Baleg DPR Gelar Rapat Penjadwalan Pembahasan Revisi UU MD3 Besok

Baleg DPR Gelar Rapat Penjadwalan Pembahasan Revisi UU MD3 Besok

Badan Legislasi DPR bergerak cepat demi merampungkan pembahasan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Baleg DPR akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal pembahasan revisi. “Besok kita baru mau agendakan kerja Baleg. Salah satunya adalah untuk pembahasan kelanjutan MD3. Besok baru mau kita bahas jadwalnya,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Setelah rapat pembahasan jadwal rapat, Baleg segera mengambil langkah-langkah. Baleg akan memulai kembali komunikasi dengan pemerintah. “Sebelum dimulai, harapan kita juga kita bisa dapat informasi. Nanti kita juga coba komunikasi dengan Menkumham sikap pemerintah akhirnya bagaimana,” ucapnya. Firman menyebut Baleg DPR serius menampungkan revisi UU MD3 sesegera mungkin. Soal target penyelesaian revisi, Baleg DPR menargetkannya pada Januari 2018. “Harapan kita Januari selesai semua seperti beberapa UU yang tinggal menyelesaikan pasal-pasal tidak begitu rumit, hanya tergantung hasil kesepakatan saja,” ujar Firman.

Merdeka.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan Badan Musyawarah akan menggelar rapat pada Rabu (18/1) besok. Rapat dijadwalkan akan digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Ada beberapa agenda pembahasan dalam rapat tersebut, di antaranya revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan revisi terbatas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). “Ada beberapa sih kalau terkait legislasi. Yang pertama tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kemungkinan MD3 di situ, juga surat-surat baru yang masuk yang kemungkinan rapimnya hari ini,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa (17/1). Fahri menuturkan, rapat Bamus tidak membahas soal usulan PKB dan Gerindra untuk menambah satu lagi jatah kursi pimpinan DPR dan MPR selain milik PDIP. Permintaan untuk menambah satu kursi lagi di jajaran pimpinan parlemen akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg). “Itu nanti di Baleg dibahasnya karena semua fraksi ada di situ. Bamus hanya penjadwalan saja dan tugas akan diberikan kepada siapa,” jelas Fahri. Kendati demikian, Baleg tidak bisa melakukan pembahasan sebelum ada surat dari Presiden. Pihaknya telah meminta Presiden membuat surat untuk mengirim perwakilan dalam pembahasan itu. “Kemungkinan kita lemparnya di Baleg. Kalau dibahas di Baleg berarti Baleg yang akan bekerja. Tapi Baleg tidak bisa bekerja kalau tidak ada surat dari presiden,” pungkasnya.

DPR hari ini menggelar rapat paripurna untuk membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau dikenal sebagai UU MD3. Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan soal revisi UU MD3 menjadi usul inisiatif DPR. Rapat paripurna dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Ada 4 agenda dari rapat paripurna kali ini. Agenda pertama adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Selain itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan soal Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi RUU Usul DPR RI. Rapat paripurna juga rencananya akan menetapkan kembali sejumlah tim yang dimiliki oleh DPR, yaitu Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. DPR juga akan memperpanjang waktu pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan. Jadwal rapat paripurna ini adalah kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pekan lalu. “Nanti akan dibawa ke paripurna tanggal 24 Januari 2017 hari Selasa dan di situ nanti akan diputuskan usulan para pengusul sebagai usulan DPR,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setelah memimpin rapat, Rabu (18/1) lalu. Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, DPR akan menunggu surat dari Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan wakil pemerintah. Setelah itu, barulah revisi UU MD3 bisa dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Revisi UU MD3 diwacanakan oleh PDIP setelah Setya Novanto kembali duduk menjadi Ketua DPR. PDIP meminta penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir partai pemenang Pileg 2014 tersebut. Dalam perjalanannya, fraksi-fraksi lain juga melirik kursi pimpinan, di antaranya Gerindra dan PKB. DPD juga bersurat agar kursi DPD di pimpinan MPR ditambah.

DPR melalui Badan Legislasi bersama pihak pemerintah segera merampungkan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Salah satu poin yang akan direvisi ialah penambahan kursi pimpinan DPR. Anggota Baleg DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno menyebut memang sudah jatahnya Fraksi PDIP menduduki kursi pimpinan DPR. PDIP, selaku pemenang Pemilu 2014, menurutnya, memang berhak menjadi pimpinan DPR. Revisi akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, yang dimulai pada Januari 2018. “Harapan kita begitu, karena begini. Di mana pun di dunia, partai pemenang pemilu itu mesti di pimpinan DPR karena DPR itu merepresentasikan aspirasi rakyat yang sudah dinyatakan di pemilu,” ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (27/12/2017). Menurut Hendrawan, Golkar selaku fraksi yang mendapat jatah Ketua DPR, mesti mewujudkan aspirasi PDIP. Hendrawan menyebut Golkar di bawah Ketum Airlangga Hartarto mesti mewujudkannya lantaran ini menyangkut marwah DPR. Ditambahkan Hendrawan, besar kemungkinan Revisi UU MD3 dilaksanakan pada masa sidang DPR berikutnya. “Ini menurut saya ujian pertama Pak Airlangga. Bukan hanya mengembalikan marwah Golkar, tapi juga marwah DPR, ya. Ini ujian pertamanya,” jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar paripurna pembukaan masa sidang ketiga. Rapay paripurna ini digelar usai masa reses selama kurang lebih 3 pekan. “Besok (9/1) rapat paripurna pembukaan masa sidang. Setelah paripurna akan ada rapim,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dimintai konfirmasi, Senin (8/1/2017). Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pun menuturkan, usai paripurna akan diadakan rapat pimpinan (rapim) jika Fraksi Partai Golkar telah mengirimkan usulan nama calon ketua DPR RI pengganti Setya Novanto. “Usulan dari Golkar tetap kami tunggu. Memang sedianya hari ini kami mau rapim, jam 11 tentunya dengan catatan bahwa usulan dari Fraksi Golkar itu sudah masuk. Tapi sampai tadi pagi itu belum masuk sehingga rapimnya ditunda. Tentunya paling cepat karena besok paripurna ya setelah paripurna apabila usulan dari Fraksi Partai Golkar untuk pimpinan ketua DPR sudah masuk,” papar Agus. Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, mengatakan kekosongan posisi Ketua DPR tak bisa dibiarkan. Dia menunggu Golkar mengusulkan nama pengganti Setya Novanto. “Sebetulnya kekosongan kepemimpinan itu isitilahnya itu tidak boleh dibiarkan,” ujar Fahri.

Badan Legislasi DPR bergerak cepat demi merampungkan pembahasan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Baleg DPR akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal pembahasan revisi. “Besok kita baru mau agendakan kerja Baleg. Salah satunya adalah untuk pembahasan kelanjutan MD3. Besok baru mau kita bahas jadwalnya,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Setelah rapat pembahasan jadwal rapat, Baleg segera mengambil langkah-langkah. Baleg akan memulai kembali komunikasi dengan pemerintah. “Sebelum dimulai, harapan kita juga kita bisa dapat informasi. Nanti kita juga coba komunikasi dengan Menkumham sikap pemerintah akhirnya bagaimana,” ucapnya. Firman menyebut Baleg DPR serius menampungkan revisi UU MD3 sesegera mungkin. Soal target penyelesaian revisi, Baleg DPR menargetkannya pada Januari 2018. “Harapan kita Januari selesai semua seperti beberapa UU yang tinggal menyelesaikan pasal-pasal tidak begitu rumit, hanya tergantung hasil kesepakatan saja,” ujar Firman.

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Undang­Undang (RUU). Jadwal yang ditetapkan tersebut hasil keputusan rapat pimpinan Baleg DPR tanggal 22 Mei 2017. Rapat pleno Baleg DPR juga menetapkan tugas Baleg DPR yang meliputi pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang ditugasi Badan Musyawarah (Bamus) DPR; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU; pemantauan dan peninjauan undang-undang (UU); serta penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2008.

seperti di kutip dari http://menara62.com

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU revisi UU ASN), termasuk bahasan Baleg DPR dengan antara lain RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sedangkan RUU tentang Perkelapasawitan,  RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, serta RUU tentang BUMN termasuk RUU mengalami pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

seperti di kutip dari http://menara62.com

Terhadap RUU usul inisiatif DPR, dia menyambung, Presiden tidak boleh mengeluarkan pernyataan menolak di luar acara rapat pembahasan. Penolakan atau persetujuan hanya disampaikan dalam rapat kerja DPR dan menteri yang ditugasi mewakili Presiden. Tindak lanjut pembahasan RUU yang berasal dari DPR, misalnya, dilakukan pada pembicaraan tingkat I dalam Baleg DPR, dan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Saat pengantar musyawarah pada pembicaraan tingkat I, DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangannya terhadap RUU yang berasal dari DPR.

seperti di kutip dari http://menara62.com

“RUU ASN tanda-tandanya akan ditolak Presiden,” dia mencontohkan fenomena yang menjadi keprihatinan DPR. “Fenomena ini preseden buruk.” Selain RUU revisi UU ASN, fenomena lainnya ialah penolakan Pemerintah terhadap RUU  tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkelapasawitan, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di antaranya termuat daftar urutan RUU beserta alasannya yang disetujui DPR dan DPD bersama Presiden. “Kalau sudah disusun tapi ditolak, tidak konsisten. Kita harus saling menghormati, tidak mengamputasi,” Firman menyambung. (IMS)

Adapun materi perubahan UU MD3 ini adalah perubahan pasal 15 dan 84 tentang pimpinan MPR dan DPR. Masing-masing wakil ketua MPR dan DPR akan ditambahkan satu orang. Baca pula: Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif DPR Selanjutnya pasal 105 juncto 104 tentang tugas Baleg. Firman menjelaskan Baleg nantinya akan diberikan wewenang untuk menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usulan Baleg dan/atau anggotanya berdasarkan program prioritas. Revisi ini akan mengubah pula pasal 121 tentang pimpinan MKD. Wakil Ketua MKD yang sebelumnya berjumlah empat akan menjadi lima orang. Selain itu diatur pula ketentuan peralihan yang termuat dalam pasal 427. Firman menjelaskan pasal ini mengatur pimpnan MPR dan DPR saat ini tetap menjabat hingga akhir masa tugasnya. Adapun penambahan pimpnan MPR dan DPR akan diserahkan pada partai pemenang pemilu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan dalam pemilihan pimpinan MPR dan DPR dalam satu paket sepatutnya mengikutsertakan salah seorang bakal calon yang berasal dari partai pemenang pemilu. “Untuk menjaga proporsionalitas kepemimpinan MPR dan DPR serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan presidensil di Indonesia,” ujarnya. Yasonna menuturkan pemerintah berharap penambahan pimpinan di MKD mampu mengoptimalkan kinerjanya menegakkan etika anggota. Selain itu, penguatan Baleg juga diharapkan mengoptimalkan fungsi legislasi DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyetujui substansi RUU MD3 beserta naskah akademiknya. “Pemerintah bersedia bersama Badan Legislasi DPR RI membahas sampai dengan ditetapkan menjadi undang-undang,” tuturnya. Anggota Baleg dari Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hotauruk mengatakan fraksinya menginginkan agar jadwal pembahasan revisi UU MD3 ini disusun rapi dan memperhatikan agenda lain. Selain itu, ia mempertanyakan pula kaitan sistem presidensil dengan penambahan jumlah pimpinan MPR dan DPR. “Apa hubungannya?” kata dia. Sementara itu, anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Aditya Mufti Arifin meminta ada penjelasan terkait frasa partai pemenang pemilu. “Kan semua partai yang masuk parlemen adalah pemenang. Jadi yang mana,” ujarnya. Adapun anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ibnu Multazam menuturkan jadwal pembahasan revisi UU MD3 ini harus tentatif. “Untuk menampung dinamika di dalam rapat,” katanya. Sedangkan anggota dari Fraksi Gerindra Haerul Saleh meminta pembahasan revisi UU MD3 ditunda. Pasalnya, kata dia, masih ada permasalahan yang belum selesai di kalangan DPR. “Demi lancarnya pembahasan UU MD3 ini,” kata dia. Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan mekanisme pembahasan revisi UU MD3 ini sudah tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya, revisi ini sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR. Menurut dia, dalam pembahasan di dalam Panja bisa saja terjadi perubahan terkait substansi revisi. Tapi, fraksinya tetap mendorong agar revisi ini dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat panja. “Kami menghormati mekanisme yang ada,” ucapnya. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan daftar inventaris masalah dari pemerintah telah diterima oleh semua anggota Baleg. Sebabnya, pembahasan DIM bisa segera dilaksanakan. “Apakah disetujui pembahasan DIM bisa langsung saja diserahkan pada panja?” kata dia. “Setuju,” jawab para anggota Baleg. Panja pembahasan revisi UU MD3 ini selanjutnya akan dipimpin oleh Supratman. AHMAD FAIZ

Related Posts

Comments are closed.