Anies: 100 Hari Bukan Tujuan Utama Kami Bekerja

Anies: 100 Hari Bukan Tujuan Utama Kami Bekerja

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 100 hari kepemimpinannya bersama Wagub Sandiaga Uno di Ibu Kota sudah berjalan dengan baik. Anies merasa terlalu dini bila banyak pihak yang menyebut Jakarta memiliki banyak masalah. “Alhamdulillah 100 hari ini berjalan dengan baik. Tentu kita merasa bahwa 100 hari bukan tujuan utama kita bekerja. Terlalu awal kalau kita merasa berbesar hati, terlalu awal juga untuk mengatakan bahwa banyak masalah,” kata Anies di Pendopo Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Anies menilai 3 bulan kepemimpinannya ini sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dengan jajarannya di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Anies juga bersyukur selama 100 hari bekerja menangani Jakarta banyak program yang sudah bisa digulirkan. “Kita bersyukur bahwa program yang kita rencanakan sudah bisa digulirkan, jadi saya melihat kita 100 hari ini, satu menata barisan menyamakan persepsi dengan mereka semua yang bekerja di sini, birokrasi. Kedua adalah mulai menyiapkan pelaksanaan janji kerja program-program yang sudah dirancang ketika masa kampanye,” paparnya. Anies mengatakan akan merespons situasi atau masalah yang muncul selama 100 hari ini. Dia memberi contoh penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang, yang disebutnya sebagai salah satu masalah Jakarta yang sudah ditangani. “Tanah Abang itu bukan bagian dari janji kita, tetapi dalam perjalanan awal kita, ini salah satu masalah yang perlu segera ditangani, karena itu kita terlibat,” jelasnya. Tidak hanya sampai di situ, dia mengatakan 3 fokus utama dalam mengurus Jakarta sudah terpenuhi. 3 fokus yang dimaksud meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan, dan biaya hidup. “Alhamdulillah 3 fokus kita berjalan. Pertama ada lapangan pekerjaan, kedua pendidikan, ketiga biaya hidup. Biaya hidup salah satu komponen besar apa, rumah, dan transportasi,” tutur Anies. “OK Otrip mulai, DP 0 rupiah mulai. Kemudian soal pendidikan KJP plus mulai, OK OCE juga sudah mulai berjalan,” lanjutnya. 3 Fokus utama itu, tambah Anies, diharapkan bisa berdampak positif bagi warga Jakarta. Khusus OK Otrip, dia mengatakan masih terus dilakukan pemantauan agar menjadi program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. “Nah di 3 arena utama yang jadi perhatian kita itu kita mulai jalankan dan kita berharap benar eksperimen OK Otrip ini kita review supaya biaya hidup di Jakarta, karena 30 persen itu dipakai untuk transportasi,” katanya.

Baca juga : Anies_Baswedan

H. Anies Rasyid Baswedan , Ph.D. ( Arab : ﺃﻧﻴﺲ رشيد ﺑﺎﺳﻮﻳﺪﺍﻥ ; Transliterasi: Anis Rašīd bāswaydān ; lahir di Kuningan , Jawa Barat , 7 Mei 1969 ; umur 48 tahun [1] ), adalah seorang akademisi pendidikan Indonesia dan juga Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja sejak 26 Oktober 2014 sampai digantikan oleh Muhadjir Effendy dalam perombakan kabinet pada 27 Juli 2016.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Lulus dari SMP, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta . Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS [6] dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama tiga ratus orang Ketua OSIS se-Indonesia. Hasilnya, Anies terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. [6] Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin , Amerika Serikat . [4] Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama empat tahun dan baru lulus pada tahun 1989.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Di fakultasnya, Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada kongres tahun 1992 [8] dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif memosisikan senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus BPPC yang menyangkut putra Presiden Soeharto , Hutomo Mandala Putra . [8] Anies turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. [9]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya, dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. [6] Disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten/ kota di Indonesia. [11] Dia lulus pada tahun 2005.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan menemui momen penting dalam kariernya. Ia dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina , menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid atau biasa disapa dengan Cak Nur, yang juga merupakan pendiri universitas tersebut. Dilantiknya Anies menjadi rektor membuatnya tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia, di mana saat itu usianya baru menginjak 38 tahun. [14] [15] Anies terkesan dengan pidato Joseph Nye, Dekan Kennedy School of Government di Harvard University , yang mengatakan salah satu keberhasilan universitasnya adalah “admit only the best” alias hanya menerima yang terbaik. Dari sinilah Anies kemudian menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia . Strategi yang kemudian dikembangkan Anies Baswedan adalah mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Paramadina Fellowship adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak Universitas di Amerika Utara dan Eropa. Caranya, titel seorang lulusan universitas tersebut mencantumkan nama sponsornya. Misalnya jika seorang mahasiswa mendapatkan dana dari Mien R. Uno (seorang pendonor) maka mahasiswa tersebut diwajibkan menggunakan titel Paramadina Mien R. Uno fellow. Strategi Paramadina Fellowship ini menunjukkan dampak yang sangat positif. Kini bahkan 25% dari sekitar 2000 mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beasiswa ini. Tentu ini sumbangsih penting bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah mahalnya biayanya pendidikan tinggi. [12] Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan di universitas yang ia pimpin adalah pengajaran antikorupsi di bangku kuliah. Hal ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini adalah praktik korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib antikorupsi. Yang diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoretis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi . [13]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Gagasan ini sebenarnya berawal ketika Anies Baswedan masih menjadi mahasiswa UGM sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu, ia bergaul dan belajar banyak dari seorang mantan rektor UGM periode 1986-1990, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri (Pak Koes). Pada tahun 1950an, Pak Koes menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), yakni sebuah program untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten. Pak Koes adalah inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Dia berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak serta 3 siswa paling cerdas untuk kuliah di UGM. Salah satunya adalah Adrianus Mooy yang di kemudian hari menjadi Gubernur Bank Indonesia . Cerita penuh nilai dari PTM inilah salah satu sumber inspirasi bagi Indonesia Mengajar.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Selepas dari UGM, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global. Tetapi, kompetensi kelas dunia saja tak cukup. Anak-anak muda Indonesia harus punya pemahaman empatik yang mendalam seperti akar rumput meresapi tanah tempatnya hidup. Semua proses di atas, secara perlahan membentuk ide besar Gerakan Indonesia Mengajar. Konstruksi dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak. Gagasan ini kemudian siap mewujud ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk mendesain dan mengembangkan konsep Indonesia Mengajar pun dimulai pada akhir 2009, dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi organisasi seperti sekarang ini. Sampai saat ini pun, Anies Baswedan merupakan salah satu pendiri dan juga Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Setelah bertahun-tahun bergelut dalam gerakan sosial, Anies Baswedan terpanggil untuk memasuki dunia politik. Ia diundang untuk terlibat mengurus negeri dengan mengikuti konvensi Demokrat pada 27 Agustus 2013. Anies menerima undangan tersebut dengan ikhtiar untuk ikut melunasi Janji Kemerdekaan. [16] Anies Baswedan bersama 11 orang lainnya; Ali Masykur Musa , Dahlan Iskan , Dino Patti Djalal , Endriartono Sutarto , Gita Wirjawan , Hayono Isman , Irman Gusman , Marzuki Alie , Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang mengikuti Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat [17] .

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Semangat melunasi janji kemerdekaan itulah yang merupakan misi Anies untuk negeri ini. Bagi Anies apa yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 bukan sebuah cita-cita melainkan sebuah janji yang harus dilunasi. “Janji itu adalah melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Ia menilai janji-janji tersebut harus dilunasi oleh seluruh warga negara, termasuk dirinya. Ia meyakini konvensi ini sebagai sebuah panggilan tanggung jawab dan kehormatan. Ia mengatakan  bahwa dirinya memilih untuk terlibat dan turun tangan melunasi janji kemerdekaan. [18]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

TurunTangan banyak bergerak di kegiatan sosial politik. Gerakan ini mendorong anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan politik. TurunTangan didukung oleh sebuah platform online yang beralamat di turuntangan.org. Ini adalah platform pertama berbasis gerakan relawan. Platform ini membantu relawan mencari, mengumpulkan, dan menggerakkan para sukarelawan di lokasi di seluruh Indonesia atau berdasarkan keahlian masing-masing. Sistem pengelolaan relawan ini juga didukung melalui e-mail dan SMS untuk mengundang para sukarelawan aktif dalam pelatihan sukarelawan di berbagai daerah. [34]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 sejak 27 Oktober 2014. Anies merupakan salah satu menteri yang datang dari kalangan profesional di Kabinet Kerja. [41] Pada Kabinet Kerja Jokowi-JK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang merupakan gabungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud sebelumnya. Akan tetapi Kementerian yang dipimpin Anies pada akhirnya mempertahankan nama resminya sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 dan mengembalikannya ke Kurikulum 2006 , serta menerapkan Kurikulum 2013 pada jumlah sekolah yang terbatas [44] . Faktor kebijakan ini yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum dan banyaknya keluhan siswa, guru dan orangtua siswa, Akan tetapi suara penolakan datang dari Mendikbud sebelumnya Moh. Nuh sampai memancing keributan di Media [45] , beberapa sekolah dan guru yang memang sudah berhasil sehingga menimbulkan kebingungan penerapannya di Dinas Pendidikan Daerah, serta penolakan DPR karena dianggap penghapusan tanpa kajian dan komunikasi dengan DPR, karena penghapusan berimplikasi dengan anggaran. [46]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Berbagai tantangannya dalam pelaksanaan tugas yaitu salah satunya Kekerasan Anak di Sekolah maupun Kekerasan Seksual pada Anak yang sampai menyita perhatian nasional dalam berbagai kasus kriminal diberbagai daerah. Anies pun mengeluarkan berbagai Permendikbud dalam rangka menciptakan rasa aman di sekolah [53] . Selain itu masalah administrasi Guru Honorer K2 yang permasalahnnya sudah berlangsung lama juga mencuat. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer dalam pelaksanaannya juga masih banyak mengalami kendala teknis meskipun secara keseluruhan sukses.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Pada perombakan Kabinet Kerja tanggal 27 Juli 2016, Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy , Rektor Universitas Muhammadiyah Malang . Publik menyayangkan keputusan Presiden ini [54] dan ditengarai bahwa pergantian ini murni akomodasi politik bukan karena faktor kinerja [55] . Ada anggapan lain juga Anies mempunyai visi politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi dan melakukan konsolidasi untuk Pemilu 2019, meskipun tuduhan ini disangkalnya [56] . Anies dituduh juga sedikit melenceng dari visi Presiden yaitu kurang memprioritaskan program presiden Kartu Indonesia Pintar [57]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Dalam perspektif Anies Baswedan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji. Menurutnya Republik ini dibangun dengan ikatan janji, ia menyebutnya Janji Kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan peran global pada setiap anak bangsa. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum dilunasi janji kemerdekaannya. Baginya pelunasan janji itu tidak hanya tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah, melainkan tanggung jawab moral setiap anak bangsa yang telah mendapat pelunasan janji yakni telah terlindungi, tersejahterakan, dan tercerdaskan. [58] Untuk melunasi janji kemerdekaan tersebut, maka Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran dan inisiatif yang ia wujudkan dengan beberapa pihak yang bersama-sama bersedia turun tangan.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut Anies Baswedan Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Dalam soal perlindungan terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi menurut Anies Baswedan harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh, namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukum. [59]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Indonesia Menyala membentuk perpustakaan-perpustakaan yang bertempat di wilayah penempatan Pengajar Muda. Perpustakaan Indonesia Menyala terdiri dari dua bentuk yakni perpustakaan tetap dan perpustakaan berputar. Perpustakaan tetap yaitu perpustakaan yang berisikan buku yang hanya digunakan di satu sekolah penempatan. Sedangkan, perpustakaan berputar, berbentuk sebuah tas yang dibawa keliling oleh Pengajar Muda untuk dibaca oleh masyarakat sekitar. Indonesia Menyala menghilangkan sekat besar akses terhadap bacaan yang terbatas pada masyarakat masyarakat pedesaan di Indonesia, sehingga semakin meneguhkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diterima setiap masyarakat. [62]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Salah satu janji kemerdekaan adalah janji kesejahteraan. Menurut Anies Baswedan titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia. Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. [64] Untuk mendorong hal tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan mendikte. Kepemimpinan yang bersifat patron-client tidak lagi cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. [65]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Salah satu janji kemerdekaan adalah janji berperan dalam tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya, sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia ( beyond Indonesia ). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu adalah lulusan Melbourne , AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional. [13] Menurutnya yang penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan pemahaman akan permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat. Istilah yang kerap ia kemukakan adalah grass roots understanding and world class competence (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia). [13]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Anies menjanjikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta untuk memiliki rumah dengan DP ringan, bahkan nol. Program ini diklaim menarik bagi rakyat karena sulitnya menemukan rumah terjangkau di Jakarta. Namun program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidakkonsistenan. Anies awalnya mengajukan nama DP Nol Persen [67] , namun kemudian dianggap melanggar aturan BI [68] . Ia kemudian mengubahnya menjadi DP Nol Rupiah, dan kemudian DP Nol, dengan membuat klaim bahwa masyarakat menyalahartikan idenya dan bahwa DP Nol Rupiah tidak sama dengan larangan BI mengenai cicilan DP Nol Persen [69] . Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkan tersebut rumah tapak atau rumah susun. Ia berkelit bahwa Pemprov DKI nantinya tidak akan membangunkan rumah, namun hanya memfasilitasi berbagai transaksi perumahan, sehingga tidak masalah apakah rumahnya rumah tapak atau rumah susun. Namun ini kemudian diralat lagi oleh Sandi bahwa program ini mirip dengan program rumah susun di Singapura, di mana program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Ide DP Nol Anies dianggap tidak masuk akal karena cicilan DP nya sendiri dianggap berat untuk dipenuhi oleh rakyat kecil, sebesar Rp 2,3 juta rupiah per bulan [70] . Kemudian Anies Sandi dianggap tidak sanggup menunjukkan di wilayah mana program tersebut diwujudkan, dengan pertimbangan adanya lahan kosong cukup luas untuk memfasilitasi program mengatasi backlog 1,3 juta rumah. [71] Ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati DP Nol, namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang akan membantu program ini. [72]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Harian Rakyat Merdeka menganugerahkan The Golden Awards pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) harian ini yang ke 14 pada Juni 2013. Anies dipilih atas inspirasinya di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies tokoh yang mendapatkan penghargaan ini adalah Johan Budi SP (Juru Bicara KPK) dan Ignasius Jonan (Dirut PT KAI ). [73] Pada Agustus 2013, Anies Baswedan mendapatkan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Penilaian ini didasari atas survey yang dilakukan pada 2012 tentang persepsi masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Anies terpilih bersama beberapa tokoh lain seperti Komaruddin Hidayat , Abraham Samad , serta Mahfud MD . Menurut Ketua Kupas Ai Mulyadi Mamoer, mereka yang terpilih adalah mereka yang jujur, bertanggungjawab, visioner, disiplin, bisa bekerja sama, adil dan peduli. [74] Dompet Dhuafa memberikan penghargaan Dompet Dhuafa Award 2013 kepada Anies Baswedan pada Juli 2013. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai telah memberikan inspirasi kebajikan bagi masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa. Anies Baswedan menerima penghargaan kategori pendidikan. Ia dipilih karena usahanya melunasi janji kemerdekaan di bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Selain Anies Baswedan beberapa tokoh menerima penghargaan ini antara lain, Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden), Warsito Purwo (Ketua Umum Masyarakat dan Ilmuwan Teknologi Indonesia), serta Irma Suryati (penggerak kaum difabel). [75] Anies Baswedan juga menerima penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Anugerah Hari Sastra Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada saat perayaan Hari Sastra Nasional pada 3 Juli 2013 di Balai Budaya Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta. Anies mendapat penghargaan kategori tokoh inspiratif. Anies dirasa memiliki track record serta kepedulian dalam memperjuangkan kemajuan untuk Indonesia. [76]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Dua tahun berselang setelah mendapat penghargaan 100 Intelektual Publik Dunia, pada April 2010, Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus “20 orang 20 tahun”, Majalah ini menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang. Menurut majalah itu Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu tokoh calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Nama Anies berdampingan dengan Vladimir Putin (Perdana Menteri Rusia), Hugo Chavez (Mantan Presiden Venezuela), David Miliband (Menteri Luar Negeri Inggris), Rahul Gandi (Sekjen Indian National Congress India), serta Paul Ryan (politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS). [12]

seperti di kutip dari https://id.wikipedia.org

Anies Baswedan menerima Nakasone Yasuhiro pada Juni 2010. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone . Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang visioner yang membawa perubahan dan memiliki daya dobrak, demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah. Anies dirasa adalah salah satu sosok visioner tersebut. Hanya beberapa orang asal Indonesia yang pernah menerima penghargaan bergengsi ini, seperti Rizal Sukma (Peneliti CSIS ) dan Wayan Karna (Dekan ISI Denpasar ). [79]


Baca juga :

Secara teknis, Coklit oleh PPDP diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Yang dilakukan antara lain mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK. Kemudian, memperbaiki data pemilih, bila tidak cocok (form A-KWK). Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (Form A-KWK). Mencatat pemilih yang belum terdaftar (Form A.A. 1-KWK) dan seterusnya. Hasil Coklit oleh PPDP tersebut diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dicatat dan direkapitulasi.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Kegiatan Coklit terdapat titik rawan karena PPDP tidak memahami aturan dan tata cara teknis yang benar. Bisa juga sumber daya manusia tak berkualitas. Bimtek dari jajaran KPU Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kurang memahami substansi dan teknis Coklit. Sejumlah PPDP yang tidak integritas dan bertanggung jawab. Hambatan geografis seperti jarak terlalu jauh. Medan berat karena berbukit dan lewat laut atau sungai. Pendamping PPDP tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Kerawanan makin tinggi terutama pada kantong-kantong penduduk sperti daerah abu-abu yang tidak ada kepengurusan RT dan RW. Hanya sedikit penduduk beridentitas jelas. Permukiman eksklusif (apartemen dan rumah susun) dengan sistem keamanan ketat dan karakter pemilik/penyewa/pengontrak super sibuk dan nomaden. Ini membuat sulit diakses. Akibatnya, PPDP tidak dapat mencoklit. Hal sama di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang warga binaannya tidak memiliki identitas. Atau di panti asuhan.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Pemilih tidak berdomisili di Daerah Pemilihan, namun KTP-nya masih di situ. Aturannya, PPDP harus mencoret pemilih semacam ini. Namun dalam praktiknya banyak PPDP tidak berani takut saat hari pemungutan suara datang ke TPS. Dampaknya, menimbulkan inakurasi data pemilih dan berkurangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada. Sementara itu, problem PPDP dengan jangkauan geografis yang berat. Kondisi ini menjadi dilema. Bagi PPDP yang nakal, ini disiasati dengan cara coklit fiktif. Hasilnya bisa berdampak negatif terhadap kualitas, kuantitas, dan akurasi data pemilih.

seperti di kutip dari http://www.koran-jakarta.com

Untuk mengatasiya, Panwaslu memerlukan desain pengawasan data pemilih dan alat kerja yang tepat, akurat dan aplicable. Ini disertai kegiatan seperti cara membuka Posko Pengaduan Data Pemilih di Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota. Strategi lain, menjalin koordinasi, dan sinerji dengan partai politik, pemerintah daerah, LSM, kampus dan media massa. Mereka diminta membantu mengawal Coklit oleh PPDP dengan ketat. Ini menyangkut hak pilih dan menentukan Pilkada Serentak 2018 yang berkualitas dan berintegritas.

Anies menyebut, beberapa program prioritas yang telah berjalan itu mendukung pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan. “Alhamdulillah kami bersyukur 100 hari ini berjalan dengan baik, tentu kami merasa 100 hari bukan tujuan utama kami bekerja. Terlalu awal untuk kami merasa berbesar hati, terlalu awal juga untuk menyatakan banyak masalah. Namun, kami bersyukur program-program yang kami rencanakan sudah mulai bisa digulirkan,” ujar Anies di Balai Kota, Rabu (24/1/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 100 hari kepemimpinannya bersama Wagub Sandiaga Uno di Ibu Kota sudah berjalan dengan baik. Anies merasa terlalu dini bila banyak pihak yang menyebut Jakarta memiliki banyak masalah. “Alhamdulillah 100 hari ini berjalan dengan baik. Tentu kita merasa bahwa 100 hari bukan tujuan utama kita bekerja. Terlalu awal kalau kita merasa berbesar hati, terlalu awal juga untuk mengatakan bahwa banyak masalah,” kata Anies di Pendopo Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Anies menilai 3 bulan kepemimpinannya ini sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dengan jajarannya di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Anies juga bersyukur selama 100 hari bekerja menangani Jakarta banyak program yang sudah bisa digulirkan. “Kita bersyukur bahwa program yang kita rencanakan sudah bisa digulirkan, jadi saya melihat kita 100 hari ini, satu menata barisan menyamakan persepsi dengan mereka semua yang bekerja di sini, birokrasi. Kedua adalah mulai menyiapkan pelaksanaan janji kerja program-program yang sudah dirancang ketika masa kampanye,” paparnya. Anies mengatakan akan merespons situasi atau masalah yang muncul selama 100 hari ini. Dia memberi contoh penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang, yang disebutnya sebagai salah satu masalah Jakarta yang sudah ditangani. “Tanah Abang itu bukan bagian dari janji kita, tetapi dalam perjalanan awal kita, ini salah satu masalah yang perlu segera ditangani, karena itu kita terlibat,” jelasnya. Tidak hanya sampai di situ, dia mengatakan 3 fokus utama dalam mengurus Jakarta sudah terpenuhi. 3 fokus yang dimaksud meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan, dan biaya hidup. “Alhamdulillah 3 fokus kita berjalan. Pertama ada lapangan pekerjaan, kedua pendidikan, ketiga biaya hidup. Biaya hidup salah satu komponen besar apa, rumah, dan transportasi,” tutur Anies. “OK Otrip mulai, DP 0 rupiah mulai. Kemudian soal pendidikan KJP plus mulai, OK OCE juga sudah mulai berjalan,” lanjutnya. 3 Fokus utama itu, tambah Anies, diharapkan bisa berdampak positif bagi warga Jakarta. Khusus OK Otrip, dia mengatakan masih terus dilakukan pemantauan agar menjadi program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. “Nah di 3 arena utama yang jadi perhatian kita itu kita mulai jalankan dan kita berharap benar eksperimen OK Otrip ini kita review supaya biaya hidup di Jakarta, karena 30 persen itu dipakai untuk transportasi,” katanya.

JAKARTA – Hari ini tepat 100 hari Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno memimpin Ibu Kota sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2017 lalu. Anies pun mengaku bersyukur sejauh ini masih bisa menjalankan amanah warga DKI dengan baik bersama wakilnya Sandiaga Uno. “Alhamdulliah, kami bersyukur bahwa 100 hari ini berjalan dengan baik. Tentu kami merasa 100 hari itu bukanlah tujuan utama untuk bekerja. Terlalu awal untuk kami merasa berbesar hati, terlalu awal juga mengatakan bahwa banyak masalah,” ujar Anies di Balai Kota, Rabu (24/1/2018). Anies mengaku bersyukur karena beberapa program kerja yang direncanankan sudah bisa digulirkan. Ia pun menyebut ada tiga hal besar yang mereka lakukan selama 100 hari memimpin Jakarta. “Saya melihat, kami di 100 hari ini, satu , menata barisan, menyamakan persepsi dengan mereka semua yang bekerja di sini, birokrasi,” sebut Anies. Adapun untuk langkah kedua, Anies bakal menyiapkan pelaksanaan janji-janji kerja. Program-program yang sudah dirancang ketika masa kampanye akan segera dijalankan. “Yang ketiga adalah merespons situasi-situasi dan masalah-masalah yang muncul selama 100 hari ini. Itu tiga hal besar yang kami lakukan,” ucap Anies. Soal penataan Tanah Abang, meskipun bukan janji mereka sewaktu kampanye, mantan Mendikbud itu mengatakan akan tetap direspons dengan baik, karena berkenaan dengan banyak orang. (Baca: 100 Hari Kerja, Anies-Sandi Tunaikan Janji Kampanye) “Tanah Abang itu bukan bagian dari janji kami. Tetapi dalam perjalanan awal kami menyaksikan ini satu masalah yang perlu ditangani, maka itu kami terlibat. Tapi yang lainnya, alhamdulliah, tiga fokus kami jalan. Pertama adalah lapangan pekerjaaan (OK OCE), yang kedua adalah pendidikan (KJP Plus), yang ketiga biaya hidup (OK Otrip),” papar Anies. (thm)

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, tiga gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah meletakkan landasan yang kuat untuk penataan Kota Jakarta. Yang tidak hanya menjadi kota yang modern dan berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi juga menjadikan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara-negara maju lainnya,” kata Prasetio dalam konferensi pers yang digelar di ruang Fraksi PDI Perjuangan, gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/1).

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno telah memasuki 100 hari kerja pertamanya pada hari ini. Dalam 100 hari, ada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dijanjikan oleh kedua orang nomor satu di Jakarta itu. Berdasarkan catatan detikFinance , Rabu (24/1/2018), beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang sempat disampaikan kepada publik di antaranya adalah rencana kerja sama swasta pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta dengan PT Ratu Prabu Energi sepanjang 400 km. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat itu mengaku telah melakukan pertemuan dengan PT Ratu Prabu Energi di Balai Kota. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 4 Januari 2018 itu, Sandi mengatakan telah mendapatkan tawaran dari Ratu Prabu untuk menggarap LRT sepanjang 400 km yang jalurnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sandi mengatakan perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia itu telah melakukan kajian bersama konsultan. Nilai proyeknya pun cukup fantastis, mencapai Rp 400 triliun. Sejauh ini, Ratu Prabu sendiri mengatakan akan membangun proyek tersebut dengan tahap awal membentuk konsorsium. Dalam perusahaan joinan tersebut, Ratu Prabu akan mengajak China Railway Construction Corporation sebagai kontraktornya yang juga menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini rencananya terbagi dalam 3 fase, di mana fase pertama akan dimulai pada 2020 dengan lama pengerjaan 3 tahun. Namun, itu pun jika Ratu Prabu sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Selain itu, ada pula rencana pembangunan jalan tol bawah tanah yang diintegrasikan dengan pembangunan Jakarta Integrated Tunnel (JIT). Kerja sama ini dilakukan dengan PT Jakarta Toll Road Development (JTD) yang memiliki konsesi enam ruas tol dalam kota yang saat ini sebagian seksinya tengah dalam masa pembangunan. Sandiaga Uno mengatakan, di dalam proyek tunnel terpadu atau JIT senilai US$ 3 miliar (Rp 39 triliun) itu, bakal ada 2 fase dari 2 seksi dari enam ruas tol dalam kota yang akan diintegrasikan. Namun demikian, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengintegrasikan pembangunan JIT dengan jalan tol dalam kota ternyata belum menemui titik kesepakatan dengan pemilik konsesi jalan tol itu sendiri, PT JTD. Direktur Utama PT JTD, Frans Sunito mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mempelajari hasil kajian yang dilakukan penggarap proyek JIT, PT Antaredja dan belum tahu kapan proyek itu bisa direalisasikan. Rencana pembangunan infrastruktur lainnya yang pernah disampaikan dalam 100 hari pertama kerja Anies dan Sandi adalah percepatan pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome sepanjang 5,8 km. Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno meminta kepada Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penggarap proyek mempercepat waktu penyelesaian dari jadwal yang ditentukan. LRT Jakarta dalam kontrak dijadwalkan rampung pada bulan Agustus 2018. Kereta ringan massal itu diminta rampung sebulan lebih awal, dan akan dipakai untuk menunjang gelaran Asian Games 2018 yang dimulai pada Agustus mendatang. Infrastruktur lainnya yang dijanjikan adalah pembangunan 35 pasar rakyat bersubsidi di Jakarta. Pembangunan pasar rakyat bersubsidi iti direncanakan mulai dibangun pada tahun ini dan bisa selesai semuanya di tahun 2019. Selain itu ada pula pengembangan kawasan Pulo Gadung dengan basis ekonomi digital. Kawasan ini diharapkan akan terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi lain di Jakarta. Pengembangan kawasan ini akan dilakukan oleh Pemprov DKI bersama BUMN. (eds/ang)

TEMPO.CO, Jakarta –  Masa kepemimpinan Anies-Sandi menginjak 100 hari, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebut masih banyak masalah yang belum selesai di Jakarta. Pasangan Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2018.  “Menurut saya bukan saatnya kami menepuk-nepuk dada. Setiap hari permasalahan di Jakarta semakin kompleks,” ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Sandiaga mengaku ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam masa kepemimpinannya ini. Di sisa masa jabatannya, Sandiaga akan berusaha untuk lebih fokus pada penyelesaian masalah pendidikan dan penyediaan lapangan kerja di Jakarta. Peringatan 100 hari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diwarnai unjuk rasa para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek-Banten. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Balaikota dan berorasi yang isinya mengkritik capaian Anies-Sandi.

Anies Baswedan di RS Siloam, Semanggi (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan) Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam 100 hari masa kerja yang jatuh pada hari ini, menuai sorotan luas. Anies menyebut sebetulnya ada tiga hal besar yang sudah dilakukan selama 100 hari memimpin Jakarta. Pertama, menyamakan persepsi dengan pejabat Pemprov DKI terkait program kerja yang akan direalisasikan. Kedua, menyiapkan pelaksanaan janji-janji kerja yang sudah dirancang semasa kampanye. “Ketiga, adalah merespons situasi-situasi, masalah-masalah yang muncul selama 100 hari ini,” kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/1). Anies bersyukur program-program yang direncanakan sejak masa kampanye dapat berjalan dengan baik. Meski begitu, ia merasa tujuan utamanya bekerja bukan hanya di 100 hari pertama. “Terlalu awal untuk kita merasa berbesar hati. Terlalu awal juga untuk mengatakan bahwa banyak masalah,” lanjutnya. Ia mencontohkan, salah satu masalah yang harus segera ditangani adalah Tanah Abang. Sejak lama, ia sadar Tanah Abang harus segera ditangani karena kondisinya yang semrawut. Kesemrawutan itu sudah muncul jauh sebelum ia dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu. “Tanah Abang bukan bagian dari janji kita, tetapi dalam perjalanan awal kita, kita menyaksikan ini salah satu masalah yang perlu segera tangani. Karena itu kita terlibat,” ucap Anies. Anies juga mengklaim ia telah melaksanakan fokus utama program kerja yang dirangkum ke dalam tiga bidang yaitu lapangan pekerjaan, pendidikan dan biaya hidup. Di bidang lapangan pekerjaan, menurut Anies, program OK OCE sudah mulai berjalan. Di bidang pendidikan, program KJP Plus juga sudah mulai direalisasikan. Sementara di sektor biaya hidup, ia dan Sandi telah memulai program OK Otrip dan pembangunan Rumah DP Nol Rupiah. “Dan kita berharap benar dengan eksperimen OK Otrip ini kita review supaya bisa menurunkan biaya hidup di Jakarta. Karena 30 persen itu dipakai biaya transportasi,” jelasnya.

Related Posts

Comments are closed.