Anies Resmi Cabut 2 Raperda Terkait Reklamasi

Anies Resmi Cabut 2 Raperda Terkait Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta resmi mencabut dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Draf Raperda tersebut sudah dikembalikan oleh DPRD DKI Jakarta pada Kamis (14/12) kemarin. Dua raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). “Sudah diserahkan kemarin. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Anies mengatakan, semua konsekuensi dari pencabutan dua Raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya. Hal itu untuk memastikan tidak adanya masalah yang timbul akibat pencabutan dua Raperda terkait reklamasi tersebut. “Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkam lagi landasan hukumnya,” katanya. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menarik dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Penarikan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada DPRD untuk mengkaji ulang dua raperda itu. “Nanti Pak Gubernur menambahkan, menyempurnakan kajian, menyempurnakan materi-materi Raperda Tata Ruang dan Zonasi itu sesuai dengan kebutuhan yang dipandang Pak Gubernur sekarang untuk pemda DKI. Jadi lebih baik kami kembalikan supaya nggak gamang,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Baca juga : cabut raperda soal reklamasi anies siapkan tim khusus

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencabut dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi, yakni Reperda terkait Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan dengan dicabutnya dua Raperda ini maka dipastikan tak akan ada pembahasan apapun terkait Raperda maupun reklamasi di tahun 2018 mendatang. “Jadi kita cabut Raperdanya, dan pada fase ini dengan dicabutnya (Raperda) maka tidak akan ada pembahasan apapun di tahun 2018,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/12).

seperti di kutip dari https://cnnindonesia.com

Lebih lanjut Anies juga menyebut draf dari kedua Raperda itu pun telah dikembalikan pihak DPRD pada Kamis (14/12) kemarin. Atas dasar itu, dengan resmi di DPRD tak akan lagi dibahas Raperda itu hingga Anies dan tim yang nanti akan dibentuknya secara khusus selesai mengaji ulang dua Raperda itu. “Kemarin DPRD sudah serahkan secara langsung. Jadi final tak ada pembahasan apapun di sana (DPRD) sampai saya instruksikan lagi,” kata dia. Meskipun telah dicabut, sambung Anies, bukan berarti dua Raperda itu akan dihilangkan. Hanya saja perlu adanya pembahasan ulang, serta peninjauan ulang (review) agar aturannya bisa lebih memihak kepada kepentingan masyarakat. Anies menyatakan telah mempersiapkan tim khusus yang akan membahas peraturan tersebut, namun masih enggan mengumumkan siapa saja yang tergabung di dalamnya. “Tim yang akan bahas sudah ada, tapi saat ini saya tidak akan beri tahu siapa saja, atau darimana saja mereka,” kata Anies.

seperti di kutip dari https://cnnindonesia.com

Anies mengatakan Raperda terbaru nanti isinya akan ada perubahan agar sesuai dengan kepetingan masyarakat dan dikaji dari sisi sosiologis, ekonomis, lingkungan, dan geografis. “Yang jelas Raperda ini akan lebih memihak kepada masyarakat pesisir,” kata dia. Terkait semua konsekuensi yang didapat atas dicabutnya Raperda tersebut Anies mengaku akan segera membuat landasan hukum baru. Namun, untuk saat ini dia tak ingin terburu-buru dan hanya akan fokus untuk memastikan warga tak terkena limpahan banjir rob dari laut atau tersiksa karena lahan pencahariannya sebagai nelayan tergerus pembangunan. “Akan dibuatkan landasan hukum, tapi untuk sekarang fokus sama masyarakat dulu,” kata dia. (kid/djm)


Baca juga :

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli tata kota Marco Kusumawijaya menyarankan Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan segera merevisi dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) jika ingin menghentikan proyek reklamasi. Menurut Marco, isi draf raperda tersebut saat ini hanya memuat keinginan para pengembang. “Draf yang sekarang itu isinya persis seperti maunya developer. Kalau memang mau menghentikan reklamasi, ya ubah saja dengan menunjukkan bahwa reklamasi itu salah,” ujar Marco dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (26/10). Marco mengatakan, Pemprov DKI juga dapat membatalkan peraturan gubernur (Pergub) soal rancangan Pulau C, D, E, dan G di Teluk Jakarta. Menurutnya, pergub yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu ilegal karena tak didahului dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merancang aturan zonasi, hingga mengatur izin lokasinya. “Lalu bagaimana tiba-tiba muncul pergub tanpa ada dasar itu. Harusnya kalau mau mencabut pergub itu mudah sekali,” katanya. Mantan anggota tim sinkronisasi  Anies-Sandi ini menuturkan, untuk pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun seperti C, D, dan G harus dikaji secara cermat dan hati-hati. Sebab, jika sembarangan membongkar justru akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Marco mengatakan, Pemprov DKI juga dapat membatalkan peraturan gubernur (Pergub) soal rancangan Pulau C, D, E, dan G di Teluk Jakarta. (REUTERS/Beawiharta) “Tidak mudah membongkar karena butuh biaya dan menyebabkan kerusakan. Tapi kalau diteruskan juga harus dipikirkan supaya akibat yang ditimbulkan bisa dihapus,” ucapnya. Penghentian proyek reklamasi merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi. Namun hingga kini  Anies-Sandi belum mengeluarkan kebijakan konkret terkait reklamasi Teluk Jakarta. Proses pembahasan dua raperda terkait reklamasi hingga kini belum dibahas. Sementara proyek reklamasi terus berjalan setelah moratorium dicabut pemerintah pusat pada 5 Oktober lalu.

Pemprov DKI Jakarta resmi mencabut dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Draf Raperda tersebut sudah dikembalikan oleh DPRD DKI Jakarta pada Kamis (14/12) kemarin. Dua raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). “Sudah diserahkan kemarin. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Anies mengatakan, semua konsekuensi dari pencabutan dua Raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya. Hal itu untuk memastikan tidak adanya masalah yang timbul akibat pencabutan dua Raperda terkait reklamasi tersebut. “Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkam lagi landasan hukumnya,” katanya. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menarik dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Penarikan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada DPRD untuk mengkaji ulang dua raperda itu. “Nanti Pak Gubernur menambahkan, menyempurnakan kajian, menyempurnakan materi-materi Raperda Tata Ruang dan Zonasi itu sesuai dengan kebutuhan yang dipandang Pak Gubernur sekarang untuk pemda DKI. Jadi lebih baik kami kembalikan supaya nggak gamang,” kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan DPRD DKI Jakarta sudah mengembalikan 2 rancangan peraturan daerah terkait reklamasi. Dua raperda yang dimaksud, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). “Kami akan melakukan pengkajian, jadi kami cabut raperdanya,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/12/2017). Anies akan membentuk tim untuk meninjau ulang isi raperda itu. Kata dia, isi raperda harus memperhatikan faktor sosiologis, ekonomi, geografis, dan strategis global. Anies tidak menyebut spesifik pasal apa yang ingin diubah. Dia hanya mengingatkan, pantai di Jakarta punya nilai strategis. “Jakarta ini adalah sebuah ibu kota, sehingga pantai di Jakarta memiliki nilai strategis secara nasional. Bukan sekadar pantai sebagai tempat lain. Karena itu, dari aspek keamanan pun harus sangat diperhitungkan,” kata Anies.

WinNetNews.com- Pemerintah DKI Jakarta sudah resmi mencabut dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Draf Raperda tersebut sudah dikembalikan oleh DPRD DKI Jakarta pada Kamis 14 Desember 2017. Dua raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). “Sudah diserahkan kemarin. Kita akan melakukan pengkajian. Jadi kita cabut raperdanya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 15 Desember 2017. Menurut Anies, semua konsekuensi dari pencabutan dua Raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya. Hal itu untuk memastikan tidak adanya masalah yang timbul akibat pencabutan dua Raperda terkait reklamasi tersebut. “Nanti semua konsekuensi dari pencabutan raperda ini akan dibuatkam lagi landasan hukumnya,” tambah Anies Baswedan. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menarik dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi. Penarikan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada DPRD untuk mengkaji ulang dua raperda itu.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencabut dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi, yakni Reperda terkait Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan dengan dicabutnya dua Raperda ini maka dipastikan tak akan ada pembahasan apapun terkait Raperda maupun reklamasi di tahun 2018 mendatang. “Jadi kita cabut Raperdanya, dan pada fase ini dengan dicabutnya (Raperda) maka tidak akan ada pembahasan apapun di tahun 2018,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/12).

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Lebih lanjut Anies juga menyebut draf dari kedua Raperda itu pun telah dikembalikan pihak DPRD pada Kamis (14/12) kemarin. Atas dasar itu, dengan resmi di DPRD tak akan lagi dibahas Raperda itu hingga Anies dan tim yang nanti akan dibentuknya secara khusus selesai mengaji ulang dua Raperda itu. “Kemarin DPRD sudah serahkan secara langsung. Jadi final tak ada pembahasan apapun di sana (DPRD) sampai saya instruksikan lagi,” kata dia. Meskipun telah dicabut, sambung Anies, bukan berarti dua Raperda itu akan dihilangkan. Hanya saja perlu adanya pembahasan ulang, serta peninjauan ulang (review) agar aturannya bisa lebih memihak kepada kepentingan masyarakat. Anies menyatakan telah mempersiapkan tim khusus yang akan membahas peraturan tersebut, namun masih enggan mengumumkan siapa saja yang tergabung di dalamnya. “Tim yang akan bahas sudah ada, tapi saat ini saya tidak akan beri tahu siapa saja, atau darimana saja mereka,” kata Anies.

seperti di kutip dari https://www.cnnindonesia.com

Anies mengatakan Raperda terbaru nanti isinya akan ada perubahan agar sesuai dengan kepetingan masyarakat dan dikaji dari sisi sosiologis, ekonomis, lingkungan, dan geografis. “Yang jelas Raperda ini akan lebih memihak kepada masyarakat pesisir,” kata dia. Terkait semua konsekuensi yang didapat atas dicabutnya Raperda tersebut Anies mengaku akan segera membuat landasan hukum baru. Namun, untuk saat ini dia tak ingin terburu-buru dan hanya akan fokus untuk memastikan warga tak terkena limpahan banjir rob dari laut atau tersiksa karena lahan pencahariannya sebagai nelayan tergerus pembangunan. “Akan dibuatkan landasan hukum, tapi untuk sekarang fokus sama masyarakat dulu,” kata dia. (kid/djm)

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menarik rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pencabutan raperda itu telah dilakukan pada 22 November lalu. “Jadi kami memang sudah mengirim surat, kami akan mengkaji lagi karena situasi hari ini sudah berbeda dengan situasi masa lalu,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Selasa (5/12). Anies mengaku ingin membangun kawasan pantai utara Jakarta dengan mempertimbangkan kembali kondisi baik secara geopolitis, sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budaya. Rencananya Anies juga akan membentuk tim penataan kawasan pantai untuk mematangkan penyusunan raperda. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan penarikan raperda tata ruang tidak terkait dengan ketentuan kontribusi sebesar 15 persen bagi pengembang. [Gambas:Video CNN] Menurutnya, penarikan ini justru menjadi langkah tepat bagi pihak pemprov untuk mengkaji keseluruhan isi raperda. “Baru dari situ kami lakukan pengaturan supaya perda yang dihasilkan bukan sekadar mengatur yang sekarang tapi juga masa depan,” katanya. Pembahasan raperda tentang tata ruang sempat diusulkan mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat kepada DPRD sebelum lengser dari jabatannya pada Oktober lalu. Namun DPRD mengembalikan surat usulan tersebut karena ada bagian yang harus direvisi. Anies kemudian mengembalikan surat itu kepada DPRD dan meminta Raperda tersebut ditarik. (ugo/djm)

JAKARTA, NNC – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan alasan pihaknya mencabut draf rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta dari Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Jadi kita akan menata kawasan utara Jakarta dan kemudian proses penataannya itu mengharuskan kita untuk membuat sebuah asessment atas kebutuhan dasar hari ini dan masa depan. Kita ingin kawasan utara Jakarta jadi wilayah pantai yang bisa dirasakan oleh warga,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/12/2017). Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, selama ini warga secara fisik tinggal di pesisir pantai, namun secara mindset mereka begitu jauh dari laut. “Kita ingin warga Jakarta merasa tinggal di pesisir, merasa tinggal di tepi pantai. Hari ini kita sering kali tidak menyadari karena begitu jauhnya kita dari pantai, bukan secara fisik tapi kita jauh tapi secara kegiatan, secara mindset itu jauh dari laut,” ungkap Anies. Karenanya, Anies menyebut, pihaknya akan membentuk tim guna memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan aturan, dan pantai utara Jakarta akan ditata berdasarkan faktor sosial, ekonomi, geopolitik, dan lingkungan hidup. “Tim nya akan dibentuk, mudah-mudahan di awal tahun sudah mulai bisa kita bekerja,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Anies menarik draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari Program Legislatif Daerah yang akan dibahas bersama DPRD DKI . Anies menyebut menarik kembali raperda itu, untuk dikaji ulang regulasinya, sehingga sesuai dengan situasi saat ini dan mendatang. “Kalau pencabutan itu suratnya dari tanggal 22 November yang lalu. Jadi kita memang sudah mengirimkan surat, kita akan melakukan pengkajian lagi, sesuai situasi saat ini dan mendatang,” papar Anies di Balai Kota DKI, Selasa (5/12/2017).

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut usulan Raperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dari Program Legislasi Daerah (Prolegda). Langkah ini untuk melanjutkan keputusan Anies yang sudah menarik draft Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta dari DPRD DKI. Kelompok utama penentang Reklamasi Jakarta itu menyampaikan permintaannya saat menemui Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/12/2017). Anggota Koalisi, Tigor Hutapea mengatakan pihaknya menemui Anies untuk memastikan keseriusan rencana Pemprov DKI menghentikan proyek Reklamasi Jakarta, sesuai dengan janji kampanye gubernur baru itu. Pembatalan Raperda RZWP3K sebagai salah satu prioritas Prolegda DKI ialah salah satu usulan Koalisi kepada Anies dalam pertemuan itu. “Raperda zonasi isinya berkaitan dengan reklamasi,” kata Tigor usai pertemuan itu. Dia menjelaskan pencabutan Raperda RZWP3K dari Prolegda penting sebab regulasi itu saling berkaitan dengan Raperda RTRKS Pantura Jakarta yang telah ditarik draftnya oleh Pemprov DKI. Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) itu menambahkan Koalisi juga meminta Anies mencabut Peraturan Gubernur 206 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur 137 Tahun 2017 yang mengatur Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G. “Kalau bisa dicabut juga sehingga tidak ada lagi dasar bagi pengembang melakukan pembangunan,” ujar Tigor. Koalisi juga menyarankan agar Anies berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini karena kementerian itu sedang menyusun Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi- Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). “(Anies juga perlu) membuat kebijakan untuk pemulihan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk untuk pulau-pulau yang terbentuk [sebaiknya] digunakan menjadi hutan bakau,” kata Tigor. Pemprov DKI telah menarik draft Raperda RTRKS Pantura dari DPRD DKI, pada 22 November 2017 lalu. Menurut Anies, draft tersebut harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi kawasan pesisir Jakarta saat ini dan di masa yang akan datang. Anies beralasan ada perbedaan kondisi, baik secara geopolitik hingga sosial dan ekonomi, antara saat ini dengan saat rancangan regulasi itu dibuat. Sebelumnya, Asisten Sekretaris Daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, tahun depan Raperda RZWP3K itu jadi prioritas pembahasan DPRD DKI. Menurut Gamal regulasi itu dibutuhkan sebagai landasan penataan wilayah pesisir dan kepulauan seribu yang akan menjadi salah satu destinasi wisata nasional. Ia menilai status regulasi ini berbeda dengan Raperda RTTKS Pantura yang lebih mengatur detail tata ruang setelah Pulau reklamasi terbangun. “Zonasi malah memang harus duluan karena dia kan mengatur mengenai wilayah pesisir. Jadi, yang mana yang boleh reklamasi, wilayah mana, Raperda itu yang mengatur,” ujarnya Selasa kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Anies Baswedan telah mencabut rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari program legislasi daerah (prolegda). Raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan Ibu Kota di masa mendatang. “Jangan menata dengan menggunakan profil Jakarta di masa lalu, tapi profil Jakarta ke masa depan,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/12). Menurutnya, raperda yang diajukan ketika masa gubernur Djarot Saiful Hidayat itu sudah tidak relevan dan banyak yang harus diperbaiki. Anies menilai, raperda terkait reklamasi itu harus memperhatikan banyak aspek, di antaranya faktor sosial ekonomi, geopolitik, dan lingkungan hidup. Dia mengatakan akan ada tim yang dibentuknya untuk mengkaji semua aspek itu termasuk terkait perencanaannya. Tim itu, kata Anies, yang akan merekomendasikan hasilnya untuk disusun menjadi raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta. “Timnya akan dibentuk mudah-mudahan di awal tahun (2018) mulai berkerja,” ujar dia. Mantan menteri pendidikan ini mengatakan, penataan kawasan utara Jakarta perlu dipikirkan untuk jangka panjang terkait kebutuhan Jakarta saat ini dan masa depan. Dia ingin Jakarta menjadi kawasan pantai yang bisa dirasakan seluruh warga. “Hari ini kita sering kali tidak menyadari karena begitu jauhnya kita dari pantai, bukan secara fisik kita jauh tapi secara kegiatan dan mindset kita jauh dari laut,” katanya. Anies sebelumnya menyatakan telah menarik kembali raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Ia ingin mengkaji ulang regulasi tersebut sehingga sesuai dengan situasi saat ini dan di masa yang akan datang. “Kalau pencabutan itu suratnya sudah dari tanggal 22 November yang lalu. Jadi kita memang sudah mengirimkan surat, kita akan melakukan pengkajian lagi karena situasi hari ini itu berbeda dengan situasi masa lalu,” kata Anies.

Related Posts

Comments are closed.