Anies Sindir Para Pengemplang Pajak Mobil Mewah

Anies Sindir Para Pengemplang Pajak Mobil Mewah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melemparkan sindirian untuk para pengemplang pajak mobil mewah. Menurutnya, mobil mewah tak lagi sedap dipandang mata karena tidak membayar pajak. “Jadilah warga yang bisa jadi contoh. Mobilnya boleh dipandangi banyak orang, tapi kalau tidak bayar pajak maka mobil itu tak lagi bagus untuk dipandang,” kata Anies seusai acara perayaan Natal bersama Pemprov DKI, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Anies menuturkan para pemilik mobil mewah tersebut jangan hanya memanfaatkan fasilitas jalan yang ada di Ibu Kota. Jika pemilik mobil mewah ingin mobil bisa melintas di jalanan Jakarta, mereka haruslah membayar pajak. “Anda merasakan kenyamanan, merasakan kemajuan hidup di Jakarta bahkan sampai bisa memiliki mobil yang amat sangat mewah. Bagian anda adalah untuk iuran, untuk jalan kita, untuk kebersihan, untuk kemiskinan, dan ini adalah tanggung jawab sebagai yang memanfaatkan di Jakarta,” papar Anies. “Jangan di Jakarta cuma ambil manfaatnya, merasakan ekonominya, tapi tidak mau membayar pajaknya,” imbuh dia. Anies mengimbau kepada seluruh pemilik mobil mewah yang menunggak pajak untuk segera melunasi. Mantan Mendikbud itu menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberikan toleransi kepada mereka. “Saya pertama akan kita imbau anda untuk bayar (pajak). Kita akan kejar, kita akan meminta kepada semua untuk melunasi,” tegas Anies. Data milik Pemprov DKI menyebut sebanyak 1.293 mobil mewah masih menunggak pajak. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 44,9 miliar. Rinciannya, kendaraan pribadi sebanyak 744 unit dengan tunggakan sebesar Rp 26,1 miliar. Sementara kendaraan atas nama perusahaan dan badan sebesar Rp 18,8 miliar. “Total kendaraan roda empat yang aktif itu 2,9 juta kendaraan. Tepatnya 2.935.000 kendaraan. Lalu yang belum membayar pajak sebanyak 1.052.000. Jadi ada satu juta kendaraan roda empat atau lebih di Jakarta yang belum bayar pajak tahun 2017,” terang Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melemparkan sindirian untuk para pengemplang pajak mobil mewah. Menurutnya, mobil mewah tak lagi sedap dipandang mata karena tidak membayar pajak. “Jadilah warga yang bisa jadi contoh. Mobilnya boleh dipandangi banyak orang, tapi kalau tidak bayar pajak maka mobil itu tak lagi bagus untuk dipandang,” kata Anies seusai acara perayaan Natal bersama Pemprov DKI, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Anies menuturkan para pemilik mobil mewah tersebut jangan hanya memanfaatkan fasilitas jalan yang ada di Ibu Kota. Jika pemilik mobil mewah ingin mobil bisa melintas di jalanan Jakarta, mereka haruslah membayar pajak. “Anda merasakan kenyamanan, merasakan kemajuan hidup di Jakarta bahkan sampai bisa memiliki mobil yang amat sangat mewah. Bagian anda adalah untuk iuran, untuk jalan kita, untuk kebersihan, untuk kemiskinan, dan ini adalah tanggung jawab sebagai yang memanfaatkan di Jakarta,” papar Anies. “Jangan di Jakarta cuma ambil manfaatnya, merasakan ekonominya, tapi tidak mau membayar pajaknya,” imbuh dia. Anies mengimbau kepada seluruh pemilik mobil mewah yang menunggak pajak untuk segera melunasi. Mantan Mendikbud itu menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberikan toleransi kepada mereka. “Saya pertama akan kita imbau anda untuk bayar (pajak). Kita akan kejar, kita akan meminta kepada semua untuk melunasi,” tegas Anies. Data milik Pemprov DKI menyebut sebanyak 1.293 mobil mewah masih menunggak pajak. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 44,9 miliar. Rinciannya, kendaraan pribadi sebanyak 744 unit dengan tunggakan sebesar Rp 26,1 miliar. Sementara kendaraan atas nama perusahaan dan badan sebesar Rp 18,8 miliar. “Total kendaraan roda empat yang aktif itu 2,9 juta kendaraan. Tepatnya 2.935.000 kendaraan. Lalu yang belum membayar pajak sebanyak 1.052.000. Jadi ada satu juta kendaraan roda empat atau lebih di Jakarta yang belum bayar pajak tahun 2017,” terang Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

“Anda, kan, sudah menikmati fasilitas, jangan tidak bayar pajaknya, dong. Menikmati fasilitas ya harus bayar kontribusinya,” ujar Anies di kawasan Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu malam (13/1). Sedikitnya, kata Anies, ada kurang lebih 745 mobil mewah yang pemiliknya tercatat belum membayar kewajiban pajak, yakni pajak atas barang mewah. Di antara pemilik mobil mewah yang menunggak pajak itu, disebutkan Anies ada yang memiliki mobil merek  Lamborghini yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah.  “Anda sanggup beli mobil mahal, tapi masa bayar pajaknya enggak sanggup,” kata Anies. 

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, para pengempalng pajak mobil mewah bukan masyarakat dengan penghasilan ekonomi rendah, mengingat kemampuan mereka membeli barang dengan harga yang fantastis. Ia lantas menyebut sikap para pengemplang pajak itu kurang bertanggung jawab.  Anies juga membandingkan dengan sikap masyarakat kelas menengah yang tak punya kendaraan mewah namun setia membayar pajak.  “Memang yang mewah indah dilihat, tapi kalau tidak bayar pajak saya rasa keindahannya itu sudah hilang,” kata Anies. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melemparkan sindirian untuk para pengemplang pajak mobil mewah. Menurutnya, mobil mewah tak lagi sedap dipandang mata karena tidak membayar pajak. “Jadilah warga yang bisa jadi contoh. Mobilnya boleh dipandangi banyak orang, tapi kalau tidak bayar pajak maka mobil itu tak lagi bagus untuk dipandang,” kata Anies seusai acara perayaan Natal bersama Pemprov DKI, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Anies menuturkan para pemilik mobil mewah tersebut jangan hanya memanfaatkan fasilitas jalan yang ada di Ibu Kota. Jika pemilik mobil mewah ingin mobil bisa melintas di jalanan Jakarta, mereka haruslah membayar pajak. “Anda merasakan kenyamanan, merasakan kemajuan hidup di Jakarta bahkan sampai bisa memiliki mobil yang amat sangat mewah. Bagian anda adalah untuk iuran, untuk jalan kita, untuk kebersihan, untuk kemiskinan, dan ini adalah tanggung jawab sebagai yang memanfaatkan di Jakarta,” papar Anies. “Jangan di Jakarta cuma ambil manfaatnya, merasakan ekonominya, tapi tidak mau membayar pajaknya,” imbuh dia. Anies mengimbau kepada seluruh pemilik mobil mewah yang menunggak pajak untuk segera melunasi. Mantan Mendikbud itu menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberikan toleransi kepada mereka. “Saya pertama akan kita imbau anda untuk bayar (pajak). Kita akan kejar, kita akan meminta kepada semua untuk melunasi,” tegas Anies. Data milik Pemprov DKI menyebut sebanyak 1.293 mobil mewah masih menunggak pajak. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 44,9 miliar. Rinciannya, kendaraan pribadi sebanyak 744 unit dengan tunggakan sebesar Rp 26,1 miliar. Sementara kendaraan atas nama perusahaan dan badan sebesar Rp 18,8 miliar. “Total kendaraan roda empat yang aktif itu 2,9 juta kendaraan. Tepatnya 2.935.000 kendaraan. Lalu yang belum membayar pajak sebanyak 1.052.000. Jadi ada satu juta kendaraan roda empat atau lebih di Jakarta yang belum bayar pajak tahun 2017,” terang Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melemparkan sindirian untuk para pengemplang pajak mobil mewah. Menurutnya, mobil mewah tak lagi sedap dipandang mata karena tidak membayar pajak. “Jadilah warga yang bisa jadi contoh. Mobilnya boleh dipandangi banyak orang, tapi kalau tidak bayar pajak maka mobil itu tak lagi bagus untuk dipandang,” kata Anies seusai acara perayaan Natal bersama Pemprov DKI, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Anies menuturkan para pemilik mobil mewah tersebut jangan hanya memanfaatkan fasilitas jalan yang ada di Ibu Kota. Jika pemilik mobil mewah ingin mobil bisa melintas di jalanan Jakarta, mereka haruslah membayar pajak. “Anda merasakan kenyamanan, merasakan kemajuan hidup di Jakarta bahkan sampai bisa memiliki mobil yang amat sangat mewah. Bagian anda adalah untuk iuran, untuk jalan kita, untuk kebersihan, untuk kemiskinan, dan ini adalah tanggung jawab sebagai yang memanfaatkan di Jakarta,” papar Anies. “Jangan di Jakarta cuma ambil manfaatnya, merasakan ekonominya, tapi tidak mau membayar pajaknya,” imbuh dia. Anies mengimbau kepada seluruh pemilik mobil mewah yang menunggak pajak untuk segera melunasi. Mantan Mendikbud itu menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberikan toleransi kepada mereka. “Saya pertama akan kita imbau anda untuk bayar (pajak). Kita akan kejar, kita akan meminta kepada semua untuk melunasi,” tegas Anies. Data milik Pemprov DKI menyebut sebanyak 1.293 mobil mewah masih menunggak pajak. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 44,9 miliar. Rinciannya, kendaraan pribadi sebanyak 744 unit dengan tunggakan sebesar Rp 26,1 miliar. Sementara kendaraan atas nama perusahaan dan badan sebesar Rp 18,8 miliar. “Total kendaraan roda empat yang aktif itu 2,9 juta kendaraan. Tepatnya 2.935.000 kendaraan. Lalu yang belum membayar pajak sebanyak 1.052.000. Jadi ada satu juta kendaraan roda empat atau lebih di Jakarta yang belum bayar pajak tahun 2017,” terang Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap aturan hukum yang menjadi dasar pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rujukan hukum yang dimaksudnya yakni Peraturan Menteri (Permen) Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. “Nomor satu, anda ketahui ada Permen Agraria, BPN, Nomor 9 Tahun 1999, di situ utamanya pada Pasal 103-104, di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB,” kata Anies, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Berdasarkan aturan tersebut, Anies meyakini permintaan pembatalan HGB pulau reklamasi sah. Sebab menurutnya terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan HGB seperti yang dia utarakan sebelumnya. “Kita bergerak berdasarkan peraturan dan UU. Dan kita ingin menegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi, maka pemegang otoritas wilayah berhak melakukan review ulang. Itu yang kita kerjakan,” ujar Anies. Mantan Mendikbud itu pun meyakini bisa mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah selaku pemegang HGB Pulau D. Anies juga menjelaskan BPHTB dikembalikan tidak menggunakan APBD. “Pemprov DKI dalam hal terkait dengan pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali kita kembalikan, pajak, nggak ada masalah sama sekali,” jelasnya. “Bukan (dari APBD), kalau pajak ya dikembalikan. Jadi kan mereka bayar pajak dan bayar pajak itu ada cacatan. Saya tidak akan jelaskan untuk sekarang, di sini. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap. Tapi, bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyongnya, PBB itu banyak catatan di situ,” imbuh Anies. Sebelumnya, Anies mengajukan permohonan pembatalan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan tersebut. “Kami sudah menerima surat Pak Gubernur dan kami pelajari dengan semua ahli pertanahan di kantor dan sudah kami jawab kembali. Gubernur meminta untuk membatalkan HGB di Pulau C, G, D,” kata Sofyan, Rabu (10/1). Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena nantinya malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerbitan sertifikat disebut sudah sesuai dengan hukum pertanahan. “Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan,” tuturnya. Adapun dalam Pasal 104 Permen Agraria atau BPN Nomor 9 Tahun 1999 memang dijelaskan hal-hal yang dapat menganulir pemberian hak tanah negara. Menurut aturan tersebut, pemberian hak atas tanah negara bisa dianulir jika terjadi cacat administrasi. Berikut bunyi Pasal 103-104 yang dimaksud Anies: Pasal 103 1. Setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Memelihara tanda-tanda batas c. Menggunakan tanah secara optimal Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya. d. Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 104 1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. 2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Brigjen Pol Siswandi merasa kecewa dengan DPD PKS Kota Cirebon. Dia merasa langkahnya untuk maju di Pilwalkot Cirebon 2018 dijegal PKS. Petinggi polri yeng pernah menjabat di BNN itu berencana akan melayangkan gugatan untuk PKS. “Langkah konkretnya saya serahkan kepada tim advokasi kami. Tentunya kita akan gugat,” ucapnya saat ditemui di kantor DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018). Siswandi mengatakan untuk menggugat melalui partai, perlu berkoordinasi dengan DPW dan DPP. Namun, dirinya mengaku hanya memiliki waktu yang singkat, yakni tiga hari. Selain gugatan melalui partai, ia juga berencana akan mengambil upaya hukum. “Harus ada surat kuasa dulu dari partai, waktunya hanya tiga hari. Tim advokasi kami juga akan mengambil langkah hukum, kita bisa arahkan ke PTUN. Kan bisa panjang,” katanya. Sebelumnya, Siswandi menuturkan PKS enggan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis di Pilwalkot Cirebon 2018, padahal sudah ada komitmen koalisi dengan Gerindra dan PAN. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memberikan mahar politik. Siswandi awalnya diusung oleh ‘Koalisi Umat’ yang digawangi Gerindra, PAN, dan PKS. ‘Koalisi Umat’ di Kota Cirebon pecah, karena, kata Siswandi, permintaan mahar ini. Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani juga mengaku kecewa atas sikap PKS. Partai sedang melakukan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso tak ada di kantornya saat detikcom mencoba menemui Karso di sekretariat DPD PKS Kota Cirebon yang berada di Jalan Kalitanjung. Saat dihubungi melalui telepon seluler, nomor Karso pun tak aktif. Elite DPP PKS yang dihubungi juga belum memberikan komentar terkait hal ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri perayaan Natal bersama di Jakarta Internasional Expo (JIExpo). Keduanya kompak mengenakan baju batik. Pantauan di lokasi, Anies tiba di Hall B JIExpo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018), lebih dulu sekitar pukul 19.10 WIB. Sepuluh menit kemudian, menyusul Sandiaga. Anies hadir ditemani istrinya, Fery Farhati Ganis. Anies mengenakan baju batik motif bunga berwarna dasar hijau, sedangkan Sandiaga mengenakan batik warna dasar ungu lengkap dengan peci warna hitam. Keduanya enggan berkomentar saat dimintai tanggapan mengenai perayaan Natal bersama ini. Anies-Sandi hanya melempar senyum saat para wartawan mencegat mereka untuk meminta tanggapan mengenai acara malam ini. Mereka kemudian masuk ke ruang VIP yang berada di samping kiri pintu masuk Hall B. Anies-Sandi kemudian duduk satu meja bersama ketua organisasi gereja-gereja di Ibu Kota. Tak hanya Anies dan Sandiaga yang hadir dalam perayaan Natal bersama ini. Sejumlah pejabat Pemprov DKI seperti Asisten Pembangunan Setda DKI Gamal Sinurat, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi dan Kepala Biro Pendidikan Mental Setda DKI Hendra Hidayat juga turut hadir.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menelusuri kepatuhan pajak pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi. “Sudah kami tindaklanjuti sesuai data/fakta yang ada serta prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama saat dihubungi detikFinance , Jakarta, Sabtu (18/1/2018). Dia menyebutkan, hasil dari pemeriksaan tersebut tidak bisa diungkapkan ke khalayak lantaran adanya aturan tentang kerahasiaan data wajib pajak (WP) yakni Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lalu bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak terkait dengan tingkat kepatuhan pajak Fredrich Yunadi? Yang pertama dilakukan oleh otoritas pajak nasional yakni melakukan pengecekan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari sini, bisa ditelusuri tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Jika terbukti tidak punya NPWP, maka tahan selanjutnya adalah pemeriksaan dan penyidikan. Proses tersebut dilakukan sesuai prosedur, apalagi di dalam NPWP terdapat laporan terkait dengan penghasilan dan harta wajib pajak. Sehingga, bisa terlihat seorang wajib pajak yang tidak pernah update hartanya meskipun memiliki NPWP. Penelusuran ini juga tidak perlu mengirimkan surat terlebih dahulu kepada wajib pajak. Saat ramai soal penelusuran kepatuhan pajak, Fredrich Yunadi langsung menjawab terkait dengan kepatuhan pajaknya. Dia menuturkan, bahwa selama 40 tahun menjadi pengacara sudah mengantongi NPWP. Seperti diketahui, Fredrich resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu telah membawa mantan pengacara Setya Novanto ke rutan KPK siang ini. Fredrich Yunadi kini mendekam di rutan yang sama dengan Setya Novanto. KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Fredrich karena menghalangi proses penyidikan terhadap Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. (ang/ang)

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pakar Hukum Agraria UGM Profesor Nur Hasan Ismail mengatakan reklamasi adalah sebuah kebutuhan yang sudah diinisiasi pemerintah sejak 1990-an. Inisiasi pemerintah tertuang dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang akhirnya dieksekusi Pemprov DKI Jakarta pada 2017 lewat pergub. “Persoalan reklamasi ini kan bukan persoalan baru, tapi sejak tahun ’90-an sudah diinisiasi untuk dilakukan reklamasi. Kalau melihat kebijakan-kebijakan di tahun ’90-an itu program pemerintah yang kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta, kalau memang akan ada reklamasi di perairan pantura (pantai utara) Jakarta,” jelas Nur Hasan dalam diskusi ‘Reklamasi dan Investasi’ yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Nur Hasan menjelaskan dua hal yang menggambarkan perjalanan reklamasi Teluk Jakarta hingga akhirnya direalisasi di zaman kepemimpinan gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama. “Sebagai gambaran utuh supaya masyarakat memahami bahwa sejak tahun ’90-an itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kebijakan untuk reklamasi itu sudah dikeluarkan Keppres 52/1995, diikuti dengan perda, perda, perda sampai akhirnya Pergub Tahun 2017,” terang Nur Hasan. “Kedua, pemerintah kan tak punya uang untuk kerjakan reklamasi dan karena itu bekerja sama dengan badan-badan usaha, terutama swasta. Itu reklamasi merupakan suatu kebutuhan,” sambung Nur Hasan. Sebelumnya, Gubernur Anies menyatakan penerbitan HGB Pulau D tak sesuai aturan karena HGB diterbitkan sebelum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ini mengindikasikan tata urutan yang tak benar. Dalam hal reklamasi, BPN telah menerbitkan HPL dan HBG atas pulau-pulau reklamasi.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyinggung kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta saat dimintai tanggapan mengenai konsekuensi pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Sandiaga menyebut pengembang reklamasi sudah melanggar hukum. “Konsekuensi hukum itu yang harus kita canangkan dan mereka (pengembang) kan sudah melanggar hukum. Sudah ada kasus korupsi, sudah ada orangnya yang masuk penjara. Terus sudah ada sekarang pemeriksaan yang berjalan, ada cacat administrasi,” kata dia di Jakarta Creative Hub, Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Dia menegaskan posisi pemerintah ada di pihak kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang. Kepentingan publik tak boleh dikalahkan kepentingan segelintir orang. “Jadi saya lihat pengembang nggak boleh seenaknya, semena-mena. Masak pemerintah nggak hadir untuk kepentingan masyarakat? Pemerintah itu nggak boleh kalah sama kepentingan sekelompok atau golongan,” ujarnya. Sandiaga menekankan Pemprov DKI siap menerima apa pun konsekuensi yang timbul akibat pembatalan HGB. Pemprov DKI siap mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D. “Semua konsekuensi hukum akan kita lakukan dan kita akan membayar itu sebagai bentuk konsekuensi hukum,” tegas Sandiaga. Sandiaga menuturkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan HGB. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik, termasuk dengan Kepala BPN Sofyan Djalil. “Sekarang ini, berkomunikasi dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah bagus hubungannya, tapi kita hubungannya dengan Pak Sofyan Djalil bagus sekali,” terang Sandiaga. Kasus proyek reklamasi menjerat anggota Komisi D DPRD DKI M Sanusi dan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Sanusi terbukti menerima suap dari Ariesman sebesar Rp 2 miliar terkait pembahasan Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hasil gelar perkara, ada indikasi penyelewengan anggaran proyek reklamasi dalam penetapan NJOP dua pulau hasil reklamasi, Pulau C dan D. Berdasarkan hasil perhitungan appraisal KJPP, NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. Namun realisasinya mencapai Rp 25-30 juta per meter persegi. Besaran NJOP berpengaruh terhadap BPHTB pengembang reklamasi. Nilai BPHTB sendiri didapat dari perhitungan NJOP dikalikan 5 persen dari luas pulau.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Pakar hukum agraria UGM Profesor Nur Hasan menganalisis proses penerbitan sertifikat pulau-pulai reklamasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinilai sangat cepat oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Bagaimana pandangannya? “Tergantung kepada dipenuhi atau tidak syarat atau prosedurnya,” kata Nur Hasan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Nur Hasan menjelaskan administrasi pulau reklamasi sudah sesuai karena berdasarkan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan swasta yang berperan sebagai pengembang. Nur Hasan menuturkan penerbitan HPL pulau reklamasi pun tak ujug-ujug karena berproses hampir dua tahun. “Untuk tanah hasil reklamasi ini sudah sesuai kesepakatan Pemda DKI dan pengusaha bahwa tanah hasil reklamasi pertama kali akan diberikan HPL ke Pemda. Dan permohonan HPL atas nama Pemda DKI sudah mulai sejak Desember 2015. Hanya mungkin prosesnya butuh waktu,” jelas Nur Hasan. Nur Hasan menerangkan penerbitan surat izin oleh BPN biasanya memakan waktu di tahap penetapan batas tanah dan kesepakatan batas tanah. Dua proses ini tidak diperlukan di pulau reklamasi. “Yang perlu waktu biasanya penetapan batas tanah yang mau disertifikatkan ini. Kalau reklamasi, tidak perlu lama proses penetapan batas tanah karena ini kan pulau, tidak ada tetangga atau lahan lain di di sekitar pulau. Dari tanah hasil reklamasi kan tidak bakal ada yang mengklaim, karena itu tanah pulau,” terang dia. “Yang prosesnya lama biasanya juga proses pengumuman ke pemilik-pemilik lahan sebelah bahwa tanah ini milik siapa. Proses itu juga tidak perlu, tidak perlu pengumuman ke warga-warga karena di sana tidak ada siapa-siapa,” sambung Nur Hasan. Jika seluruh prosedur telah dilalui, Nur Hasan melanjutkan, penerbitan surat izin oleh BPN dapat dilakukan dalam hitungan hari. “Kalau seluruh proses sudah dilalui ya penerbitan cepat. Mungkin sehari sampai tiga hari,” ucap dia. Sandiaga Uno menyindir proses penerbitan sertifikat pulau-pulai reklamasi oleh BPN yang dia nilai sangat cepat. Sedangkan, menurutnya, perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih lama dikeluarkan. “Ada izin yang luar biasa cepatnya bisa secepat kilat seperti reklamasi. Gubernurnya lagi naik haji pulang-pulang (izin) reklamasinya sudah diturunin . Luar biasa. Tapi kalau (izin) UMKM, Gubernur sudah ganti belum dikasih juga izinnya,” kata Sandiaga di Morningville Cafe, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9). “Saya rasa kita Jakarta mampu menghadirkan regulasi yang ramah buat para UMKM. Jangan bedakan perizinan yang besar dan kecil. Keluhan di bawah lama, dan keluhan di atas bisa cepat sekali,” sambungnya.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Getty Images Dalam dokumen disebutkan Prabowo sebagai direktur Nusantara Energy Resources, perusahaan di Bermuda yang sekarang sudah ditutup. Bocoran dokumen keuangan skala besar mengungkapkan bagaimana orang super kaya dunia, mulai dari Ratu Elizabeth sampai Tommy Suharto dan Prabowo, secara diam-diam berinvestasi di luar negeri di tempat surga pajak. Nama-nama yang disebutkan juga termasuk menteri perdagangan pemerintahan Donald Trump yang disebut memiliki saham di perusahaan yang melakukan transaksi dengan Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Bocoran dokumen yang disebut Paradise Papers (Dokumen Surga), mencakup 13,4 juta dokumen, sebagian besar dari satu perusahaan keuangan luar negeri. Program televisi BBC Panorama termasuk bagian dari hampir 100 kelompok media yang menyelidiki dokumen ini.

seperti di kutip dari http://rajatrepik.com

Seperti halnya bocornya Panama Papers tahun lalu, dokumen diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan. Laporan yang dikeluarkan Minggu (05/11) ini baru sebagian kecil dari laporan yang akan dikeluarkan dalam satu minggu dan akan mengungkap skandal pajak dan keuangan sebagian dari ratusan orang dan perusahaan yang namanya disebut dalam data. Banyak artikel terpusat pada bagaimana para politikus, perusahaan multinasional, selebriti dan orang kaya secara individu menggunakan struktur kompleks yayasan dan perusahaan-perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari para pejabat pajak atau menyembunyikan transaksi mereka. Sebagian besar transaksi ini disebutkan tidak melanggar peraturan. ————————————————————– Ada Tommy, Mamiek Suharto dan Prabowo Getty Images Tommy dan Mamiek Suharto disebutkan dalam laporan ICIJ dan tidak menanggapi permintaan untuk memberi komentar. Dalam data ICIJ disebutkan nama Tommy dan Mamiek Suharto serta Prabowo Subianto. Tommy, yang merupakan pimpinan Humpuss Group, pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada tahun 2000. ICIJ juga mencatat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision. Data dari Appleyby, firma hukum di Bermuda yang mengeluarkan data, juga mencakup informasi tentang perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan NLD, perusahaan iklan Australia. Menurut laproran setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan iklan jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai “pengemplang pajak.” Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes. Dua perusahaan ini tercatat di Bermuda pada 1990 dan sekarang sudah ditutup. Baik Tommy maupun Mamiek Suharto tidak menjawab permintaan untuk memberikan tanggapan dari ICIJ dan mitra Indonesia organisasi ini, TEMPO. Prabowo dan Nusantara Energy di Bermuda Getty Images Fadli Zon menjawab atas nama Prabowo bahwa perusahaan di Bermuda itu adalah perusahaan satu dolar. Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai ‘penunggak utang’, dan ditutup pada 2004. Perusahaan di Singapura yang namanya juga Nusantara Energy Resources kini adalah bagian dari Nusantara Group, dan sebagian dimiliki oleh Prabowo, menurut media di Indonesia. Fadli Zon, wakil ketua Partai Gerindra, mengatakan Prabowo tak memiliki kaitan dengan Nusantara Energy Resources dan menyanggah bahwa perusahaan itu mengemplang pajak dan bahwa perusahaan itu tidak aktif sejak didirikan. “Ini adalah perusahan satu dolar,” kata Fadli kepada mitra ICIJ di Indonesia, TEMPO. Ia juga mengatakan perusahaan itu dididirikan untuk eksplorasi minyak dan gas dan bahwa sejumlah politikus terlibat. Namun ia tidak tahu bagaimana keterlibatan mereka di perusahaan itu. ————————————————————- Bagaimana keterlibatan Ratu Elizabeth Getty Images Ratu Elizabeth disebutkan memiliki investasi di Cayman Islands dan Bermuda. Dalam dokumen Paradise Papers disebutkan sekitar £10 juta uang pribadi Ratu ditanamkan di luar negeri. Dana itu disimpan di Cayman Islands dan Bermuda oleh Duchy of Lancaster, yang mengeluarkan pendapatan untuk Ratu dan menangani investasi kekayaan pribadinya sebesar £500 juta. Tidak ada yang ilegal dalam investasi ini dan tidak ada petunjuk bahwa Ratu mengemplang pajak namun banyak yang mungkin bertanya mengapa kerajaan menanamkan modal di luar negeri. Ross dan Trump malu? BBC Menteri Perdagangan Wilbur Ross membantu Donald Trump menjadi bangkrut pada 1990an dan kemudian diangkat sebagai menteri pada pemerintahan Trump. Dokumen itu mengungkap Ross memiliki minat dalam perusahaan perkapalan dengan pendapatan jutaan dolar per tahun dengan bisnis transportasi minyak dan gas untuk perusahaan energi Rusia, dengan pemilik saham termasuk menantu Vladimir Putin dan dua orang yang dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Dokumen ini kembali akan mengangkat pertanyaan soal koneksi Rusia dengan tim Donald Trump. Trump terpilih menjadi presiden November 2016 di tengah tuduhan bahwa Rusia berkolusi untuk mencoba mempengaruhi pemilu AS. Ia menyebut tuduhan itu “berita palsu.” Dari mana kebocoran ini? Sebagian besar data berasal dari perusahaan yang disebut Appleby, perusahaan hukum di Bermuda yang membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Dokumen-dokumen perusahaan itu berasal dari perusahaan yang memiliki yurisdiksi di Karibia dan didapat oleh Süddeutsche Zeitung. Sumbernya tidak disebutkan. Mitra media ICIJ menyatakan penyelidikan itu demi kepentingan umum karena kebocoran data dari luar negeri itu selalu mengungkap adanya pelanggaran. Menanggapi kebocoran itu, Appleby mengatakan mereka “puas karena tidak ada bukti adanya pelanggaran, baik oleh kami atau klien kami”. Perusahaan itu menambahkan, “Kami tidak mentolerir tindakan ilegal.”

Wagub Sandi Uno tiba dirumah Menteri Khofifah (Foto: Muhammad Fajri/kumparan) Pemprov DKI Jakarta mengumumkan ada 1.293 mobil mewah di Jakarta yang belum membayar pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan para penunggak pajak tersebut kebanyakan adalah para pengusaha besar. “Mereka itu adalah pengusaha-pengusaha besar, orang-orang yang sangat kaya, pengusaha kelas kakap,” kata Sandi di Masjid Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, (13/1). Sandi sangat menyayangkan pemilik mobil mewah seharusnya bisa menjadi contoh untuk taat pajak. Apalagi dari segi ekonomi mereka seharusnya bisa melunasi pajak tepat waktu. “Harus menunjukkan contoh yang baik dong. Jangan warga yang menengah kebawah patuh, UKM nya patuh, usaha mikronya patuh ditata. Ini mereka menunjukkan yang tidak baik dengan menunggak pajak,” ujar Sandi. Sandi mengharapkan pasca diumumkan, para penunggak pajak bisa segera melunasinya sehingga tidak menimbulkan masalah baru. “Jadi saya imbau mereka karena kemarin sudah diumumkan sebelum terlalu lama mereka harus selesaikan,” harap Sandi. Selain itu Sandi juga menginginkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk saling mengingatkan apabila melihat pajak kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya. Sehingga kedepan tidak ada lagi kasus penunggakan pajak di Jakarta apalagi untuk mobil mewah. “Kalau saya nanti dorong begitu lihat masyarakat sudah melihat nomor polisinya bisa langsung dicek namanya, mungkin dilingkungannya bisa saling mengingatkan,” pinta Sandi.

Related Posts

Comments are closed.