Bisa Larang Nonpribumi Miliki Tanah, Yuk Mengenal Lagi Sejarah Yogya

Bisa Larang Nonpribumi Miliki Tanah, Yuk Mengenal Lagi Sejarah Yogya

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menguatkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Aturan ini tidak hadir serta merta dan tiba-tiba tapi karena Yogyakarta memiliki keistimewaan. Yuk mengenal lagi sejarah panjang keistimewaan Yogyakarta itu. Keistimewaan Yogyakarta dibahas panjang lebar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Puncaknya yaitu lahirnya putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, di mana 9 hakim konstitusi sepakat mengapa Yogyakarta begitu istimewa bagi Indonesia. “Pertimbangan utama pemberian status ‘Istimewa’ kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman bukan ‘pemberian’ atau dibentuk oleh Negara (in casu Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar majelis konstitusi dengan suara bulat dalam putusannya sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (23/2/2018). Dalam persidangan itu, ahli hukum tata negara Saldi Isra merunut perdebatan perumusan PPKI pada 1945 silam. Yaitu Supomo dalam rapat besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, tanggal 14 Juli1945, menyampaikan gagasan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak-hak asal-usul daerah- daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga dengan yang bersifat istimewa itu adalah daerah kerajaan atau koti, baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda Zelfbestuurende Lanschappen. “Dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, pidato Supomo itu sekaligus memberikan penegasan maksud dari pembagian daerah dengan mengingat hak asal-usul dan hak istimewa yang dimiliki daerah. Dengan demikian, lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para pendiri negara menyadari bahwa Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari daerah yang mana masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri,” ucap Saldi yang belakangan menjadi hakim konstitusi.. Secara sejarah pula, Kesultanan Yogyakarta telah berdiri jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Bila Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, maka Yogyakarta sudah berdiri pada 13 Maret 1755. Yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pertama kali dinyatakan secara resmi pada tanggal 13 Maret 1755 oleh Raja Pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertakhta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu bertakhta pada tahun 1755 sampai tahun 1792. Sejak saat itu, digunakan sebagai nama resmi kerajaan yang didirikan berdasarkan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, hingga saat ini. Penyebutan nama kerajaan seperti di atas maupun perubahannya, merupakan salah satu kewenangan raja yang jumeneng atau bertakhta. Sebelum 13 Maret 1975, Kesultanan Yogyakarta sudah eksis lewat Kerajaan Mataram dengan Raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 sampai 1645 . “Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang baru saja lahir tersebut, beliau memutuskan bergabung adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak bergabung dengan NKRI, Keraton Yogyakarta mengikuti sistem hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerahkan semua urusan hukum kepada lembaga-lembaga penegak hukum negara,” ujar KPH Yudohadiningrat/Brigjend (Purn) RM Noeryanto. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X/Gubenur Yogyakarta, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hak yang dimiliki Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang mana hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan Kesultanan dan Kadipaten telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. “Catatan yang lebih penting lagi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sri Sultan. Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral sejarah pendirian negara-negara Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan dan Adipati Paku Alam VIII almarhum untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. “Hal tersebut merupakan refleksi filosofis kesultanan kadipaten dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-Bhinekaan dalam ketunggalikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” ujar Sri Sultan. Atas dasar sejarah panjang Yogyakarta, Republik Indonesia akhirnya memberikan keistimewaan yang tertuang dalan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), termasuk soal pertanahan. Apakah nonpribumi boleh atau tidak dalam memiliki tanah di Yogyakarta. Pasal 7 selengkapnya berbunyi: Lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang. Atas perdebatan panjang itulah, maka MK mengukuhkan, menguatkan dan ikut memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta.

Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menguatkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Aturan ini tidak hadir serta merta dan tiba-tiba tapi karena Yogyakarta memiliki keistimewaan. Yuk mengenal lagi sejarah panjang keistimewaan Yogyakarta itu. Keistimewaan Yogyakarta dibahas panjang lebar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Puncaknya yaitu lahirnya putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, di mana 9 hakim konstitusi sepakat mengapa Yogyakarta begitu istimewa bagi Indonesia. “Pertimbangan utama pemberian status ‘Istimewa’ kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Sultan yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam yang bertakhta di Kadipaten Pakualaman bukan ‘pemberian’ atau dibentuk oleh Negara (in casu Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar majelis konstitusi dengan suara bulat dalam putusannya sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (23/2/2018). Dalam persidangan itu, ahli hukum tata negara Saldi Isra merunut perdebatan perumusan PPKI pada 1945 silam. Yaitu Supomo dalam rapat besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, tanggal 14 Juli1945, menyampaikan gagasan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak-hak asal-usul daerah- daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga dengan yang bersifat istimewa itu adalah daerah kerajaan atau koti, baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda Zelfbestuurende Lanschappen. “Dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, pidato Supomo itu sekaligus memberikan penegasan maksud dari pembagian daerah dengan mengingat hak asal-usul dan hak istimewa yang dimiliki daerah. Dengan demikian, lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para pendiri negara menyadari bahwa Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari daerah yang mana masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri,” ucap Saldi yang belakangan menjadi hakim konstitusi.. Secara sejarah pula, Kesultanan Yogyakarta telah berdiri jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Bila Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, maka Yogyakarta sudah berdiri pada 13 Maret 1755. Yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pertama kali dinyatakan secara resmi pada tanggal 13 Maret 1755 oleh Raja Pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertakhta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu bertakhta pada tahun 1755 sampai tahun 1792. Sejak saat itu, digunakan sebagai nama resmi kerajaan yang didirikan berdasarkan Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, hingga saat ini. Penyebutan nama kerajaan seperti di atas maupun perubahannya, merupakan salah satu kewenangan raja yang jumeneng atau bertakhta. Sebelum 13 Maret 1975, Kesultanan Yogyakarta sudah eksis lewat Kerajaan Mataram dengan Raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertakhta tahun 1613 sampai 1645 . “Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia yang baru saja lahir tersebut, beliau memutuskan bergabung adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak bergabung dengan NKRI, Keraton Yogyakarta mengikuti sistem hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerahkan semua urusan hukum kepada lembaga-lembaga penegak hukum negara,” ujar KPH Yudohadiningrat/Brigjend (Purn) RM Noeryanto. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X/Gubenur Yogyakarta, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hak yang dimiliki Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman yang mana hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan Kesultanan dan Kadipaten telah mempunyai wilayah pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. “Catatan yang lebih penting lagi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sri Sultan. Status istimewa yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral sejarah pendirian negara-negara Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan dan Adipati Paku Alam VIII almarhum untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. “Hal tersebut merupakan refleksi filosofis kesultanan kadipaten dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-Bhinekaan dalam ketunggalikaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” ujar Sri Sultan. Atas dasar sejarah panjang Yogyakarta, Republik Indonesia akhirnya memberikan keistimewaan yang tertuang dalan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), termasuk soal pertanahan. Apakah nonpribumi boleh atau tidak dalam memiliki tanah di Yogyakarta. Pasal 7 selengkapnya berbunyi: Lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang. Atas perdebatan panjang itulah, maka MK mengukuhkan, menguatkan dan ikut memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta.

Seperti dilansir Nusantarakini, aturan itu lahir karena ada sejarahnya. Yakni pada saat tahun 1948, atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan RI, sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa lebih memilih membantu pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang ikut berjuang bersama elemen bangsa lainnya untuk mengusir Belanda. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai Agresi Militer II Belanda, yakni Desember 1948. Saat itu komunitas Tionghoa yang ada di Jogja justru berpihak dan memberikan sokongan ke Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia 350 tahun.

seperti di kutip dari http://yesmuslim.blogspot.com

Sejak itulah Kanjeng Sultan Hamengkubuono IX kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Tionghoa di Yogyakarta. Tahun 1950, ketika NKRI kembali tegak dan berhasil dipertahankan dengan keringat dan darah, komunitas Tionghoa akan eksodus dari Yogyakarta. Namun Kanjeng Sultan HB IX masih berbaik hati dan menenangkan ke mereka bahwa meskipun mereka telah berkhianat kepada Negeri ini tetapi tetap akan diakui sebagai tetangga. “Tinggallah di Jogja. Tapi maaf, saya cabut satu hak anda, yaitu hak untuk memiliki tanah”.

Seperti dilansir Nusantarakini, aturan itu lahir karena ada sejarahnya. Yakni pada saat tahun 1948, atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan RI, sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa lebih memilih membantu pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang ikut berjuang bersama elemen bangsa lainnya untuk mengusir Belanda. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai Agresi Militer II Belanda, yakni Desember 1948. Saat itu komunitas Tionghoa yang ada di Jogja justru berpihak dan memberikan sokongan ke Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia 350 tahun.

seperti di kutip dari http://yesmuslim.blogspot.co.id

Sejak itulah Kanjeng Sultan Hamengkubuono IX kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Tionghoa di Yogyakarta. Tahun 1950, ketika NKRI kembali tegak dan berhasil dipertahankan dengan keringat dan darah, komunitas Tionghoa akan eksodus dari Yogyakarta. Namun Kanjeng Sultan HB IX masih berbaik hati dan menenangkan ke mereka bahwa meskipun mereka telah berkhianat kepada Negeri ini tetapi tetap akan diakui sebagai tetangga. “Tinggallah di Jogja. Tapi maaf, saya cabut satu hak anda, yaitu hak untuk memiliki tanah”.

Curah hujan yang tinggi pada Kamis 22 Februari malam kemarin membuat kawasan Jalan Pagarsih RW 2, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung kembali diterjang banjir. Salah seorang warga Gunawan (45) mengatakan air di Sungai Citepus yang mengalir di sepanjang Jalan Pagarsih mulai meluap sekitar pukul 19.00 WIB. Hujan yang tidak kunjung reda membuat air terus meluap hingga ke jalan. “Ya adalah air meluap 30 cm sampai semeteran mah. Paling parah mah yang dekat stopan (Pagarsih-Astanaanyar),” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/2/2018). Foto: Istimewa Menurut Gunawan air baru mulai surut sekitar dua jam. “Baru surut jam sembilanan (21.00 WIB). Soalnya hujan udah mulai reda jam segitu,” katanya. Pantauan detikcom sejumlah petugas kebersihan sejak Jumat pagi mulai membersihkan sisa-sisa banjir semalam. Petugas memungut sampah yang tersangkut dan mengalir di sungai. Selain itu ada juga petugas yang membersihkan material banjir yang tersisa di jalanan seperti lumpur dan bebatuan. Proses pembersihan di jalan tersebut dilakukan secara manual oleh petugas. Pengendara terutama sepeda motor yang melintas di Jalan Pagarsih harus membatasi kecepatannya karena sebagian jalan masih berlumur sehingga licin. Dikhawatirkan bisa menyebabkan pengendara tergelincir. Foto: Tri Ispranoto

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

seperti di kutip dari https://10beritaterpilih.blogspot.com

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’.”  (QS. an-Nur : 31)

FOKUSATU – Ernest Prakarsa, pasti banyak yang mengenal nama beliau. Ernest merupakan komika yang sukses menghibur masyarakat lewat aksi beliau di dunia Stand-Up Comedy. Dan tidak hanya sampai disitu, Ernest juga membuktikan beliau sebagai orang yang memiliki multi-talent. Ernest melebarkan sayapnya dalam dunia hiburan sebagai penulis lewat Novel berjudul ‘Ngenest’, yang kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 2015 lalu. Siapakah Sutradaranya? Dan siapa pemerannya? Tidak lain adalah Koh Ernest Prakarsa itu sendiri.

seperti di kutip dari http://fokusatu.com

Dan tentunya kalian masih ingat, akhir tahun lalu ketika Ernest menutup tahun dengan film ‘Cek Toko Sebelah’, yang bisa dikatakan sebagai salah satu film terbaik dan tersukses di tahun 2016. Pada tahun ini beliau kembali hadir dengan karya terbarunya, Susah Sinyal. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah, ketika seseorang berhasil membuat karya yang sempurna dalam film CTS. Ekspektasi yang dibebankan pada beliau akan meningkat tinggi pada film ini, dan beberapa penonton akan bersifat subjektif dengan membandingkan film terdahulunya dengan film ini. Beberapa nama yang sebelumnya hadir dalam film sebalumnya kembali hadir dalam film ini, sebut saja Adinia Wirasti, Chew Kinwah, Gisella Anastasia, Dodit Mulyanto, dan tentu saja Ernest sendiri. Dengan resep yang hampir sama, apakah Susah Sinyal berhasil mengulangi kesuksesan film terdahulunya?

seperti di kutip dari http://fokusatu.com

Tema yang diangkat masih sederhana, soal keluarga namun diubah konfliknya dari yang sebelumnya ayah & anak, kali ini menjadi ibu & anak. Menceritakan tentang seseorang bernama Ellen (Diperankan oleh Adinia Wirasti), yang memiliki berprofesi sebagai pengacara. Beliau baru saja membuka kantor pengacara baru bersama dengan sahabatnya Iwan (Diperankan oleh Ernest Prakarsa). Kesibukannya sebagai sosok wanita karir dan single mother membuat hubungan beliau dengan anaknya yang bernama Kiara (Diperankan oleh Aurora Ribero) menjadi terbatas. Terlebih, Ibunda Ellen yang selama ini menjadi sosok yang dekat dengan Kiara baru saja meninggal terkena serangan jantung. Kiara pun terguncang karena tidak memiliki perhatian kasih sayang dari keluarga. Ellen berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan mengajak Kiara berlibur ke Sumba, meskipun mereka mendapatkan quality time selama mereka berada di Sumba, sekali lagi hubungan Ellen dan Kiara diuji ketika mereka kembali ke rutinitas mereka masing-masing di Jakarta.

seperti di kutip dari http://fokusatu.com

Cerita drama yang dipadukan dengan komedi dari beberapa tokoh komika yang hadir dalam film ini membuat emosi penonton tercampur aduk sepanjang film berlangsung. Sayang, pembangunan chemistry antara sang ibu dengan anak tidak terasa kuat, dan adegan klimaksnya pun tidak seperti ekspektasi yang diharapkan seluruh penonton, yaitu ending manis penyelesaian masalah antara Ellen & Kiara, semuanya tidak terasa natural. Meskipun begitu, patut diacungi jempol totalitas dari para pemeran dalam film ini. Penampilan Adinia Wirasti yang semakin matang meninggalkan kesan tersendiri mengenai bagaimana sulitnya menjadi tulang punggung keluarga yang harus meninggalkan keluarga demi menghidupi keluarganya. Aurora Ribero pun sebagai aktris pendatang baru memerankan perannya dengan santai. Karakter lainnya pun meskipun mereka hanya tokoh pembantu, mereka mampu membawa warna tersendiri kedalam ceritanya. Hanya satu tanda kutip, meskipun jokes yang dihadirkan mampu membuat satu studio tertawa keras, untuk film yang memiliki tema keluarga dan juga dirilis pada saat musim liburan sekolah, ada beberapa jokes yang kurang pantas untuk didengar oleh anak-anak.

Related Posts

Comments are closed.