Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi Sengketa Pemilu Partai Rakyat

Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi Sengketa Pemilu Partai Rakyat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang ajudikasi Partai Rakyat dan KPU terkait keputusan peserta Pemilu 2019. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Partai Rakyat selaku pemohon. Sidang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Abhan sebagai Majelis Pemeriksa. Ia didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa, Mochammad Afifudin, dan Rahmat Bagja. “Sidang ajudikasi dengan pemohon Partai Rakyat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Abhan di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018). Abhan mengatakan Bawaslu sebelumnya telah melakukan mediasi antara Partai Rakyat dan KPU terkait keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Namun tidak mencapai kesepakatan sehingga berlanjut pada sidang ajudikasi. “Sebelumnya Bawaslu telah melakukan proses mediasi namun tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu tahapan sengketa dilanjutkan dalam sidang ajudikasi,” kata Abhan Dari pihak pemohon, Hadir Ketua Umum Partai Rakyat I Ketut Tenang dan Kuasa Hukum Partai Rakyat Heriyanto. Sementara pihak termohon yang hadir ialah para komisioner KPU yaitu Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Partai Rakyat mengajukan gugatan dengan objek sengketa Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dalam putusannya, KPU memutuskan Partai Rakyat dinyatakan tidak lolos dalam proses administrasi. Karena itu, parpol tersebut tidak berlanjut ke tahapan proses verifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang ajudikasi Partai Rakyat dan KPU terkait keputusan peserta Pemilu 2019. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Partai Rakyat selaku pemohon. Sidang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Abhan sebagai Majelis Pemeriksa. Ia didampingi anggota Bawaslu sebagai anggota majelis pemeriksa, Mochammad Afifudin, dan Rahmat Bagja. “Sidang ajudikasi dengan pemohon Partai Rakyat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Abhan di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018). Abhan mengatakan Bawaslu sebelumnya telah melakukan mediasi antara Partai Rakyat dan KPU terkait keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Namun tidak mencapai kesepakatan sehingga berlanjut pada sidang ajudikasi. “Sebelumnya Bawaslu telah melakukan proses mediasi namun tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu tahapan sengketa dilanjutkan dalam sidang ajudikasi,” kata Abhan Dari pihak pemohon, Hadir Ketua Umum Partai Rakyat I Ketut Tenang dan Kuasa Hukum Partai Rakyat Heriyanto. Sementara pihak termohon yang hadir ialah para komisioner KPU yaitu Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Partai Rakyat mengajukan gugatan dengan objek sengketa Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dalam putusannya, KPU memutuskan Partai Rakyat dinyatakan tidak lolos dalam proses administrasi. Karena itu, parpol tersebut tidak berlanjut ke tahapan proses verifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini akan menggelar sidang ajudikasi tiga parpol dan KPU terkait keputusan peserta pemilu 2019. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan pemohon. “Hari ini sidang ajudikasi mendengarkan keterangan pemohon,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja kepada detikcom, Senin (26/2/2018). Ketiga partai politik yang akan mengikuti sidang ajudikasi hari ini yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia. Nantinya sidang ajudikasi ini akan dilakukan secara bersamaan. “Ya, sidang (akan dilakukan) secara bersamaan,” kata Rahmat. Sidang ini diagendakan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ketiga partai sebelumnya telah melakukan tahapan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun mediasi yang dilakukan gagal karena tidak mencapai kesepakatan. KPU digugat karena keputusannya terkait penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam keputusanya KPU menyatakan ketiga partai tersebut tidak lolos sebagai peserta pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menggelar sidang ajudikasi permohonan sengketa pemilu yang diajukan tujuh partai politik (parpol) calon peserta pemilu, Sabtu (6/1/2018). Proses pendaftaran ketujuh parpol tersebut berhenti sementara sampai ada keputusan final dan mengikat dari sidang ajudikasi. Ketujuh partai dinyatakan tidak memenuhi syarat penelitian administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sehingga tidak bisa mengikuti tahap verifikasi faktual. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, sidang hari ini berupa penyampaian data, baik dari pemohon (parpol) dan termohon (KPU). Sidang ajudikasi diselenggarakan karena mediasi yang berlangsung 4-5 Januari 2018 tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. “(Soal) syarat partai (calon peserta pemilu),” kata Afifuddin kepada Kompas.com .

TEMPO.CO , Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ( Bawaslu ) akan kembali menggelar sidang ajudikasi pada hari ini, Selasa, 9 Januari 2018. Salah satu partai yang akan mengikuti sidang itu adalah Partai Idaman yang didirikan oleh Rhoma Irama . “Dijadwalkan ada enam partai yang akan mengikuti sidang ajudikasi hari ini,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Januari 2018. Baca:  Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda Adapun lima partai lainnya adalah Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bhineka Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat. “Kemarin sore sudah digelar sidang ajudikasi dengan Partai Indonesia Kerja (PIKA),” kata dia.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Sidang mengagendakan pembacaan jawaban dari pihak terlapor, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum RI (KPU). Dalam sidang itu, KPU sebagai terlapor akan menjawab argumentasi dari para pelapor yang merasa berhak dinyatakan memenuhi syarat dan lolos ke tahapan verifikasi faktual. Sebelumnya, keputusan KPU menyatakan ketujuh partai tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa diproses ke tahapan verifikasi faktual. Karena putusan itu, tujuh parpol itu pun mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Bawaslu . Baca:  Rapat di DPR, Bawaslu Laporkan Kesiapan Pengawasan Pilkada 2018 Sidang ajudikasi pun digelar setelah sidang mediasi antara parpol dan KPU gagal mencapai kesepakatan.

loading… JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menggelar sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda mendengarkan pembacaan jawaban pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam jawabannya untuk gugatan yang disampaikan Partai Islam Damai Aman (Idaman), KPU mengatakan bahwa partai tersebut tidak diloloskan ke tahap verifikasi faktual karena ketidakmampuannya dalam memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Apa yang diputus sesuai perundangan, hasil akhir penelitian administrasi surat domisili, rekening tidak sesuai dengan aturan perundangan,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari saat membacakan jawaban pihak termohon di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Hasyim juga mengungkap bahwa partai besutan Raja Dangdut Rhoma Irama ini tidak mampu memenuhi syarat minimal keanggotaan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, hingga proses perbaikan hanya ada dua provinsi yang mampu memenuhi persyaratan. “Tidak memenuhi syarat (TMS) di 32 provinsi kecuali DKI Jakarta dan Banten,” tambah Hasyim. Sebagaimana diketahui pasca penelitian administrasi, KPU memutus tujuh partai politik tidak berhak ikut dalam proses verifikasi faktual. Ketujuh partai tersebut antara lain Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhinneka Indonesia (PBI) serta Partai Rakyat. (kri)

Related Posts

Comments are closed.