Berantas MCA Penyebar Hoax, Menhan Sebut Punya Strategi Canggih

Berantas MCA Penyebar Hoax, Menhan Sebut Punya Strategi Canggih

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya memiliki strategi canggih untuk memberantas akun penyebar hoax yang terafiliasi Moslem Cyber Army (MCA). Strategi itu digunakan agar tidak meresahkan masyarakat, khususnya di tahun politik. “Kemenhan itu canggih. Jangan dikira nggak canggih. Dengan siber, kita bisa kendalikan lah orang yang nggak betul itu,” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/3/2018). Ryamizard mengatakan, pihaknya berupaya agar tidak timbul kembali akun maupun grup penyebar hoax seperti Saracen maupun MCA. “Negara Pancasila nggak boleh ada (kelompok) meresahkan rakyat. Orang bilang aman, dia bilang nggak aman. Itu nggak boleh. Kemenhan itu mengamankan negara. Nggak boleh ada yang resah,” kata Ryamizard. Saat ini polisi masih menelusuri pihak yang memanfaatkan jasa MCA untuk menyebarkan berita palsu. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya akan membuktikan siapa yang memesan jasa MCA. “Masalah MCA masih didalami lagi karena akan ke luar negeri kita akan kerjasamakan dengan kepolisian Korea Selatan, mereka kan punya liaison officer(LO), LO itu atase polisi di Indonesia, sementara kita kan nggak punya melalui Interpol nanti,” ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mengamankan 29 anak buah kapal (ABK) dan 1 nakhoda berinisial R dari penggeledahan yacht Rp 3,5 triliun. Seluruh awal kapal ini akan diinterogasi terkait tujuan memasuki wilayah Indonesia. “Kru yang sekarang ini di kapal ada 29 kru ini sebenarnya ada yang cuti, naik dinas, dan istirahat, dan segala macam total ada 29,” kata Wadir Dirtipideksus Kombes Daniel Silitonga saat dihubungi, Kamis (1/3/2018). Sebagian besar ABK tersebut merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari 9 negara. Adapun 9 negara itu adalah Australia, Afrika Selatan, Selandia Baru, Thailand, Filipina, Kanada, Malaysia, India, Inggris, dan Nepal. Daniel mengatakan interogasi dilakukan untuk mendalami riwayat perjalanan kapal supermewah itu sejak berada di Indonesia pada Jumat (20/11/2017). ABK juga akan dimintai keterangan apakah sengaja mengunjungi Indonesia karena bersembunyi. “Keberadaan di Bali sudah tahu, sejak 20 November di KSOP di Benoa dan sebagaimana terekam dan sudah dipastikan data di kapal sama, dan ini perlu kita pastikan apa yang dilaporkan sesuai. Selama di Bali katanya tidak ada membawa penumpang atau kru, jadi kalau rusak mereka berhenti. Sedang kami dalami itu (tujuan kapal berlabuh ke Indonesia untuk bersembunyi),” ujar Daniel. Seperti diketahui, kapal Equanimity, berdasarkan Pengadilan AS, dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia, Jho Low. Low terjerat kasus korupsi transfer dana USD 1 miliar dari pihak berwenang Malaysia ke rekening pribadi.

Fraksi PKS menyambut baik usul Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin soal pemberian grasi kepada Abu Bakar Ba’asyir. Hal ini menimbang faktor usia dan kesehatan Ba’asyir. “Usul Kiai Ma’ruf ini sangat simpatik utamanya menimbang rasa kemanusiaan atas kondisi kesehatan Abu Bakar Ba’asyir yang secara usia sudah sangat sepuh, berada dalam penjara dengan ruang gerak sangat terbatas sehingga menyebabkan sakit akut dan perlu perawatan khusus,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Kamis (1/3/2018). Karena itu, Jazuli berharap, Presiden Joko Widodo mengabulkan jika Ba’asyir mengajukan grasi. Bahkan, lebih baik apabila Jokowi memberikan amnesti atau penghapusan hukuman atas tindak pidana terorisme yang ditetapkan kepada Ba’asyir. “Mudah-mudahan Presiden atas alasan kemanusiaan mempertimbangkan dan merealisasikan usulan tersebut. Sehingga Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dapat memperoleh perawatan khusus dan mendapatkan pengurangan atau bahkan pengampunan hukuman,” ucap anggota Komisi I DPR itu. Diberitakan sebelumnya, KH Ma’ruf Amin meminta agar Ba’syir mendapat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tak hanya itu, Ma’ruf juga berharap jika bisa Abu Bakar Ba’asyir juga diberi grasi alias pengurangan hukuman oleh Presiden Jokowi. “Beliau (Ba’syir) sakit diperlukan supaya diobati, kemudian juga diberikan semacam kalau bisa dikasih grasi. Ya itu terserah Presiden,” ujar Ma’ruf Amin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/2) kemarin.

Panwaslu Kota Surabaya segera melayangkan surat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat gambar salah satu Cagub-Cawagub Jawa Timur bersandingan dengan gambar Presiden Jokowi. Panwaslu meminta kepada partai NasDem, untuk membongkar baliho tersebut. “Hari ini akan saya layangkan teguran tertulis jika belum ditertibkan oleh NasDem,” kata Ketua Panwas Kota Surabaya, Hadi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (1/3/2018). Hadi mengaku, sudah menerima laporan dari Panwascam Genteng terkait keberadaan baliho atau poster yang bertuliskan ‘NasDem Partaiku, Jokowi Presidenku, Khofifah Gubernurku’ tersebut. Baca Juga: Baliho Kampanye Calon Gubernur Jatim Ini Salahi Kesepakatan “Saya sudah mengimbau untuk menurunkan baik dari paslon maupun pemkot. Tetapi Belum juga ada tindakan,” ungkapnya. Terkait baliho dan poster tersebut, Hadi mengaku sosialisasi parpol peserta pemilu 2019 sesuai Surat Edaran KPU RI No.216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 276 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta paslon Capres dan Cawapres. “Kampanye Pileg 2019 itu baru dilaksanakan sekitar akhir September 2018. Jadi reklame Partai NasDem itu jelas melanggar dan kami akan segera memberikan teguran tertulis kepada DPD Partai NasDem Kota Surabaya,” ujarnya.

Posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diisi Irjen Heru Winarko hari ini. Buwas, yang memasuki masa pensiun bulan ini, mengaku akan menjadi bapak rumah tangga. “Saya yang jelas jadi bapak rumah tangga karena saya harus mulai lindungi anak-cucu saya dari permasalahan narkoba. Yang pasti saya jadi bapak rumah tangga membantu ibu rumah tangga,” kata Buwas saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Buwas menyatakan siap-siap saja jika nantinya kembali dilirik untuk mengemban jabatan tertentu jika dibutuhkan negara. “Pada intinya, saya lahir dari abdi negara, maka tugas-tugas saya untuk negara dan bangsa ini. Kalau negara membutuhkan saya, saya siap bila diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa, saya buktikan saya jadi abdi negara yang baik,” ujar Buwas. “Saya buktikan saya abdi negara, abdi masyarakat, dan hari ini saya juga mengakhiri itu sebagai abdi negara selesai hari ini. Selesai pengabdian saya, hari ini per 1 Maret saya sudah tidak jadi anggota Polri aktif. Sukses semua, bantu Kepala BNN yang baru,” sambungnya.

Partai Bulan Bintang (PBB) dan KPU telah menjalani sidang ajudikasi terkait peserta Pemilu 2019. Dalam sidang Ketua KPU Manokwari Selatan akui membacakan status Belum Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat. “Berita acara PBB kepengurusan memenuhi syarat, kantor memenuhi syarat, keterwakilan memenuhi syarat, keanggotaan BMS (belum memenuhi syarat). Itu (keseluruhan) statusnya BMS di keanggotaan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey, dalam persidangan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). PBB tidak dapat menghadirkan keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan pada saat verifikasi dilakukan. Sehingga status akhir dalam hasil verifikasi dinyaratakan belum memenuhi syarat. Meski status PBB belum memenuhi syarat, Abraham mengatakan pada saat rapat pleno digelar dirinya membaca dan memutuskan hasil akhir status PBB tidak memenuhi syarat (TMS). Kepututusan ini diambil setelah dirinya berkonsultasi pada Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Yotam Senis. “Saya yang bacakan berita acara, sebelum saya bacakan saya sampaikan kepada komisioner bidang hukum KPU provinsi Papua Barat, dan dibilang bacakan TMS, saya bacakan TMS,” kata Abraham. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Yotam Senis mengakui dirinya memberi koreksi pada hasil verifikasi PBB. Menurutnya status BMS tidak boleh dimasukan dalam keputusan akhir verifikasi, karena batas waktu perbaikan verifikasi telah selesai. “Saya sampaikan (kepada ketua KPU Manokwari) kenapa tidak langsung dibuat statusnya menjadi TMS,” kata Yotam. “Dalam tahapan verifikasi status BMS hanya bisa diberikan pada saat perbaikan, tapi setelah perbaikan (selesai) putusan akhir maka substansinya TMS,” sambungnya. Dalam persidangan, Ketua Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis memutuskan sidang dilanjutkan esok dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon (PBB). “Pemeriksaan kami nyatakan cukup, agenda berikutnya mendengarkan keterangan ahli dari pemohon pada Jumat jam 14.00 WIB,” kata Abhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Regulasi ini mengatur pelaksanaan SAR yang dikoordinasikan oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pelaksanaan SAR ini meliputi banyak kegiatan. Aktivitas tersebut, antara lain usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Dalam perkembangannya, selama ini sebagian orang berpikir setiap ada bencana masyarakat langsung bertanya kenapa Basarnas tidak hadir. Ini pemahaman yang salah. Setiap ada bencana, itu urusannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Basarnas akan masuk jika sudah masa tanggap darurat atau ada korban jiwa. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang telah dan akan dilakukan Basarnas, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Zaki Alatas, berkesempatan mewawancarai Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, di kantornya, Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Sejak tahun lalu memimpin Basarnas, saya melihat lembaga ini memerlukan komunikasi yang lancar dengan anggotanya di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami harus memiliki radio komunikasi yang menjangkau semua anggota Basarnas di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saat ini kami telah memiliki. Saya ingin seluruh kapal yang dimiliki terpantau radar. Untuk ini, saya membuat program GPRS Tracking dan ini berhasil, sudah dijalankan. Saya mengintegrasikan yang ada di command center. Sebelum ini, kami punya infomasi yang tertuang dalam layar-layar informasi, namun belum terintegrasikan. Kami bisa langsung action jika terjadi musibah sekalipun di tengah laut, sambil berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, ambulans, rumah sakit, dan lainnya.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Ada. Saat ini, kapal-kapal kami levelnya paling panjang 60 meter, kebanyakan adalah 40 meter. Untuk itu, kami memerlukan kapal suplai yang lebih besar dari 60 meter panjangnya, mampu mengangkut minimal 450 ton bahanbahan untuk penyelamatan. Biasanya hanya mampu mengangkut bahan bakar sebanyak 50 ton. Dengan daya angkut lebih besar, makin efisien, cepat, dan tidak perlu kembali ke base untuk mengisi ulang bahan bakar saat melakukan penyelamatan. Dengan kapal suplai tersebut akan mampu mengangkut air bersih 100 meter kubik, bisa membawa alat untuk mendeteksi situasi bawah laut yang tidak bisa dibawa oleh kapal biasa, dan bisa dilandasi helikopter.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Kami akui, saat ini belum masuk level internasional. Harap dicatat, kami belum masuk level internasional bukan karena kemampuan, tapi karena persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi, seperti kami harus punya gudang di satu daerah, dokter spesialis, dan lainnya. Untuk kemampuan tidak perlu diragukan. Pelayaran internasional di Selat Malaka jika terjadi sesuatu meminta pertolongan Basarnas, ditambah lagi keberhasilan kami menemukan pesawat AirAsia. Ini membuktikan kalau kami dipercaya pihak asing. Walaupun demikian, kami tetap mengincar level internasional dengan memenuhi persyaratan yang ada.

Related Posts

Comments are closed.