Bikin Macho Waria, Kapolres: Supaya Banci Lebih Bagus

Bikin Macho Waria, Kapolres: Supaya Banci Lebih Bagus

Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Surianata alias Untung Sangaji membenarkan dirinya telah diperiksa Propam Polda Aceh beberapa hari lalu. Pemeriksaan itu terkait penertiban terhadap belasan pria berpenampilan kemayu (waria) yang diamankan pada Sabtu (27/1) lalu. “Benar, saya sudah diperiksa oleh pihak Polda. Tindakan mereka sudah betul, memang harus seperti itu. Tidak boleh disalahkan. Itu sudah betul supaya ada pembanding antara tindakan kami dengan informasi yang beredar di luar sana,” kata Untung Sangaji ditemui detikcom di kantornya, Jumat (2/2/2018). Dia menyebutkan pemeriksaan itu sudah tepat dilakukan oleh pihak Polda agar ada pembanding bahwa apakah benar ada penyiksaan yang telah dilakukan seperti isu berkembang di luar. Nah, ini semuanya biar mereka (pihak polda) tahu keseluruhannya. “Saya rasa itu sudah betul yang dilakukan. Agar mereka mengetahui kejadian sebenarnya di lapangan. Tidak ada penyiksaan, hanya memang gunting rambut ada. Kan, itu supaya banci-banci itu lebih bagus dan biar tampilannya seperti laki-laki semestinya,” sebut Untung. Menurut Untung, hanya saja saat dilakukan potong rambut itu tidak ditempat yang bagus seperti salon. Tidak juga adanya proses pengundulan terhadap rambut-rambut para banci tersebut. Untung mengaku, dirinya padahal sudah mempersiapkan upaya pembinaan lanjutan terhadap mereka. Untung berupaya mengajak para banci yang sudah kembali seperti laki-laki pada kodratnya itu belajar berwirausaha. “Setelah kita lepaskan, kita akan memantau terus mereka agar lebih baik. Saya pun berencana akan mengajarkan mereka (banci) berwirausaha. Saya sudah siapkan semuanya namun keadaannya berbanding terbalik. Pihak luar banyak mengecam hingga saya diperiksa, jadinya mau bekerja dengan hati sudah tidak nyaman lagi,” sebut Untung.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Surianata alias Untung Sangaji membenarkan dirinya telah diperiksa Propam Polda Aceh beberapa hari lalu. Pemeriksaan itu terkait penertiban terhadap belasan pria berpenampilan kemayu (waria) yang diamankan pada Sabtu (27/1) lalu. “Benar, saya sudah diperiksa oleh pihak Polda. Tindakan mereka sudah betul, memang harus seperti itu. Tidak boleh disalahkan. Itu sudah betul supaya ada pembanding antara tindakan kami dengan informasi yang beredar di luar sana,” kata Untung Sangaji ditemui detikcom di kantornya, Jumat (2/2/2018). Dia menyebutkan pemeriksaan itu sudah tepat dilakukan oleh pihak Polda agar ada pembanding bahwa apakah benar ada penyiksaan yang telah dilakukan seperti isu berkembang di luar. Nah, ini semuanya biar mereka (pihak polda) tahu keseluruhannya. “Saya rasa itu sudah betul yang dilakukan. Agar mereka mengetahui kejadian sebenarnya di lapangan. Tidak ada penyiksaan, hanya memang gunting rambut ada. Kan, itu supaya banci-banci itu lebih bagus dan biar tampilannya seperti laki-laki semestinya,” sebut Untung. Menurut Untung, hanya saja saat dilakukan potong rambut itu tidak ditempat yang bagus seperti salon. Tidak juga adanya proses pengundulan terhadap rambut-rambut para banci tersebut. Untung mengaku, dirinya padahal sudah mempersiapkan upaya pembinaan lanjutan terhadap mereka. Untung berupaya mengajak para banci yang sudah kembali seperti laki-laki pada kodratnya itu belajar berwirausaha. “Setelah kita lepaskan, kita akan memantau terus mereka agar lebih baik. Saya pun berencana akan mengajarkan mereka (banci) berwirausaha. Saya sudah siapkan semuanya namun keadaannya berbanding terbalik. Pihak luar banyak mengecam hingga saya diperiksa, jadinya mau bekerja dengan hati sudah tidak nyaman lagi,” sebut Untung.

Di pengujung 1968, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sengaja mengumpulkan para banci untuk berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Hal itu perlu ditempuh mengingat dari laporan yang masuk kepadanya, jumlah mereka cukup banyak, sekitar 15.000. Bila tak ditangani dengan baik, mereka dikhawatirkan akan kian bebas berkeliaran. “Mereka juga manusia dan mereka juga penduduk Jakarta. Jadi saya harus mengurus mereka juga,” kata Ali dalam ‘Bang Ali: Demi Jakarta’ yang ditulis sastrawan Ramadhan KH. Tentu saja para wadam itu senang bukan kepalang. Mereka merasa terhormat bisa bertatap muka dengan gubernur untuk menyampaikan segenap harapan dan unek-uneknya secara langsung. Satu hal yang utama, mereka ingin agar eksistensinya diterima dan dihargai masyarakat luas. “Saya minta kepada Pak Ali supaya pada suatu waktu dikeluarkan seruan kepada masyarakat supaya bencong-bencong diterima sebagaimana adanya,” kata seorang bencong. Tak cuma mendengarkan curhat mereka, Bang Ali malah kemudian memperkenalkan nama baru sebagai pengganti banci atau bencong, yakni wadam (wanita-Adam). Pada 1972, dia juga merestui berdirinya organisasi kaum bencong bernama Himpunan Wadam. “Saya bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di masyarakat saya… saya merasa kelompok ini (wadam) tidak dihargai sebagaimana hak mereka. Mereka dikucilkan oleh masyarakat… kita harus melihat mereka sebagai manusia, sebagai warga kota ini, sebagai rakyat negara ini,” ucap Ali dalam pidatonya kala itu. Menurut Hendaru Tri Hanggoro dalam majalah Historia, para banci kala itu terbagi dalam berbagai kategori, yakni bencong abadi, bencong separuh, bencong bantet (bencong gagal), dan bencong single fighter (bencong yang bersembunyi). “Sehari-harinya mereka memakai pakaian perempuan. Namun orientasi seksual bencong tak selalu lelaki (gay). Sebagian besar mereka masih berhubungan seks dengan perempuan,” tulis Hendaru. Antropolog Amerika Serikat, Tom Boellstorff, menilai kebijakan Bang Ali merangkul kaum wadam kala itu adalah tepat. Dan kini, tulisnya dalam ‘ A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia’ , waria menjadi figur yang akrab dalam lingkup politik sekali pun. Mereka tampil dalam kampanye politik, mengungkapkan referensi mengenai kandidat politik, bahkan mengelola kantor mereka sendiri. Kebebasan diraup waria mendekati abad ke-20. Di Makassar, bupati setempat mensponsori kontes kecantikan waria pada 1990-an. Sang bupati dalam pidatonya meminta masyarakat seharusnya menerima waria karena 90 persen salon dimiliki mereka. Selain itu, di Jawa Timur, kelompok waria berhasil melobi pejabat provinsi agar memberikan tanda khusus dalam KTP mereka. Kartu ini mereka tunjukkan ketika masuk ke Taman Remaja agar dapat menggunakan toilet laki-laki. Sayang, perlakuan pejabat terhadap kaum wadam itu kini tak seperti Bang Ali. Kepolisian Resor Aceh Utara dikabarkan telah menggunduli para wadam yang bekerja di lima salon kecantikan, Sabtu malam, 27 Januari 2018. Langkah penggundulan tersebut mendapat protes banyak pihak karena dinilai tak manusiawi. Kepala Polres AKBP Untung Sangaji pun harus berurusan dengan Propam Polda Aceh.

Polres Aceh Utara grebek 12 waria di salon. (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan) Sebanyak 12 waria yang terjaring dalam razia Penyakit Masyarakat (Pekat) Polres Aceh Utara dan Wilayatul Hisbah (polisi syariah) akan menjalani masa pembinaan. Dalam proses itu mereka diminta untuk berteriak mengucapkan Pancasila dengan suara keras layaknya laki-laki normal. Kapolres Aceh Utara, AKBP Ahmad Untung Surianata alias Untung Sangaji mengatakan proses pembinaan paling lama akan berlangsung selama lima hari. Mereka diberikan ceramahan rohani dan pembentukan karakter agar kembali seperti manusia normal. “Pembinaan siraman rohani keagamaan dari teman-teman di sini, paling lama lima hari baru kita kembalikan dan mereka kita minta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak kembali lagi seperti aktivitas biasanya dan mau menjalani kehidupan seperti manusia biasa,” kata Untung saat dihubungi kumparan ( kumparan.com ), Senin (29/1). AKBP Untung Sangaji. (Foto: dok Blog pribadi AKBP Untung Sangaji) Sementara itu, untuk proses pembentukan karakter, sebut Untung, mereka diminta untuk berteriak mengucapkan Pancasila layaknya seorang laki-laki. Mereka tidak perlu disuruh berjalan jongkok dan berguling. “Waktu kita suruh berteriak, suara mereka sangat bagus dan lantang, mereka sudah kembali macho tinggal mengubah karakter yang lain,” katanya. Untung mengaku tidak ada tindakan keras keras yang diberikan terhadap mereka. Hanya saja sebatas pembinaan untuk dapat mengubah pola hidup kembali. “Saya tidak mau menggunakan kekerasan mereka sama dengan kita. Sebenarnya dia sama seperti lelaki lainnya,” tuturnya. Disamping itu, digelarnya razia pekat kata Untung, karena melihat populasi banci semakin bertambah dan ia tidak mau membiarkan hal itu terjadi di Aceh Utara. Masyarakat tidak suka melihat orang-orang yang sifatnya tidak normal seperti masyrakat lainnya. Apalagi bertentangan dengan agama seperti gay. “Dari pada saya terus dimarahin sama ulama jadi saya minta izin menggelar operasi sesuai kodrat dan iradat saya sebagai kapolres,” ucapnya. 12 Waria ini ditangkap di seputaran kawasan Lhoksukon dan Tanah Jambo Aye kabupaten setempat. Mereka diamankan di lima salon kecantikan yang tersebar di dua kecamatan, pada Sabtu malam (27/1) lalu. Saat ini mereka menjalani masa pembinaan di kantor Mapolres setempat.

Banda Aceh l Tampaknya, kegeraman anggota Banggar DPRA sudah sampai ke ubun- ubun. Lihat saja, saat memberikan keterangan pada awak media, karena tidak dihadiri Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk membahas RAPBA yang telah disepakati jadwalnya. Ketua DPR Aceh yang juga sebagai Ketua Banggar, Muharuddin, S.Sos menyebutkan. Inilah program Pemerintah Aceh Aceh Pungoe (gila). “Kami di DPR Aceh merasa dilecehkan Pemerintah Aceh. Cukuplah Pak Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) memperlakukan kami sebagai pengemis,” tegas Muharuddin di Ruang kerjanya, DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu, (31/1/18). Padahal, kata Muharuddin dalam rapat persamaan persepsi kemaren (30/1/18) dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), telah ditemukan kesepakatan bahwa, pengesahan APBA 2018 akan dilakukan melalui qanun, dan mulai dibahas hari ini di setiap komisi-komisi DPR Aceh. “Faktanya sampai sekarang tidak ada satu pun SKPA yang hadir. Alasan mereka ada rapat pimpinan yang di pimpin Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di P2K. Ini tidak logis alasannya,” ungkap Muharuddin didimpingi seluruh ketua Komisi DPRA.

seperti di kutip dari http://deskgram.org

Selama ini kata Muharuddin, DPR Aceh sangat membuka diri untuk menerima masukan dari Pemerintah Aceh, terkait berlanjutnya pembabasan RAPBA, namun selalu Pemerintah Aceh mengkhianati apa yang sudah disepakati “Kenapa kita minta di bahas di komisi- komisi. Karena, Banggar tidak sanggup membahas anggaran yang mencapai Rp 14 triliun lebih, apalagi harus membahas dengan 64 SKPA. Ini tidak cukup waktu. Yang jadi pertanyaan saya kenapa eksekutif takut dengan komisi- komisi. Apa takut program yang tidak betul kita bongkar,” tanya Muharuddin bernada tegas.

seperti di kutip dari http://deskgram.org

Atas tindakan tersebut, DPR Aceh dalam waktu dekat akan melaporkan pada Kemendagri RI. Sebab, jadwal beberapa kali yang sudah disepakati selalu dilanggar sendiri oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, dengan tidak dihadiri oleh Pemerintah Aceh hari, otomatis pengesahan APBA akan bertambah satu hari dari jadwal, tanggal 7 Februari 2018 untuk di sahkan. Sampai hari ini dan ke depan. Kami di DPR Aceh masih membuka diri, kami mohon ego sektoral dikesampingkan, karena masyarakat yang akan menjadi korban,” harapnya.

. “Kami sangat mendukung dan menghormati sekali apa yang menjadi kebijakan daerah di Aceh. Beberapa penerbangan dari Aceh dan sebaliknya untuk maskapai Batik Air pramugarinya sudah mengenakan hijab sejak beberapa waktu lalu,” kata Rama Aditya saat dikonfirmasi, Selasa (30/1). Sementara itu, Rama menambahkan, untuk maskapai Lion Air kemungkinan akan menjalani aturan tersebut dimulai pekan depan karena masih dalam proses menunggu pesanan kerudung yang akan dipakai nantinya. “Kami di Lion insyaallah minggu depan, karena menunggu pesanan kerudungnya,” ujarnya.

Related Posts

Comments are closed.