Antisipasi Kericuhan Nelayan di Bengkulu, Polisi Bikin Posko

Antisipasi Kericuhan Nelayan di Bengkulu, Polisi Bikin Posko

Informasi akan adanya penyerangan oleh nelayan trawl ke Pasar Pantai Malabero tidak terbukti. Meski demikian, para nelayan masih berjaga. Bahkan Wakapolda Bengkulu Kombes Budi Wijanarko turun ke lapangan dan memastikan informasi penyerangan tersebut tidak benar. “Saya harapkan para nelayan bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan tidak ada penyerangan. Kami akan menyiagakan anggota polisi dan membuat posko agar para nelayan bisa merasa aman,” ujar Budi Wijanarko setelah bertemu dengan para nelayan di lokasi, Kamis (1/3/2018). Meski polisi memberi jaminan, nelayan tradisional ini masih merasa takut untuk melaut. Mereka takut terjadi bentrok fisik dengan nelayan trawl saat berada di tengah laut. “Sementara ini kami belum akan melaut hingga keadaan aman dan para nelayan trawl tidak beroperasi lagi,” ujar salah satu nelayan, Buyung, yang masih berjaga di permukiman mereka. Informasi penyerangan itu membuat ratusan nelayan tradisional resah. Mereka berhamburan keluar dari rumah menggunakan senjata tajam guna menjaga kampung mereka. “Kami siap dengan senjata bila ada serangan dari nelayan trawl , bahkan kami hari ini berhenti melaut, takut diserang di tengah laut,” ujar salah satu nelayan, Udin. Nelayan tradisional menolak kehadiran trawl karena membuat mata pencarian mereka terganggu. “Kami minta alat tangkap trawl ini segera dihapus sehingga konflik di antara kami bisa segera berakhir, karena selama trawl masih beroperasi, kami akan tetap melawan kehadiran mereka,” Udin menambahkan.

Informasi akan adanya penyerangan oleh nelayan trawl ke Pasar Pantai Malabero tidak terbukti. Meski demikian, para nelayan masih berjaga. Bahkan Wakapolda Bengkulu Kombes Budi Wijanarko turun ke lapangan dan memastikan informasi penyerangan tersebut tidak benar. “Saya harapkan para nelayan bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan tidak ada penyerangan. Kami akan menyiagakan anggota polisi dan membuat posko agar para nelayan bisa merasa aman,” ujar Budi Wijanarko setelah bertemu dengan para nelayan di lokasi, Kamis (1/3/2018). Meski polisi memberi jaminan, nelayan tradisional ini masih merasa takut untuk melaut. Mereka takut terjadi bentrok fisik dengan nelayan trawl saat berada di tengah laut. “Sementara ini kami belum akan melaut hingga keadaan aman dan para nelayan trawl tidak beroperasi lagi,” ujar salah satu nelayan, Buyung, yang masih berjaga di permukiman mereka. Informasi penyerangan itu membuat ratusan nelayan tradisional resah. Mereka berhamburan keluar dari rumah menggunakan senjata tajam guna menjaga kampung mereka. “Kami siap dengan senjata bila ada serangan dari nelayan trawl , bahkan kami hari ini berhenti melaut, takut diserang di tengah laut,” ujar salah satu nelayan, Udin. Nelayan tradisional menolak kehadiran trawl karena membuat mata pencarian mereka terganggu. “Kami minta alat tangkap trawl ini segera dihapus sehingga konflik di antara kami bisa segera berakhir, karena selama trawl masih beroperasi, kami akan tetap melawan kehadiran mereka,” Udin menambahkan.

Satu unit mobil Nissan X-Trail dirusak oleh sekelompok ojek online di underpass Senen, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Atas kejadian itu, pemobil melapor ke polisi. “Laporan pihak mobil, terjadi tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP,” terang Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Pelapor diketahui bernama M Hidayat Sangaji. Sementara Roma tidak menjelaskan siapa Hidayat dan apa perannya di dalam mobil tersebut. Versi pelapor, bermula ketika pelapor mengendarai mobil Nissan X-Trail melintas di Jl Letjen Suprapto, Jakpus pada Rabu (28/1) malam. Di saat bersamaan ada sejumlah driver ojek online yang berkerumun. “Pelapor melewati (kerumunan ojek online) dan pelapor mengklakson ijin numpang lewat tetapi ada anggota Grab tidak terima dan memukul kendaraan pelapor,” tuturnya. Atas kejadian itu, pelapor mengalami luka di mata sebelah kiri bengkak dan kepala sebelah kanan robek. Sementara saksi Andrian Anton (sopir) mengalami luka tangan sebelah kiri dan kanan robek serta kepala sebelah kiri memar dan saksi Anton Leonard (penumpang) luka bibir sebelah kiri, kepala sebelah kanan. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut diamuk massa ojek online karena terlibat percekcokan. Mobil kemudian menyeruduk sejumlah motor, sehingga sejumlah driver ojek online mengamuk.

Drama politik perebutan kekuasaan di DPR Periode 2014-2019 seperti tak pernah berhenti. Perebutan kekuasaan yang dimaksud adalah perebutan kursi pimpinan DPR yang sejak 2014 hingga awal 2018 ini setidaknya sudah empat kali terjadi pergantian Ketua DPR. Dari mulai Setya Novanto kemudian digantikan Ade Komarudin, kemudian kembali lagi ke Setya Novanto, dan terakhir Bambang Soesatyo. Pada awal Februari 2018 ini, DPR dan Pemerintah kembali menyepakati untuk melakukan revisi terbatas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) demi memberikan jalan agar partai yang memperoleh kursi terbanyak (baca PDIP) dapat memperoleh kursi pimpinan DPR. Berbeda dengan perebutan pimpinan DPR sebelumnya yang penuh hiruk-pikuk, pemberian jatah pimpinan DPR bagi PDIP kali ini berjalan mulus karena terdapat juga penambahan tiga pimpinan MPR yang rencananya akan diberikan kepada PDIP, Partai Gerindra, dan PKB. Sementara, PPP dan Partai Nasdem tidak kebagian jatah, sehingga mengakibatkan walkout yang dapat diduga karena alasan tersebut. Penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR (serta DPD) dalam revisi UU MD3 tersebut sungguh ironis, karena hanya menunjukkan kompromi politik dan semangat bagi-bagi kue pimpinan parlemen yang dapat dilihat dari keberlakuan jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD tersebut sampai dengan 2019, sebab setelah 2019 maka akan kembali pada aturan sebelumnya. Apalagi ditambah arogansi DPR yang menambah pasal pidana bagi yang melakukan kritik pada DPR dan pasal keharusan adanya pertimbangan dari MKD dan persetujuan Presiden jika ada anggota DPR yang akan diproses hukum. Inilah ironi DPR periode ini, yang lebih mengedepankan semangat kuasa menguasai DPR dibandingkan pemenuhan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Merebut Kekuasaan Perebutan kekuasaan bagi lembaga-lembaga politik adalah suatu hal yang biasa. Bahkan dalam sistem demokrasi yang baik, pelembagaan proses perebutan kekuasaan difasilitasi. Hal tersebut tidak lain untuk menjamin agar perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara yang damai dan tidak berdasarkan kekerasan apalagi pertumpahan darah. Pelembagaan perebutan kekuasaan tersebut biasanya dilakukan melalui pemilihan umum yang gradual dengan rentang waktu beberapa tahun sekali. Sebagai dampaknya, institusi-institusi negara yang merepresentasikan politik akan diisi oleh para politisi yang memenangkan kontestasi tersebut. Karena itu perebutan kekuasaan di DPR sebagai representasi perwakilan politik pun harus dipandang suatu hal yang biasa dan lumrah. Namun, bukan berarti perebutan kekuasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus yang membuat terabaikannya tugas dan fungsi pokok dari DPR itu sendiri. Perebutan kekuasaan di DPR Periode 2014-2019 ini memang dapat dikatakan sangat over . Bagaimana tidak? Setelah dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, DPR mengalami pembelahan. Hal yang menurut Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra tidak lazim, karena pembelahan pemerintahan ( divided government ) biasanya terjadi antara eksekutif dan legislatif, bukan di internal legislatif. Dalam kasus di DPR, ternyata internalnya yang terbelah dan terbagi ke dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai kelanjutan kontestasi Pemilu Presiden 2014. Ketika itu, kubu KMP berhasil menguasai hampir seluruh pimpinan mulai dari pimpinan DPR sampai dengan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kisruh tersebut dimulai dari persoalan UU MD3 yang disahkan pada 2014 yang merupakan tahun politik, yang mengubah sistem pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan dari partai dengan perolehan suara terbanyak menjadi sistem paket terbuka. Persoalan tersebut pun sampai dibawa ke MK. Sayangnya MK menyatakan persoalan tersebut sebagai open legal policy, bukan merupakan persoalan konstitusi. Akibatnya, setelah DPR mulai bersatu dan tidak terbelah lagi, keinginan untuk menampung partai yang memperoleh kursi terbanyak di dalam Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan Dewan harus melalui jalan revisi UU MD3. Di sinilah kita dapat melihat hukum harus tunduk pada kemauan berkuasa. Hukum yang harusnya menjadi pembatas dan menjadi rel bagi politik perebutan kekuasaan, justru dibuat sedemikian rupa sehingga hukum terserah siapa yang berkuasa. Pelajaran Penting Lakon kuasa menguasai DPR tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan. Akibat perebutan kekuasaan, energi DPR banyak terkuras, sehingga tugas dan fungsinya tidak dapat berjalan dengan optimal. Sebagai contoh dalam fungsi legislasi, di mana Prolegnas Prioritas tahun 2015 sebanyak 50 RUU hanya tercapai 17 UU, tahun 2016 dari 51 RUU prioritas hanya tercapai 22 UU, bahkan pada tahun 2017 dari 52 RUU prioritas hanya 6 UU yang dicapai. Belum lagi kalau berbicara soal fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang belum optimal. Tidak salah jika kemudian kita dapat menyebut sepanjang 2014-2018 ini DPR masih sibuk dengan dirinya sendiri. Pelajaran penting yang harus dipetik agar tidak diulangi kembali kuasa menguasi DPR secara berlebihan adalah menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan. Kekuasaan politik harus patuh terhadap rel hukum yang mengaturnya. Karenanya hukum tidak hanya memenuhi kaidah kepastian melainkan juga memperhatikan betul kewajaran dan kebiasaan yang timbul sehingga akan melahirkan keadilan. UU MD3 sebagai acuan DPR semestinya memberikan pembatasan dan pembagian yang adil bagi terselenggaranya perebutan kekuasaan di internal DPR. Harus menjadi fatsoen politik bahwa yang memiliki kursi terbanyak di DPR-lah yang menjadi pimpinan DPR. Hal tersebut tidak hanya harus menjadi konvensi ketatanegaraan, melainkan juga harus tercermin dalam UU MD3. Ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan atas proses kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pemilihan umum. Dengan demikian, proses perebutan kekuasaan di DPR didasarkan atas pilihan rakyat, bukan melalui mekanisme pasar bebas sehingga akan merusak sendi-sendi kehidupan politik. Hal lain yang tidak kalah penting, seharusnya pembahasan UU yang mengatur persoalan politik tidak dilakukan ketika musim politik tiba, mengingat akan banyak kepentingan sehingga mempengaruhi muatan UU yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Tentu kita berharap DPR yang hanya tinggal kurang dari 2 tahun ini dapat segera berbenah, dan fokus meningkatkan kinerja sehingga harapan dan keinginan rakyat dapat berdaulat dalam mengelola negara dapat terealisasi. Mei Susanto dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad Bandung

Wanita asal Belarusia yang ditangkap di Pattaya, Thailand terkait kelas pelatihan seks, meminta bantuan otoritas Amerika Serikat (AS). Wanita penghibur ini mengaku punya informasi soal keterkaitan antara Rusia dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dilaporkan media AS, The Washington Post , seperti dilansir media lokal Thailand, The Nation , Kamis (1/3/2018), wanita bernama Anastasia Vashukevich alias Nastya Rybka ini ditangkap bersama 9 orang lainnya yang disebut sebagai warga negara Rusia. Mereka ditangkap polisi Thailand pada Minggu (25/2) waktu setempat, terkait kelas pelatihan seks di Pattaya, yang menargetkan para warga Rusia. Saat masih dalam tahanan, pada Selasa (27/2) waktu setempat, Vashukevich memposting sebuah video di Instagram yang isinya meminta jurnalis dan badan intelijen AS untuk membantunya. Postingan Instagram juga menunjukkan Vashukevich duduk di sel tahanan dan mengaku sedang sakit. Vashukevich mengaku dirinya memiliki informasi baru terkait penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pilpres AS tahun 2016. Namun dia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya itu. “Saya merupakan satu-satunya saksi dan mata rantai yang hilang dalam keterkaitan antara Rusia dan pilpres AS — rantai panjang dari Oleg Deripaska, Prikhodko, Manafort dan Trump,” ucapnya dalam tayangan live video Instagram, yang tampaknya diambil saat dirinya ada di dalam mobil polisi. Beberapa waktu lalu, Vashukevich menjadi terkenal setelah merekam video perjalanan dengan kapal mewah (yacht) bersama miliarder Rusia, Oleg Deripaska dan Wakil Perdana Menteri Rusia Sergei Prikhodko. Vashukevich mengklaim pernah menjalin hubungan gelap dengan Deripaska. The Washington Post melaporkan Deripaska pernah memperkerjakan mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. “Sebagai balasan atas bantuan dari dinas intelijen AS dan jaminan keselamatan saya, saya siap memberikan informasi yang diperlukan kepada Amerika atau kepada Eropa atau kepada negara manapun yang bisa mengeluarkan saya dari penjara Thailand,” ujar Vashukevich dalam video Instagram itu. Diklaim oleh Vashukevich, penahanan dirinya di Thailand merupakan perintah dari otoritas Rusia, sebagai balasan atas videonya dengan Deripaska dan Prikhodko. Dia menduga dirinya akan dipulangkan ke Rusia dan dipenjara di sana. “Tolong AS selamatkan kami dari Rusia! Semua kasus ini adalah represi politik!” sebutnya dalam bahasa Inggris via akun Instagramnya. The Nation melaporkan bahwa 6 dari 10 warga Rusia yang ditahan telah bebas dengan jaminan. Mereka dibawa ke kantor imigrasi setempat untuk dideportasi setelah paspornya dicabut. Kebanyakan warga Rusia yang ditangkap itu didakwa bekerja di Thailand tanpa izin legal, namun tidak didakwa untuk mengelola kelas pelatihan seks.

Para nelayan di Kabupaten Demak mengeluh kesulitan mendapatkam solar untuk melaut. Mereka mengaku terpaksa membeli solar dari para tengkulak. Harganya pun tentu lebih mahal dibandingkan di tempat pengisian bahan bakar. Sobirin (46), salah satu nelayan Desa Morodemak mengaku untuk mendapatkan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) setempat. Mereka harus mengantre setidaknya tiga jam. Padahal, ia hanya membutuhkan 10 sampai 20 liter sekali melaut. “Di sini ada SPBN dua, dan itu berdekatan. Tapi yang satunya sering tutup. Sedangkan yang satunya harus antre paling tidak tiga jam,” kata Sobirin saat berdialog dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso di aula Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak, Kamis (1/3/2018). Selain antre, ia mengaku sulitnya mendapatkan solar karena pasokan solar banyak dikuasai oleh para tengkulak. “Jadi, ada tengkulak yang mengambil solar di SPBN dengan dengan jumlah besar untuk dijual kembali kepada nelayan,” lanjutnya. Ia mengatakan harga solar di SPBN Rp 5.150 per liter, menjadi naik ketika membeli dari tengkulak yakni Rp 5.800 per liter. Untuk perahu 2-3 GT membutuhkan sekitar 10-20 liter sekali melaut. “Kondisi ini sudah berlangsung lama. Kalau membeli di SPBN harus antre, ya terpaksa membeli pada tengkulak, karena butuh cepat” keluhnya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Foto: Wikha Setiawan/detikcom Adanya praktek seperti anggota DPR RI, Bowo Sidik Pengarso mengatakan hal seperti tidak tepat sasaran dalam penyaluran bahan bakar minyak sehingga bisa ditutup. “Kalau memang tidak tepat sasaran. Artinya disalurkan kepada bukan nelayan tindakan tegas adalah menutup SPBN yang bersangkutan,” katanya. Ia berjani akan mencari solusi karena ada subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan terutama dengan pihak Pertamina. “Akan saya koordinasikan kepada Pertamina terkait keluhan ini, supaya ada tindakan atau solusi,” katanya. Secara terpisah bagian administrasi SPBN Morodemak, Wahid mengakui bahwa memang hanya 10 persen solar dibeli oleh nelayan, sisanya diborong tengkulak. “Iya memang dibeli tengkulak. Hanya nelayan kecil, sekitar 10 persen saja yang beli di sini. Tengkulak itu katanya membantu nelayan karena di sini antre,” katanya.

Posisi Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diisi Irjen Heru Winarko hari ini. Buwas, yang memasuki masa pensiun bulan ini, mengaku akan menjadi bapak rumah tangga. “Saya yang jelas jadi bapak rumah tangga karena saya harus mulai lindungi anak-cucu saya dari permasalahan narkoba. Yang pasti saya jadi bapak rumah tangga membantu ibu rumah tangga,” kata Buwas saat diwawancarai wartawan di Istana Negara, Kamis (1/3/2018). Buwas menyatakan siap-siap saja jika nantinya kembali dilirik untuk mengemban jabatan tertentu jika dibutuhkan negara. “Pada intinya, saya lahir dari abdi negara, maka tugas-tugas saya untuk negara dan bangsa ini. Kalau negara membutuhkan saya, saya siap bila diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan juga tidak apa-apa, saya buktikan saya jadi abdi negara yang baik,” ujar Buwas. “Saya buktikan saya abdi negara, abdi masyarakat, dan hari ini saya juga mengakhiri itu sebagai abdi negara selesai hari ini. Selesai pengabdian saya, hari ini per 1 Maret saya sudah tidak jadi anggota Polri aktif. Sukses semua, bantu Kepala BNN yang baru,” sambungnya.

Kuburan Ridwan Siregar dibongkar pihak keluargnya dengan disaksikan kepolisian dari Polsek Medan Sunggal. Pembongkaran diinisiasi oleh sang anak Dwi Pratiwi Siregar yang bermimpi ayahnya masih hidup. “Pembongkaran makam almarhum dilakukan setelah putrinya bermimpi kalau ayahnya ternyata masih hidup di kuburan,” kata Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Wira Pryatna, kepada detikcom di lokasi, Kamis (1/3/2018). Karena keluarga telah sepakat, lalu terlebih dahulu memberitahukan rencana pembongkaran makam keluarganya. Pihak kepolisian ikut mendampinginya ke lokasi makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sebelum membongkar, pihak keluarga membuat surat pernyataan tidak keberatan dilakukan pembongkaran. Setelah digali sedalam satu meter, aroma busuk keluar dari dalam lubang makam. Akhirnya penggalian makam tidak dilanjutkan. “Setelah digali sedalam satu meter, makam tersebut mengeluarkan aroma tak sedap, hingga rencana pembongkaran tidak di lanjutkan.” Jelas Wira. Wira menambahkan almarhum Ridwan dimakamkan pihak keluarga sepakan lalu. “Almarhum meninggal dan dimakamkan sepekan lalu,” pungkas Wira.

Seorang warga Pati, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di SPBU di Jekulo, Kudus. Dia dalam perjalanan pulang setelah baru saja tiba di tanah air dari menunaikan ibadah umrah ke tanah suci. Seorang jemaah umrah dari Mais Tour and Travel, Ny Mahmudah (67), warga Desa Tretek, RT 2 RW 1, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, ditemukan meninggal dunia, di SPBU di Terban, Jekulo, Kudus, Kamis (1/3/2018). Saksi mata, petugas kantin SPBU, Ny Sardi, mengaku melihat korban turun dari mobil warna hitam. Kemudian, korban masuk ke toilet SPBU. “Tadi sempat masuk kamar mandi,” katanya di lokasi. Suparlan, Senior Manager Mais Tour and Travel Pati, mengatakan korban meninggal dunia sekitar pukul 13.30 WIB usai buang air kecil di kamar mandi SPBU Terban. Jenazah sementara diletakkan di musala SPBU hingga sekitar pukul 16.00 WIB, ambulans dari Pati dan perwakilan keluarga tiba menjemput jenazah. “Pamit di toilet SPBU. Setelah pipis, lemas, dan dituntun jalannya oleh petugas dan duduk di kursi samping musala. Terus meninggal dunia,” kata Suparlan yang ikut menunggu korban untuk penjemputan jenazah. Korban memang mengeluh sakit saat pulang dari umrah di Bandara A Yani Semarang, Kamis sekitar pukul 10.00 WIB. Sepanjang perjalanan dari Semarang menuju Pati, korban terlihat normal, meskipun terlihat agak lemas. Kapolsek Jekulo, AKP Subakri, mengatakan pihaknya mendapati info ada warga meninggal, selanjutnnya bersama tim medis mendatangi lokasi untuk memeriksa korban. “Korban meninggal bukan karena kekerasan. Kemungkinan punya riwayat penyakit jantung,” terangnya kepada Detikcom melalui sambungan telepon.

Related Posts

Comments are closed.