Antisipasi Gempa, Pemprov DKI Siapkan Latihan Evakuasi

Antisipasi Gempa, Pemprov DKI Siapkan Latihan Evakuasi

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov tengah mewacanakan pelatihan evakuasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya gempa besar di Ibu Kota. Sandi juga meminta warga Jakarta siap dan waspada. “Karena 8,7 SR itu megathrust yang kemarin dibicarakan, kuncinya adalah kesiapan dan kewaspadaan kita dari segi reaksi dalam 72 jam pertama pascagempa. Kita harus punya standard operating procedure (SOP), kesiapan, dan kewaspadaan yang bisa seragam,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Sandi menuturkan Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang program mengenai pelatihan evakuasi gempa atau earthquake drill . Program tersebut diharapkan tertuang dalam sebuah perjanjian. “Dan ini diperlukan drill-drill tersebut. Nah, kami dengan BMKG lagi menyusun, mudah-mudahan bisa dituangkan dalam MoU yang kami ingin eksekusi dalam beberapa bulan ke depan,” terang Sandi. Sebelumnya, BMKG meminta Pemprov DKI mempersiapkan mitigasi bencana untuk menghadapi gempa besar. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meyakinkan gempa berkekuatan 6-8,7 SR sangat mungkin terjadi di Ibu Kota. “Pertemuan ini adalah untuk kita bisa mengambil sikap dalam ketidakpastian (gempa bumi 8,7 SR), tapi kita harus pasti dalam bersikap,” ujar Dwi dalam diskusi di ruang auditorium kantor pusat BMKG, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Nakhoda yacht Rp 3,5 triliun, Kapten Rolf, mematikan sistem navigasi atau automated identification system (AIS) dalam pelayaran menuju Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengejaran otoritas Amerika Serikat. “Selama berlayar, Kapten Rolf telah mematikan automated identification system (AIS) beberapa kali, sehingga kapal tersebut tidak bisa dideteksi di sekitar perairan Filipina dan perairan sebelah tenggara Singapura,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal dalam keterangannya, Kamis (1/3/2018). Iqbal mengatakan pemerintah AS telah menerbitkan artikel online terkait upaya penyitaan kapal pesiar tersebut. “Bahwa pemerintah Amerika telah menerbitkan seizure warrant dan artikel online terkait upaya penyitaan terhadap kapal pesiar tersebut,” kata Iqbal. Saat ini Bareskrim Polri tengah menginterogasi Kapten Rolf dan 29 ABK yacht . Mereka diinterogasi terkait riwayat perjalanan kapal tersebut. Polisi juga menyita sejumlah dokumen saat menggeledah yacht tersebut. Iqbal menduga yacht supermewah itu berlayar ke Indonesia untuk bersembunyi dari otoritas Amerika Serikat. Kapal ini telah menjadi buron sejak 2015. Berdasarkan Pengadilan AS, kapal ini dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia, Jho Low. Low terjerat kasus korupsi transfer dana USD 1 miliar dari pihak berwenang Malaysia ke rekening pribadi.

Satu unit mobil Nissan X-Trail dirusak oleh sekelompok ojek online di underpass Senen, Jl Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Atas kejadian itu, pemobil melapor ke polisi. “Laporan pihak mobil, terjadi tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP,” terang Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu kepada detikcom, Kamis (1/3/2018). Pelapor diketahui bernama M Hidayat Sangaji. Sementara Roma tidak menjelaskan siapa Hidayat dan apa perannya di dalam mobil tersebut. Versi pelapor, bermula ketika pelapor mengendarai mobil Nissan X-Trail melintas di Jl Letjen Suprapto, Jakpus pada Rabu (28/1) malam. Di saat bersamaan ada sejumlah driver ojek online yang berkerumun. “Pelapor melewati (kerumunan ojek online) dan pelapor mengklakson ijin numpang lewat tetapi ada anggota Grab tidak terima dan memukul kendaraan pelapor,” tuturnya. Atas kejadian itu, pelapor mengalami luka di mata sebelah kiri bengkak dan kepala sebelah kanan robek. Sementara saksi Andrian Anton (sopir) mengalami luka tangan sebelah kiri dan kanan robek serta kepala sebelah kiri memar dan saksi Anton Leonard (penumpang) luka bibir sebelah kiri, kepala sebelah kanan. Sebelumnya diberitakan, mobil tersebut diamuk massa ojek online karena terlibat percekcokan. Mobil kemudian menyeruduk sejumlah motor, sehingga sejumlah driver ojek online mengamuk. [Gambas:Video 20detik]

Disinggung soal pemecatannya, Fahri Hamzah muncul dengan melontarkan ‘serangan balasan’. Tak main-main, Fahri menuntut Presiden PKS Sohibul Iman mundur. “Apa pun manuver yang dilakukan Presiden PKS Sohibul Iman sudah tidak akan menguntungkan partai. Dia telah menjadi beban partai dan kadernya. Maka sebaiknya ia segera mundur, mumpung belum terlambat,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (1/3/2018). Sohibul, kata Fahri, telah gagal memimpin dan mengelola konflik yang terjadi di PKS. Ia kemudian menyinggung pasang-surut persoalan hukum antara dirinya dan PKS. PKS telah memecat Fahri sejak April 2016. Tak terima dipecat, Fahri melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel dan menang. PKS kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, tapi kalah dan tetap harus membayar Rp 30 miliar kepada Fahri. Meski begitu, Sohibul menyebut partainya sudah tak menganggap Fahri sebagai kader sejak pemecatan dilakukan. Karena itu, jika Fahri berkukuh kembali ke PKS, Fahri harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Atas pernyataan itu, Fahri menganggap Sohibul sebagai sosok pemimpin yang tak taat hukum. Menurutnya, Sohibul-lah yang seharusnya meminta maaf kepadanya. “Cara MSI memimpin PKS dan mengelola konflik gagal total. Masak mereka telah dinyatakan salah dua kali oleh pengadilan negara. Seharusnya yang terbukti bersalah yang minta maaf. Bukan malah mengembangkan wacana yang menunjukkan seolah PKS adalah partai yang tidak taat hukum. Hancurlah citranya!” tegas Fahri. Diberitakan sebelumnya, Sohibul buka-bukaan soal pemecatan dan ‘dosa-dosa’ Fahri sehingga dipecat sebagai kader PKS. Fahri dituding berbohong dan membangkang dari perintah partai. Fahri, kata Sohibul, pernah berjanji siap dirotasi dari kursi pimpinan DPR pada Oktober 2015. Namun Fahri terus-menerus mencari alasan agar tak dialihtugaskan ke posisi lain di DPR.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan DI Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI nonpribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur (Wagub) DIY Nomor K.898/I/A/1975. “Dalam UUPA perbedaan hukum itu ada dasar hukumnya. Pasal 11 ayat 2 UUPA, boleh ada perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. UUPA membuka adanya kemungkinan itu, bukan tidak ada,” kata Nurhasan, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (1/3/2018). Sementara dalam Instruksi Wagub DIY, dijelaskannya aturan itu sebenarnya bukan WNI nonpribumi atau keturunan China tak boleh menguasai hak atas tanah. “Mereka boleh memiliki, statusnya bukan hak milik, tapi statusnya HGB (hak guna bangunan). Intinya itu,” kata Nurhasan menegaskan. Dosen hukum agraria UGM itu menerangkan lahirnya larangan nonpribumi menguasai tanah itu. Yaitu dengan pertimbangan saat itu dalam rangka perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah yakni WNI pribumi. Sebelum terbitnya Instruksi Wagub DIY, kebijakannya lebih keras lagi, yakni tidak boleh ada pengalihan tanah milik orang pribumi kepada orang keturunan. Sekarang, boleh dialihkan dengan status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi keleluasaan yakni bisa memakai sertifikat HGB untuk jaminan utang atau dialihkan/dijual. “HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan, dialihkan. Kan sama saja gunanya, hanya statusnya yang beda. Nanti HGB bisa diperpanjang haknya, nanti bayar lagi kepada negara bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Karena pemberi HGB itu negara, bukan Keraton, ini berlaku umum nasional dan ada rumusan untuk menghitung BPHTB itu,” paparnya. Persoalan tanah di DIY yang belakangan ini diperbincangkan publik, hanyalah persoalan status haknya saja, bukan masalah tidak boleh memiliki tanah. Penerapan Instruksi Wagub DIY juga bukan sebuah perbuatan atau sikap diskriminasi. Menurutnya, orang akan beranggapan ada diskriminasi karena hanya dilihat dari prinsip persamaan yakni setiap orang berhak memiliki tanah hak milik. Tapi UUPA juga membuka adanya ketidaksamaan hukum. “Dalam konteks itu kalau ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah, itu disebut positive discrimination, diskriminasi yang punya dampak positif karena untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah. Instruksi Wagub juga bukan mengatur tanah Kasultanan, tapi tanah umum yang dimiliki masyarakat. Perdais yang mengatur tentang tanah-tanah Kasultanan,” papar Nurhasan. Ditambahkannya, yang perlu diperhatikan dari isi Instruksi Wagub DIY itu hakikatnya adalah mencegah adanya kesenjangan dalam penguasaan tanah antarkelompok di dalam masyarakat. “Karena posisi ekonomi masyarakat dalam sejarah di DIY, kesenjangan relatif akan selalu ada yakni orang nonpribumi atau keturunan China posisi ekonominya lebih kuat dari pribumi. Itu yang dilindungi dalam Instruksi Wagub,” ujarnya. Nurhasan juga menegaskan status keistimewaan DIY juga menjadi basis adanya perbedaan dalam penerapan aturan penguasaan tanah. Aturan itu ditujukan adanya keadilan dari sosial ekonomi. “Jangan hanya melihat dari sisi tidak boleh punya hak milik, tapi dilihat lebih luas sama-sama diberikan kesempatan memiliki tanah, hanya berbeda di statusnya. Ini persoalan kearifan lokal saja, bisa berbeda beda di tiap daerah,” imbuhnya. Nurhasan berpendapat kalau ke depantidak ada lagi persoalan kesenjangan, seperti orang pribumi punya kemampuan ekonomi paling tidak secara relatif mendekati kesamaan dengan nonpribumi, maka ada ruang untuk mengubah isi Instruksi Wagub DIY tersebut. “Bahkan sekarang kalau mau diubah, silakan dikaji. Apakah kesenjangan kepemilikan tanah, sosial ekonomi, masih terjadi atau tidak,” pungkas Nurhasan. Sebagaimana diketahui, seorang pengacara, Handoko menggugat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang menyatakan Pemprov bisa melarang nonpribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Gugatan itu ditolak PN Yogyakarta.

Related Posts

Comments are closed.