Belum Deal dengan Djarot, PPP Ingin Kadernya Jadi Cawagub

Belum Deal dengan Djarot, PPP Ingin Kadernya Jadi Cawagub

Nasib Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumatera Utara berada di ‘tangan’ PPP. Sebab, bila PPP tak masuk bersama koalisi PDIP, Djarot tak bisa mengantongi tiket di Pilgub Sumut. Di sisi lain, pertemuan Djarot dengan PPP terkait dukungan belum menghasilkan keputusan positif. PPP disebut-sebut tak sepakat dengan pasangan Djarot, Sihar Sitorus, dan menginginkan kadernya, Fadly Nurzal, yang menjadi cawagub. “Itu adalah aspirasi dari struktur partai. Artinya, kalaupun koalisi, misalnya cawagub dari PPP. Itu kan aspirasi yang harus didengarkan,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani seusai pertemuan dengan Djarot di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). Bahkan, menurut Arsul, ada aspirasi dari pengurus PPP di Sumut yang meminta agar partai pimpinan Ketum Romahurmuziy itu tidak mendukung siapa-siapa di Pilgub Sumut. Itu bila aspirasi mereka tak dipenuhi PDIP. “Kemudian ada sporadis yang menginginkan PPP untuk di Pilgub Sumut itu netral saja, tidak ke mana-mana,” kata Arsul. Seusai rapat bersama PPP selama lima jam, Djarot langsung bergegas pergi menuju kantor DPP PDIP, yang berada di sebelah kantor DPP PPP. Arsul membantah diskusi PPP dengan Djarot diwarnai perdebatan sengit. “Nggak, jadi begini, kalau orang Medan bicara, walaupun nggak marah, itu sama seperti teriak-teriak. Pak Romi ini kan orang Yogya kan, santun. Saya ini kan Jawa, masih pesisir,” tutur anggota Komisi III DPR itu. Arsul Sani (Gibran/detikcom) Menurut Arsul, Djarot tak ikut dalam rapat internal PPP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunggu di ruangan berbeda sebelum diajak berdiskusi dengan jajaran PPP soal dukungan di Pilgub Sumut. “Tadi kan pertemuannya nggak ada Pak Djarot, jadi Pak Djarot menunggu di ruangan, kami internal. Kalau soal kesal, kecewa, ya di politik nggak boleh kecewa,” ungkap Arsul. Meski belum ada keputusan akan mendukung Djarot, Arsul mengatakan, PPP tak akan mendukung JR Saragih-Ance Selian di Pilgub Sumut. Dia tak menyebut alasannya. Sementara itu, pasangan lainnya, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, hari ini sudah mendaftar ke KPUD Sumut. “Artinya, semua opsi masih terbuka. Tapi, kalau mendukung Pak JR Saragih, nggaklah. Nggak usah (disebut alasannya), pasti sudah tahulah,” terang Arsul. Sementara itu, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) menyebut kehadiran Djarot ke PPP adalah untuk meminta dukungan dari partainya. Sebab, Djarot masih kekurangan empat kursi di DPRD Sumut untuk bisa maju. PPP memiliki empat kursi sehingga bisa menggenapi dukungan PDIP kepada Djarot. “Tadi Pak Djarot ke DPP untuk mencari dukungan karena PDIP hanya 16 kursi, PPP ada empat. Kalau koalisi, cocok,” jelas Awiek saat dihubungi, Senin (8/1). Ahmad Baidowi (Dwi Andayani/detikcom) Meski begitu, menurut Awiek, PPP masih harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Apalagi, menurut dia, pasangan Djarot-Sihar Sitorus masih baru. “Jadi soal komunikasi, kan harus diperkenalkan dulu, penjajakan dulu, minimal ke DPW. Bagaimana kansnya. Mudah-mudahan besok ada keputusan,” kata Awiek. Dia mengakui memang ada pembicaraan mengenai Fadly Nurzal untuk menjadi pendamping Djarot. Namun itu disebut Awiek masih dalam tahap diskusi. “Namanya permohonan, adalah, tapi kan kita juga harus lihat ada tren kemenangannya nggak. Hanya inventarisasi peluang dan tantangan. Kalau Pak Edy-Ijeck seperti apa, JH Saragih gimana , lalu Pak Djarot, sedang dikaji,” paparnya. Awiek juga membantah bila dikatakan Djarot ‘tersandera’ PPP. Sebab, menurut dia, Djarot masih bisa mungkin didukung partai lain. “Yang lain belum bisa dikatakan firmed mendukung (salah satu pasangan) kalau belum daftar ke KPU,” tukas Awiek. Fadly Nurzal merupakan Ketua DPW PPP. Saat ini dia merupakan anggota Komisi IV DPR. Seperti diketahui, pasangan Djarot-Sihar, yang baru diusung PDIP, masih butuh empat kursi dari 20 kursi DPRD yang dipersyaratkan untuk pendaftaran calon ke KPU. Ada dua pasangan calon yang sudah mengantongi dukungan cukup. Pasangan Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah diusung PKS, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura, dan Golkar. Sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian didukung Demokrat, PKB, dan PKPI.

Baca juga : ppp ingin djarot diduetkan dengan kadernya bukan sihar

Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. FOTO: Istimewa. Jakarta , kini.co.id – Pertemuan tertutup bakal calon gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat dengan elit PPP, Senin (8/1) masih buntu. PPP belum memberikan rekomendasinya terhadap Djarot yang berpasangan dengan Sihar Sitorus Pane. PPP kabarnya menginginkan kadernya sendiri yang diduetkan dengan Djarot Saeful Hidayat bukan dengan Sihar Sitorus. Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan pertemuan tersebut buntu dan masih belum ada kesepakatan. Bahkan dia menyebut akan ada pembahasan lanjutan bersama elit PDIP. “Iya masih belum sepakat, kita endapkan dulu, akan kita bicarakan lebih dalam dan tentunya ada pada level DPP PDIP dan PPP,” ujar Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (8/1). Arsul mengatakan pertemuan itu lebih banyak mendengarkan aspirasi dari DPW PPP Sumut. Hal ini, kata dia merupakan sebuah tradisi dari partainya dalam menentukan calon peserta pilkada yang akan diusung. Arsul juga tak menampik jika buntunya pertemuan tersebut lantaran posisi bakal calon wakil Djarot. PPP ingin memasangkan Djarot bersama kadernya Fadly Nurzal. “Iya (Fadly) itu adalah aspirasi dari struktur partai artinya kalaupun koalisi misalnya sebagai cawagub dari PPP itu kan aspirasi yang harus didengarkan,” ungkapnya. Jika keinginan PPP tak ditanggapi maka kata Asrul bisa jadi partainya memilih absen alias tidak mengusung calon di Sumut. Dengan demikian maka sudah hampir dipastikan PDIP yang punya 16 kursi tidak bisa mengusung Djarot maju. Sementara itu tampak Djarot yang keluar dari kantor DPP PPP yang sebelumnya senyum sumringah sepertinya ditekuk menahan sesuatu. Apakah karena hasil pertemuan itu buntu dan PPP tidak menginginkan Sahar Sitorus, Djarot pun tampak kecut. []


Baca juga : pdip usung djarot tapi mengapa nama wakilnya belum diumumkan

Tanggal 8-10 Januari 2018 sesuai dengan ketentuan KPU adalah waktu yang disediakan untuk parpol mendaptarkan pasangan calonnya ke Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya. Untuk pilgubsu ,ketentuan seperti itu juga berlaku.Semakin dekat hari pendaptaran ,keingin tahuan masyakarat terutama kader kader partai politik juga semakin tinggi tentang siapa yang bakal diusung oleh parpolnya. Keingintahuan yang seperti itu jugalah yang muncul terkait sikap PDIP. Pada partai ini kewenangan Ibu Ketua Umum ,Megawati Soekarnoputri sangat dominan untuk menentukan figur yang akan dimajukan.Para kader percaya ,Ibu Ketua Umum sering punya feeling politik yang kuat .Sejalan dengan feeling politik yang kuat itu maka sering keputusannya juga melahirkan kejutan kejutan politik.Bentuk teranyar dari feeling politiknya itu ketika mengusung Jokowi pada pilgub DKI 2012. Oleh karena keputusannya sering mengandung kejutan ,maka para kader juga  tidak dapat menebak siapa yang akan dijagokan partai nya pada pilkada.Begitu jugalah halnya pada pilgubsu . Provinsi Sumatera Utara  juga merupakan basis PDIP.Pada pemilu 2014,partai ini merupakan partai pemenang kedua setelah partai Golkar. Menjelang proses pilgubsu dimulai beberapa waktu yang lalu muncul jugalah tebak tebakan diantara para kader tentang siapa yang akan diusung partainya. Dari sekian  nama yang dimunculkan itu kurasa tidak ada yang mengatakan nama Djarot Syaiful Hidayat yang akan diusung. Umumnya nama nama yang dikatakan kawan kawan ,hanya berkisar pada pengurus partai yang ada di pusat maupun di daerah tetapi tetap yang berdarah Sumatera Utara. Ketika sekitar dua pekan lalu Djarot datang di Sumut,banyak orang terkejut sekaligus mengakui kejelian Ibu Ketua Umum yang kemungkinan besar akan menugaskan mantan Gubernur DKI itu untuk maju di Pilgubsu. Tapi sebab belum diumumkan secara resmi ,para kader dan masyarakat hanya sebatas menduga duga saja tentang pencalonannya. Hari ini ,Kamis,4 Januari 2018 ,Ibu Ketua Umum telah mengumumkan sejumlah nama pasangan calon yang akan diusung di beberapa provinsi dan salah satu diantaranya adalah Djarot Syaiful Hidayat yang akan diusung sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. Walaupun Ibu Ketua Umum sudah mengumumkannya tapi rasanya masih ada pertanyaan yang tersisa ,siapa yang akan menjadi cawagub nya. Kemarin sore sangat kuat issu yang berkembang yang mengatakan Djarot akan dipasangkan dengan Nurajijah Marpaung yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumut. Tetapi dengan tidak diumumkannya nama Nurajijah atau nama lain  pada hari ini,muncul lagi kajian kajian politik yang mempertanyakan mengapa nama cawagub belum diumumkan. PDIP punya 16 kursi di DPRDSU yang sama dengan 16 persen.Berarti masih kurang 4 persen lagi untuk bisa mengusung pasangan calon.Partai pimpinan Mega ini harus berkoalisi dengan partai lain dan itu diperkirakan dengan Partai Hanura yang punya kekuatan 10 persen di DPRD SU. Mungkin Hanura ingin mendudukkan kadernya sebagai cawagubsu. Menurut pandanganku dengan kawan kawan ,sampai tadi siang belum tercapai deal dengan Hanura tentang Cawagub ini. Memang beberapa waktu yang lalu ,Nurajijah Marpaung adalah kader Hanura tetapi belakangan ini ,perempuan ,purnawirawan TNI itu tidak lagi dianggap sebagai representasi Hanura. Dengan kawan kawan ,kami coba mendata kader kader Hanura yang layak disandingkan dengan Djarot dan muncullah nama antara lain Ir Nurdin Tampubolon yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI.Selain Nurdin ada lagi nama Harry Lontung Siregar ,pimpinan pusat Hanura dan pernah jadi anggota DPR RI dari Partai Hanura priode 2009-2014. Inilah kemungkinan alasannya mengapa hari ini Mega belum umumkan pasangan Djarot pada pilgubsu nanti.


Baca juga :

Ditinggal PKS di Pilgub Jabar, Partai Demokrat (PD) tak kehilangan akal agar bakal cagub mereka, yaitu Deddy Mizwar tetap bisa berlaga. Usai hampir dipastikan berkoalisi dengan Golkar dan menggandeng Dedi Mulyadi sebagai bakal cagub, PD mencoba merayu PPP. Seperti diketahui, PPP akan mengusung Ridwan Kamil. Namun, masih ada perdebatan di tubuh partai koalisi Kamil di mana PPP kukuh ingin kadernya, Uu Ruzhanul Ulum menjadi cawagub wali kota Bandung itu. “Tentu yang kita ketahui setelah berpisah dengan PKS, melakukan komunikasi yang intens sekali dengan Partai Golkar, PPP,” sebut Hinca di DPP PD, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakpus, Rabu (3/1/2018). Bagi PD, pecah kongsi dalam dunia politik, termasuk pisah dengan PKS merupakan hal biasa. PD disebut Hinca masih berkoalisi dengan PKS di Pilgub lain. “Misal PKS kami tidak sama di Jabar tapi NTT dan NTB sama. Normal saja,” sebut Hinca.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Ditinggal PKS di Pilgub Jabar, Partai Demokrat (PD) tak kehilangan akal agar bakal cagub mereka, yaitu Deddy Mizwar tetap bisa berlaga. Usai hampir dipastikan berkoalisi dengan Golkar dan menggandeng Dedi Mulyadi sebagai bakal cagub, PD mencoba merayu PPP. Seperti diketahui, PPP akan mengusung Ridwan Kamil. Namun, masih ada perdebatan di tubuh partai koalisi Kamil di mana PPP kukuh ingin kadernya, Uu Ruzhanul Ulum menjadi cawagub wali kota Bandung itu. “Tentu yang kita ketahui setelah berpisah dengan PKS, melakukan komunikasi yang intens sekali dengan Partai Golkar, PPP,” sebut Hinca di DPP PD, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakpus, Rabu (3/1/2018). Bagi PD, pecah kongsi dalam dunia politik, termasuk pisah dengan PKS merupakan hal biasa. PD disebut Hinca masih berkoalisi dengan PKS di Pilgub lain. “Misal PKS kami tidak sama di Jabar tapi NTT dan NTB sama. Normal saja,” sebut Hinca.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Golkar tengah bermanuver mencari rekanan koalisi di Pilgub Jabar 2018. Partai pimpinan Airlangga Hartanto tersebut sedang intens menjalin komunikasi dengan PDIP, Demokrat dan PPP di tingkat pusat maupun daerah. “Ada komunikasi intensif yang dilakukan oleh Ketum (Golkar) maupun oleh kader di Jabar. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyampaikan kajian-kajian itu di pleno (pilkada),” kata Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah saat dihubungi, Rabu (27/12/2017). Ia menuturkan, komunikasi yang terbangun cukup baik yakni dengan PDIP, Demokrat dan PPP di tingkat pusat. Golkar masih memiliki waktu untuk melakukan kompromi politik dengan partai-partai tersebut untuk bersama-sama bertarung di Pilgub Jabar. “Sejauh ini komunikasi yang dibangun ya dengan PDIP, Demokrat, dan PPP. Saya kira hampir seluruh partai menunggu strategi menjelang tanggal 3 (Januari) karena masih ada kesempatan melakukan deal politik,” ungkap dia. Diakuinya hanya PDIP saja yang saat ini belum menentukan sikap. Sementara PPP dan Demokrat sudah memiliki koalisi masing-masing. Namun, situasi politik saat ini masih sangat memungkinkan terjadi perubahan-perubahan. “Suasana poros yang dibangun koalisi partai masih cair. Kita harus kerja keras dan kerja cerdas agar tidak salah sasaran,” tutur dia. Ratu menegaskan partai berlambang pohon beringin akan mengedepankan kadernya untuk Pilgub Jabar. Sejauh ini sosok Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang berpeluang mewakili partai untuk bertarung dalam kontes lima tahunan tersebut. “Kalau prinsip kami yang dimunculkan harus kader Golkar ya. Karena parameternya semakin hari Demul surveinya bagus. Hanya kemarin ada sedikit kendala politik. Ini Jabar menjadi laboratorium kader nasional untuk bisa memetakan pilpres 2019,” kata Ratu.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Golkar tengah bermanuver mencari rekanan koalisi di Pilgub Jabar 2018. Partai pimpinan Airlangga Hartanto tersebut sedang intens menjalin komunikasi dengan PDIP, Demokrat dan PPP di tingkat pusat maupun daerah. “Ada komunikasi intensif yang dilakukan oleh Ketum (Golkar) maupun oleh kader di Jabar. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyampaikan kajian-kajian itu di pleno (pilkada),” kata Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah saat dihubungi, Rabu (27/12/2017). Ia menuturkan, komunikasi yang terbangun cukup baik yakni dengan PDIP, Demokrat dan PPP di tingkat pusat. Golkar masih memiliki waktu untuk melakukan kompromi politik dengan partai-partai tersebut untuk bersama-sama bertarung di Pilgub Jabar. “Sejauh ini komunikasi yang dibangun ya dengan PDIP, Demokrat, dan PPP. Saya kira hampir seluruh partai menunggu strategi menjelang tanggal 3 (Januari) karena masih ada kesempatan melakukan deal politik,” ungkap dia. Diakuinya hanya PDIP saja yang saat ini belum menentukan sikap. Sementara PPP dan Demokrat sudah memiliki koalisi masing-masing. Namun, situasi politik saat ini masih sangat memungkinkan terjadi perubahan-perubahan. “Suasana poros yang dibangun koalisi partai masih cair. Kita harus kerja keras dan kerja cerdas agar tidak salah sasaran,” tutur dia. Ratu menegaskan partai berlambang pohon beringin akan mengedepankan kadernya untuk Pilgub Jabar. Sejauh ini sosok Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang berpeluang mewakili partai untuk bertarung dalam kontes lima tahunan tersebut. “Kalau prinsip kami yang dimunculkan harus kader Golkar ya. Karena parameternya semakin hari Demul surveinya bagus. Hanya kemarin ada sedikit kendala politik. Ini Jabar menjadi laboratorium kader nasional untuk bisa memetakan pilpres 2019,” kata Ratu.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

BANDUNG – Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) kembali melanjutkan safari politiknya. Kali ini,  Wakil Gubernur Jawa Barat itu melakukan kunjungan ke Kantor DPD Partai Golkar Jabar di Jalan Maskumambang, Senin (6/11/2017). Demiz datang di Kantor DPD Golkar Jabar pukul 13.00 WIB dan disambut langsung Ketua DPD partai Golkar Dedi Mulyadi. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama 1 jam. Keduanya mengaku tidak membahas persoalan politik jelang pemilihan gubernur Jabar 2018. “Oh ada yang dibahas. Tadi di dalam kami makan rambutan bersama, membahas belinya di mana. Saya ini asli Subang, banyak rambutan yang manis asal Subang,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi seusai pertemuan bersama Deddy Mizwar di Kantor DPD Golkar Jabar, Senin (6/11/2017). Ketika ditanya soal politik untuk menghadapi Pilgub Jabar oleh sejumlah awak media, Dedi dan Demiz malah berkelakar. Keduanya tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertemuan tersebut. “Hari ini puasa, jadi enggak banyak mikir. Apalagi, kita enggak punya partai. Partai saya kan orangnya sudah keluar. Obrolan pilgub juga nanti setelah pilkada gubernurnya ganti,” kata Dedi disambut tawa. Bahkan, kata Dedi, pertemuan ini hanya sebagai bentuk silatuhrahmi dan pembicaraan untuk membuat sebuah film.  “Ini hanya silaturahmi saja. Selain itu pertemuan untuk sama-sama membuat film yang judulnya ‘Sama-sama Ditinggal Bus’,” ungkap Dedi dan langsung disambut gelak tawa seluruh media. Sementara itu, Deddy Mizwar juga selalu berkilah ketika ditanya mengenai pertemuan bersama Dedi Mulyadi. Demiz menyebutkan, pertemuan itu untuk membuat film yang judulnya “Sama-sama Ditinggal Pacar”. Namun, sebagai ketua pembina parpol di Jabar, Deddy Mizwar ingin memastikan Partai Golkar akan tetap berkomitmen membangun Jabar secara bersama-sama. “Apa pun konstelasi politiknya nanti, Golkar akan tetap berkomitmen membangun Jabar bersama. Saya sebagai pembina parpol di Jabar tetap meminta Golkar untuk menjalankan komitmennya karena Golkar sebagai parpol terbesar di Jabar,” kata Demiz. (zik)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Deddy Mizwar Siap ‘Duel’ dengan Ridwan Kamil Jum’at, 27 Oktober 2017 – 18:19 WIB Kandidat cagub Jabar Deddy Mizwar menyatakan, siap berhadapan dengan Ridwan Kamil jika Pilgub Jabar hanya diikuti dua pasangan calon. Foto KORAN SINDO/Agung BS BANDUNG – Dinamika politik menjelang Pilgub Jabar 2018 yang mulai mengerucut memunculkan prediksi Pilgub Jabar hanya akan diikuti dua pasangan calon saja. Seperti diketahui, selama ini, tiga kandidat cagub Jabar disebut-sebut paling berpeluang maju ke Pilgub Jabar 2018, yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. Dari ketiga kandidat tersebut, baru Ridwan Kamil yang dipastikan sudah memiliki tiket menyusul telah diterimanya dukungan dari NasDem, PKB, dan PPP. Sementara Deddy Mizwar, baru mendapat dukungan dari PAN dan PKS serta Gerindra. Meskipun, pengusungan Deddy Mizwar oleh PKS dan Gerindra diwarnai dinamika pencabutan dukungan dari DPD Gerindra Jabar. Sedangkan Dedi Mulyadi yang sebelumnya digadang-gadang akan diusung Golkar belakangan malah terpuruk menyusul kabar beralihnya dukungan Golkar ke Ridwan Kamil. Dengan begitu, tinggal tiga parpol yang belum menunjukkan sikapnya, yakni Demokrat, PDIP, dan Hanura. Menyikapi konstelasi politik tersebut, kandidat cagub Jabar Deddy Mizwar menyatakan, siap berhadapan dengan Ridwan Kamil jika Pilgub Jabar hanya diikuti dua pasangan calon. Hal itu dikatakan Deddy saat berkunjung ke Kantor DPW PKS Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/10/2017). Dalam kesempatan tersebut, Deddy mengaku, bersyukur karena sejumlah parpol di Jabar sudah mulai menunjukkan sikapnya, termasuk PAN yang sudah menyatakan bulat mendukungnya di ajang Pilgub Jabar 2018. “Alhamdulillah, PAN sudah memutuskan mendukung saya, tanpa syarat,” ujar Deddy. Deddy berharap, dalam waktu dekat, akan ada satu parpol lagi yang mendukungnya. Sehingga, polarisasi parpol jelang Pilgub Jabar 2018 diharapkan segera terjadi. “Saat ini sudah ada empat parpol yang menentukan sikap (NasDem, PKB, PPP, dan PAN). Diharapkan bulan ini ada satu lagi yang menentukan sikap,” tuturnya. Deddy pun berharap, Gerindra tetap pada opsi mendukungnya disusul Demokrat. Jika ditambah PKS dan PAN, kata Deddy, jumlah dukungan kepadanya mencapai 39 kursi. “Kang Emil (Ridwan Kamil) kan sudah 38 (kursi) sekarang, ditambah Golkar kemarin,” sebutnya. Dengan sikap parpol yang mulai terbuka ini, Deddy menyadari, kemungkinan dirinya akan berhadap-hadapan dengan Ridwan Kamil semakin besar. Deddy mengakui, kondisi ini memang rentan gesekan, namun hal itu harus tetap dihadapi. “Mau gimana lagi, yang pasti nanti kita coba ikuti saja proses demokrasi ini, yang terpenting semua kondusif dan kita bisa menikmati gelaran demokrasi,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPW PKS Jabar yang juga kandidat cawagub Jabar Ahmad Syaikhu meyakinkan, belum ada indikasi Gerindra akan meninggalkan PKS di Pilgub Jabar 2018 pascapenarikan dukungan terhadap dirinya dan Deddy Mizwar oleh DPD Gerindra Jabar. Bahkan, Syaikhu memastikan, hubungan PKS dan Gerindra di tingkat elit partai masih sangat solid. halaman ke-1 dari 2

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Merdeka.com – Partai Golkar terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain di Pilgub Jawa Barat 2018. Hingga kini, Golkar belum memastikan akan mengusung siapa, meski beberapa waktu lalu sudah hampir pasti memajukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. “Kita tetap melakukan komunikasi. Yang paling penting lagi bagi kami tetap memonitor perkembangan bagaimana keinginan dan aspirasi rakyat terkait elektabilitas calon yang ada,” kata Idrus di sela sela Diklat Komunikasi Politik Partai Golkar, Jakarta , Jumat (8/9). Idrus mengungkapkan, dari hasil survei elektabilitas, ada beberapa perubahan posisi dari calon gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil turun, bersaing dengan Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar di bawahnya. “Kalau enggak salah, RK (Ridwan Kamil) tetap nomor satu, tapi turun (elektabilitasnya), kemudian Dedi Mulyadi menjadi nomor dua dan Deddy Mizwar nomor tiga, tapi hampir sama dengan Dedi Mulyadi. Sehingga dengan perubahan posisi dan elektabilitas, saya kira kita akan menunggu dari hasil survei yang akan dilakukan minggu depan. Tentu kita akan lihat dari situ,” ungkapnya. Atas dasar itu menurut, Idrus belum tentu, Dedi Mulyadi yang kader Golkar akan disandingkan dengan, Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat. Meskipun dia mengakui elektabilitas Dedi makin naik. Tapi, tak menutup kemungkinan pula muncul pasangan baru yang akan diusung Golkar. Idrus mengakui saat ini di internal Golkar juga telah muncul nama nama kader lain yang didorong untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat. Sepanjang belum final dan belum ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen, maka selama itu juga sangat dinamis dan bebas bagi seluruh kader partai Golkar untuk mewacanakan, untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk berpendapat. “Seperti misalkan saudara Nusron Wahid yang mewacanakan RK dengan Daniel Muttaqien. Tapi tentu juga ada juga wacana-wacana lain, itu sah-sah saja, tetapi itu bukan keputusan,” ujarnya. Daniel Muttaqien sendiri saat ini menjabat anggota Komisi V DPR RI. Politisi muda partai Golkar ini berasal dari daerah pemilihan Pantai Utara Jawa Barat. Dia juga merupakan putra mantan Bupati Indramayu, Yance. Idrus menegaskan hingga hari ini partainya belum mengeluarkan rekomendasi pada siapa pun untuk menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Sehingga kabar yang beredar saat ini mengenai kandidat hanya klaim sepihak. “Saya secara konsisten menyampaikan September. September ada 30 hari, dan sekarang ini tanggal 8, berarti kita tunggu dan dalam jangka waktu itu. Kita tunggu hasil lembaga survei,” katanya. [rnd]

Bakal cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat merapat ke kantor DPP PPP di Menteng, Jakpus, hari ini. PPP memberikan sinyal akan mengusung Djarot. “Insyaallah, tinggal finalisasi,” ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi saat dimintai konfirmasi, Senin (8/1/2018). [Gambas:Video 20detik] Djarot tiba bersama Sihar Sitorus di DPP PPP. Baidowi menyebut PPP akan mengumumkan jagoannya di Sumut malam ini. “Insyaallah malam ini,” sebut Baidowi. Djarot saat ini masih bertemu elite PPP. Pertemuan masih berjalan tertutup. “Masih tertutup,” kata Baidowi.

Djarot Saiful Hidayat akhirnya keluar dari DPP PPP setelah rapat tertutup sekitar lima jam. Namun dia tidak mengungkapkan soal ada tidaknya dukungan dari PPP di Pilgub Sumut. Pantauan di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Djarot keluar sekitar pukul 21.45 WIB, Selasa (9/1/2017). Dia langsung bergegas keluar dan berjalan menuju kantor DPP PDIP yang tepat berada di samping kantor DPP PDIP. “Tadi sudah silaturahim kemudian saya juga tadi Alhamdulillah bisa menunaikan ibadah salat magrib berjemaah di sana,” ujar Djarot sambil berjalan ke DPP PDIP. [Gambas:Video 20detik] Djarot mengakui soal pembahasan mengenai dukungan PPP di Pilgub Sumut. Dalam pertemuan, pasangan Djarot, Sihar Sitompul juga hadir. “Kemudian diskusi panjang tenang bagaimana pemenangan di Sumut. Sedangkan proses administrasi kita serahkan pada DPP partai,” kata Djarot. Meski begitu, mantan Gubernur DKI ini tidak memastikan apakah PPP akan mengusung dia dan Sihar di Pilgub Sumut. Sejauh ini pasangan Djarot-Sihar baru diusung oleh PDIP. “Tergantung dari hasil pembicaraan kapan akan di umumkan dan kapan akan dilaksanakan,” sebutnya. Djarot terancam tidak bisa mendapat tiket di Pilgub Sumut. Pasalnya kursi PDIP di DPRD Sumut hanya 16 sehingga masih kurang 4 kursi lagi untuk bisa mengusung Djarot-Sihar. PPP sendiri memiliki empat kursi di DPRD Sumut. Sementara itu dua pasangan lain yang sudah memiliki tiket maju adalah Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan JR Saragih-Ance Selian. Edy-Ijeck diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar serta NasDem dan telah mendaftar ke KPUD Sumut hari ini. Kemudian JR Saragih-Ance diusung oleh Demokrat-PKB-PKPI dan rencananya akan mendaftar esok hari, Selasa (9/1). Foto: Djarot Saiful Hidayat usai rapat dengan PPP. (Dwi Andayani/detikcom). Sebelumnya diberitakan, dukungan PKB ke Djarot no deal. Mantan Gubernur DKI itu sempat mendatangi kantor DPP PKB pada Minggu (7/1) kemarin, namun akhirnya PKB memutuskan mendukung JR Saragih di Pilgub Sumut. “Hari ini PKB sudah memutuskan untuk mengumumkan Pilgub Sumut. PKB akan memberikan dukungan JR Saragih dan Ance. Kami berkoalisi bersama Demokrat dan PKPI dan habis ini Pak JR dan Ance ini ke Sumatera Utara,” terang Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat jumpa pers di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Djarot Saiful Hidayat (Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan belum memutuskan dukungan pencalonan Gubernur-Wagub Sumatera Utara kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. PPP masih harus membahas keputusan dukungan secara internal. “Kita endapkan dulu, kita bicarakan lebih dalam dan tentunya ada pada level DPP PDIP dan PPP untuk mencari titik terbaik untuk mengusung,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). PDIP, menurut Arsul, memang mengajak PPP mendukung Djarot-Sihar, yang diusung PDIP. Ajakan berkoalisi ini langsung dibahas bersama jajaran pengurus partai di Sumut. “Memang masih ada beberapa hal yang (membuat) DPC dan DPW menginginkan agar DPP PPP tidak terburu-buru mengambil keputusan soal pilgub,” sambung Arsul. Diakui Arsul, ada aspirasi dari pengurus partai untuk mencalonkan kadernya, Fadly Nurzal, di Pilgub Sumut sebagai cawagub. Ada juga aspirasi yang ingin PPP netral dalam Pilgub Sumut. Aspirasi ini, menurutnya, harus dibahas. “Itu adalah aspirasi dari struktur partai. Artinya, kalaupun koalisi, misalnya cawagub dari PPP, itu kan aspirasi yang harus didengarkan,” ujarnya. Di Sumut, pasangan Djarot-Sihar, yang baru diusung PDIP, masih butuh 4 kursi dari 20 kursi DPRD yang dipersyaratkan untuk pendaftaran calon ke KPU. Ada dua pasangan calon yang sudah mengantongi dukungan cukup untuk pencalonan, yakni pasangan Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yang diusung PKS, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura, dan Golkar. Sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian didukung Demokrat, PKB, dan PKPI. (fdn/elz) sumatera utara pilgub sumut 2018 pilkada serentak 2018 djarot cagub sumut djarot djarot-sihar

Partai Persatuan Pembangunan belum memutuskan dukungan pencalonan Gubernur-Wagub Sumatera Utara kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. PPP masih harus membahas keputusan dukungan secara internal. “Kita endapkan dulu, kita bicarakan lebih dalam dan tentunya ada pada level DPP PDIP dan PPP untuk mencari titik terbaik untuk mengusung,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). PDIP, menurut Arsul, memang mengajak PPP mendukung Djarot-Sihar, yang diusung PDIP. Ajakan berkoalisi ini langsung dibahas bersama jajaran pengurus partai di Sumut. “Memang masih ada beberapa hal yang (membuat) DPC dan DPW menginginkan agar DPP PPP tidak terburu-buru mengambil keputusan soal pilgub,” sambung Arsul. Diakui Arsul, ada aspirasi dari pengurus partai untuk mencalonkan kadernya, Fadly Nurzal, di Pilgub Sumut sebagai cawagub. Ada juga aspirasi yang ingin PPP netral dalam Pilgub Sumut. Aspirasi ini, menurutnya, harus dibahas. “Itu adalah aspirasi dari struktur partai. Artinya, kalaupun koalisi, misalnya cawagub dari PPP, itu kan aspirasi yang harus didengarkan,” ujarnya. Di Sumut, pasangan Djarot-Sihar, yang baru diusung PDIP, masih butuh 4 kursi dari 20 kursi DPRD yang dipersyaratkan untuk pendaftaran calon ke KPU. Ada dua pasangan calon yang sudah mengantongi dukungan cukup untuk pencalonan, yakni pasangan Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yang diusung PKS, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura, dan Golkar. Sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian didukung Demokrat, PKB, dan PKPI.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Persatuan Pembangunan belum memutuskan dukungan pencalonan Gubernur-Wagub Sumatera Utara kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. PPP masih harus membahas keputusan dukungan secara internal. “Kita endapkan dulu, kita bicarakan lebih dalam dan tentunya ada pada level DPP PDIP dan PPP untuk mencari titik terbaik untuk mengusung,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). PDIP, menurut Arsul, memang mengajak PPP mendukung Djarot-Sihar, yang diusung PDIP. Ajakan berkoalisi ini langsung dibahas bersama jajaran pengurus partai di Sumut. “Memang masih ada beberapa hal yang (membuat) DPC dan DPW menginginkan agar DPP PPP tidak terburu-buru mengambil keputusan soal pilgub,” sambung Arsul. Diakui Arsul, ada aspirasi dari pengurus partai untuk mencalonkan kadernya, Fadly Nurzal, di Pilgub Sumut sebagai cawagub. Ada juga aspirasi yang ingin PPP netral dalam Pilgub Sumut. Aspirasi ini, menurutnya, harus dibahas. “Itu adalah aspirasi dari struktur partai. Artinya, kalaupun koalisi, misalnya cawagub dari PPP, itu kan aspirasi yang harus didengarkan,” ujarnya. Di Sumut, pasangan Djarot-Sihar, yang baru diusung PDIP, masih butuh 4 kursi dari 20 kursi DPRD yang dipersyaratkan untuk pendaftaran calon ke KPU. Ada dua pasangan calon yang sudah mengantongi dukungan cukup untuk pencalonan, yakni pasangan Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yang diusung PKS, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura, dan Golkar. Sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian didukung Demokrat, PKB, dan PKPI.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus masih berada di kantor DPP PPP yang menggelar rapat tertutup sejak sore tadi. Pembahasan soal Pilgub Sumut berlangsung alot? Dua hari jelang penutupan pendaftaran pilkada di KPU, Djarot-Sihar belum juga mengantongi tiket untuk maju di Pilgub. Sejauh ini hanya PDIP yang mengusung pasangan ini. Padahal kursi PDIP di DPRD Sumut hanya sebanyak 16, sehingga untuk persyaratan pengusungan, masih membutuhkan 4 kursi lagi. Djarot pun tak jadi diusung oleh PKB yang telah memutuskan mengusung JR Saragih-Ance Selian bersama Partai Gerindra, PKS, PAN. Sementara itu Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Hanura serta NasDem telah memutuskan mengusung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Dengan demikian, peluang Djarot-Sihar hanya tinggal kepada PPP. Djarot dan Sihar telah berada di DPP PPP yang berada di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, sejak sore hari tadi. Pertemuan berlangsung di lantai dua secara tertutup dengan jajaran DPP PPP. Hingga pukul 21.30 WIB, Djarot belum juga keluar dari ruang rapat. Apakah pembahasan di dalam berlangsung alot? Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut rapat dengan Djarot hanya tinggal finalisasi. Namun dia belum bisa memastikan arah dukungan. PPP sendiri memiliki 4 kursi di DPRD Sumut sehingga bisa menggenapkan dukungan untuk Djarot agar memperoleh tiket maju pilgub. “Insyaallah, tinggal finalisasi,” ucapnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan dukungan pencalonan gubernur-wagub Sumatera Utara (Sumut) kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. PPP masih harus membahas keputusan dukungan secara internal. “Kita endapkan dulu, kita bicarakan lebih dalam dan tentunya ada pada level DPP PDIP dan PPP untuk mencari titik terbaik untuk mengusung,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). PDIP menurut Arsul memang mengajak PPP agar bisa mendukung Djarot-Sihar yang diusung PDIP. Ajakan berkoalisi ini langsung dibahas bersama jajaran pengurus partai di Sumut. “Memang masih ada beberapa hal yang (membuat) DPC dan DPW menginginkan agar DPP PPP tidak terburu-buru mengambil keputusan soal Pilgub,” sambung Arsul. Diakui Arsul, ada aspirasi dari pengurus partai untuk mencalonkan kadernya Fadly Nurzal di Pilgub Sumut sebagai cawagub. Ada juga aspirasi yang ingin PPP netral dalam Pilgub Sumut. Aspirasi ini menurutnya harus dibahas. “Itu adalah aspirasi dari struktur partai. Artinya kalau pun koalisi, misalnya cawagub dari PPP itu kan aspirasi yang harus didengarkan,: Di Sumut, pasangan Djarot-Sihar yang baru diusung PDIP masih butuh 4 kursi dari 20 kursi DPRD yang dipersyarakatkan untuk pendaftaran calon ke KPU. Ada dua pasangan calon yang sudah mengantongi dukungan cukup untuk pencalonan yakni pasangan Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah diusung PKS, PAN, Gerindra, NasDem, Hanura dan Golkar. Sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian didukung Demokrat, PKB, PKPI.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus masih berada di kantor DPP PPP yang menggelar rapat tertutup sejak sore tadi. Pembahasan soal Pilgub Sumut berlangsung alot? Dua hari jelang penutupan pendaftaran pilkada di KPU, Djarot-Sihar belum juga mengantongi tiket untuk maju di Pilgub. Sejauh ini hanya PDIP yang mengusung pasangan ini. Padahal kursi PDIP di DPRD Sumut hanya sebanyak 16, sehingga untuk persyaratan pengusungan, masih membutuhkan 4 kursi lagi. Djarot pun tak jadi diusung oleh PKB yang telah memutuskan mengusung JR Saragih-Ance Selian bersama Partai Gerindra, PKS, PAN. Sementara itu Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Hanura serta NasDem telah memutuskan mengusung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Dengan demikian, peluang Djarot-Sihar hanya tinggal kepada PPP. Djarot dan Sihar telah berada di DPP PPP yang berada di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, sejak sore hari tadi. Pertemuan berlangsung di lantai dua secara tertutup dengan jajaran DPP PPP. Hingga pukul 21.30 WIB, Djarot belum juga keluar dari ruang rapat. Apakah pembahasan di dalam berlangsung alot? Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut rapat dengan Djarot hanya tinggal finalisasi. Namun dia belum bisa memastikan arah dukungan. PPP sendiri memiliki 4 kursi di DPRD Sumut sehingga bisa menggenapkan dukungan untuk Djarot agar memperoleh tiket maju pilgub. “Insyaallah, tinggal finalisasi,” ucapnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

PKB resmi mengusung JR Saragih dan Ance Selian maju ke Pilgub Sumut 2018. Dukungan tersebut disampaikan hari ini di DPP PKB. “Hari ini PKB sudah memutuskan untuk mengumumkan Pilgub Sumut. PKB akan memberikan dukungan JR Saragih dan Ance. Pak JR Saragih ini sekarang masih Bupati Simalungun dua periode DPW PKB di Sumatera Utara,” kata Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat jumpa pers di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). PKB tak sendirian berkoalisi mengusung JR Saragih-Ance. PKB berkoalisi dengan Demokrat dan PKPI di Sumut untuk mengusung pasangan tersebut. “Kami berkoalisi bersama Demokrat dan PKPI dan habis ini Pak JR dan Ance ini ke Sumatera Utara,” ucap Daniel. JR Saragih dan Ance hadir dalam pengumuman PKB itu. Rencananya, mereka akan menerima surat rekomendasi dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk dibawa saat mendaftar ke KPUD Sumut. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga bakal cagub Sumut, Djarot Saiful Hidayat, sempat bertandang ke DPP PKB. Kehadiran Djarot yang mendadak seolah memberi syarat PKB akan mengusung Djarot, yang berpasangan dengan Sihar Sitorus. Namun tampaknya konsolidasi PKB dengan Djarot no deal . “Tadi datang, saya belum ada (di DPP PKB) saya masih on the way dari luar kota. Tadi diterima teman-teman pengurus. Terima kasih kami akan mempertimbangkan,” ucap Ketum PKB Muhaimin Iskandar di gedung DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

“Untuk Demokrat, menurut perhitungan politik sama pertimbangannya. Karena track record Khofifah yang cukup baik selama dua kali menjabat sebagai menteri, memiliki banyak pengalaman. Ketiga, dukungan Demokrat karena ada kemungkinan besar dapat jatah slot cawagub. Karena Demokrat punya kursi terbanyak (13 kursi) diantara partai pendukung Khofifah lainnya. Keempat, kemungkinan ada deal antara SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Jokowi soal pengganti Khofifah di posisi Menteri Sosial atau bahkan deal di Pilpres 2019,” urainya.

Related Posts

Comments are closed.