Bantah Hoax soal Deklarasi Pilpres, Ini Penjelasan Luhut

Bantah Hoax soal Deklarasi Pilpres, Ini Penjelasan Luhut

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan deklarasi pencalonan dirinya sebagai pasangan capres-cawapres bersama Hendropriyono. Dalam undangan yang beredar di media sosial tersebut, Luhut dipasangkan sebagai cawapres. “Perlu saya tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah yang keji yang ditujukan kepada Bapak AM Hendropriyono dan saya pribadi,” kata Luhut lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom , Rabu (24/1/2018). Undangan yang tersebar itu menyebutkan Hendro dan Luhut akan mendeklarasikan diri di Bundaran HI pada Senin (29/1) nanti. Luhut menyatakan akan fokus pada tanggung jawab yang telah diberikan Presiden Joko Widodo. “Sejak saya masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo pada 31 Desember 2014, saya hanya fokus pada tugas dan kewajiban saya selaku pembantu Presiden dan sebagai prajurit TNI loyalitas saya tegak lurus kepada pimpinan,” tuturnya. “Tidak pernah saya berpikir di luar tugas dan tidak pernah saya mempunyai ambisi atau keinginan politik/jabatan lain,” sambungnya menegaskan. Luhut mengaku telah berkawan baik dengan Hendro sejak masih menjadi prajurit Kopassus puluhan tahun lalu. Dia mengatakan tak pernah membahas pencalonan diri sebagai capres-cawapres. “Perlu saya tegaskan bahwa saya dan Bapak Hendropriyono telah berkawan baik sejak puluhan tahun lalu sama-sama sebagai prajurit Kopassus, tetapi tidak pernah kami berdua berbicara mengenai masalah pencalonan kami untuk pangkat atau jabatan seperti ditulis dalam informasi fitnah tersebut,” ungkap dia. Foto: Undangan hoax duet capres Hendro-Luhut Dia mengimbau masyarakat tidak percaya dan menyebarkan informasi bohong tersebut. Luhut juga meminta penyebar informasi itu berhenti menyebarkan hoax tersebut. “Marilah kita bersatu-padu membangun NKRI tercinta dan jauhkan sifat-sifat adu domba dan fitnah,” tuturnya. Sebelumnya, Hendropriyono juga sudah menyatakan undangan deklarasi tersebut sebagai informasi bohong. Mantan Kepala BIN ini menduga fitnah tersebut disebar bukan oleh pihak sembarangan. “Ini jelas fitnah,” kata Hendro dalam pernyataannya, Senin (22/1). “Fitnah yang viral begini pasti dibuat oleh institusi atau orang yang kuat. Terlalu hebat viralnya,” kata Hendro.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan deklarasi pencalonan dirinya sebagai pasangan capres-cawapres bersama Hendropriyono. Dalam undangan yang beredar di media sosial tersebut, Luhut dipasangkan sebagai cawapres. “Perlu saya tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah yang keji yang ditujukan kepada Bapak AM Hendropriyono dan saya pribadi,” kata Luhut lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom , Rabu (24/1/2018). Undangan yang tersebar itu menyebutkan Hendro dan Luhut akan mendeklarasikan diri di Bundaran HI pada Senin (29/1) nanti. Luhut menyatakan akan fokus pada tanggung jawab yang telah diberikan Presiden Joko Widodo. “Sejak saya masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo pada 31 Desember 2014, saya hanya fokus pada tugas dan kewajiban saya selaku pembantu Presiden dan sebagai prajurit TNI loyalitas saya tegak lurus kepada pimpinan,” tuturnya. “Tidak pernah saya berpikir di luar tugas dan tidak pernah saya mempunyai ambisi atau keinginan politik/jabatan lain,” sambungnya menegaskan. Luhut mengaku telah berkawan baik dengan Hendro sejak masih menjadi prajurit Kopassus puluhan tahun lalu. Dia mengatakan tak pernah membahas pencalonan diri sebagai capres-cawapres. “Perlu saya tegaskan bahwa saya dan Bapak Hendropriyono telah berkawan baik sejak puluhan tahun lalu sama-sama sebagai prajurit Kopassus, tetapi tidak pernah kami berdua berbicara mengenai masalah pencalonan kami untuk pangkat atau jabatan seperti ditulis dalam informasi fitnah tersebut,” ungkap dia. Foto: Undangan hoax duet capres Hendro-Luhut Dia mengimbau masyarakat tidak percaya dan menyebarkan informasi bohong tersebut. Luhut juga meminta penyebar informasi itu berhenti menyebarkan hoax tersebut. “Marilah kita bersatu-padu membangun NKRI tercinta dan jauhkan sifat-sifat adu domba dan fitnah,” tuturnya. Sebelumnya, Hendropriyono juga sudah menyatakan undangan deklarasi tersebut sebagai informasi bohong. Mantan Kepala BIN ini menduga fitnah tersebut disebar bukan oleh pihak sembarangan. “Ini jelas fitnah,” kata Hendro dalam pernyataannya, Senin (22/1). “Fitnah yang viral begini pasti dibuat oleh institusi atau orang yang kuat. Terlalu hebat viralnya,” kata Hendro.

“Perlu saya tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah yang keji,” ujar Luhut dalam keterangan klarifikasinya di Jakarta, Selasa (23/1). Sebelumnya beredar sebuah undangan bertajuk Deklarasi Pasangan Kebangsaan Menuju Pilpres 2019 yang menyebutkan bahwa nama AM Hendropriyono dan Luhut Pandjaitan akan berpasangan sebagai Capres dan Cawapres 2019. Dalam undangan itu tertulis bahwa deklarasi akan dilaksanakan pada Senin, 29 Januari 2018. Luhut menegaskan hal tesebut fitnah yang ditujukan kepada AM Hendropriyono dan dirinya pribadi. Menurutnya, sejak ia masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo pada 31 Desember 2014 ia hanya fokus pada tugas dan kewajiban selaku pembantu Presiden. “Sebagai seorang prajurit TNI loyalitas saya tegak lurus kepada pimpinan. Tidak pernah saya berpikir di luar tugas dan tidak pernah saya mempunyai ambisi atau keinginan politik/jabatan lain,” kata Luhut. Luhut menegaskan ia dan Hendropriyono telah berkawan baik sejak puluhan tahun lalu. Meski keduanya sama-sama sebagai prajurit Kopassus, tetapi ia mengaku tidak pernah berbicara mengenai masalah pencalonan dalam Pilpres. “Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak percaya atau menyebarkan informasi bohong tersebut dan kepada penyebar atau penggagas fitnah tersebut saya minta untuk menghentikan tindakan yang jahat itu. Marilah kita bersatu-padu membangun NKRI tercinta dan jauhkan sifat-sifat adu domba dan fitnah,” ujar Luhut.

JAKARTA – Reza Rahadian nampaknya selalu sukses dalam memerankan tokoh setiap film yang ia mainkan. Terbukti dengan kentalnya sosok Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, kala ia bermain dalam film berjudul Habibie dan Ainun. Kali ini pria 30 tahun ini diketahui kembali bermain dan memerankan tokoh Almarhum Benyamin Sueb dalam Benyamin: Biang Kerok produksi Falcon Pictures. Namun tidak seperti biasanya, Reza Rahadian diketahui tak hanya dituntut untuk bisa berakting, tetapi juga bernyanyi, dan menari, mengikuti karakter Benyamin Sueb.

seperti di kutip dari https://theworldnews.net

Baca Juga: Setelah Biang Kerok , Reza Rahadian Kembali Bintangi Sekuel Benyamin Hal tersebut dinyatakan Reza sebagai sesuatu ya cukup sulit bagi dirinya. Belum lagi ditambah dengan kesamaan karakter hingga aksen suara, yang ia anggap bisa semakin menambah kemampuan aktingnya. “Ya, senang banget lah bisa menjadi karakter yang membuat saya bisa kembali mengulik kembali proses kreatif saya sebagai seorang aktor, dengan segala tantangan yang ada lewat film ini,” ungkap Reza Rahadian yang ditemui di Karnos Studio, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). “Harus nyanyi dengan karakter suara yang harus sesuai dengan karakter yang saya perankan, aksen yang berbeda. Itu suatu yang sulit tapi menyenangkan untuk dikerjakan, jadi saya sih beyond happy, senang banget, bisa akhirnya hari ini menjadi hari terakhir (syuting),” tambahnya.

Isu agama, baik yang positif atau negatif, kencang menjadi sorotan belakangan ini. Namun tak ada partai agamis yang terdongkrak naik ke papan atas. Setidaknya terlihat di hasil suara responden Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tiga partai papan atas bukanlah partai agamis. Tiga partai berelektabilitas unggul itu adalah PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Survei dirilis di Graha Dua Rajawali, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Elektabilitas PDIP sebesar 22,2%, Partai Golkar mendapat 15,5%, sementara Partai Gerindra 11,4%. Di urutan nomor 4 ada Partai Demokrat dengan 6,2%. Baru di urutan nomor 5 ada PKB dengan raupan 6,2% suara responden. Sebagaimana diketahui, PKB memang partai yang identik dengan Agama Islam, khususnya Ormas Nahdlatul Ulama. “PKB diuntungkan dari isu Islam yang sedang seksi. Semenjak Pilkada DKI kemarin, isu Islam sangat seksi sekali. Ini bisa diambil keuntungan oleh PKB yang basis pemilihnya muslim, terutama di NU,” tutur peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, selaku pemapar survei. Tentu tak butuh seorang ahli untuk menilai bahwa isu agama belakangan ini menjadi isu yang ‘sangat seksi sekali’. Tapi mentok-mentoknya, cuma PKB sebagai partai Islam yang mampu berada di urutan ke-5. Survei dilakukan pada 7 sampai 14 Januari 2018. dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 1.200 orang. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, dilengapi diskusi kelompok terarah (FGD) dan analisis media massa. Margin of error survei adalah 2,9 persen. Dikotomi parpol agamis dan parpol nasionalis memang tak selalu simpel. Kenyataannya tak ada parpol yang menolak nasionalisme, tak ada pula parpol yang menolak agama. Namun kategorisasi itulah yang kerap dipakai untuk mempermudah orang awam memahami peta parpol di Indonesia. Muncul dugaan sebenarnya isu agama tak terlalu kuat untuk mendongkrak elektabilitas partai agamis. Rully Akbar mencoba menjawab soal kenapa partai-partai agamis tak terdongkrak oleh derasnya isu agama. Sebabnya, tak ada partai yang benar-benar agamis. “Karena tidak ada satupun partai yang berasaskan agama. Rata-rata basisnya juga nasionalis,” kata Rully. Yang ada, menurutnya, yakni partai yang mengidentikkan diri dengan agama. Itupun juga, isu agama tak ada pengaruhnya karena basis pemilihnya rata-rata juga massa nasionalis. “Paling hanya PKB yang masih bisa meng-grab (meraup) itu. Tapi dia scoop (lingkup pemilih)-nya di NU saja, dan rata-rata di Jawa Timur,” ujar Rully. Selain NU, ada Ormas Islam besar dan tertua di Indonesia, yakni Muhammadiyah. PAN adalah partai berlambang matahari yang sedikit banyak punya identitas Muhammadiyah. Namun menurutnya, massa Muhammadiyah cenderung cair sehingga tidak bisa dibatasi perilaku elektoralnya ke satu partai tertentu. PAN ada di urutan nomor 10 dengan raupan 2,0% suara responden. PDIP, Golkar, dan Gerindra adalah tiga partai papan atas menurut survei ini. Adakah dari ketiga partai ini yang diuntungkan oleh derasnya isu agama belakangan ini? “Isu SARA (suku agama ras dan antargolongan) tidak ada pengaruhnya di tiga wilayah (parpol) ini. Tapi biasanya nanti berpengaruh ke tahap pencapresan. Kalau ke partai, nggak ada pengaruhnya,” jawab Rully Akbar. Isu agama juga dimasukkan sebagai salah satu dari isu SARA. Isu SARA memang bisa bermakna positif, seperti penghargaan terhadap kebhinnekaan dan saling memahami antargolongan. Isu SARA bisa bermakna negatif bila bermuatan kebencian antarkelompok, baik suku, agama, ras, atau golongan. Pertanyaan dari survei ini untuk responden berbunyi, ‘Jika Pileg dilakukan hari ini, partai mana yang Anda pilih?’. Berikut adalah hasilnya: 1. PDIP 22,2% 2. Golkar 15,5% 3. Gerindra 11,4% 4. Demokrat 6,2% 5. PKB 6,0% 6. NasDem 4,2% 7. PKS 3,8% 8. PPP 3,5% 9. Perindo 3,0% 10. PAN 2,0% 11. Hanura 0,7% 12. PSI 0,3% 13. PBB 0,3% 14. PKPI 0,2% Tidak tahu/tidak jawab/belum memutuskan/rahasia 20,7 %

Ilustrasi rupiah. Foto: Jawa Pos/JPNN jpnn.com , TEGAL – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal menemukan ribuan lembar uang palsu sepanjang 2017. Parahnya, jumlah peredaran uang palsu di kawasan pantai utara (pantura) Pullau Jawa khususnya Tegal meningkat dari tahun sebelumnya. Kepala KPw BI Tegal Joni Marsius mengatakan, pihaknya memiliki perhatian serius terhadap pencegahan tindak kejahatan pemalsuan rupiah . Sepanjang 2017, KPw BI Tegal telah mengklarifikasi banyak uang yang keasliannya diragukan oleh masyarakat maupun perbankan. “Persoalan ini menjadi perhatian kita bersama. Hasilnya, kami berhasil menemukan sejumlah uang yang diragukan keasliannya,” kata seperti diberitakan radartegal.com . Menurut Joni, jumlah uang palsu yang ditemukan selama 2017 mencapai 4.457 lembar. Jumlah itu meningkat sebanyak 32 persen dari tahun 2016 yang hanya 3.382 lembar. Karena itu, kata Joni, diperlukan kerja sama sejumlah pihak agar peredaran uang palsu bisa ditekan. Dia juga mengimbau masyarakat lebih waspada agar terhindar dari uang palsu . (muj/zul/jpg)

Related Posts

Comments are closed.