Anies versus Kemendagri soal Tim Gubernur

Anies versus Kemendagri soal Tim Gubernur

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28,5 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI di Rancangan APBD (RAPBD) 2018. Perdebatan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan pihak Kemendagri pun terjadi terkait Tim Gubernur ini. “Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/12/2017). Syarifuddin menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. “Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu,” ujarnya. Anggaran TGUPP dicoret karena dianggap tak sesuai fungsi. Anies pun mempertanyakan sikap Kemendagri yang mencoret nomenklatur TGUPP dari APBD 2018. “Ini sekali lagi bukan soal dana, ini lembaganya. Lain kalau kita bicara soal sumber dananya, kita berbicara tentang jumlah personalianya. Ini institusinya,” tukas Anies, Kamis (21/12). Dia pun mengatakan akan akan terus bekerja dengan atau tanpa dukungan Kemendagri terkait Tim Gubernur. Anies menyebut apa yang disampaikan Kemendagri hanya sebatas rekomendasi. “Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” tuturnya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” sambung Anies. Pernyataan Anies dibantah oleh Kemendagri. Evaluasi yang dilakukan soal Tim Gubernur ditegaskan Kemendagri mengikat bagi Pemprov DKI. “Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan,” terang Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto kepada detikcom, Jumat (22/12). Widodo mengatakan Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. Dia mengatakan akan ada konsekuensi bila evaluasi tersebut tidak dilaksanakan. “Ya mengikat, tak (saya) tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah. Ini tidak rekomendasi, salah kalau ngomong rekomendasi itu. Ya evaluasi, dievaluasi,” tegas Widodo. Mendagri Tjahjo Kumolo pun kemudian menyarankan kepada Anies untuk menggunakan dana Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur untuk pembiayaan TGUPP. Sebab TGUPP tak masuk dalam urusan administrasi. “Direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” imbau Tjahjo kepada Anies. Dia menegaskan tak ada niat darinya untuk menghapus TGUPP. Tjahjo mempersilakan Anies membentuk tim dengan catatan. “Prinsipnya bukan menghilangkan TGUPP, silahkan saja Gubernur DKI membentuk TGUPP,” tutup dia.

Baca juga : kemendagri registrasi kartu sim sadarkan warga soal kependudukan

TEMPO.CO , Jakarta -Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan program registrasi kartu SIM dengan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga berdampak baik. Dia mengatakan berkat program ini masyarakat jadi sadar pentingnya data kependudukan. “Program ini memberi pengungkit yang luar biasa tingginya membangunkan masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan,” kata dia di Jakarta, Selasa 7 November 2017. Menurut dia berkat heboh registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan KK ini masyarakat langsung sadar bahwa data kependudukan itu sangat penting. Menurutnya selama ini masyarakat cenderung menganggap sepele keberadaan dokumen kependudukan seperti KK dengan mengunggahnya ke internet atau menyerahkan data kependudukan kepada pihak lain, misalnya saat menyewa mobil. Baca : Data Registrasi Kartu SIM demi Menangkan Jokowi? Dirjen: Tak Masuk Akal   “Langsung orang bangun, waduh KK saya taruh di mana? Loh KTP saya ke mana? Kemarin kan KTP saya dipakai buat rental mobil,” kata dia. Oleh sebab itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika karena sudah meluncurkan program ini. Dia juga berterima kasih pada para wartawan yang ikut memantau penerapan program ini.

seperti di kutip dari https://bisnis.tempo.co

Zudan mengatakan pemerintah akan menjamin kerahasiaan data kependudukan yang digunakan untuk registrasi. Dia juga menjamin pihak operator tak akan membocorkan data tersebut. “Dalam program kerja sama ini kementerian tak akan memberikan data. Operator hanya bisa mengakses untuk mencocokan NIK dan KK,” kata dia. Sebelumnya, pemerintah mewajibkan seluruh pemilik kartu SIM seluler untuk melakukan registrasi ulang menggunakan nomor NIK dan KK. Proses registrasi telah dimulai 31 Oktober 2017 dan akan berakhir 28 Februari 2018. Pemilik kartu dapat melakukan registrasi ulang secara mandiri dengan mengirim pesan ke operator dengan konfigurasi tertentu. Selain itu, pemilik kartu dapat melakukan registrasi di gerai operator. Untuk registrasi kartu SIM secara mandiri, pemerintah membatasi satu identitas kependudukan untuk maksimal tiga nomor kartu dalam satu operator. Hingga Selasa, 7 November 2017, Kominfo mencatat sudah ada 46 juta kartu SIM yang teregistrasi.


Baca juga : januari 2 motor matik honda dilawan 3 motor sport yamaha

Jakarta – Tak hanya roda 4, produsen roda 2 juga mencoba memanaskan pasar di tahun 2017. Dengan atraktif mereka mencoba menelurkan aneka produk baru sepanjang tahun 2017. Memasuki bulan pertama 2017 dua penguasa pasar motor di Indonesia yakni Yamaha dan Honda meluncurkan produk anyarnya. Total ada lima motor anyar dari kedua produsen asal Jepang itu, Honda di segmen skuter matik dan Yamaha di segmen sport. 1. Honda Vario eSP Foto: PT Astra Honda Motor Honda langsung ngegas pada 4 Januari 2017 dengan melakukan penyegaran grafis dan kombinasi warna pada vario eSP. PT Astra Honda Motor menyematkan grafis baru pada seluruh stripe tipe CBS dan CBS-ISS. Pilihan warna baru hadir denagan kombinasi warna antara fender depan dan bodi, yakni warna hitam untuk warna Grande white, warna putih dikombinasikan ke pilihan Estilo Black dan warna abu-abu sebagai kombinasi dalam pilihan Glam Red. New Honda Vario eSP dijual Rp 16.150.000,- untuk tipe CBS dan Rp 16.950.000,- untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta) untuk pilihan warna elegan yaitu Estilo Black, Glam Red dan Grande White. Sementara itu untuk warna Advance Matte Gray, dijual Rp 16.250.000,- untuk tipe CBS dan Rp 17.050.000,- untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta). 2. Yamaha MT-25 Foto: Dok. Yamaha Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menyegarkan tampilan MT-25 pada 5 Januari 2017. Motor naked ini hadir dengan warna dan grafis baru. Yamaha MT-25 ini menerapkan kesan simpel, modern dan sporty. Grafisnya sporty dinamis yang tampak dari dua garis tebal pada tangkinya. Logo besar MT menempel menonjol di bawah tangki. Tiga warna baru MT-25 adalah Solid Blue, Heroic Silver, Black Strike. Motor naked bermesin 250 cc ini dibanderol Rp 46.600.000 on the road Jakarta. 3. Yamaha R25 Foto: Yamaha Tidak sampai dua minggu Yamaha merilis kostum baru MT-25, pada 17 Januari 2017, Yamaha menghadirkan warna dan grafis baru YZF-R25 ABS dan Non ABS. Dengan pilihan Warna Racing Blue, Matte Black, dan White. Motor saat itu dijual seharga Rp 61.850.000 on the road Jakarta untuk tipe YZF-R25 ABS dan YZF-R25 non ABS Rp 55.850.000 on the road Jakarta. 4. Motor Sport Fairing Yamaha R15 Foto: Grandyos Zafna Setelah menghadirkan R25 dengan baju baru, selang seminggu kemudian PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan motor sport anyarnya, R15. Dalam peluncurannya, YIMM menghadirkan pembalap Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, untuk memperkenalkan R15. Harga resmi motor sport fairing itu pun baru dirilis pada Maret 2017 dengan banderol Rp 34,5 juta on the road Jakarta. Yamaha R15 punya harga paling mahal jika dibandingkan dengan merek lain di kelasnya. Desain All New R15 mengadopsi DNA Yamaha R-Series dengan mengedepankan unsur Super Sport. Desain bodi yang meruncing dan ramping mengambarkan kesan Racy pada motor ini. Lampu depan dan belakang sudah mengadopsi lampu LED. Motor ini juga sudah dibekali lampu hazard, seperti moge untuk keadaan darurat. Motor juga sudah menggunakan suspensi depan upside down (suspensi terbalik) sehingga diklaim membuat handling lebih sempurna. Fitur anyarnya adalah Assist & Slipper Clucth yang biasanya ada pada moge. Sementara dari segi performa, mesin Yamaha R15 juga sudah di-upgrade. Motor menggunakan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang diklaim membuat tenaga mesin semakin besar namun tidak mengorbankan konsumsi bahan bakar. 5. Honda PCX Warna Baru Foto: PT Astra Honda Motor Honda menambah pilihan warna skutik bongsor PCX buatan Vietnam pada 24 Januari 2017, setelah sebelumnya yamaha meluncurkan R15. Warna baru PCX yakni Exclusive Poseidon Blue atau Biru Poseidon. Warna ini melengkapi warna lainnya yaitu Masterpiece Matte Black dan Glamour White. “Khusus bagi para pecinta Honda PCX, terdapat sales force yang akan memberikan pengalaman layanan premium sekaligus sebagai penasehat terpercaya sesuai gaya hidupnya. Khusus di jaringan Wing Dealer juga telah tersedia layanan purna jual dan fasilitas yang dihadirkan bagi konsumen PCX,” ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor Margono Tanuwijaya. PCX dengan warna baru itu baru bisa dijumpai di 145 Wing Dealer dan Big Wing Honda di seluruh Indonesia pada Februari 2017. Warna baru Exclusive Poseidon Blue dipasarkan sama dengan warna lainnya Rp 40.050.000 on the road Jakarta. (khi/ddn)


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Dalam Negeri memaklumi kehadiran pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di acara Konferensi Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada hari kerja. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyebut, Anies-Sandi tak boleh pilih kasih dalam menghadiri acara partai. “Tidak masalah jika dia (Anies) datang di hari kerja. Itu kapasitas undangannya sebagai Gubernur, tapi ingat dia juga harus penuhi undangan dari partai lain,” kata Sumarsono, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/10). Sumarsono, yang akrab dipanggil Soni, menyadari bahwa jabatan Gubernur merupakan jabatan politik. Anies-Sandi sendiri diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Dia tak heran jika keduanya bersedia datang di acara Partai Gerindra. Namun, Soni menekankan, Anies-Sandi kini telah menjadi milik semua warga, bukan cuma milik satu partai politik. “Yang perlu diingat dia (Anies) sekarang punya semua orang. Jadi tidak pantas kalau nanti dia tak penuhi undangan dari partai lainnya,” cetus Soni. Saat dikonfirmasi soal kehadirannya di acara partainya Prabowo Subianto itu, Anies membenarkan kehadirannya lantaran diundang secara resmi melalui protokoler Gubernur DKI Jakarta. “Iya diundang,” aku dia. Mengenai kehadiran di acara itu yang tak masuk jadwal resmi Gubernur, Anies berdalih bahwa hal itu masih dalam proses sinkronisasi oleh tim protokoler. “Jadwal saya masih disinkronkan, makanya (acara di Gerindra) tidak masuk (jadwal resmi Gubernur). Masih berubah-ubah,” tandasnya. Kehadiran Anies-Sandi dalam Konferensi dan Temu kader Gerindra di Sentul, Bogor terlihat dari postingan foto di laman twitter milik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. [Gambas:Twitter] Fadli mengunggah foto dirinya tengah bersama Anies-Sandi di acara tersebut, pada pukul 08.32 WIB. Dalam foto tersebut ketiganya nampak tersenyum berbarengan. Di belakang ketiganya terlihat kehadiran Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo. Anies dan Sandi nampak masih mengenakan seragam dinas harian berwarna putih. “Dg Gub N Wagub DKI Jakarta @aniesbaswedan n @sandiagauno pagi ini di Konferensi @Gerindra,” cuit Fadli Zon.


Baca juga : headline anggaran anggota tim anies sandi naik efektifkah

Saat dimintai keterangan di Balai Kota, Rabu, 22 November 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terdiri atas kalangan PNS dan non-PNS. Staf khusus gubernur rencananya juga masuk ke dalam tim. “Nah, semuanya akan dimasukkan ke dalam TGUPP, sehingga tidak tidak ada lagi orang-orang bekerja sebagai partikelir,” kata Anies. Dia menambahkan, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, selain dibiayai oleh swasta, staf khusus Ahok tidak jelas pengangkatannya. “Jadi enggak ada orang yang bekerja pribadi-pribadi mengatasnamakan gubernur, tapi kalau ditanya, ‘Anda sebagai apa? Mana surat pengangkatan Anda?’ Enggak bisa jawab. Besok, kalau mau bekerja bersama gubernur, Anda akan punya surat pengangkatan. Sesimpel itu,” kata Anies. Namun, pernyataan Anies dibantah pihak Ahok. “Kami selama di Balai Kota Jakarta murni digaji dari operasional Gubernur Pak Ahok,” tulis tim BTP di akun Instagram resmi Ahok @basuki BTP. Tim Ahok lantas membeberkan penganggaran uang operasional Rp 4,5 miliar yang diterima Gubernur DKI setiap bulannya. Uang tersebut dibagi kepada wagub, sekda, dan wali kota untuk biaya operasional para pejabat tersebut. Selain itu, uang operasional Ahok juga digunakan untuk membantu pengaduan warga dari membayar ijazah, membeli kursi roda, hingga membantu pembangunan rumah ibadah. “Serta menambah honor untuk para OB ( office boy ) dan para cleaning service yang bekerja di sekitar kantor gubernur,” tulis timBTP. Salah satu anggota tim Ahok, Rian Ernest, menyatakan semua staf gubernur dulu digaji lewat dana operasional sebesar Rp 20 juta per bulannya, bukan dari swasta. Menurut dia, bila Anies memang berencana menjadikan timnya sebagai staf gubernur, tak perlu memasukkan ke TGUPP. Sebab, pembiayaan staf bisa dilakukan lewat dana operasional yang besarannya sekitar Rp 4,5 miliar per bulan. Staf Ahok lainnya, Sakti Budiono, mengatakan tidak ada staf khusus dibiayai dari pihak swasta. “Enggak mungkin kita sebagai tim Gubernur Ahok digaji oleh swasta. Itu dari operasional dia. Itu yang benar dan sudah dijawab beberapa rekan juga,” ucap Sakti kepada Liputan6.com , Rabu (22/11/2017). Dia menuturkan, Ahok membiayai timnya dengan biaya operasional sejak dia menjabat sebagai wakil gubernur dan kemudian gubernur. Data itu bisa dilacak. Penjelasan Kepala BKD DKI Terkait TGUPP, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, mengungkapkan anggotanya dimungkinkan berasal dari non-PNS atau profesional. Namun, mereka yang masuk dalam tim gubernur tersebut harus memiliki integritas dan kapabilitas. “Enggak apa-apa orang luar (PNS), biar bisa melihat lebih luas, dicari pasti yang expert ,” ucap Agus kepada Liputan6.com , Jakarta, Selasa (21/11/2017). Agus mengaku, hingga kini belum mengetahui siapa saja yang akan menduduki kursi TGUPP itu. Namun, salah satunya, menurut dia, adalah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ada salah satu bidang antikorupsi (di TGUPP), barangkali ada Pak Bambang (Widjojanto) KPK itu. Beliau kan integritas enggak diragukan,” ucap dia. Sementara, soal jumlah yang membengkak, menurut Agus, penambahan jumlah anggota dan anggaran di TGUPP tahun 2018 lantaran ada penggabungan dari Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). “Jadi dileburkan,” ucap dia. Bagaimana soal informasi tim gubernur dibiayai swasta? Agus Suradika berpendapat, itu tidak mungkin. “Mungkin dibiayai dana operasional. Karena Pak Ahok ada staf ahli, ada TGUPP. Staf ahli dibiayai dari dana operasional gubernur,” ucap dia.


Baca juga : mendagri akui banyak laporan masyarakat soal pungli e ktp

Tjahjo menduga larinya bilik aduan ke Ombudsman adalah karena banyaknya kepala daerah yang takut memproses aduan terkait pungli, contohnya di tingkat desa. “Kalau di daerah mana berani orang bilang ada pungutan bayaran di desa mana, karena kuasa kepala desa di daerah itu lebih besar dari Bupati,” tuturnya.   Meski jumlah laporan pungli e-KTP tak disebutkan secara rinci, laporan tersebut merupakan bagian dari 31.110 laporan yang masuk ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli). Satgas yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu bergerak melalui cabang dan unit pemberantasan pungli (UPP) di seluruh provinsi    “Dari pelaporan tersebut, pengaduan terbanyak terdapat pada sektor pelayanan masyarakat,” ujar Sekretaris Menkopolhukam Mayor Jenderal Yoedhi Swastono saat membuka workshop yang dihadiri anggota UPP seluruh Indonesia, Rabu.    Pengaduan terkait pelayanan masyarakat itu mencapai 36 persen dari 31 ribu laporan yang masuk. Angka terbanyak lainnya ada pada aduan di sektor Hukum sebanyak 26 persen, pendidikan sebanyak 18 persen, soal perizinan 12 sebesar persen, dan kepegawaian 8 persen.    Selama 9 bulan terbentuk, ujar Yoedhi, Saber Pungli pun melakukan 917 operasi tangkap tangan (OTT). “Dengan jumlah tersangka sebanyak 1.834 orang di berbagai instansi dan barang bukti sebanyak (bernilai total) Rp 17.623.205.500.”   YOHANES PASKALIS PAE DALE  

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28,5 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI di Rancangan APBD (RAPBD) 2018. Perdebatan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan pihak Kemendagri pun terjadi terkait Tim Gubernur ini. “Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/12/2017). Syarifuddin menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. “Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu,” ujarnya. Anggaran TGUPP dicoret karena dianggap tak sesuai fungsi. Anies pun mempertanyakan sikap Kemendagri yang mencoret nomenklatur TGUPP dari APBD 2018. “Ini sekali lagi bukan soal dana, ini lembaganya. Lain kalau kita bicara soal sumber dananya, kita berbicara tentang jumlah personalianya. Ini institusinya,” tukas Anies, Kamis (21/12). Dia pun mengatakan akan akan terus bekerja dengan atau tanpa dukungan Kemendagri terkait Tim Gubernur. Anies menyebut apa yang disampaikan Kemendagri hanya sebatas rekomendasi. “Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” tuturnya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” sambung Anies. Pernyataan Anies dibantah oleh Kemendagri. Evaluasi yang dilakukan soal Tim Gubernur ditegaskan Kemendagri mengikat bagi Pemprov DKI. “Iya kalau nggak dilaksanakan menyalahi aturan,” terang Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto kepada detikcom, Jumat (22/12). Widodo mengatakan Kemendagri memberikan tembusan evaluasi APBD DKI pada berbagai instansi lainnya, termasuk KPK. Dia mengatakan akan ada konsekuensi bila evaluasi tersebut tidak dilaksanakan. “Ya mengikat, tak (saya) tembusin KPK gimana sih. Mengikat, kalau nggak dilaksanakan bisa bermasalah. Ini tidak rekomendasi, salah kalau ngomong rekomendasi itu. Ya evaluasi, dievaluasi,” tegas Widodo. Mendagri Tjahjo Kumolo pun kemudian menyarankan kepada Anies untuk menggunakan dana Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur untuk pembiayaan TGUPP. Sebab TGUPP tak masuk dalam urusan administrasi. “Direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” imbau Tjahjo kepada Anies. Dia menegaskan tak ada niat darinya untuk menghapus TGUPP. Tjahjo mempersilakan Anies membentuk tim dengan catatan. “Prinsipnya bukan menghilangkan TGUPP, silahkan saja Gubernur DKI membentuk TGUPP,” tutup dia.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan hasil evaluasi APBD DKI 2018 akan segera rampung. Kemendagri merekomendasikan gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dianggarkan dari dana operasional Gubernur DKI Anies Baswedan. “Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/12/2017). Syarifuddin menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. “Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu,” ujarnya. Syarifuddin juga meminta Anies mengurangi anggota TGUPP. Namun, lanjutnya, Kemendagri tidak dapat memerinci berapa jumlah anggota yang dinilai pantas. “Itu kita minta dikurangi. Hanya, kami tidak menyebut karena itu kan kami juga salah kalau menyebut sejumlah orang. Kita ini tidak tahu persis, tapi kan pertimbangan kami dalam rangka penghematan juga,” paparnya. Kemendagri telah mengajukan APBD DKI ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Syarifuddin belum bisa memastikan kapan rekomendasi tersebut diberikan kembali Pemprov DKI. “DKI hari ini sudah maju ke Menteri, sudah melalui Sekjen. Artinya begini, intinya belum, tapi mudah-mudahan hari ini keluar. Siapa tahu sore sudah jadi atau besok,” terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencoret nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari APBD 2018. Anies bisa menerima sikap itu kalau Kemendagri hanya mempermasalahkan sumber dananya. Menurut Anies, pencoretan itu aneh karena di era Joko Widodo menjadi gubernur dan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kemendagri tidak mempermasalahkannya. Namun, di satu sisi, sambung Anies, pihaknya akan mempelajarinya. “Ini sekali lagi bukan soal dana, ini lembaganya. Lain kalau kita bicara soal sumber dananya, kita berbicara tentang jumlah personalianya. Ini institusinya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017). “Jadi bagi kami, sesuatu yang akan kami pelajari dan silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang keempat mau melakukan hal yang sama, mendadak tidak ada lagi,” papar Anies. Anies melanjutkan ada berbagai pertimbangan Kemendagri sehingga nomenklatur tim gubernur dicoret. Namun dia tidak menjelaskannya secara rinci. Anies pun membawa pulang lampiran dari Kemendagri. “TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat, salah macam-macam. Saya coba, saya bawa pulang tuh dokumennya,” terang Anies. Mantan Mendikbud itu menuturkan besok akan ada pertemuan dengan pihak Kemendagri untuk membicarakan hal tersebut. “Besok akan ada pertemuan antara Kemendagri dengan Pemprov. Kita lihat hasil pertemuannya,” ujar Anies. Sebelumnya diberitakan, pelaksana tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan hasil evaluasi APBD DKI 2018 akan segera rampung. Kemendagri merekomendasikan gaji TGUPP dianggarkan dari dana operasional Gubernur DKI. Syarifuddin juga menyarankan, bila Anies membutuhkan tenaga ahli, gaji tenaga ahli tersebut dapat dianggarkan melalui SKPD terkait. Selain itu, Kemendagri meminta Anies mengurangi anggota TGUPP. Kemendagri telah mengajukan APBD DKI ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun belum bisa dipastikan kapan rekomendasi tersebut diberikan kembali kepada Pemprov DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diisi 74 orang. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengingatkan potensi penyelewengan yang disebutnya ‘gubernur bayangan’ di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan wacana TGUPP berisi 74 orang perlu diawasi dan diseleksi ketat oleh DPRD DKI Jakarta. Jika tidak, Soni khawatir, TGUPP ini malah jadi duri dalam daging di Pemprov DKI. “Yang bahaya, mohon maaf, zaman Pak Ahok juga terjadi. Staf khusus tuh kalau masuk SKPD seperti gubernur bayangan dan lebih ditakuti daripada Pak Ahok karena selalu pinjam nama. Kedatangan dia seperti mempersonifikasi Pak Ahok,” ujar Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017). “Dia menjadi gubernur bayangan, bahaya. Ini (TGUPP Anies) pun bisa jadi gubernur bayangan. Biasa sekali orang meminjam nama pimpinan,” imbuh dia. Menurut Soni, tak ada yang bisa menjamin 74 orang dari TGUPP tersebut nantinya tak akan menyeret-nyeret nama Anies untuk mengambil suatu keputusan yang belum tentu Anies sendiri ketahui. Oleh karena itu, Soni mengingatkan wacana TGUPP ini mesti diawasi dan dibahas sematang mungkin. “Ini situasi yang dihadapi SKPD. Saya bisa bayangkan 74 itu dia merasa terkawal oleh staf, apalagi kalau stafnya ilmunya lebih bawah dari SKPD. Bisa bayangkan secara moral pasti… kalau lebih hebat nggak apa-apa,” ucap Soni. Soni menekankan poin seleksi dalam wacana TGUPP berisi 74 orang ini. Anies, kata Soni, diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat dan tegas. “Pak Anies, kalau menyeleksi orang, harus profesional dan betul-betul expert dan diktator dalam tata regulasi yang jelas. Pergub direvisi dan dia memiliki tugas khusus dan kewenangan yang jelas bahwa tim ad hoc tidak punya hak mengambil keputusan,” pinta Soni. ” Output -nya (TGUPP adalah) rekomendasi kepada Gubernur, itu yang penting. Jadi Gubernur yang membuat keputusan,” pungkas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari APBD 2018. Anies mempertanyakan keputusan Kemendagri. “Memang ada keanehan di sini, yang dicoret bukan dananya, TGUPP-nya. Jadi aneh,” kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017). Anies mempertanyakan alasan nomenklatur tim gubernur dicoret saat dia memimpin Pemprov DKI Jakarta. Padahal, saat Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, begitu pula saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kemendagri menyetujui keberadaan tim tersebut. “Bayangkan, sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, di era Pak Basuki, di era Pak Djarot, mendadak di era kami tidak boleh. Kami sedang mencoba mengerti, ada apa ini dengan Kemendagri?” sesal Anies. Anies melanjutkan pencoretan TGUPP dari APBD 2018 diketahuinya hari ini. Namun, kata dia, belum ada keputusan resmi dari Kemendagri. “Kita terima lampirannya, belum suratnya. Mereka (Kemendagri) baru kirimkan lampiran, belum suratnya,” jelas mantan Mendikbud ini. Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin sebelumnya mengatakan pihaknya merekomendasikan gaji tim gubernur dialokasikan dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran tim gubernur tidak dibebankan secara khusus dalam APBD DKI Jakarta 2018. “Kalau seandainya itu masih tetap dalam satu tim, itu posnya, maka itu harusnya menggunakan belanja penunjang operasionalnya. Biaya penunjang operasional kepala daerah. Jangan membebani APBD secara khusus,” terang Syarifuddin saat dihubungi siang tadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut gubernur sebelumnya menggunakan dana swasta untuk membiayai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono, yang pernah menjadi Plt Gubernur DKI, membantah hal tersebut. Pria yang akrab disapa Soni ini juga membantah TGUPP di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mendapat biaya swasta. Sebab, saat menjadi Plt gubernur, dia mengikuti metode yang sama dengan Ahok. Soni mengatakan ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan gubernur, termasuk pada zaman Ahok. Yang pertama dikenal sebagai TGUPP, sedangkan lainnya disebut tim pendamping. “TGUPP itu yang resmi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, itu resmi (dananya) dari APBD murni. Kemudian ada tim pendamping yang memang tidak memenuhi syarat keahlian tertentu,” ujar Soni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017). Tim pendamping inilah yang menggunakan biaya pendamping penunjang (BOP) gubernur. Menurut Soni, TGUPP era Ahok digaji lewat APBD. Kemudian Ahok menggunakan sebagian dana BOP yang menjadi haknya untuk mendanai tim pendamping. Soni membantah bila ada tuduhan Ahok menggunakan dana swasta untuk membiayai TGUPP ataupun tim pendamping. “Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan, sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi Plt,” kata dia. Soni mengatakan isu tim pembantu Ahok dibiayai swasta tak dapat dibuktikan kebenarannya. Dia juga mengatakan pembiayaan tim pendamping dari BOP diperbolehkan sesuai aturan. Dia mengatakan dana BOP seorang gubernur bisa dialokasikan untuk berbagai hal, salah satunya menggaji tim pendamping. Tim pendamping, disebut Soni, memang berfungsi memperlancar tugas seorang gubernur. “Si swasta hampir saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada, yang membiayai setahu saya jadi Plt tidak ada indikasi swasta membiayai. Saya kira gitu ,” tegasnya. “Hanya orang bodoh yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan,” sambung Soni Meski demikian, Soni menyebut mungkin saja Ahok memperkerjakan pegawai dari pihak golongan bukan PNS sebagai tim pendampingnya. Tim dari kelompok seperti itu diperlukan sesuai dengan keahliannya, contohnya saat Ahok menggarap program Smart City. Tim Smart City diambil dari kalangan non-PNS karena memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang tersebut. Alasan tersebut, menurut Soni, masuk akal. “Mereka kita ambil dari swasta semuanya karena pegawai negeri tidak tersedia tenaga yang seperti itu, 80 orang ahli-ahli Smart City seperti itu,” terang dia. Soni kemudian menjelaskan soal perkiraan besaran dana BOP yang disisihkan Ahok per bulan untuk menggaji tim pendampingnya. Angkanya berkisar ratusan juta rupiah. “Jadi kembali, TGUPP ada dua jenis. Satu supporting , dari BOP Pak Ahok keluarkan sekitar kalau ndak salah hampir Rp 500-750 juta uang untuk membiayai ini per bulan. Nah TGUPP ini sudah ada posnya sendiri,” ucap Soni. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin TGUPP versinya diisi 74 orang. Dalam Pergub 411 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Tim Gubernur hanya berisikan 15 orang. Mengenai hal ini, Soni memprediksi Anies menggabungkan personel TGUPP dan tim pendamping sehingga jumlahnya mencapai 74 orang. Bila menghendaki seperti itu, Anies diimbau merevisi pergub terkait. “Nah, kalau hari ini, bisa saja Pak Anies berpikir terbalik, seluruhnya ini dimasukkan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya nggak tahu pola pikirnya,” tutur Soni. Anies sudah angkat bicara mengenai hal ini. Dia menjelaskan alasan dana TGUPP di APBD 2018 naik 12 kali lipat, dari yang tahun lalu sebesar Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar. “Kami malah yakin, dengan cara seperti ini, maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai stafnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan,” ujar Anies, Selasa (21/11). Dengan naiknya anggaran, Anies menyatakan ingin menyetop pembiayaan dari swasta untuk menggaji orang-orang yang membantu gubernur. Dia menyatakan ingin mengedepankan dana yang transparan. “Jadi alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur,” urainya. “Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi,” tambah Anies. Sementara itu, tim Basuki Tjahaja Purnama (BTP) telah merespons pernyataan Anies mengenai hal ini. Tanggapan mereka disampaikan melalui akun resmi Ahok di Facebook. Sama seperti yang disampaikan Soni, tim mengatakan gaji staf gubernur selama masa kepemimpinan Ahok berasal dari dana operasional gubernur. “Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 wali kota dan 1 bupati,” tulis @timbtp di Facebook, Selasa (21/11).

JAKARTA, KOMPAS.com  — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, otoritas mengenai anggaran tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI 2018 hanya rekomendasi. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kami, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan,” ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017). Hal ini disampaikan Anies ketika berkomentar tentang anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP ) yang dievaluasi Kemendagri. Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana operasional kepala daerah untuk gaji anggota TGUPP. Meski merupakan otoritas Pemprov DKI, kata Anies, dirinya tetap ingin menghormati Kemendagri. Pemprov DKI Jakarta berencana menemui tim Kemendagri untuk membahas masalah itu.

Sejak awal diwacanakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak pernah sepi dari polemik. Polemik tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat setelah keluarnya evaluasi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuangan Daerah) Kementerian Dalam Negeri terhadap R-APBD DKI 2018. Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah setempat. DPRD dan Kepala Daerah akan menyempurnakan kembali R-APBD berdasarkan evaluasi tersebut.  Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat harus diselenggarakan pada 31 Desember, setelah R-APBD hasil evaluasi disetujui oleh Kemendagri.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menurut pengakuan Anies, merekomendasikan TGUPP dihilangkan sama sekali dalam R-APBD DKI 2018. Anies mengaku heran TGUPP dipermasalahkan karena institusi pembantu kerja Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sudah ada dari zaman pemerintahan sebelumnya. “Yang dicoret bukan dananya, [tapi] TGUPP-nya. Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun pada era Pak Jokowi-Basuki, era Pak Djarot, mendadak tidak boleh,” kata Anies sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat, tadi malam (21/12/2017). Ada tujuh tugas utama TGUPP berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 411 Tahun 2016. Pertama, melaksanakan tugas yang diberikan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah. Kedua, melaksanakan pendampingan untuk program prioritas yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketiga, melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas. Keempat, melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mempunyai nilai strategis diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelima, melaksanakan pemantauan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Keenam, melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada tim wali kota/bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP). Terakhir melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah. Anies sendiri mengaku baru menerima lampiran dan bukan merupakan surat keputusan tertulis yang dibubuhkan tanda tangan Mendagri Tjahjo Kumolo. Pada hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD 2018 yang diunggah di apbd.jakarta.go.id, total anggaran untuk TGUPP mencapai Rp28,5 miliar, naik lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan dengan usulan RAPBD awal yang masuk ke DPRD berkisar Rp2,3 miliar. Rancangan alokasi anggaran TGUPP ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran TGUPP 2017 yang hanya Rp899 juta. Perbedaan alokasi pagu anggaran yang sangat mencolok ini karena adanya perbedaan jumlah orang dalam tim tersebut. Pada usulan RAPBD awal, TGUPP hanya berjumlah tujuh orang, mencakup ketua merangkap anggota dan enam anggota. Jumlah ini berubah jadi 60 anggota dengan 14 ketua tim dalam RAPBD yang sudah dibahas Banggar.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Menurut Anies, penghapusan TGUPP tidak adil lantaran pada pemerintahan sebelumnya tim itu tidak pernah dipermasalahkan. Bahkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono, yang sempat menjabat plt Gubernur Jakarta, turut mengeluarkan Pergub untuk mengatur keberadaan TGUPP. “Kami juga lagi mencoba mengerti, ada apa ini. Ada apa dengan Kemendagri. Lain kalau kita berbicara soal anggarannya, soal personalianya. Kalau ini enggak. Ini TGUPP-nya dianggap salah tempat,” katanya. Untuk memastikan eksistensi TGUPP tahun depan, Anies berencana akan segera menemui Kemendagri. Ia mengaku Pemprov DKI siap bicara dan berunding agar TGUPP tidak dicoret. Anies mengaku bisa kompromi selama yang dibicarakan adalah besaran dana operasional. “Kalau seperti itu [penyesuaian dana], kami masih bisa bicara. Bisa diatur,” ujar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Selain itu, Anies juga mengatakan Pemprov bakal meminta penjelasan terkait hasil evaluasi pada pos lain. “Nanti kita lihat hasil pertemuannya,” katanya.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Penjelasan Anies tersebut berbeda dengan pernyataan Plt Direktur Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin. “[TGUPP] Bukan dihilangkan, Tapi kami minta dipindhkan ke pos anggaran SKPD,” bantah Syarifudin kepada Tirto . Syarifudin mengakui bahwa memang ada sejumlah pos anggaran yang direkomendasikan untuk diubah, dikurangi atau dihilangkan. Salah satunya adalah anggaran TGUPP. Namun berbeda dengan Anies, evaluasi tersebut sama sekali tidak menyebut bahwa TGUPP akan dihilangkan, melainkan dana operasionalnya dikurangi. “Itu kami minta untuk dikurangi,” katanya kepada Tirto . Anggaran sebesar Rp 28,99 miliar untuk menggaji 72 orang anggota TGUPP seharusnya dimasukkan ke dalam pos anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD), bukan dibuat terpisah. “[Misalnya] kalau butuh ahli tata kota, ya taruh [anggarannya] di Dinas Tata Kota,” kata Syarifudin.

seperti di kutip dari https://tirto.id

Menurutnya mekanisme ini lebih menghemat anggaran, sebab yang diminta keahliannya digaji berdasarkan program. “Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun.” Dalam R-APBD 2018, anggota TGUPP memang diupah per bulan dan dalam satu tahun memperolehnya 13 kali. Besarannya Rp27,9 juta per bulan untuk ketua dan Rp24,9 per bulan untuk anggota. Jika anggaran tetap dibuat terpisah, Kemendagri merekomendasikan tim dibayar menggunakan uang operasional gubernur saja. Dalilnya TGUPP memang dibentuk khusus untuk menunjang kinerja gubernur-wakil gubernur, bukan kegiatan berupa program kerja. “Seandainya itu masih tetap dalam satu tim itu posnya, maka harusnya menggunakan belanja penunjang operasional. Biaya penunjang operasionalnya kepala daerah,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyesalkan pencoretan nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anies mempersilakan masyarakat untuk menilai Kemendagri atas keputusan tersebut. “Silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI,” kata Anies di Balai Kota, Kamis (21/12) malam. Anies merasa heran atas keputusan tersebut. Dia menganggap ada keanehan dalam pencoretan TGUPP dari APND 2018. Sebab, kata dia, TGUPP sudah ada sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Tim ini juga diteruskan di era Ahok dan Djarot saat memimpin Ibu Kota. “Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi (TGUPP) yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh,” katanya. Dia menilai keputusan Kemendagri aneh. Sebab, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencoret TGUPP-nya sebagai badan, bukan jumlah personel atau anggaran yang sempat diperdebatkan. Dia mengaku masih memahami jika Kemendagri mengoreksi anggaran atau jumlah orang. ” Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang sekarang melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan,” ujar dia dengan nada kesal. Dalam APBD DKI, TGUPP dianggarkan untuk 74 orang. Anies menyebut tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur dan akan diisi orang-orang berkompeten. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI.

Related Posts

Comments are closed.