Bikin Gaduh di Masjid, Pria di Bandung Diamankan Polisi

Bikin Gaduh di Masjid, Pria di Bandung Diamankan Polisi

Polisi mengamankan seorang pria berinisial T (30) lantaran membuat keributan di Masjid Istiqamah, Kota Bandung. Pria asal Sumedang itu teriak-teriak di dalam masjid hingga akhirnya mengundang perhatian jamaah. Peristiwa itu terjadi di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (24/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, para jamaah baru selesai melaksanakan salat magrib. Tiba-tiba seorang pria mengenakan kaos hitam celana pendek putih buat kegaduhan. “Iya, dia (T) teriak-teriak di dalam masjid,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo kepada wartawan di Polsek Bandung Wetan. Tindakan T langsung direspon sejumlah jamaah yang ada masjid. Mereka menegur T dengan maksud memintanya untuk diam. Namun, pria bertato itu malah melawan jamaah yang memintanya untuk meninggalkan masjid. “Dia di atas (lantai 2 masjid) membuat keributan ditegur, dia tidak terima ditegur langsung emosi dan melawan. Kemudian ditangkap oleh petugas keamanan (masjid),” tutur dia. Ia menuturkan saat ini T sudah diamankan di Polsek Bandung Wetan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia memastikan pria tersebut tidak membawa senjata tajam atau dalam pengaruh minuman beralkohol. “Petugas tidak menemukan senjata tajam. Dia juga tidak mabuk. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah dalam pengaruh narkoba atau tidak,” ungkap. Hendro menegaskan tidak ada jamaah atau pengurus masjid yang menjadi korban pemukulan oleh T. Mengingat, peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial dengan dugaan salah seorang imam menjadi korban pemukulan. “Tidak ada aniaya jemaah, pemukulan, apalagi kepada ketua DKM. Yang ada dia di atas teriak-teriak, kemudian diamankan,” kata Hendro

Baca juga :

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bias dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.”

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara,  terutama pemerintah”.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan international sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif ( negative rights ). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia ( gross violation of human rights ).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. [1] Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk men- stressing -kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. [3]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: “ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP? Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain: pertama , undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Kedua, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Ketiga, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Prof. Oemar Seno Adji dapat ditunjuk sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhana Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan meilihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik Godslastering sebagai blasphemy menjadi prioritas dalam delik agama. [5]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (hatzaai articelen) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream , aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka membuat kekerasan dan onar di dalam masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, pasal 156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk melindungi korban. Dalam kasus Lia “Eden” Aminudin, misalnya, yang justru ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa. Lia sebagai korban justru dikorbankan dan dijerat dengan pasal ini karena ada tekanan dari FPI yang dipicu oleh Fatwa MUI yang menganggapnya sesat.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam R-KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam R-KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewewenang-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bias dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama. Revisi KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam “tangan Negara” guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana praktek penggunaan pasal 156a dalam pengadilan. Akan diuraikan problem dan korban dari penggunaan pasal ini. Hal ini penting karena salah satu problem krusial dalam revisi KUHP adalah masalah agama. Ada kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro-kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. Karena itu, kelompok-kelompok agama cenderung ramai-ramai meminjam “tangan negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra sejumlah regulasi daerah yang biasa disebut dengan Perda Syariat Islam.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Ia memberikan mandat kepada negara untuk melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, dan memberi kewenangan kepada negara untuk menghukum orang yang tindakannya melanggar hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus penodaan agama yang sudah divonis oleh pengadilan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Masalah itu bermula dari terbitknya cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji Kusmin yang dimuat di majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat rekasi massa yang semakin kuat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran majalah Sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. Akibatnya ratusan eksemplar majalah Sastra disita di berbagai toko, agen dan pengecer di kota Medan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Bukan itu saja, protes massa terus berlanjut dengan demonstrasi ke kantor majalah Sastra. Sekitar 50 pemuda berunjuk rasa dari mulai orasi sampai aksi coret-coret dinding kantor dengan segala macam penghinaan. Nuansa sindrom komunisme begitu kuat dalam tulisan-tulisan demonstran seperti H.B Jassin Kunjuk! (Kunyuk, ejaan lama-red ), H.B Jassin Tangan Kotor Gestapu PKI, Ini Kantor Lekra, Majalah Sastra: Anti Islam, dan lain-lain. Akibat demonstasi tersebut majalah Sastra kemudian ditutup sampai batas waktu yang ditentukan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kalangan sastrawan pun bereaksi. Di Medan sejumlah sastrawan terkemuka seperti Sori Siregar, Zakaria M. Passe dan Rusli A. Malem membuat pernyataan protes. Di Jakarta tak ketinggalan Umar Kayam, Taufiq Ismail, Trisno Sumarjdo, D. Djajakusuma dan Slamet Soekirnanto ikut menandatangani pernyataan protes. Nama Ki Pandjikusmin sendiri ‘mencuat’ sehingga dipelesetkan menjadi “Kibarkan Pandji-Pandji Komunis Internasional” . Polemik terus berkelanjutan. Setahun sesudah itu tajuk rencana harian Indonesia Raja menulis : “ Ki Pandji Kusmin, Tampillah Engkau Sekarang Sebagai Ksatria.”

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dengan makin gencarnya protes terhadap Monitor , pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, Selasa 23 Oktober 1990 membatalkan surat ijin usaha penerbitan persnya. Tak lama, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan mencabut rekomendasi untuk jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk Monitor tapi juga untuk majalah Hai . Ia dianggap menyalahi kode etik jurnalistik sehingga keanggotaan PWI-nya gugur. Dia pun otomatis tidak bisa menduduki jabatan pemimpin redaksinya. Menurut aturan, dia masih berhak membela diri di dalam kongres PWI, namun hal ini tidak berlaku bagi Arswendo Atmowiloto. (S. Sinansari Ecip, Kode Etik dan Undang-undang Pers, Berguna ataukah Percuma? , Jumat, 07 Februari 2003 dalam www.dewankehormatanpwi.com ). Puncak dari peristiwa heboh angket itu, Arswendo Atmowiloto, diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kronologisnya cukup panjang. Menurut KH Achmad Sofyan, sebenarnya peristiwa yang berkenaan dengan terdakwa Saleh adalah peristiwa kecil. Dikatakan kecil, karena Saleh itu terhitung saudara sepupu KH Zaini Abdul Aziz pengasuh pesantren Nurul Hikam, Kesambi Rampak, Kapongan. Keberadaan Saleh sendiri hanyalah sebagai tukang kebun di Masjid Nurul Islam, Gebang, Kapongan. “Itu sebabnya, waktu Kiai Zaini meminta PCNU Situbondo melalui MWC NU Kapongan agar menuntut Saleh, ya saya sarankan agar soal itu tak perlu dilanjutkan. Tapi Kiai Zaini rupanya berkukuh memerkarakan Saleh ke pengadilan,” ujar Kiai Sofyan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Ustadz H Mohammad Romly, 43, Wakil Ketua PCNU Situbondo menilai bahwa kasus Saleh sebenarnya hanya kasus kecil. Saleh sendiri, menurut Ustadz Romly, tidak pernah meresahkan masyarakat karena Saleh memang bukan orang terkenal. Keresehan masyarakat, lanjut Ustadz Romly, justru disulut oleh KH Zaini Abdul Aziz. “Sebab dalam setiap pengajian, Kiai Zaini selalu mengekspose kesesatan ajaran yang diikuti Saleh. Bahkan surat pernyataan yang dibuat Saleh yang menyatakan bahwa KH As’ad meninggal tidak baik, difotokopi oleh Kiai Zaini dan disebarluaskan. Anehnya, surat pernyataan yang difotokopi dan disebarkan itu bentuk tulisannya tidak sama dengan tulisan Saleh,” ujar Ustadz Romly.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam usaha menjatuhkan Saleh, ungkap Ustadz Romly, KH Zaini Abdul Aziz telah meminta kepada MWC-NU Kapongan agar melapor ke Polsek Kapongan. Melalui surat bernomor O9/MWC/V/1996 tertanggal 7 Mei 1996, Ketua MWC-NU Kapongan H Saiful Abrori dan Sekretarisnya H Samsuddin meminta Kapolsek Kapongan agar menangani kasus Saleh secara serius sesuai hukum yang berlaku. “Tapi entah disengaja atau tidak, stempel yang digunakan pada surat itu keliru menggunakan stempel lama yang sudah tidak berlaku,” ungkap Romly.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Tanggal 14 Mei 1996, ungkap Ustadz Romly, para pengurus NU Situbondo membahas surat dari MWC-NU Kapongan itu di kantor PCNU. Rapat dipimpin langsung oleh KH Achmad Solyan, Ketua Syuriah. Hasil rapat diputuskan, bahwa masalah Saleh tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab Saleh masih tergolong anak-anak dan belum berkeluarga. Di samping itu, Saleh juga bukan orang yang berpengarah. Pekerjaan sehari-hari Saleh adalah sebagai penjaga Masjid Nurul Islam di Gebang, Kapongan. “Waktu itu Kiai Sofyan malah mengusulkan agar Saleh dititipkan saja sebagai tahanan di kepolisian selama 3 atau 4 bulan agar jera. Tapi pada prinsipnya Kiai Sofyan dan seluruh pengurus PCNU Situbondo tidak setuju jika kasus itu dilanjutkan ke pengadilan,” ujur Ustadz Romly.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pada saat bertemu dengan KH Zaini Abdul Aziz, ungkap Ustadz Romly, ia dimintai penjelasan mengenai hasil rapat di PCNU. Dengan apa adanya, lanjut Ustadz Romly, ia menjelaskan alasan PCNU untuk tidak menyetujui dibawanya kasus Saleh itu ke pengadilan. Malah melalui H Fatchurasyid juga diungkapkan jika Komandan Kodim 0823 yaitu Letkol Imam Prawato tidak menghendaki kasus itu dilanjutkan ke pengadilan. “Tapi Kiai Zaini bilang kalau dia akan memperbarui gugatan. Saya waktu itu hanya menjawab ya terserah saja kalau kemauan kiai begitu. Dan sesudah itu pengurus PCNU tidak mengikuti lagi masalah tersebut,” ujar Ustadz Romly.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Mursawi Z.A, 46, Sekretaris LP Ma’arif Situbondo menuturkan bahwa niat KH Zaini Abdul Aziz untuk menuntut Saleh ke pangadilan sebenarnya juga sudah diingatkan oleh Habib Abdurrachman Alkaf, putera Habib Achmad Alkaf (almarhum). Habib Abdurrachman Alkaf, ungkap Mursawi, waktu itu sudah memohon agar kasus Saleh itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi Kiai Zaini tidak mau. Ia tetap berkukuh menuntut Saleh ke pengadilan. “Selama proses peradilan berlangsung, saya sering berjumpa dengan pengikut Kiai Zaini dari berbagai tempat di Besuki. Pengikut Kiai Zaini dari desa Bungatan, Buduan, Mlandingan, dan Besuki menyapa saya dan saya sapa balik,” ujar Mursawi.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Soal pernyataan Saleh yang menandaskan bahwa KH As’ad Syamsul Arifin mati tidak baik, ungkap Mursawi, diperoleh Saleh dari seorang Madura yang tak dikenalnya. Ucapan itu kemudian didengar KH Zaini Abdul Aziz dan Saleh diminta untuk membuat pernyataan tertulis tentang pernyataannya itu. Pada saat surat tulisan Saleh itu diedarkan oleh Kiai Zaini, Saleh dipanggil oleh Habib Abdurrachman Alkaf. “Waktu itu Saleh dimarahi Habib Abdurrachman dan disuruh meminta lagi surat pernyataannya itu kepada Kiai Zaini. Tapi Kiai Zaini tidak memberikan malah memfotokopi dan menyebarluaskan. Namun setahu saya, keluarga Kiai As’ad tidak ada yang terpancing emosi oleh surat itu,” ujarnya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

KH Kholil As’ad, pengasuh Pondak Pesantren Walisongo menuturkan bahwa seseorang tak dikenal telah memberikan fotokopi surat pangakuan Saleh itu kepadanya. “Tapi saya tidak menghiraukannya. Bahkan saat Saleh disidang karena suratnya itu, saya tidak tahu-menahu. Baru pada sidang Saleh yang ke-4 saya tahu kalau anak itu diadili. Itupun setelah ada petugas yang datang meminta bantuan agar saya ikut mengamankan sidang,” ujar kiai muda yang dikenal sebagai guru ilmu tasauf itu (Laporan Tim Pencari Fakta GP Ansor Jatim, 1996).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam sidang keempat kasus itu, 3 Oktober 1996, Saleh membantah tuduhan menodai agama Islam. “Saya datang hanya untuk musyawarah dan saya ingin tahu tanggapan Kiai Zaini, apakah pendapat saya betul atau tidak,” kata lulusan SMAN II Situbondo itu. Massa yang antara lain datang dari Besuki, Panarukan, dan Asembagus yang mencapai 1.000 orang itu marah. Hadir pula dalam sidang itu Ny. Aisyah, putri Kiai As’ad yang duduk dengan kaki diangkat ke kursi. Aisyah, yang biasa dipanggil Nisa itu, tampak marah dan meremas-remas rokok Gudang Garam, serta menyalakan korek api sampai habis satu kotak. Ia tak menggubris, meskipun sudah diperingatkan petugas.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Seusai sidang teriakan “Bunuh Saleh” pun terdengar. Massa berusaha mengeroyok Saleh, tapi diamankan puluhan petugas dengan memasukkannya ke tahanan PN Situbondo. Massa yang sudah kalap merusak pintu dan jendela tahanan. Sekitar 10 orang membongkar genteng, jendela plafon, dan berhasil menghajar Saleh dalam selnya. Tindakan ini bisa dihentikan dengan bantuan Ny. Aisyah. Tapi, massa yang ada di luar tahanan tak mau beranjak. Mereka menuntut Saleh dihukum mati dan mereka yang akan mengeksekusinya. Teriakan Kapolres Situbondo, Letkol Endro Agung, sudah tak didengar. Baru setelah Ny. Aisyah berteriak-teriak lewat megaphone mengajak pulang, massa pun bubar. Saleh diantar ke rutan dalam satu mobil bersama Ny. Aisyah. “Saya sudah tidak dendam pada Saleh,” kata Nisa.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam sidang ke lima, 10 Oktober 1996, Saleh yang dijaga oleh 100 orang aparat dari komando distrik militer (kodim) sudah sampai pada tuntutan jaksa. Hadir pula ribuan pengunjung dari luar kota. Mayoritas adalah Madura pendalungan (pendatang) yang beragama Islam dan jemaah NU. Kabar akan adanya sidang Saleh mereka dengar dari mulut ke mulut. Tapi ada sumber yang menyebutkan bahwa K.H. Zaini yang telah memfotokopi undangan dari PN itu. Selama sidang, massa tetap tenang. Jaksa menuntut Saleh hukuman 5 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 156 (a) KUHP tentang Penodaan Agama.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Tindakan brutal baru terjadi seusai sidang. Sebagian massa yang tak puas dengan tuntutan jaksa, dan ingin Saleh dihukum mati, mulai melempari gedung pengadilan dengan batu. Suasana jadi kacau. Seorang petugas Kodim terkena lemparan batu. Teriakan peringatan Komandan Kodim, Letkol Imam Prawoto, tidak digubris. Batu-batu terus berjatuhan, setelah ada aparat yang membalas aksi massa itu. Karena terdesak, aparat masuk ke dalam gedung. Massa yang sudah kalap terus mengamuk. Aparat dan para hakim, termasuk Erman Tanri, ketua PN Situbondo yang keningnya luka kena lemparan batu, melarikan diri lewat sungai di belakang gedung PN. Saleh pun diselamatkan ke arah belakang.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Entah siapa yang menyulut, ada massa yang berteriak bahwa Saleh dilarikan ke Gereja Bukit Sion yang terletak sekitar 200 meter sebelah barat gedung PN. Isu bahwa hakim yang mengadili ada yang beragama Kristen pun merebak. “Padahal, 3 hakim dan jaksa yang mengadili Saleh, semua beragama Islam,” kata Erman Tanri. Massa yang marah kemudian membakar mobil di depan gedung PN milik kejaksaan dan anggota Polres, serta sebuah sepeda motor. Pesawat televisi pun dibakar. Akhirnya, gedung PN pun membara. Massa pun bergerak ke Gereja Bukit Sion. Berbekal bensin dari pom bensin di depan gereja dan dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dihentikan, mereka membakar gereja setelah lebih dulu menguras isinya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Mereka dengan aksinya ini pun lalu mencari sasaran lainnya. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) yang terletak di sebelah Polres akan jadi sasaran berikutnya. Tapi pembakaran gagal karena dicegah oleh petugas anti huru-hara. Hanya pagar dan papan nama gereja saja yang sempat dirusak. Karena diblokir, massa pun kemudian bergerak ke Jalan W.R. Supratmam. Mereka membakar bangunan SD dan SMP Katholik dan Gereja Maria Bintang Samudra. Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan gedung TK/SD/SMP Kristen Imanuel jadi sasaran berikutnya. “Untung murid-murid sudah kami pulangkan. Kalau tidak, wah, ngeri saya membayangkannya.” kata seorang guru SMPK.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Massa bergerak lagi ke arah timur. Gereja Pantekosta dan Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Jalan A. Yani turut pula menjadi sasaran amukan massa. Tak hanya gereja dan bangunan sekolah Kristen saja yang diincar, rumah makan Malang dan pertokoan Tanjungsari pun tak luput dari perusakan. Malapetaka juga terjadi pada sasaran berikutnya, yaitu rumah pendeta dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Bahtera Kasih. Di dalam rumah itu tinggal pendeta Ishak Kristian, 71 tahun, isterinya Ribka Lena, 68 tahun, dan anaknya Elisabeth Kristian 23 tahun. Juga keponakannya, Nova Samuel dan Rita Karyawati, yang sedang magang pendeta di sana. Mereka tak berani keluar dan akhirnya terbakar di dalam rumah.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Menurut Sanidin, ketua RT O3/O03 Kampung Mimba’an, Desa Panji, yang rumahnya bersebelahan dengan GPPS, ketika gereja itu dibakar masyarakat tidak ada yang bisa melakukan pertolongan. Bahkan, ketika Sanidin berusaha menyiramkan air ke api yang hampir membakar rumahnya, ia di marahi massa. Tapi, Sanidin berkilah bahwa ia menyirami rumahnya sendiri. Sebenarnya, ketika GPPS terbakar, ada 10 orang di dalamnya. Namun, dua pembantu bisa menyelamatkan diri dengan naik ke atap dan meluncur ke rumah tetangga lewat pipa. Walaupun salah satu lengan pembantu ini terbakar tapi jiwanya selamat. Sanidin menduga pendeta Ishak yang dikenal sebagai orang baik semasa hidupnya itu, tidak bisa menyelamatkan diri karena berusaha melindungi isterinya yang lumpuh karena rematik.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Ketika merusak pertokoan itulah, satu kompi senapan batalyon infantri 514 datang. Petugas langsung memukuli dan mengangkut orang yang dianggap sebagai biang kerusuhan. Tindakan para petugas itu membuat massa lari tunggang langgang. Sebagian lari ke Gang Karisma, dan masih sempat-sempatnya membakar rumah anak yatim di bawah asuhan Yayasan Buah Hati. Sebagian massa lainnya lari ke Jalan Jaksa Agung Suprapto dan di sana mereka membakar TK Santa Theresia dan sebuah susteran. Tragedi Situbondo itu baru benar-benar berhenti pada pukul 15.00.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Namun, aksi massa menjalar ke daerah sekitarnya. Di Asembagus dan Besuki, yang jaraknya lebih dari 30 kilometer ke arah timur Situbondo, mereka membakar 3 gereja, sedang di Kecamatan Banyuputih ada 6 gereja dan sebuah rumah pendeta yang dibumihanguskan. Massa juga bergerak ke arah barat. Sejak pukul 15.00 sampai Magrib, massa beraksi di Panarukan, 6 kilometer dari Situbondo dan membakar 2 gereja. Dari sana, mereka bergerak ke Besuki yang jaraknya hampir 30 kilometer dari Situbondo dan membakar 2 gereja, sebuah klenteng, serta merusak sebuah toko di alun-alun. Aksi bakar hangus ini baru benar-benar reda pada pukul 23.00.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Aparat keamanan dari lokasi seputar kerusuhan baru berdatangan ke Situbondo menjelang Magrib. Malam itu 120 orang ditangkap dan diseleksi menjadi 46 orang. Dari jumlah sekian, 11 diantaranya pelajar dari STM, SMA, dan SMEA Ibrahimi yang ketua yayasannya dipegang oleh K.H. Fawaid, salah satu putra K.H. As’ad. “Kami pengurus sekolah merasa malu pada masyarakat dan pengasuh pondok, tapi mereka hanya ikut-ikutan,” kata seorang guru. Selain pelajar, juga ditahan sejumlah santri dari pondok Wali Songo, Mimbaan dan “anjal” alias anak jalanan, sebuah perkumpulan bekas preman yang dibina oleh K.H. Cholil, juga salah satu putra K.H. As’ad.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Masud menerbitkan buku berjudul “Kutemukan Kebenaran Sejati dalam al-Qur’an”. Dalam Buku setebal 25 halaman itu, Masud menyelewengkan dua kalimat syahadat, dari asyhadu Anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadan Rusullah diubah menjadi asyhadu anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah Wakalimatullah . Selain itu dalam tafsir itu Masud menyebutkan Allah Bapak di Surga. “Dalam Islam itu tidak ada,” kata Hakim Janatul. Dalam buku yang disebarluaskan atas nama Yayasan al- Hanif, menurut hakim, Masud menafsirkan secara salah surat Yasin.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pengurus Masjid Raya Batam Center, Sekretaris Eksekutif MUI Batam. Menurutnya, di halaman 10 buku tersebut misalnya, Simanungkalit membuat sebuah statemen persaksian yang dalam Islam dikenal dengan syahadat. Sebagai kesimpulannya dalam memahami yang sekaligus menyalahgunakan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 171, 172, 173; Ali Imran ayat 45; al-Zuhruf ayat 61; Maryam ayat 17, 19, 20, 21; Lukman ayat 34; al-Tin ayat 8; dan al-Nas ayat 1. Dari pemahaman ayat-ayat tersebut Masud menciptakan sebuah syahadat bagi alirannya (Islam al-Hanif) yang berbunyi: ”Asyhadu anla Ilaha Illallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Ruhullah Wakalimatullah” yang artinya: Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Isa adalah Ruh dan Firman Allah.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam telaah yang dilakukan Drs H Masrum M Noor MH.terhadap buku tersebut bahwa di halaman 7, Simanungkalit juga memberikan tanggapannya terhadap paham Trinitas dengan mendasarkan pendapatnya pada dasar yang tidak tepat, yaitu menggunakan QS. al-Maidah ayat 72 dan 73 yang tidak bercerita tentang hal tersebut. Dan pada halaman 12 buku itu, Simanungkalit menyatakan bahwa umat Islam al-Hanif melakukan salat berjamaah atau ibadah pada hari Sabtu dan mejadikan QS. al-Nahl: 124; al-Nisa:47, 154; al-A’raf: 163; dan al-Baqarah: 65, 66 sebagai dasarnya. Ini adalah pemerkosaan pemahaman ayat yang sangat bodoh dan pengecut. Karena Simanungkalit dalam penjelasannya dengan sengaja membuang bagian ayat yang menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut adalah memang menerangkan tentang kondisi Bani Israil dan Yahudi. Maka semestinya Simanungkalit sportif untuk tidak menyebutnya sebagai cara ibadah umat Islam al-Hanif. ( www.harianbatampos.com , 24/09/05).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jemaat Pondok Nabi tersebut dievakuasi dengan didampingi Tim Crisis Center Forum Komunikasi Kristen (TCC FKK) Jawa Barat.   Acara pengangkatan dengan berkumpul di Pondok Nabi, memang gagal. Tapi dia mengelak kalau pengangkatan urung terjadi, lantaran aparat polisi dan pihak Crisis Center Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) menghentikan acara tersebut. “Ditengah-tengah acara Pendeta Simon Timorason masuk,” kata Sibuea. Pendeta Simon Timorason adalah Ketua Crisis Center FKKI Jawa Barat. FKKI tergolong menentang dan menganggap Sibuea sesat ( www.tempointeraktif.com , 12 November 2003).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sibuea kemudian diperiksa dan ditahan. 13 tersangka yang lain juga diperiksa selama dua hari lalu ditahan di Markas Polres Bandung. Mereka adalah Michael Timotius, Ester Sinaga, Andreas, Ferry, Charles, Brijones, Marthen, Josep Hasian, Ery Indiardi, Yohanes, Daniel Kale, Yani Batuwael, dan Sela. Mereka juga masih menjalani pemeriksaan. Sebelas dari mereka bertindak sebagai rasul dan seorang selaku nabiah (nabi perempuan). Sedangkan 21 pengurus sekte kiamat pimpinan pendeta Mangapin Sibuea lain hingga kini masih diperiksa intensif. Mereka semua perempuan dan 14 di antaranya adalah nabiah ( www.liputan6.com , 12/11/2003).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Yang dianggap lebih menyesatkan lagi, Mangapin meyakini bahwa pada 10 November 2003 dunia akan kiamat. Ia meyakini hal itu melalui suara langsung yang didengar dari Tuhan ke telinganya setelahnya berpuasa selama tujuh hari tujuh malam. Di bulan Mei 2002, Mangapin telah merekam ajarannya dalam sebuah VCD kemudian disampaikan kepada para jemaatnya. Dalam rekaman itu terdakwa mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen adalah nabi-nabi palsu yang tempatnya di neraka dan menyebutkan baptisan di luar kebenaran al-Kitab.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pembacaan vonis yang memakan waktu hampir satu setengah jam itu berjalan tenang. Hanya sekali Managapin menunjukkan perasaannya dengan bertepuk tangan, tatkala mendengar tuduhan yang dibacakan hakim anggota. Terhadap putusan itu, Mangapin menyatakan banding, dan menunjuk pengacara baru, yakni Djonggi M. Simorangkir. Kepada wartawan, Mangapin menyatakan, dirinya tidak pernah berpendapat bahwa kiamat dunia terjadi pada 10 November 2003 ditandai dengan lenyapnya langit dan bumi, serta binasanya semua manusia. “Itu persepsi orang lain yang dikenakan kepada kami, lalu dituntut di pengadilan,” katanya. Lalu, ia mengungkap kiamat versi dirinya. “Kiamat itu berarti, kami sudah kiamat, sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab, kami sudah dikuasai oleh roh dari Allah,” kata Sibuea.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Di tempat yang sama, Djonggi menyatakan pihaknya akan mengajukan banding karena persidangan terhadap Mangapin berbeda dengan persidangan 12 rasul pengikut Mangapin yang juga ia dampingi. Sekadar contoh, di persidangan, ia sudah memeriksa saksi Jhon Madris Nainggolan (Bimbingan Masyarakat Kristen, Depag Jawa Barat) dan Lumban Tobing (Sekretaris Umum PGI Wilayah Jawa Barat). Ternyata, keduanya mengaku tidak ada yang dirugikan. Selain itu, ia juga keberatan jika pernyataan Mangapin disebut menodai agama. “Kalaupun penjabaran al-Kitab (yang dilakukan Mangapin) tidak benar, itu upahnya hanya dosa dari Tuhan, bukan dari pemerintah,” ujarnya, dengan nada tinggi.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Ditahan di Rutan Kelas I Kebon Waru, Bandung, Mangapin tetap yakin bahwa tanggal 10 November terjadi pengangkatan dan para jemaat telah dimurnikan Tuhan. Ia  juga “meralat” keyakinan sebelumnya soal kiamat 10 November 2003 menjadi 11 November 2007 (KCM, 13/11/2003). Esoknya, tepat tanggal 14/11/2003 , sekitar pukul 13:00 WIB, ratusan warga sekitar menghancurkan ‘Pondok Nabi’ Jalan Siliwangi 75 Baleendah –tempat pendeta itu mengajarkan ajarannya kepada sekitar 284 jamaah. Selain merobohkan pagar pondok, warga juga menjebol pintu pondok lalu merobek-robek seluruh dokumen Mangapin maupun buku-buku berisi ajarannya yang masih tersisa di sana. Akibatnya sepenggal jalan Siliwangi penuh sobekan kertas di antaranya berisi penafsiran Mangapin dalam Alkitab tentang datangnya hari kiamat 10 November 2003.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sekadar tahu saja, RW 10 yang dimaksud dalam tulisan itu adalah wilayah pondok itu berada, tepatnya kampung Sibolga RW 10 Kelurahan Baleendah. “Bangunan ini (Pondok Nabi) harus dirobohkan, karena memang juga belum punya izin bangunan (IMB),” kata seorang tokoh warga RW 10. Bukan hanya menempelkan kertas bertuliskan kecaman terhadap Mangapin. Sebagian warga juga menorehkan kecaman dengan cat pilok di dinding ruang utama ‘Pondok Nabi’–ruang bekas 284 jamaah Mangapin menggelar ritual menunggu datangnya kiamat 10 November. Tulisan cat pilok itu, di antaranya berbunyi “Mangapin Setan”, Mangapin Penyebar Ajaran Sesat”, dan lainnya (Banjarmasin Post, 15/11/05).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sekedar informasi, Managapin dilahirkan di Tapanuli, 17 Oktober 1944. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sampai sekolah kejuruan (STM) di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari sana ia masuk sekolah Alkitab di daerahnya, kemudian dilanjutkan ke Beji, Malang, Jawa Timur, sampai tahun 1966. Selama 16 tahun dia menjadi pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia, dan menjadi pendeta jemaat Filadelfia sampai tahun 1999. Ia keluar dari jemaat itu dan membentuk sekte Pondok Nabi.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Penulis yang juga sekretaris DPC PAN Palu itu mempersoalkan agama yang ternyata tidak berpengaruh banyak kepada pemeluk-pemeluknya. Dengan bahasa yang ekstrem, agama di Indonesia telah gagal semua. Sembari itu, ia mengutip ucapan-ucapan Karl Marx yang menyatakan bahwa ‘agama merupakan candu bagi masyarakat. Agama merupakan suatu minuman keras spritual. Agama dipandang sebagai penyebab penindasan, eksploitasi kelas dan lebih jauh lagi penyebab munculnya imajinasi-imajinasi non produktif. Sehingga kaum komunis menganggap agama sebagai racun dan harus dibinasakan keberadaannya. Semuanya disitir dari tulisan Vladimir Lenin tahun 1905.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Inilah yang mendorong sejumlah warga (tak kurang dari 2000 orang versi detikcom atau ratusan massa menurut Media Indonesia Online atau  ribuan massa seperti ditulis Portal Berita Sulteng yang menamakan dirinya Komunitas Muslim Kota Palu—antara lain terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda Perguruan Islam al-khairat Palu, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Palu, mahasiswa Universitas al-khairat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam berdemo pada hari Sabtu, 25 Juni 2005. Mereka meminta harian kelompok media Jawa Pos Group itu untuk berhenti terbit. Penutupan dianggap sebagai bentuk permohonan maaf mereka atas artikel itu ( www.aji-jakarta.org , 25 Juni 2005). Karena maraknya protes, Radar Sulteng akhirnya memutuskan tidak terbit selama 3 hari sejak hari ini meskipun kantor tetap buka dan karyawan masih masuk.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Polda Sulteng, di pihak lain, meminta keterangan keterangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulteng HS Saggaf al-Jufri. Polisi juga telah memeriksa Rus’an. Menurut Kapolda Sulteng Brigjen Ariyanto Sutadi, ia telah menjadi tersangka, terkait artikel opini yang dituding menista agama Islam ini. “Sebelum ada laporan Polisi terkait artikel opini itu, kami sudah membahasnya. Rus’an langsung kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolda Ariyanto di Polda Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu Timur ( detikcom, 25 Juni 2005).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kasus ini menimpa Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Probolinggo yang dipimpin Ardhi Husein. Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjaran 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum’at, 27 Mei 2005, padepokan YKNCA, di desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo diserbu dan dirusak ribuan massa. Perusakan dan penyerbuan yayasan ini terkait dengan kontroversi isi buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. Berbagai media yang terbit esok harinya memberitakan bahwa sekitar 3000 orang menyerbu dan sebagian melempari padepokan tersebut hingga bangunan rumah yayasan itu hancur. Namun semua penghuni dan pasien yang ada di dalamnya dapat diselamatkan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam pernyataan yang dibuat MUI Probolinggo dan ditandatangani KH. M. Hasan Mutawakkil A, SH dan KH. Mahfud Syamsul Hadi tanggal 16 Mei 2005, dinyatakan beberapa masalah yang dianggap sesat, dari masalah aqidah, syari’ah, dan masalah lain-lain. Dalam masalah aqidah misalnya dipermasalahkan beberapa hal: 1. menganggap rasul masih ada; 2. iblis lebih beriman dari manusia; 3. menganggap kitab Wedha, Tripitaka, Tao, dan Khong futse termasuk shuhuf Ibrahim; 4. masih adanya wahyu yang turun; 5. mengaku bertemu Allah di dunia; 6. Islam hanya untuk orang Arab; 7. masuk surga tidak harus masuk Islam; 8. seiman tidak harus seagama; 9. berucap atas nama nabi Muhammad; 10. menjadi Muslim sejati tidak harus masuk Islam; 11. kitab yang menjadi petunjuk bagi Muslim sejati tidak ada di bumi; 11. mohon ampun kepada Allah tidak diterima tanpa melalui hambanya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sedang masalah syari’ah yang dipermasalahkan antara lain: 1. membolehkan menggauli perempuan dengan suka sama suka; 2. menafsirkan al-Quran menurut akal pikiran; 3. syariat nabi Muhammad dianggap berakhir setelah nabi wafat dan dilanjutkan oleh hambanya yang mendapat wahyu langsung dari Allah; 4. perbedaan syariat dianggap sebagai perbedaan yang tidak prinsip; 5. poligami hanya boleh bagi nabi, waliyullah; 6. beribadah dengan menginginkan surga dianggap sombong, dan beribadah takut masuk neraka tidak tulus; 7. para insan kamil berjalan, berpikir dan beribadah tidak seperti manusia sewajarnya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Yusman Roy adalah pemimpin “Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku” di Malang Jawa Timur. Dalam komunitasnya itu, Yusman Roy mempratekkan shalat dua bahasa (Arab-Indonesia), sebuah praktek dalam shalat yang agak tidak lazim. Sebagai hal yang tidak lazim, praktik tersebut dianggap salah dan “menyesatkan”. Oleh karena itu, semua komunitas agama seperti Majlis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menganggap hal tersebut menyalahi praktik shalat yang dilakukan Nabi Muhammad saw (shallû kamâ ra`aitumûnî ushallî). Dia akhirnya diadili dan dipenjaran 2 tahun karena dianggap melakukan perbuatan yang meresahkan. Semula dia dituduh melakukan penodaan agama tapi tidak terbukti, sehingga dihukum dengan pasal yang lain. Ada kesan, yang penting Yusman Roy masuk penjara.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Muhammad Yusman Roy mendapat serangan dari berbagai kalangan nyaris tanpa pembelaan dan argumentasi yang memuaskan. Maklum, dia bukan seorang seorang ulama, kiai, akademisi, atau orang yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi keagamaan yang ketat. Dia juga bukan seorang pengikut “Islam liberal” yang terus berupaya menerobos ortodoksi Islam. Karena itu, wajar kalau dia tidak begitu peduli dengan metodologi berfikir para ahli fiqih yang jlimet itu. Dia hanya orang yang ingin mengajarkan kepada komunitasnya agar apa yang dibaca dalam shalat diketahui maknanya sehingga diharapkan shalat tidak sekedar menjadi rutinitas ritual tapi mempunyai atsar kepada pelakunya. Ditemukanlah formula shalat dua bahasa, di samping membaca “edisi Arab” diikuti pula “edisi Indonesia”.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Argumen Roy dari sisi ilmu ushûl al-fiqih konvensional memang bisa dikatakan lemah. Argumen pertama (agar shalat mempunyai makna) akan dengan mudah dipatahkan dengan mengatakan bahwa shalat dengan dua bahasa karena tidak tahu artinya bukanlah formula untuk menjadikan shalat mempunyai makna, karena jalan keluarnya adalah belajar bagaimana agar orang yang tidak tahu makna bacaan dalam shalat menjadi tahu.  Demikian juga dengan QS. Ibrahîm (14): 4 tidak mempunyai wajh al-istidlâl untuk membenarkan praktik shalat dua bahasa karena ayat tersebut tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan problem yang sedang dibahas.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Meskipun argumen yang dikemukakan Muhammad Yusman Roy lemah dari sisi manhaj al-istidlâl, namun hal itu tidak berarti tidak mempunyai preseden sama sekali dalam khazanah fiqih klasik. Memang nyaris tidak ada fuqaha yang memperbolehkan shalat selain dengan bahasa Arab, terutama dalam membaca surat al-fatihah, kecuali Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Kalau toh ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan mengganti bacaan shalat selain Bahasa Arab, namun hal itu tidak berlaku untuk surat al-fatîhah. Surat al-fatîhah adalah ‘harga mati’ yang tidak boleh diganti dengan bahasa apapun.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Namun demikian, Imam Abu Hanifah memperbolehkan membaca al-fatihah dalam shalat dengan bahasa Parsi bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Bahkan, dia berpendapat, membaca al-fatihah dengan bahasa Parsi –atau bahasa-bahasa lain tentunya- tidak menghalangi sahnya salat meskipun orang tersebut mampu berbahasa Arab. Hal yang terakhir ini (bagi orang yang mampu berbahasa Arab) memang hukumnya makruh menurut Imam Abu Hanifah. ( Abu Zahra , Abû Hanîfah: Hayâtuhu wa ‘Ashruhu wa arâ`uhu wa Fiqhuhu, [Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1977], hlm. 34-35).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Memang pendapat Imam Abu Hanifah tersebut bagaikan “suara lirih” di tengah kuatnya arus pendapat yang tidak memperbolehkan shalat selain Bahasa Arab. Imam Syafi’i (w. 204 H) adalah tokoh yang paling keras menyuarakan hal ini. Bagi Imam Syafi’i tidak ada pilihan kecuali harus menggunakan Bahasa Arab dalam Shalat, baik orang yang tahu Bahasa Arab maupun tidak. Imam Syafi’i memang dikenal sebagai seorang tokoh yang mempunyai pembelaan gigih terhadap Bahasa Arab, terutama Bahasa Arab versi suku Quraisy. Dia, misalnya, menolak pendapat yang mengatakan bahwa di dalam al-Qur’an ada serapan dari Bahasa non-Arab.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kasus ini sebenarnya bisa direfleksikan lebih jauh mengenai wajah keagamaan kita (Islam) yang sangat Arab oriented. Arab, terutama Mekah dan Madinah, menjadi orientasi hampir seluruh segi kehidupan orang Islam, baik ilmu, religiusitas, maupun kebudayaan. Akibatnya, orang sering mencampuradukkan antara agama dan tradisi. Tradisi sering dianggap sebagai agama, dan agama sering dianggap sebagai tradisi. Maraknya revivalisme Islam sekarang ini antara lain disebabkan kegagalan dalam membedakan dan memisahkan aspek-aspek tersebut.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Siapapun tidak bisa menolak bahwa Islam sangat lekat dengan budaya Arab. Hal ini sebenarnya wajar-wajar saja, karena Islam lahir di Arab, al-Qur’an berbahasa Arab, Nabi Muhammad orang Arab, kiblatnya ada di Arab, kitab-kitab fiqih ditulis dengan bahasa Arab, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak perlu heran jika cita rasa Arab begitu dominan dalam hampir seluruh konstruk keislaman. Budaya Arab adalah bahan baku untuk membentuk bangunan Islam. Ke-Arab-an senantiasa menjadi standar dalam menentukan baik-buruk, pantas-tidak pantas, halal-haram dan sebagainya. Bahkan, untuk menentukan apakah suatu jenis makanan itu halal atau haram, lidah orang Arab yang menjadi standar. Kalau lidah orang Arab menganggap sesuatu khabîts (kotor, menjijikkan) maka haram dimakan. Sebaliknya, jika lidah orang Arab mengatakan thayyib (baik, enak), maka halal dimakan untuk semua orang Islam di berbagai belahan dunia.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dengan demikian, wilayah Islam di luar Arab dianggap sebagai wilayah Islam pinggiran yang tidak mempunyai otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di wilayah pinggiran, harus dikonfirmasikan bagaimana “pusat Islam” menyikapi. Tokoh-tokoh intelektual Indonesia sejak abad 18 M banyak yang menulis kitab fiqih, namun hampir semuanya fiqih berkepribadian Arab. Bahkan, gagasan merumuskan fiqih Indonesia yang pernah dipikirkan Hasbi Ash-Shiddiqi, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari “kepribadian Arab”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digagas untuk membuat fiqih Indonesia juga masih terjebak pada Arabisme.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Korban dari kasus ini adalah Lia “Eden” Aminuddin. Dia divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember 2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya, Lia Aminuddin yang merupakan  perangkai bunga yang terkenal. Dia sering tampil di TVRI dan membawakan acara merangkai bunga. Dalam perkembangannya, Lia mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-rekannya dan dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 0rang, 15 di antaranya adalah anak-anak. Sejak kelahirannya, komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir komunitas itu sewaktu bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 Desember 2005, massa kembali mengepung Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh polisi.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pengikutnya yang berjumlah 48 ditangkap. Ketut Untung (Kabag Humas Polda Metro Jaya) mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi karena dalam pemeriksaan mereka terbukti bukan sebagai anggota aliran itu tetapi sebagai pelayan rumah, pekerja ataupun orang yang bekerja di rumah Lia, Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. “Masa orang yang jadi pembantu di rumah itu juga diperiksa terkait dengan aliran. Mereka kan bukan pengikut aliran karena hanya sebagai pekerja,” tegasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membawa 48 pengikut aliran Lia Aminuddin dari kediamannya, Rabu (28/12) petang setelah dua hari berturut-turut rumah itu dikepung warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan aliran pimpinan Lia.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kendati para pengikut aliran itu menolak untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, namun polisi akhirnya berhasil mengevakuasi kendati sebagian pengikut harus digotong untuk masuk ke dalam bus milik Polda Metro Jaya. Lia, seperti diketahui, menyebarkan ajarannya sudah enam tahun lebih. Dia mencampurkan sejumlah agama. Dan, dia juga berinovasi dalam beribadah. Semula salah satu ibadahnya dengan menyanyikan lagu-lagu rohani diiringi organ. Penampilan jemaat wanitanya serbatertutup, lengkap dengan kerudung, dan berwarna putih semua. Namun belakangan, ibadah kelompok Lia juga dengan mengaji diiringi musik. Belakangan lagi, kelompoknya membuat ritual dengan mengelilingi kawasan Mahoni.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Penampilannya pun selalu berubah sesuai dengan ”wahyu” yang dia terima. Dahulu, dia berjubah dan berkerudung warna putih. Namun, beberapa tahun kemudian menggunduli rambutnya dan berpakaian ala biksu. Namun, reaksi anggota masyarakat sekitar selama ini tidak terlalu dahsyat. Baru pada Selasa lalu, warga sekitar marah. Pengurus masjid sekitar akan menggelar tablig akbar untuk memerangi ajaran perempuan yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu. Kegiatan itu akan digelar di depan rumah Lia, Sabtu (31/12). Materi tablig akbar tentang Malaikat Jibril palsu.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Lia masih meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya. Sumber di kepolisian menyebutkan, wanita yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu tetap menolak tuduhan ia menodai agama. Lia bersikukuh bahwa ajaran yang dianut dan dikembangkannya  benar. “Ya tetap merasa kalau dirinya benar. Tapi, itu hak dia, karena menyatakan benar atau tidak adalah pengadilan,” kata sumber tersebut. Dalam sidang, pengacara dari Koalisi Pembela Kebebasan Beragama itu menuduh Majelis Hakim melanggar asas peradilan yang fair karena menghadirkan saksi ahli yang juga merupakan saksi pelapor, yakni anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof Dr Ali Mustofa.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

“Baik, kalau begitu Majelis, dengan hormat, karena kami mintakan surat kami, dengan hormat kami berkeberatan untuk mengikuti persidangan ini. Dengan hormat, kami meninggalkan persidangan! Sekian dan terima kasih….” kata Saor Siagian. Saksi lainnya ternyata memberatkan. Ia mengaku kepalanya digunduli, dipukul, bahkan mulutnya dibakar karena dianggap berbohong. Saksi mengaku tinggal di Komunitas Eden selama tiga tahun. Anggota Koalisi Pembela Kebebasan Beragama Asfinawaty menyatakan persidangan kasus Lia Eden tidak pantas dilanjutkan karena cacat hukum. Menurut pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu, persidangan kasus Lia Eden menjadi ujian bagi Indonesia dalam menerapkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketua Majelis Hakim Lief Sufijullah yang membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan Lia Eden terbukti melakukan perbuatan menodai salah satu ajaran agama yang dilindungi di Indonesia sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan ketiga JPU.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam kaitan ini, ada beberapa catatan penting yang perlu diberikan. Pertama, kasus-kasus penodaan agama senantiasa terkait dengan agama apa/siapa yang dinodai. Siapa yang berhak mengatakan agama tertentu telah dinodai atau tidak. Hal ini sangat mendasar dalam masalah ini. Secara yuridis formal, tentu saja pengambil keputusan pada akhirnya adalah hakim. Namun semua orang tahu bahwa hukum dan hakim tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Apalagi dalam masalah agama, hakim seringkali merasa tidak punya “otoritas” dalam bersikap dan membuat penafsiran.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kedua, karena masalah di atas, maka suara mainstream seringkali diambil sebagai referensi kebenaran. Dalam Islam misalnya ada doktrin: ‘alaikum bi al-sawâd al-a’dham (hendaklah kamu mengikuti pendapat mayoritas) yang sering digunakan untuk melegitimasi kebenaran mayoritas. Doktrin ini semakin kuat dengan adanya hadis: lâ tajtami’u ummatî ‘alâ dhalâlatin (umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan). Dari doktrin inilah dalam hukum Islam dikenal konsep Ijmâ’ (konsensus ulama) yang menjadi standar kebenaran. Dalam konteks modern, apa yang disebut mayoritas sebagai penguasa kebenaran itu bisa merupakan hasil rekayasa.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Ketiga,  karena itu, kasus pengadilan penodaan agama senantiasa melibatkan massa. Pengerahan massa dilakukan bukan saja untuk menyuarakan aspirasi, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang disuarakan adalah pendapat mayoritas. Tekanan ini pada akhirnya diharapkan mempengaruhi keputusan hakim. Akhirnya, klaim penodaan agama bukanlah masalah hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi lebih karena tekanan massa, masalah mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan otoritas penafsiran agama. Suka atau tidak, demikianlah realitasnya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Keempat, khusus menyangkut masalah penodaan Lia Eden, pertanyaan yang harus segera dijawab adalah agama apa yang dinodai? Sebagian orang Islam mengatakan bahwa ajaran Lia Eden  telah menodai agama Islam. Lia Eden bilang dia adalah Jibril yang mendapat wahyu dari Tuhan, seorang anggotanya dikatakan reinkarnasi Nabi Muhammad, dan sebagainya. Sampai di sini saya belum merasa ada penodaan terhadap Islam, meskipun orang mungkin mengatakan bahwa membawa-bawa nama Jibril dan Nabi Muhammad tidak dalam posisi “sewajarnya” adalah bentuk penodaan terhadap Islam. Lia Eden sendiri mengatakan bahwa dia tidak memeluk agama, tapi percaya pada Tuhan. Karena itu tidak tepat kalau ajaran-ajarannya itu dikatakan menodai Islam. Ajaran-ajaran Lia Eden tidak bisa diletakkan dalam konteks penafsiran tentang Islam, sehingga ajarannya tidak bisa dilihat dengan menggunakan kacamata Islam. Kalau Lia mengaku tidak beragama, mengapa Islam, merasa dinodai? Kalau Lia merasa Jibril datang kepadanya, mengapa Islam merasa terhina? Ini sungguh aneh.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sebelum membicarakan lebih jauh tentang pasal penodaan agama, perlu didiskusikan dulu tentang sifat melawan hukum. Hal ini penting untuk melihat jenis perbuatan yang bisa dikatakan melanggar hukum.  Dalam hukum pidana dikenal dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiil sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 rancangan KUHP yang baru memungkinkan orang dijatuhi hukuman jika melakukan hal-hal yang tidak patut dan menusuk rasa keadilan dalam masyarakat, meski perbuatan itu tidak dilarang UU. Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum secara formal (asas legalitas) menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika melakukan hal-hal yang dilarang UU yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Di sini memang ada dilema. Persoalan antara perbuatan melawan hukum secara materiil dan secara formal merupakan persoalan dilematis yang cukup lama. Dilemanya terletak pada apakah kita akan menggunakan prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum rechtstaat , sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum the rule of law .

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Rencana KUHP kita sebagaimana terlihat dalam pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas. Tetapi, sejak berlakunya UU No 14/1970, selain menerapkan bunyi UU, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Itu berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Jadi, keduanya diakomodasi di dalam sistem peradilan kita. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilema. Sebab, di dalam praktiknya, keduanya tidak diperlakukan secara integratif, melainkan alternatif.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Judicial corruption yang di dalam masyarakat lebih populer disebut mafia peradilan dilakukan dengan manipulasi atas konsep-konsep itu. Jika satu kasus dapat dimenangkan -menurut kehendak dalam proses mafia- melalui prinsip kepastian hukum, proses mafianya mengarahkan putusan pengadilan untuk menggunakan hukum-hukum tertulis dan bukti formal. Tetapi, jika kasus tak bisa dimenangkan -negatif dengan mafia-, yang dipergunakan adalah dalil-dalil tentang rasa keadilan. Itulah sebabnya tidak jarang satu kasus yang sama diputus secara berbeda oleh hakim dengan kelompok penegak hukum yang berbeda. Untuk itu, para hakim tak dapat disalahkan. Sebab, mereka selalu berlindung di bawah prinsip kebebasan dan kemandirian hakim. [6]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Namun, pasal-pasal yang termaktub dalam Rancangan KUHP itu bisa saja dipahami secara salah atau terbalik, karena ketidakjelasan definisi yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan penodaan terhadap agama. Bukankah setiap penganut agama bisa menyatakan bahwa agamanya telah dinodai oleh kelompok lain hanya karena berbeda ajaran dan praktik agama, meskipun dalam satu jenis agama. Seperti yang terjadi pada kasus Ahamdiyah atau Lia Eden, jelas sekali nuansa kerumitannya untuk menentukan apakah mereka telah menodai agama Islam. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang bisa menjamin pengertian dari penodaan terhadap agama. Bukankah selama ini istilah penodaan terhadap agama selalu ditafsirkan oleh kelompok mainstream. Kenyatannya justru banyak aliran keagamaan diserang oleh kelompok mainstream dengan tuduhan kepercayaannya sesat dan menyesatkan. Seharusnya pasal-pasal tersebut justeru untuk melindungi mereka dari serangan pihak mainstream dan hegemonik itu. Tapi apa boleh buat hakim mengikuti cara pandang kelompok mainstream sehingga menghukum kelompok minoritas karena dianggap telah menodai agama.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Istilah penodaan agama sesungguhnya sangat abstrak sehingga bisa digunakan oleh kelompok tertentu, terutama kelompok mainstream yang menuduh kelompok lain telah menodai agama dengan keyakinan dan praktik agamanya. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur ( hatzaai articelen ) yang bisa dipahami secara sepihak. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku ritual dan penganut keyakinan keagamaan yang berbeda. Dan inilah yang terjadi dengan berbagai kasus yang dituding sebagai kelompok aliran sesat, seperti kasus Pondok Nabi di Bandung (2004), kasus Saleh Situbondo (1996), Lie “Eden” Aminudin di Jakarta (2006).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jika dilihat dari disain besar keagamaan di Indonesia, secara kasat mata kita bisa lihat, kelompok agama mainstream dari agama-agama resmi terus mengontrol pemahaman keagamaan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap aktif dan reaktif mereka dalam setiap praktik sosial-keagamaan di masyarakat, terutama terhadap aliran yang dianggap menyimpang kelompok mainstream. Karena jumlahnya yang besar (meskipun fragmentasinya sangat beragam), kelompok mainstream dianggap sebagai representasi agama yang sebenarnya, sehingga menafikan kebenaran lain yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus Islam, dengan fatwa agama yang dikeluarkan oleh MUI, masyarakat umum lebih mudah menerima dan melakukan proses justifikasi teologis, karena MUI lah yang dianggap memiliki otoritas yang kuat dalam menafsirkan agama. Sehingga dalam praktiknya, Islam yang bukan mainstream dianggap sesat dan menyimpang dengan tolak ukur pada praktik beribadah dan keyakinan teologisnya yang berbeda.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam beberapa kasus akhir-akhir ini tentang aliran sesat mestinya pasal-pasal tersebut bisa melindungi mereka dari penghinaan, penyalahan secara sepihak, tuduhan sesat dan serangan serta pelarangan secara sepihak oleh aparat hukum karena tekanan dari manapun, dari mereka yang tidak sepaham atau bahkan dari MUI. Tetapi kenyataannya justeru sebaliknya. Mereka dipersalahkan dan dituduh menodai agama, padahal kalau dilihat dari pasal-pasal di sini seharusnya MUI dan seseorang atau sekelompok orang yang menghina, menuduh sesat serta menyerang lah yang seharusnya dikenai pasal-pasal agama dalam KUHP ini, dan juga aparat keamanan dan hukum yang melarang tanpa proses pengadilan bisa dikenai pasal-pasal. [8] Tapi apa boleh buat, kelompok yang bukan mainstream tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan guna mendapatkan perlindungan yang layak dari negara.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pasal-pasal yang termaktub dalam Rancangan KUHP jelas sekali terlihat bahwa objek hukum yang diatur menimbulkan perbedaan tafsir. Ketidakjelasan objek yang diatur, seperti soal simbol agama, sifat dan keagungan Tuhan bisa membuat perbedaan pemahaman di masyarakat. Di satu sisi, bagi penganut agama tertentu, simbol itu dianggap suci, yang diagung-agungkan, tetapi bagi kelompok lain tidak dianggap suci. Hal ini bisa berakibat konflik serius dalam mendudukkan simbol keagamaan yang dianggap suci. Lantas bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam persoalan-persoalan riil di masyarakat. Sudah seharusnya objek hukum yang diatur adalah sesuatu yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat beragama.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Agama-agama yang dianut di Indonesia sebenarnya berjumlah sangat banyak, dari agama yang sering disebut sebagai agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) hingga agama-agama lain, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya. Belum lagi agama-agama lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat sebelum kedatangan agama pendatang (Islam dan Kristen), yang kemudian sering disebut sebagai aliran kepercayaan sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadatnya. Realitas inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang dihuni oleh banyak suku dan agama. Dengan kemajemukannya inilah, potensi pertentangan dalam kontestasi untuk menyatukan berbagai aliran dan paham kagamaan semakin besar. Paling tidak, kelompok mainstream akan menguasai panggung kontestasi untuk merebut makna-makna pemahaman keagamaan yang berserakan dalam kemejemukan masyarakat.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Hal itu bermula dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang status hukumnya kemudian ditingkatkan menjadi UU berdasar UU No. 5 tahun 1969. UU No. 1 /PNPS/1965 tersebut belakangan mulai direvisi dengan terbitnya Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Meskipun Inpres tersebut tidak secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap eksistensi agama Konghucu, namun dalam praktek di lapangan kesan pengingkaran terhadap Konghucu sangat dirasakan, sehingga hak-hak sipil penganut agama Konghucu menjadi terabaikan, seperti masalah perkawinan dimana Kantor Catatan Sipil tidak mau mencatat, tidak memperoleh pendidikan agama Konghucu di sekolah, perayaan hari raya dan sebagainya. Hal demikian semakin dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dari SE tersebut, Konghucu dikeluarkan dari daftar agama-agama di Indonesia.  Akibatnya, hak-hak sipil mereka tidak diakui, sehingga banyak penganut Konghucu yang secara terpaksa harus pindah ke agama lain, pelajaran agama Konghucu juga dihilangkan dari sekolah kecuali UGM yang sejak 1967 tetap menawarkan agama Konghucu sebagai salah satu mata kuliahnya. Belakangan, pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inpres No. 14 tahun 1967 tersebut dicabut dengan Kepres No. 6 tahun 2000. Dengan terbitnya Kepres yang terakhir ini maka hak-hak sipil penganut agama Konghucu dipulihkan kembali.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Inilah yang mendasari dirumuskannya Rancangan KUHP terutama soal tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama (pasal 341-348). Di  Bab itulah agama menjadi kata kunci untuk menentukan tindak pidana seseorang. Apakah yang dimaksud dengan agama? Apakah agama masih dipahami secara konvensional; memiliki Tuhan, kitab suci, nabi, dan jumlah penganut. Kalau demikian penegertiannya, maka jelas sekali bahwa arti kata agama dalam  Rancangan KUHP dipahami dengan 6 agama resmi yang diakui  negara, sehingga tidak mencakup atau tidak memberi ruang terhadap kepercayaan lokal (CF pasal 18 ICCPR), karena tidak memiliki persyaratan untuk disebut agama.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pengakuan 6 agama resmi ini diiringi juga dengan didirikannya lembaga-lembaga agama ”korporatis” negara yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), Walubi, dan Hindu Dharma Indonesia.  Lembaga-lembaga agama “korporatis” negara ini kemudian dipercaya sebagai pemegang otoritas agama di Indonesia, yang kemudian jangkauan kerjanya mencakup interpretasi ajaran agama, menyelesaikan sengketa internal dan eksternal agama, dll. [9]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Lembaga-lembaga agama tersebut sesungguhnya mencerminkan kebenaran yang dijustifikasi. Dengan kata lain, lembaga agama inilah yang memproduksi dan menjustifikasi kebenaran suatu agama. Sementara kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain menjadi tidak terjustifikasi. Inilah yang menjadikan telah hilangnya makna agama yang substansial, yang pada gilirannya digantikan oleh lembaga agama atau agama yang dilembagakan, yang dalam teori sosial disebut institusionalized religion dalam bentuk organisasi keagamaan. Sehingga militansi dan fanatisme selalu dirujuk pada bagaimana pengikut organisasi mengikuti kebenaran yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi agama. Kebenaran kemudian menjadi milik suatu organisasi agama yang dianut oleh anggotanya. Selama ini orang tidak sadar bahwa militansi terhadap “agama yang telah terlembaga” lebih besar ketimbang agamanya itu sendiri. Meskipun terkesan seseorang berjuang untuk menegakkan agama, tetapi yang sesungguhnya kita lihat adalah ia berjuang untuk “agama yang telah terlembaga” .

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dampak dari perlakuan yang berbeda secara normatif dalam Undang-undang dengan pemilahan agama resmi dan agama tidak resmi adalah negara tidak memiliki kesadaran untuk melindungi agama yang dipandang tidak resmi (agama-agama yang tidak disebutkan dalam Undang-undang No. 1/PnPs/1965 pasal 1 ). Pada gilirannya, negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Ini artinya, agama kepercayaan lokal tidak mendapatkan tempat yang layak secara normatif dalam negara Indonesia yang majemuk. Tak heran, jika perilaku kekerasan terhadap kepercayaan agama lokal yang dianggap sesat oleh kelompok mainstream tidak mendapatkan jaminan hak asasi manusia, bahkan mereka cenderung dipersalahkan secara hukum dengan vonis penjara di pengadilan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jika dilhat latarbelakang sejarahnya, Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Ditambah lagi dengan munculnya aliran-aliran atau oraganisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama sehingga perlu kewaspadaan nasional. Dan yang terpenting, Undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tak pelak lagi, Undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi aliran-aliran keagamaan di luar agama yang resmi.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Kecenderungan negara yang diskriminatif tampaknya akan terlihat jelas dalam Rancangan KUHP, karena perlindungan menjalankan ibadah hanya diberikan kepada agama yang diakui negara saja, yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sementara keyakinan atau kepercayaan lain di luar itu tidak mendapat jaminan menjalankan keyakinan. Bahkan, keyakinan itu dapat dianggap sebagai “meniadakan keyakinan agama yang dianut”yang dijadikan tindak pidana. Perlindungan terhadap agama resmi itu dengan aktivitas mengganggu, mengejek, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan orang yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan dan sebagainya. [10]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Argumentasi ini ingin mengatakan Rancangan KUHP, tidak mengakomodasi agama atau kepercayaan/keyakinan lokal diluar agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen Katolik. Para peserta seminar dan workshop juga dapat menangkap ide pemikiran di balik pasal ini, bahwa kepercayaan atau keyakinan lokal yang tumbuh subur di masyarakat dianggap sebagai penghalang, dan pengganggu bagi agama yang formal tadi. Secara tidak langsung negara melakukan tindakan disriminatif terhadap kepercayaan lokal.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Jika dalam KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan agama (pasal 156ª), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari  4 pasal (pasal 341-344). Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena itu, yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah penghinaan terhadap agama (341), menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-Nya (342); mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (343); menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1); penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (345). [11]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sebagaimana telah diuraikan, delik agama dalam KUHP diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji dengan argumen-argumen yang sebagian telah dijelaskan di atas. Penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi ( overcriminalization ). Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah freedom of religion. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah respecting people’s rights to practice the religion of their choice,  bukan melindungi respecting religion. Sedangkan yang diatur dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan respecting religion ketimbang respecting people’s rights to practice the religion of their choice. [13]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan kelompok-kelompok agama, sudah seharusnya mengembangkan suatu paradigma freedom of religion , yakni seluruh keyakinan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat dilindungi bukan untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan kelompok mainstream. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan krusial, yakni hilangnya toleransi yang sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian dari modal sosial yang paling berharga bagi bangsa.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan unifikasi pandangan keagamaan. Apalah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi trade mark baru bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan dan pratik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan pandangan dan praktik keberagamaan yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II RKUHP) yang diatur dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual keagamannya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintangi, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dengan cara pandang demikian, maka negaralah yang melindungi agama masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tudingan sesat, kehidupan beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepantasnya disederhanakan untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (pasal 346-348).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dengan demikian, sudah sepantasnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian  tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang. Selama tidak ada kejelasan tentang sesuatu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yang bisa berakibat pada perselesihan pemahaman, maka lebih baik dihapus. Bukankah ketidakjelasan tentang apa yang diatur itu akan berakibat pada kesulitan untuk membuktikannnya. Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (pasal 341-344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

5.      Pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk pasal 286-287. Bunyinya: Pasal 286: “setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Pasal 287: “(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat  ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sedangkan menyangkut pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 345 dirumuskan: “ Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.” Pasal ini ingin mengkriminalisasi terhadap orang yang di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah agama . Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak dianggap perbuatan kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap kriminal.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Penulis berpendapat bahwa pasal ini sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat beragama, terutama agama-agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang berdakwah di televisi atau radio untuk “mengajak” orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. Kata “menghasut” itu sendiri sangat multitafsir karena orang berceramah bisa juga dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannnya terancam. Oleh karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi bukan dengan kata “mengahasut” yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”. Dengan demikian rumusan pasal 345 bisa berbunyi: “Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain  dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.”

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam RUU KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang perumus RUU KUHP sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap  jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (346 ayat 1); membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (346 ayat 2); mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejak petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (347); menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (348).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Meski secara garis besar penulis bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud “…membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah…”, “….mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah…” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas agama”. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih tajam agar rumusan tersebut tidak justru merusak harmoni kehidupan beragama.[]

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pelacur-pelacur dan sundal asyik berdandan. Bedak penutup bopeng, gincu merah murahan dan pakaian pengantin bermunculan. Di bawah gerbong beberapa sundal tua mengerang-lagi palang merah-kena raja singa. Kemaluannya penuh borok, lalat-lalat pesta menghisap nanah. Senja terkapar menurun diganti malam bertebar bintang di sela-sela awan. Pemuda tanggung masuk kamar mandi berpagar sebatas dada, cuci lendir. Menyusul perempuan gemuk penuh panu di punggung, kencing dan cebok. Sekilas bau jengkol mengambang. Ketiak berkeringat amoniak, hasil main akrobat di ranjang reot.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

“Kenyataan yang bicara. Kecabulan terbuka dan murah justru membendung kecabulan laten di dada-dada mereka. (Muhammad membisu, wajah muram durja). Di depan toko buku Remaja suasana meriak kemelut, ada copet tertangkap basah. Tukang-tukang becak mimpin orang banyak menghajarnya ramai-ramai. Si copet jatuh bangun minta ampun meski hati geli mentertawakan kebodohannya sendiri: hari nahas, ia keliru jambret dompet kosong milik kopral sedang preman kosong milik Kopral setengah preman. Hari nahas selalu berarti tinju-tinju, tendangan sepatu dan cacian tak menyenangkan. Tapi itu rutin belaka. Polisi-polisi Senen tak acuh melihat tontonan sehari-hari: orang mengeroyok orang sebagai kesenangan. Mendadak sosok baju hijau muncul, menyelak di tengah. Si copet diseret keluar dibawa entah kemana. Orang-orang merasa kehilangan mainan kesayangannya, melongo.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Paginya ramai-ramai koran memuat daftar menteri-menteri yang makan jagung. Lengkap dengan potretnya sekali. Sayang, rakyat sudah tidak percaya lagi, mereka lebih percaya pada pelayan-pelayan istana. Makan pagi Soekarno memang bukan nasi, tapi roti panggang bikinan Perancis di Hotel Indonesia. Guna mencegah darah tingginya kumat, dia memang tidak makan daging. Terpaksa hanya telor goreng setengah matang dicampur sedikit madu pesanan dari Arab sebagai pengiring roti. Menyusul buah apel kiriman Kosygin dari Moskow.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Pertanyaannya, apa benar Muhammad dan Jibril pernah ke Jakarta dan mampir di Monas dan Pasar Senen? Tentu saja tidak. Sebab, peristiwa mampirnya Muhammad dan Jibril ke Jakarta hanya ada dalam sebuah cerpen. Cerpen “nekat” itu berjudul Langit Makin Mendung. Penulisnya bernama Kipandjikusmin. Cerpen ini diterbitkan di halaman pertama majalah Sastra edisi Agustus 1968, yang mana Paus Sastra Indonesia, H.B. Jassin, menjadi Pemimpin Redaksinya. Akibat pemuatan cerpen itu, majalah Sastra dibredel kejaksaan dan dan H.B. Jassin sendiri divonis setahun penjara oleh pengadilan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Sebenarnya, seberapa hebat capaian literer Langit Makin Mendung? Pembaca tentu bisa menilai sendiri. Tapi pendapat Wiratmo Soekito bisa dinukilkan di sini. Mas Wir, demikian orang memanggilnya, menyebut cerpen itu dengan kalimat “…karangannya itu jelek dan merupakan kitsch.” (hal. 139). Cerpen ini memang hanya bisa mengumpulkan bahan-bahan mentah saja. Akibatnya, ia tak lebih dari sekadar guntingan-guntingan berita surat kabar yang kemudian disulam menjadi sebuah (pinjam frase-nya Bur Rusuanto) fucilleton editorial yang berpretensi literer.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dengan menunggangi buraq dan didampingi Jibril, meluncurlah Muhammad. Di angkasa biru, mereka berpapasan dengan pesawat sputnik Russia yang sedang berpatroli. Tabrakan pun tak terhindar. Sputnik hancur lebur tak keruan. Sedang Muhammad dan Jibril terpelanting ke segumpal awan yang empuk. Tak dinyana, awan empuk itu berada di langit-langit Jakarta. Untuk menghindari kemungkinan tak terduga, Muhammad dan Jibril pun menyamar sebagai elang. Dalam penyamaran itulah, Muhammad berkeliling dan mengawasi tingkah polah manusia Jakarta dengan bertengger di pucuk Monas (yang dalam cerpen itu disebut “puncak menara emas bikinan pabrik Jepang”) dan juga di atas lokalisasi pelacuran di daerah Senen.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Lewat dialog antara Muhammad dan Jibril maupun lewat fragmen-fragmen yang berdiri sendiri, Kipandjikusmin memotret wajah bopeng tanah air masa itu: negeri yang meski 90 persen Muslim, tetapi justru segala macam perilaku lacur, nista, maksiat dan kejahatan tumbuh subur. Lewat cerpen ini, Kipandjikusmin menyindir elit politik Indonesia dengan cara telengas. Soekarno disebutnya sebagai “nabi palsu yang hampir mati”. Soebandrio yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri disindirnya sebagai “Durno” sekaligus “Togog”.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Publikasi Langit Makin Mendung betul-betul menjadi pemantik yang melahirkan “prahara sastra yang panjang dan panas”. Dikatakan “panjang” karena polemik itu berlangsung hampir selama tiga tahun, dari 1968 hingga 1970, dan melahirkan puluhan artikel di media massa. Polemik itu juga melibatkan nama-nama besar dari lintas disiplin: Taufik Ismail, A.A. Navis, Goenawan Mohammad, Wiratmo Soekito, Bur Rusuanto, Bahrum Rangkuti hingga Hamka. Polemik pun menyentuh banyak aspek. Dari perdebatan sastra, hukum, politik, agama bahkan menyentuh sentimen nasionalisme (seorang penulis Malaysia yang memihak Jassin membikin seorang penulis Indonesia merasa tersinggung dan menyebutnya sebagai tamu tak tahu diri).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Tak cuma memuat puluhan artikel bermutu yang jadi bagian polemik panjang ini, buku Pleidoi Sastra: Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung Ki Pandjikusmin ini juga memuat cerpen Langit Makin Mendung yang menjadi pangkal polemik plus empat cerpen Kipandji lain. Di bagian akhir buku, disertakan pleidoi Jassin di pengadilan berikut notulensi tanya jawab Jassin dengan hakim dan jaksa. Buku ini karenanya sayang untuk diabaikan. Ia adalah momento yang patut dimiliki siapapun yang intens dengan masalah kesusateraan. Ia juga penting, lebih lebih jika kita hendak merenungkan bagaimana wacana kebebasan mencipta berhadapan dengan norma-norma agama dan sosial.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Bukan pada tempatnya jika tulisan ini mendukung atau menolak pembredelan dan pemenjaraan Jassin. Tidak kalah penting kiranya untuk mengkalkulasi, bisakah terjadi dialog yang jernih diantara yang mendukung dan menampik? Jawabannya bisa “ya”, bisa pula “tidak”. Tapi sejarah bisa berkisah, betapa kubu yang menampik pembredelan lebih banyak kalah untuk kemudian dinistakan. Dalam ketakutan dan kebingungannya, kubu yang kalah akhirnya banyak yang menyerah dan lantas membelenggu dirinya sendiri. Saat itulah, pembredelan dan sensor ditahbiskan sebagai hal yang pasti benar. Bisa ditebak akhirnya, kita akan sukar membedakan: sebuah pendapat itu mengganggu ketertiban ataukah mengganggu tahta seseorang/kelompok yang berkuasa?

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

PENULIS suatu ketika pernah melontarkan pernyataan yang membuat teman-teman yang mendengarnya agak terkejut, pernyataan saya adalah “masih” berfungsikah agama” pernyataan ini saya ungkapkan tidak lebih dari keprihatinan saya melihat bangsa ini, bangsa Muslim terbesar di muka bumi tetapi juga bangsa yang paling terkorup, fondasi moral yang rapuh merupakan sebab utama mengapa setelah sekian lama kita merdeka, budaya korupsi, penyelewengan dan sebangsanya, tampaknya juga belum mencapai titik jenuh. Yang terjadi adalah gelombang korupsi semakin marak dan menghebat. Petualangan mereka (meminjam istilah Syafii Maarif) dalam menggerogoti sendi-sendi perekonomian dan keuangan negara dari hari ke hari semakin tidak tidak dapat dikontrol, inilah tindakan kebiadaban yang dilakukan oleh para elit negara. Yang lebih parah lagi adalah kasus dugaan korupsi yang dilakukan petinggi dan mantan petinggi Departemen Agama.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Salah satu yang menjadi tersangka adalah mantan menteri Agama, Said Agil Al-Munawarah, (Said artinya Bahagia, Agil cerdas, Al Munawwar orang yang diberi cahaya), nama yang cukup bagus, nama yang sangat Islami tapi sayang hanya tinggal nama besar, mereka mempertontonkan sebuah kejahatan moral yang cukup dasyat, tokoh agama yang seharusnya selalu menjadi teladan moral. Malah Dana Abadi Umat (DAU) 700 triliun menguap dengan mudah berkat kolusi dan korupsi. Pantas saja semua orang lebih suka nonton sinetron dari pada mau mendengar nasihat-nasihat para tokoh agama yang penuh dengan retorika belaka.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dalam ajaran Islam ada sebuah pernyataan yang biasanya diyakini oleh kaum Muslim sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yaitu penegasan bahwa “Islam itu sangat tinggi, dan karenanya tidak ada yang lebih tinggi darinya. “Pernyataan itulah yang kini sering didengungkan oleh para da’I untuk menegaskan bahwa Islam itu hebat dan tinggi sehingga bila terjadi penyelewengan dan kezaliman yang dipersalahkan adalah para penganutnya, karena dianggap tidak memahami sekaligus tidak mempraktekkan ajaran agamanya secara benar”. Dan jawaban inilah yang dipakai oleh teman saya dalam sebuah diskusi kecil “bukan agama yang gagal, tapi pelakunya yang tidak mengamalkan ajaran agama,” demikian jawabannya secara spontan yang penuh dengan semangat dan sifat frontal.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Dan kalau mau kata-kata yang lebih keras, sebenarnya agama di Indonesia itu “gagal”. Gagal semua. Orang pergi ke mesjid, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, dan sebagainya, inilah perilaku beragama yang penuh dengan simbol, menurut Cak Nur orang beragama seperti ini hanya berhenti pada simbol belaka, dan jelas tidak berguna buat kemaslahatan umat. Kata Allport, cara beragama semacam ini tidak akan melahirkan masyarakat yang penuh kasih sayang. Sebaliknya, kebencian, iri hati dan fitnah, serta segala penyakit hati masih tetap berlangsung.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Mungkin praktek keagamaan seperti inilah yangmembuat tokoh dunia sekaliber Karl Mark sangat kecewa dengan agama dengan mengatakan “Agama merupakan candu bagi masyarakat. Agama merupakan suatu minuman keras spritual”. Inilah sikap karl Marx terhadap agama. Agama dipandang sebagai penyebab penindasan, eksploitasi kelas dan lebih jauh lagi penyebab munculnya imajinasi-imajinasi non produktif. Sehingga kaum komunis menganggap agama sebagai racun dan harus dibinasakan keberadaannya. (Vladimir Lenin, 1905). Berbagai bantahan dari tokoh Islam dengan menyatakan bahwa pandangan Karl Marx itu sangat bertentangan dengan Islam. Syamsuddin Ramadhan misalnya dengan tegas mengatakan bahwa Islam memandang bahwa dibalik alam, kehidupan, dan manusia ada yang menciptakan, yakni Alkhaliq. Walhasil Islam adalah agama sempurna dan agama yang diridloi oleh Allat swt. “Dan Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu, da sebagai petunjuk, rahmat, dan khabar gembira bagi orang Muslim” (Q.S.an Nahl:89).

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Akhirnya kepada semua elit bangsa, elit agama, mari sejenak kita menengok ke belakang melihat bagaimana sebuah tokoh yang kekuasaannya besar akhirnya tumbang karena meremehkan penderitaan rakyat, Fir’aun, Haman, Qarun, dan Bal’am. Jalalddin Rahmat menggambarkan watak semua tokoh ini seperti Fir’aun adalah penguasa yang korup, penindas yang selalu merasa benar sendiri, tonggak sistem kezaliman dan kemusyrikan. Haman mewakili kelompok teknokrat, ilmuwan yang menunjang tirani dengan melacurkan ilmu. Qarun adalah cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus mengisap seluruh kekayaan massa. Bal’am melambangkan kaum ruhaniyun (kaum agamawan), tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama untuk melegitimasikan kekuasaan yang korup dan meninabobokan rakyat. Akhirnya gabungan elit ini hancur karena tidak peka terhadap nurani rakyat kecil, tidak mau mendengarkan kebenaran, dan tidak ingin menegakkan keadilan.

seperti di kutip dari https://bocahsastra.wordpress.com

Beberapa syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana antara lain: 1) Jangan menggunakan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata; 2) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana korbannya tidak jelas; 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain yang sama effektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (ultima ratio principle) ; 4) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri; 5) Jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (by product) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan; 6) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas masyarakat; 7) Jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif (unenforceable); 8) Hukum pidana harus bisa menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu; 9) Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal (prevention without punishment); 10) Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogin; 10) Perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle); 11) Prinsip differensiasi (principle of differentiation) terhadap kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas. Lihat Muladi, “Beberapa Catatan terhdap Buku II RUU KUHP”, disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004.


Baca juga :

Hudhaifa bin Al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were Waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa was afraid of their (the people of Sham and Iraq) differences in the recitation of the Qur’an, so he said to ‘Uthman, “O chief of the Believers! Save this nation before they differ about the Book (Quran) …” So ‘Uthman sent a message to Hafsa saying, “Send us the manuscripts of the Qur’an so that we may compile the Qur’anic materials in perfect copies and return the manuscripts to you.” Hafsa sent it to ‘Uthman. ‘Uthman then ordered Zaid bin Thabit, ‘Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As and ‘AbdurRahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscripts in perfect copies. ‘Uthman said to the three Quraishi men, “In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Qur’an, then write it in the dialect of Quraish, the Qur’an was revealed in their tongue.” They did so, and when they had written many copies, ‘Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. ‘Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied, and ordered that all the other Qur’anic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. …”

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Jadi, seprti kita tahu, semua naskah yang tidak sesuai dengan naskah yang sudah distandardisasi oleh Usman itu kemudian dibakar. Hanya teks milik Hafsah saja yang dikembalikan. Padahal menurut saya, dalam perkembangan sejarah kitab-kitab suci manapun, berbagai referensi sumber sejarah yang berbeda sekalipun tetap diperlukan, agar didapatkan data dan informasi yang nilainya berbeda-beda sesuai catatan aslinya. Bagaimanapun, arsip dan dokumentasi terlalu penting untuk dibuang. Akibatnya kini, Islam tak mempunyai lagi naskah-naskah asli berbagai koleksi milik para sahabat Muhammad. Ini amat disayangkan.

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Allah sent Muhammad with the Truth and revealed the Holy Book to him, and among what Allah revealed, was the Verse of the Rajam (the stoning of married person (male and female) who commits illegal sexual intercourse), and we did recite this Verse and understood and memorized it. Allah’s Apostle did carry out the punishment of stoning and so did we after him. I am afraid that after a long time has passed, somebody will say, `By Allah, we do not find the Verse of the Rajam in Allah’s Book,’ and thus they will go astray by leaving an obligation which Allah has revealed.

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Hadits ini menunjukkan kepada kita, bahwa ayat yang berisikan aturan tentang penghukuman rajam terhadap para pezina sudah tidak ada lagi di Qur’an yang baru (pasca standardisasi). Dengan kata lain, ada ayat telah yang hilang akibat proses seleksi yang berlebihan. Fatal memang, karena sampai menghilangkan ayat. Mengapa saya katakan demikian? (mohon maaf kepada teman-teman Muslim) Ini adalah karena Khalifah Usman mempunyai kontrol yang terlalu berlebihan terhadap teks-teks Al Qur’an pada waktu itu. Hal ini ditunjukkan misalnya dalam mengambil keputusan apakah suatu ayat telah diubah atau tidak. Disini, Usman pernah berselisih paham dengan Ibn-az-Zubair perihal tsb :

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Ibn Abbas said he asked Uthman[1] what had induced them to deal with al-Anfal[2] which is one of the mathani[3] and with Bara`a[4] which is one with a hundred verses, joining them without writing the line containing “In the name of God, the Compassionate, the Merciful,”[5] and putting it among the seven long ones. When he asked again what had induced them to do that, Uthman replied, “Over a period suras with numerous verses would come down to God’s messenger, and when something came down to him he would call one of those who wrote and tell him to put these verses in the sura in which such and such is mentioned, and when a verse came down he would tell them to put it in the sura in which such and such is mentioned. Now al-Anfal was one of the first to come down in Medina and Bara`a was among the last of the Qur’an to come down, and the subject-matter of the one resembled that of the other, so because God’s messenger was taken without having explained to us whether it belonged to it, for that reason I joined them without writing the line containing `In the name of God, the Compassionate, the Merciful,’ and put it among the long suras.” (Mishkat Al-Masabih: Ahmad, Tirmidhi and Abu Dawud transmitted it. (tr. by James Robson, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, p. 470)

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Selanjutnya, hasil akhir dari standardisasi Qur’an ini bukanlah keputusan final yang tak mendapat reaksi dan disetujui begitu saja secara konsensus oleh seluruh umat Islam, melainkan hanyalah keputusan sepihak yang disepakati oleh Usman saja. Sebab terhadap hal ini, beberapa reaksi segera muncul pertentangan dari kalangan sahabat yang merasa tidak senang dengan keputusan ini dan menentangnya karena tak sepakat. Salah satunya adalah Mas’ud, yang tak setuju dengan hasil tsb, dan tetap mempertahankan koleksinya sebagai teks yang paling benar. Shaqiq mengatakan, bahwa para sahabat Muhammad yang lain mendukung pendapat ini.

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

`Abdullah (b. Mas’ud) reported that he (said to his companions to conceal their copies of the Qur’an) and further said: He who conceals anything he shall have to bring that which he had concealed on the Day of Judgement, and then said: After whose mode of recitation do you command me to recite? I in fact recited before Allah’s Messenger (may peace be upon him) more than seventy chapters of the Qur’an and the Companions of Allah’s Messenger (may peace be upon him) know it that I have better understanding of the Book of Allah (than they do), and if I were to know that someone had better understanding than I, I would have gone to him. Shaqiq said: I sat in the company of the Companions on Muhammad (may peace be upon him) but I did not hear anyone having rejected that (that is, his recitation) or finding fault with it.

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

`Umar said, ‘I heard Hisham b. Hukaim reciting surat al Furqan and listened to his recital. On observing that he was reading many forms which the Prophet had not taught me, I all but rushed upon him as he prayed. But I waited patiently as he continued, and, collaring him when he had finished, I asked him, ‘Who taught you to recite this sura?’ He claimed that the Prophet had taught him. I said, ‘By God! you’re lying!’ I dragged him to the Prophet telling him that I heard Hisham recite many forms he had not taught me. The Prophet said, ‘Let him go. Recite, Hisham.’ He recited the reading I had already heard from him. The Prophet said, ‘That is how it was revealed.’ He then said, ‘Recite, `Umar’, and I recited what he had taught me. He said, ‘That’s right. That is how it was revealed. This Qur’an was revealed in seven forms, so recite what it was easiest.’ (p. 150-151, Abu Ja`far Muhammad b. Jarir al Tabari, “Tafsir”, vol. 1, p. 24)

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Abu al-Khair ibn al-Jazari, in the first book that he published, said “Every reading in accordance with Arabic, even if only remotely, and in accordance with one of the Uthmanic codices, and even if only probable but with an acceptable chain of authorities, is an authentic reading which may not be disregarded, nor may it be denied, but it belongs to al-ahruful-sab’at (the seven readings) in which the Qur’an was sent down, and it is obligatory upon the people to accept it, irrespective of whether it is from the seven Imams, or from the ten, or yet other approved imams, but when it is not fully supported by these three (conditions), it is to be rejected as dha’ifah (weak) or shaathah (isolated) or baatilah (false), whether it derives from the seven or from one who is older than them. (As-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur’an, p.176).

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

ibn `Abbas bertanya `Usman, apa yg sampai membuatnya menempatkan Surat al Anfal, salah satu mathani, dgn Al Bara’a, salah satu mi’in, menggabungkan mereka tanpa adanya bismillah diantara mereka dan lalu menempatkan mereka diantara ke 7 Surat panjang. `Usman menjawab bahwa sering nabi menerima wahyu2 oanjang. Ia akan memanggil salah seorang penulis dan mengatakan, ‘Letakkan ayat2 ini dlm Surat ini dan itu.’ Anfal adalah yg pertama dari pewahyuan Medinah dan Bara’a termasuk yg terakhir. Karena isinya mirip ayat2 dlm Anfal, `Usman menyatukannya, lagipula nabi wafat tanpa menjelaskan apakah itu memang bagiannya. (p. 164, Jalal al Din `Abdul Rahman b. abi Bakr al Suyuti, “al Itqan fi `ulum al Qur’an”, Halabi, Cairo, 1935/1354, pt 1, p. 60)

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

3) [‘Umar berkata] Allah mengirim Muhamad dgn Kebenaran dan menurunkan buku suci kpdnya dan diantara apa yg diturunkan Allah adalah ayat Rajam (perajaman lelaki dan perempuan yg sudah nikah, yg terlibat perzinahan) dan kami membacakan ayat ini, dimengerti dan dihafal. Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam dan begitu pula kami sesudahnya. Saya takut setelah berlangsungnya waktu lama, orang akan mengatakan “Didlm Buku Allah kami tidak menemukan Ayat Rajam, dan oleh karena itu mereka akan sesat dan meninggalkan kewajiban yg diturunkan Allah. (Sahih Bukhari vol. 8, p. 539)

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Abu Musa al An`sari melaporkan, ‘Diwahyukan sebuah Surat mirip spt Baqara, namun kemudian ditarik.’ Ia mengingatnya, ‘Allah akan membantu ketatanegaraan dgn orang2 yg tidak memiliki bagian dlm Akhirat. Kalau ibn Adam memiliki dua wadis barang kepemilikan, ia akan merengek bagi wadis ketiga. Tidak ada apapun yg bisa mengisi perut ibn Adam selain debu, namun Allah akan membebaskan mereka yg bertobat.’ (John Burton, The Collection of the Qur’an, 1977, p. 83, Jalal al Din `Abdul Rahman b. abi Bakr al Suyuti, “al Itqan fi `ulum al Qur’an”, Halabi, Cairo, 1935/1354, pt 2, p. 25)

seperti di kutip dari https://infotekkom.wordpress.com

Yahya mengatakan kpd saya dari Malik from Zayd ibn Aslam from al-Qaqa ibn Hakim bahwa Abu Yunus, maulana A’isha, umm al-muminin mengatakan, “A’isha memerintahkan saya utk menulis sebuah Qur’an baginya. Katanya, ‘Jika kau sampai pada ayat ini, beritahu saya, “Jaga doa2 secara seksama dan doa ditengah2 dan patuhlah kpd Allah.”‘ Ketika saya sampai pada ayat itu, saya mengatakan kepadanya dan ia (Aisha) mendikte kpd saya, ‘Jaga doa2 secara seksama dan doa ditengah2 dan doa azar (asr) dan patuhlah kpd Allah.’ A’isha mengatakan, ‘Saya mendengarnya dari Rasulullah saw.’”

Polisi mengamankan seorang pria berinisial T (30) lantaran membuat keributan di Masjid Istiqamah, Kota Bandung. Pria asal Sumedang itu teriak-teriak di dalam masjid hingga akhirnya mengundang perhatian jamaah. Peristiwa itu terjadi di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (24/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, para jamaah baru selesai melaksanakan salat magrib. Tiba-tiba seorang pria mengenakan kaos hitam celana pendek putih buat kegaduhan. “Iya, dia (T) teriak-teriak di dalam masjid,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo kepada wartawan di Polsek Bandung Wetan. Tindakan T langsung direspon sejumlah jamaah yang ada masjid. Mereka menegur T dengan maksud memintanya untuk diam. Namun, pria bertato itu malah melawan jamaah yang memintanya untuk meninggalkan masjid. “Dia di atas (lantai 2 masjid) membuat keributan ditegur, dia tidak terima ditegur langsung emosi dan melawan. Kemudian ditangkap oleh petugas keamanan (masjid),” tutur dia. Ia menuturkan saat ini T sudah diamankan di Polsek Bandung Wetan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia memastikan pria tersebut tidak membawa senjata tajam atau dalam pengaruh minuman beralkohol. “Petugas tidak menemukan senjata tajam. Dia juga tidak mabuk. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah dalam pengaruh narkoba atau tidak,” ungkap. Hendro menegaskan tidak ada jamaah atau pengurus masjid yang menjadi korban pemukulan oleh T. Mengingat, peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial dengan dugaan salah seorang imam menjadi korban pemukulan. “Tidak ada aniaya jemaah, pemukulan, apalagi kepada ketua DKM. Yang ada dia di atas teriak-teriak, kemudian diamankan,” kata Hendro

T (30), pria asal Sumedang tersebut harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran membuat keributan di Masjid Istiqamah, Kota Bandung. Padahal ia baru saja diusir dari rumahnya. T mengaku baru saja diusir oleh sang ayah dari rumah di Tanjungsari, Sumedang lantaran tidak memiliki pekerjaan. Berbekal uang Rp 50 ribu, ia pergi ke Kota Bandung menggunakan kendaraan umum. “Saya diusir dari rumah soal nganggur. Jadi saya sengaja ke Bandung nyari tempat buat tidur. Saya naik angkot turun di Unjungberung,” kata T saat ditemui di Polsek Bandung Wetan, Jalan Cihapit, Kota Bandung, Sabtu (24/2/2018). Merasa memiliki bekal pas-pasan, T memilih melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah berkilo-kilo berjalan, langkah kakinya terhenti di Masjid Istiqamah. Ia berniat ingin beristirahat lantaran lelah menempuh perjalanan jauh. “Saya masuk situ (Masjid Istiqamah) niatnya cari ruang buat istirahat, saya capek pengen ikut tidur. Saya lihat ada ruang di lantai dua, saya coba mau masuk,” ungkap dia. Namun, niatnya itu tidak terlaksana lantaran ada jamaah yang melihatnya ingin masuk ruangan tersebut. Jamaah itu menegurnya hingga terjadi adu mulut antara keduanya. Keributan itu mengundang perhatian jamaah di Masjid Istiqamah. “Karena saya capek, saya emosi. Pas ditegur saya ngelawan (berontak),” tutur dia. Perlawanan T terhenti setelah sejumlah petugas keamanan menghampirinya. Ia tidak bisa berbuat banyak dan pasrah ketika digelandang ke pos keamanan.”Karena saya ngelawan saya di bawa ke pos satpam. Terus dilaporin ke polisi,” jelas T. Sebelumnya, Peristiwa itu terjadi di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (24/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, para jamaah baru selesai melaksanakan salat magrib. Tiba-tiba-tiba pria mengenakan kaos hitam celana pendek putih buat kegaduhan. “Iya, dia (T) teriak-teriak di dalam masjid,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo kepada wartawan di Polsek Bandung Wetan.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial T (30) lantaran membuat keributan di Masjid Istiqamah, Kota Bandung. Pria asal Sumedang itu teriak-teriak di dalam masjid hingga akhirnya mengundang perhatian jamaah. Peristiwa itu terjadi di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (24/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, para jamaah baru selesai melaksanakan salat magrib. Tiba-tiba seorang pria mengenakan kaos hitam celana pendek putih buat kegaduhan. “Iya, dia (T) teriak-teriak di dalam masjid,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo kepada wartawan di Polsek Bandung Wetan. Tindakan T langsung direspon sejumlah jamaah yang ada masjid. Mereka menegur T dengan maksud memintanya untuk diam. Namun, pria bertato itu malah melawan jamaah yang memintanya untuk meninggalkan masjid. “Dia di atas (lantai 2 masjid) membuat keributan ditegur, dia tidak terima ditegur langsung emosi dan melawan. Kemudian ditangkap oleh petugas keamanan (masjid),” tutur dia. Ia menuturkan saat ini T sudah diamankan di Polsek Bandung Wetan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia memastikan pria tersebut tidak membawa senjata tajam atau dalam pengaruh minuman beralkohol. “Petugas tidak menemukan senjata tajam. Dia juga tidak mabuk. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah dalam pengaruh narkoba atau tidak,” ungkap. Hendro menegaskan tidak ada jamaah atau pengurus masjid yang menjadi korban pemukulan oleh T. Mengingat, peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial dengan dugaan salah seorang imam menjadi korban pemukulan. “Tidak ada aniaya jemaah, pemukulan, apalagi kepada ketua DKM. Yang ada dia di atas teriak-teriak, kemudian diamankan,” kata Hendro

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Pria bernama Mumammad Lukman Rikmansyah (25) ditangkap polisi karena membuat gaduh seisi Masjid At Tawakkal 1, Jalan Karasak Lama, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Minggu (4/2/2018) malam. Mumammad Lukman Rikmansyah merupakan penghuni rusun Baleendah Kabupaten Bandung. “Kejadiannya, pada Minggu (4/2/2018) malam hari. Si Lukman ini tertidur di dalam masjid di lantai 3. Saat itu ada kegiatan ‎di masjid hingga ia terbangun dan bikin gaduh pada sejumlah pengisi masjid lainnya dengan cara menodongkan pisau,” ujar Kapolrestabes Bandung, Kombes Hendro Pandowo, di Jalan Merdeka Kota Bandung, Senin (5/2/2018). Baca: Kalau Tim Enggak Ngebut Pakai Ojek Online, Mungkin Bupati Nyono Sudah Kabur Naik Kereta Kala itu, ada tiga penghuni masjid yakni Andri (18), M Iksan (18), dan Suswanto (50).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Suswanto merupakan Ketua DKM Mesjid At Tawaqal yang beraktivitas di lantai 2 masjid tersebut. Saat kejadian, Mumammad Lukman Rikmansyah yang sudah ditetapkan jadi tersangka turun ke lantai dua dan menemui ketiga orang saksi. “Si Lukman nanyain ustaz sambil menodongkan pisau. Tidak lama tersangka kembali naik ke lantai 3,” ujar Hendro Pandowo. Baca: Para Pengemis di Bali Sanggup Setor Rp 1,5 Juta Per Bulan Agar Tak Diciduk Sejumlah saksi lantas melaporkan kejadian itu pada Ketua DKM masjid kemudian melapor ke polisi yang bertugas. “Si Lukman sudah diamankan dan ditetapkan tersangka. Kami menyita pisau, jimat dan aibon. Diduga dia sedang mabuk lem aibon dan ketiduran di dalam masjid,” ujar Hendro.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Merdeka.com – SSP (25), seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berdomisili di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini bikin heboh warga Pekanbaru dan sekitarannya. Sebab, pemuda ini beberapa kali memposting di akun media sosial (Medsos) Instagram miliknya yang berbau Suku Agama Ras Antargolongan (SARA). Akibat perbuatannya, dia diamankan anggota Polres Kampar untuk menghindari gejolak di lingkungan masyarakat. Kepada polisi, awalnya dia mengaku akun instagram miliknya diretas atau hacker orang lain. Namun polisi tidak langsung percaya dengan pengakuannya. “Dia kita amankan dan masih berstatus saksi, awalnya mengaku akun instagramnya dibajak orang lain, tapi itu nanti diproses terlebih dahulu,” ujar Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata Sik kepada merdeka.com, Kamis (23/3). Setelah itu, Polres Kampar melimpahkan kasus pemuda tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau di jalan Gajah Mada kota Pekanbaru yang memiliki sarana dan prasarana untuk dilanjutkan proses hukumnya. Mendengar adanya informasi berbau SARA, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Adinegara langsung meninggalkan aktivitas di ruang kerjanya menuju kantor Ditreskrimsus untuk melihat secara langsung pemuda tersebut. Bahkan, Front Pembela Islam juga datang untuk membuat laporan atas kasus dugaan penistaan agama itu. “Saya memohon kepada masyarakat agar kasus ini diserahkan ke kami. Karena kami sedang menanganinya. Percayakanlah kepada polisi, tidak perlu melakukan tindakan yang justru bikin kegaduhan,” ujar Zulkarnain. Kini, polisi masih terus mendalami keterangan pemuda tersebut. Namun, saat diperiksa di Polda Riau, Zulkarnain mengatakan SSP memberikan keterangan yang berbelit dan berbeda dari sebelumnya. “Setelah diamankan, dia tidak mengakui dan mengatakan akun itu Hoax. Tapi kemudian dia menyadari bahwa polisi akan mudah mengungkapnya, sehingga dia mengakui yang melakukannya,” ucap Zulkarnain. Zulkarnain menyebutkan, pemuda tersebut tak menyangka perbuatannya dalam memposting ujaran membenci sebuah agama akan termasuk dalam penistaan agama. Polisi masih mendalami motif pemuda tersebut. Namun, dia memintaa maaf kepada umat Islam seluruhnya di Indonesia. “Dia juga sudah meminta maaf kepada ustadz (Ketua FPI Pekanbaru, Muhammad Alhusni Thamrin),” kata Zulkarnain. Ketua FPI Pekanbaru turut mendampingi Kapolda ketika melihat pemuda itu. Sementara itu, Ketua FPI Riau Muhammad Alhusni Thamrin yang melaporkan pelaku meminta secara pribadi memaafkan SSP. Thamrin juga meminta kepada masyarakat Pekanbaru dan Riau ikut memaafkan pemuda itu dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam menyikapi kasus tersebut. “Riau daerah yang damai, kami berharap tidak melakukan tindakan kekacauan. Jangan karena satu orang melibatkan banyak orang. Kita percayakan ke Polisi, dan Alhamdulillah, Kapolda sangat luar biasa tanggapannya untuk menyelesaikan dengan baik,” jelasnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

TRIBUNNEWS.COM — Polisi berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri. Penangkapan dilakukan beberapa jam setelah penganiayaan terjadi, Sabtu (27/1/2018) subuh. Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi M, mengungkapkan kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan terhadap KH Umar Basri. Terduga pelaku ini atas nama Asep (50) dan berhasil ditangkap di Musala Mufatolah yang berjarak kira-kira dua kilometer dari masjid Al Hidayah, tempat korban dianiaya. Baca: Nasib Sial Petugas Keamanan yang Jadi Saksi Penyiraman Novel Baswedan Polisi kemudian membawa dan mengamankan pria tersebut.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Saat diminta keterangan, pelaku memang mengaku memang telah memukuli seseorang di masjid. Saat polisi mengecek tangan pelaku, dan disertai hasil visum dokter, terdapat luka-luka memar pada pergelangan tangannya. “Sampai saat ini belum diketahui identitas jelas korban dan belum ada saudara ataupun kerabat yang dapat dihubungi,” ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi M, saat berada di Polres Cirebon Kota, Minggu (28/1/2018) sekira pukul 19.30 WIB. Berita sebelumnya, keluarga KH Umar Basri mengaku sudah mendengar polisi mengamankan satu orang pria terindikasi terduga pelaku penganiayaan terhadap KH Umar Basri. KH Umar Basri adalah pengasuh pondok pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Kabupaten Bandung. “Informasi dari polisi, penganiayaan abah (Kyai Umar) ini musibah, kami kembalikan lagi ke Allah S.W.T karena intinya (pelaku) tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi pelaku perlu dites kejiwaan,” kata santri perwakilan Pesantren Al Hidayah, Iwan Ismail, di Cicalengka, Minggu (28/1/2018). Menurutnya, fokus keluarganya saat ini adalah kesembuhan KH Umar Basri. “Terpenting, mudah-mudahan kondisi abah segera membaik dan kembali pulang ke rumah,” ujarnya. Kondisi KH Umar Basri saat ini sudah relatif membaik dari sehari sebelumnya. Kemarin, di RS Al Islam, KH Umar Basri sudah bisa menerima tamu dan berkomunikasi dengan mereka meski dengan segala keterbatasan. © Tribun Jabar

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

“Alhamdulillah, berkat doa dan dorongan semua pihak kondisi abah sudah membaik, sudah bisa duduk dan bisa makan (yang cair). Komunikasi bisa tapi harus lewat tulisan, mudah-mudahan kondisi ke depan berangsur membaik,” kata Iwan Ismail. Pihak keluarga kata dia, meminta semua pihak untuk tidak mengkaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang di luar perkiraan. Pihaknya percaya polisi bisa menangani kasus ini sebaik mungkin. Kejadian ini juga sebagai pelajaran agar ke depan bisa lebih berhati-hati. “Kepada semua pihak kami harap tenang dan tidak terlalu menjadikan ini hal di luar perkiraan. Ini murni musibah, tidak ada kaitannya dengan hal lain karena selama ini abah tidak pernah punya musuh atau lawan politik atau apapun,” ujar Iwan. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto membenarkan satu orang ditangkap. “‎Satu orang diamankan, belum tersangka. Masih didalami dengan mengkonfrontasi keterangan yang bersangkutan dengan santri-santri yang ikut salat Subuh saat kejadian. Mudah-mudahan, setelah didalami dan dicocokkan dengan keterangan saksi, kasus ini segera terungkap,” ujar Agung Budi Maryoto di RS Al Islam Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kota Bandung, Minggu (28/1/2018). Sejumlah santri berstatus saksi dalam kejadian itu karena mereka ikut salat berjamaah Subuh. Polisi juga melakukan pra-rekontruksi di lokasi kejadian. “Tim gabungan sedang bekerja, salah satunya merekontruksi situasi dan kondisi tempat kejadian di jam yang sama dengan saat kejadian. Saat dicoba ternyata memamg gelap, sekarang tim gabungan sedang deteksi keterangan santri yang ikut, cek situasi kondisi terakhir bagaimana dan siapa saja yang salat di sana,” kata Agung Budi Maryoto. (*)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Polisi mengamankan seorang pria berinisial T (30) lantaran membuat keributan di Masjid Istiqamah, Kota Bandung. Pria asal Sumedang itu teriak-teriak di dalam masjid hingga akhirnya mengundang perhatian jamaah. Peristiwa itu terjadi di Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Kamis (24/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, para jamaah baru selesai melaksanakan salat magrib. Tiba-tiba seorang pria mengenakan kaos hitam celana pendek putih buat kegaduhan. “Iya, dia (T) teriak-teriak di dalam masjid,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo kepada wartawan di Polsek Bandung Wetan. Tindakan T langsung direspon sejumlah jamaah yang ada masjid. Mereka menegur T dengan maksud memintanya untuk diam. Namun, pria bertato itu malah melawan jamaah yang memintanya untuk meninggalkan masjid. “Dia di atas (lantai 2 masjid) membuat keributan ditegur, dia tidak terima ditegur langsung emosi dan melawan. Kemudian ditangkap oleh petugas keamanan (masjid),” tutur dia. Ia menuturkan saat ini T sudah diamankan di Polsek Bandung Wetan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, ia memastikan pria tersebut tidak membawa senjata tajam atau dalam pengaruh minuman beralkohol. “Petugas tidak menemukan senjata tajam. Dia juga tidak mabuk. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah dalam pengaruh narkoba atau tidak,” ungkap. Hendro menegaskan tidak ada jamaah atau pengurus masjid yang menjadi korban pemukulan oleh T. Mengingat, peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial dengan dugaan salah seorang imam menjadi korban pemukulan. “Tidak ada aniaya jemaah, pemukulan, apalagi kepada ketua DKM. Yang ada dia di atas teriak-teriak, kemudian diamankan,” kata Hendro

Related Posts

Comments are closed.