target yang saya berikan kepada pak menteri 2017 lalu bisa tercapai,” kata Jokowi saat memberikan arahan di acara Rakernas Kementerian ATR 2018 di Jakarta, Rabu (10/1/2018). “Karena janjiannya saya dengan Pak Menteri di awal perjaniannya, Pak targetnya ini 5 juta kalau enggak tercapai tahu sendiri. Nanti Pak Menteri sampaikan saja ke kanwil, ke dirjen, ke eselon sama, targetnya ini, yang nggak memenuhi sama, copot, bener enggak?” sambung Jokowi. Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Kementerian ATR maupun pejabat BPN di daerah untuk tidak takut mengejar target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun ini, ditargetkan pemberian sertifikat sebanyak 7 juta. “Enggak perlu takut kalau kita bekerja target itu dikejar benar dan itu bukan suatu yang sulit, itu sudah dibuktikan di 2017, di tahun 2018 7 juta, tadi Pak menteri bilang lebih gampang dan bisa lebih cepat,” jelas dia. Jokowi juga mengetahui bahwa seluruh pegawai BPN telah bekerja keras pagi hingga larut malam untuk mengejar target penyerahan sertifikat. Oleh karena itu, dirinya meminta kerja keras tetap dipertahankan sehingga 2025 seluruh bidang tahan di Indonesia dapat tersertifikasi. Diketahui, hingga 2016 dari 126 juta bidang tanah, baru 46 juta yang sudah tersertifikasi, artinya masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang harus disertifikasi sampai 2025. “Saya yakin dengan kerja keras BPN, target saya 2025 seluruh bidang tanah di tanah air ini sudah bersertifikat. Tadi yang nawar kok Pak Menteri 2023 akan rampung, saya catet lho,” tukas dia. (dna/dna)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan penerbitan sertifikat HGB untuk pulau reklamasi sudah sesuai dengan aturan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mempelajari terlebih dulu penjelasan BPN. “Akan kita pelajari,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018). Sandiaga menolak mengomentari lebih jauh soal tanggapan dari BPN terkait reklamasi. Dia akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tim hukum untuk tindak lanjutnya. “Berkoordinasi dengan Pak Anies dan tim hukum,” ucapnya. Sebelumnya, Kepala BPN Sofyan Djalil mengaku sudah menerima surat permohonan Gubernur DKI Jakarta terkait pembatalan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau reklamasi. Namun Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan tersebut. “Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, menciptakan ketidakpastian hukum. Yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan,” kata Sofyan saat konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sudah menerima surat permohonan Gubernur DKI Jakarta terkait pembatalan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Namun Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan tersebut. “Kami sudah menerima surat Pak Gubernur dan kami pelajari dengan semua ahli pertanahan di kantor dan sudah kami jawab kembali. Gubernur meminta untuk membatalkan HGB di Pulau C, G, D,” kata Sofyan saat konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1/2018). Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena nantinya malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerbitan sertifikat disebut sudah sesuai dengan hukum pertanahan. “Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan,” jelasnya. Sofyan beralasan HGB itu telah diterbitkan sesuai dengan hak pengelolaan (HPL) yang dimiliki Muara Kamal. Jika keberatan atas putusan tersebut, ia pun mempersilakan Pemprov DKI menggugat ke PTUN. “Gubernur sekarang ini tidak bisa membatalkan yang lama karena itu telah digunakan. HGB itu telah ditetapkan di atas HPL kalau ada peralihan harus atas pemegang HGB Muara Kamal. Tapi sebagaimana keputusan administrasi kalau pemda tidak sepakat dengan kami, pemda bisa menggugat kami di PTUN, keputusan peradilanlah yang kami hargai,” urainya. Sofyan menegaskan, jika penerbitan sertifikat HGB itu dibatalkan, ia khawatir terhadap citra masyarakat terhadap lembaganya. “Sekali kami batalkan yang seperti ini, produk BPN tidak menjadi dipercaya oleh masyarakat,” tegas Sofyan. Sebelum HGB tersebut diterbitkan, PT Kapuk Naga Indah sudah membayar BPHTB ke Pemprov DKI yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar. Ketentuannya, sertifikat HGB dapat diterbitkan apabila BPHTB telah dilunasi. Sofyan menyebut hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BPN untuk menerbitkan HGB. Lain halnya, jika pengembang tidak membayar kewajibannya, penerbitan sertifikat itu akan dipertimbangkan. “Intinya, kita tidak bisa batalkan keputusan yang sudah dibuat benar menurut administrasi pertanahan,” jelasnya. “Kalau mereka tidak bayar BPHTB, maka HGB akan kami proses. Pulau C tidak ada aktivitas apa-apa kecuali HPL. Termasuk di Pulau D kalau ada aktivitas harus ada izin Pemda DKI,” kata Sofyan. Permintaan Anies ke Sofyan Djalil untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D, dan G, tertuang dalam surat bernomor 2373/-1.794.2, yang diteken pada 29 Desember 2017. Ia pun menyebut akan menempuh segala langkah untuk menghentikan reklamasi. Pemprov DKI Jakarta juga siap menanggung konsekuensi pembatalan sertifikat HGB Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah, yang sudah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengembalian BPHTB yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah, yang nilainya disebut lebih dari Rp 400 miliar.

TEMPO.CO , Jakarta – Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suratnya untuk membatalkan semua hak guna bangunan (HGB), yang diberikan kepada pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi . “Kami sudah menerima dan mempelajari. Hasilnya, tak bisa kami batalkan,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Kepala BPN Sofyan Djalil terkait dengan pulau reklamasi di teluk Jakarta. Dalam surat tersebut terlampir hal permohonan kepada Kepala BPN untuk menunda dan membatalkan semua HGB, yang diberikan kepada pihak ketiga atas semua pulau hasil reklamasi, antara lain Pulau C, D, dan G. Surat tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2 itu bertanda tangan Anies Baswedan. Dalam surat itu tercantum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta.

seperti di kutip dari https://bisnis.tempo.co

Sofyan mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. “Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” tuturnya. Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya. Sofyan berujar HGB juga telah diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Menurutnya, jika nanti ada peralihan harus dengan persetujuan pemegang HPL. “Kalau pembebanan dan lainnya itu harus mendapat persetujuan pemda DKI Jakarta. Itu pendapat kami,” katanya. Sofyan menuturkan pemerintah DKI Jakarta dapat menggugat BPN ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak sepakat dengan keputusan BPN. Hal ini, kata dia, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi tanah. “Kalau PTUN menyatakan dibatalkan, keputusan kami akan kami batalkan,” ujarnya.

VIVA  – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, untuk menunda dan membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, D dan G. Surat permohonan itu tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana membenarkan Gubernur DKI Jakarta telah mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. “Sudah berkirim surat. Kita enggak tau nanti BPN seperti apa memprosesnya. Kita serahkan ke BPN,” kata Yayan kepada wartawan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2018.

seperti di kutip dari https://www.viva.co.id

Dalam surat itu diterangkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan dan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta.  “Kajian dimaksud perlu dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para ahli dan sebagian masyarakat terkait reklamasi. Sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi/dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi ini,” kata Anies seperti tertulis di dalam surat yang ditandatanganinya. Lalu, dijelaskan juga bahwa di samping itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan pulau-pulau kecil telah dicabut dari proses dan agenda pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan rancangan baru. Tanpa adanya Rancangan Peraturan Daerah tersebut maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil rektamasi. Atas pertimbangan itulah, Anies menyampaikan sejumlah hal kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Pertama, Pemprov DKI Jakarta menarik kembali seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta. Surat dimaksud termasuk di dalamnya korespondensi yang dlkirimkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta kepada BPN. Kedua, meminta kepada BPN untuk tidak menerbitkan dan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, D dan G.

Related Posts

Comments are closed.