Andi Narogong Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Andi Narogong Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong akan menjalani sidang putusan perkara proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor pada hari ini. Sidang putusan ini sedianya akan dimulai pukul 10.00 WIB. “Iya sidang putusan (besok) Andi jam 10 pagi,” ujar kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda saat dihubungi detikcom , Rabu (20/12/2017) malam. Samsul berharap kliennya mendapatkan hukuman yang ringan oleh majelis hakim karena sikap kooperatif dan telah dikabulkannya justice collaborator (JC). Apalagi Andi selalu konsisten dengan sikap kooperatifnya. “Oleh karena Andi sudah bersikap kooperatif dan akan konsisten dengan sikapnya tersebut serta telah mendapat JC, maka kami berharap putusan yang adil untuk Andi. Konkritnya adalah putusan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK, terutama pidana pokoknya (penjara maupun dendanya) lebih ringan,” ujar Samsul. Selain itu, Samsul menyatakan Andi juga berkomitmen mengembalikan uang pengganti USD 2 juta dan Rp 1,1 miliar terhadap kasus proyek e-KTP ini. Oleh sebab itu, Samsul berharap KPK membuka blokir rekening kliennya agar bisa mudah mengembalikan uang ke KPK. “Harapan kami juga agar semua sita terhadap aset-asetnya, maupun blokir rekening, bisa dibuka dan dikembalikan, supaya memudahkan Andi mengembalikan uang pengganti tersebut ke negara,” tutur Samsul. Sebelumnya, jaksa pada KPK menuntut Andi Narogong dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi Narogong diyakini jaksa terbukti terlibat kasus korupsi proyek e-KTP.

Baca juga : skorupsi ktp elektronik hari ini andi narogong jalani sidang tuntutan

Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Andi Narogong mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (20/10). – ANTARA/Puspa Perwitasari Kabar24.com, JAKARTA – Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong akan menjalani sidang tuntutan, Kamis (7/12/2017). Berdasarkan rilis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut diagendakan pada pagi ini. Andi diduga bersama-sama tersangka lainnya mulai dari Irman dan Sugiharto, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto dan Markus Nari serta Anang Sugiana telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri saat melakukan perencanaan dan pengerjaan proyek pengadaan KTP elektronik. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum, Andi Narogong disebut pada 2010 mengajak Irman, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk menemui Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar. Andi mengatakan bahwa politisi tersebut merupakan kunci pembahasan anggaran di DPR. “Terdakwa memperkenalkan Irman ke Setya Novanto serta menyampaikan mengenai proyek pengadaan KTP elektronik dan Setya Novanto mendukung rencana tersebut. Sebagai tindak lanjut, terdakwa mengajak Irman untuk bertemu Setya Novanto di ruang kerjanya lantai 12 Gedung DPR,” ujar penuntut umum. Saat berjumpa dengan Setya Novanto, Andi menanyakan “Pak Nov, bagaimana ini anggarannya supaya Pak Irman tidak ragu siapkan langkah-langkah” dan dijawab oleh Setya Novanto “ Ini sedang kita koordinasikan”. Setelah pertemuan itu, saat hendak keluar ruangan, Setya Novanto mengatakan kepada Irman agar menghubungi Andi Agustinus selaku representasi dirinya. Persinggungan Andi Agustinus dan Setya Novanto kembali terjadi dalam sebuah rapat di mana dia mewakili Setya Novanto, bersua dengan Anas Urbaningrum dan Muhamad Nazarudin dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati total anggaran proyek sebesar Rp5,9 triliun itu akan dipotong 11,5% pajak. Selanjutnya, 51% dari anggaran yang telah dipotong pajak tersebut atau sebesar 51% atau Rp2,6 triliun digunakan untuk belanja riil. Setidaknya 49% dari sisa uang tersebut atau setara dengan Rp2,5 troliun akan dibagi ke sejumlah orang dengan perincian: 7% atau Rp365,4 miliar akan diberikan ke pejabat Kementerian Dalam Negeri, kemdian 2,5% atau Rp261 miliar diberikan kepada Komisi II DPR. Selain itu, 11% atau Rp574,2 miliar akan disalurkan ke Setya Novanto dan Andi Narogong. Persentase serupa juga diberikan kepada Anas Urbaningrum dan Muhamad Nazarudin serta 15% atau Rp783 miliar akan diberikan kepada rekanan. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati pelaksana proyek tersebut adalah BUMN agar mudah diatur. Pada September-Oktober 2010, Andi Agustinus memberikan uang kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR sebesar US$2,8 juta dolar agar menyetujui pembahasan proyek pengadaan.

Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong akan menjalani sidang putusan perkara proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor pada hari ini. Sidang putusan ini sedianya akan dimulai pukul 10.00 WIB. “Iya sidang putusan (besok) Andi jam 10 pagi,” ujar kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda saat dihubungi detikcom , Rabu (20/12/2017) malam. Samsul berharap kliennya mendapatkan hukuman yang ringan oleh majelis hakim karena sikap kooperatif dan telah dikabulkannya justice collaborator (JC). Apalagi Andi selalu konsisten dengan sikap kooperatifnya. “Oleh karena Andi sudah bersikap kooperatif dan akan konsisten dengan sikapnya tersebut serta telah mendapat JC, maka kami berharap putusan yang adil untuk Andi. Konkritnya adalah putusan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK, terutama pidana pokoknya (penjara maupun dendanya) lebih ringan,” ujar Samsul. Selain itu, Samsul menyatakan Andi juga berkomitmen mengembalikan uang pengganti USD 2 juta dan Rp 1,1 miliar terhadap kasus proyek e-KTP ini. Oleh sebab itu, Samsul berharap KPK membuka blokir rekening kliennya agar bisa mudah mengembalikan uang ke KPK. “Harapan kami juga agar semua sita terhadap aset-asetnya, maupun blokir rekening, bisa dibuka dan dikembalikan, supaya memudahkan Andi mengembalikan uang pengganti tersebut ke negara,” tutur Samsul. Sebelumnya, jaksa pada KPK menuntut Andi Narogong dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi Narogong diyakini jaksa terbukti terlibat kasus korupsi proyek e-KTP.

TEMPO.CO , Jakarta – Terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik ( e-KTP ), Andi Agustinus alias Andi Narogong , menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, 9 Oktober 2017. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar membuka persidangan pukul 10.35. Sidang dimulai dengan pembacaan sumpah oleh para saksi. “Saya bersaksi akan memberikan keterangan yang benar dalam persidangan ini,” kata John sambil diikuti sejumlah saksi yang hadir. Baca: Hakim Pertanyakan Keberadaan Andi Narogong di Ruang Fraksi Golkar Dalam sidang hari ini, rencananya ada tujuh saksi yang akan dihadirkan. Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Gawawan Fauzi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden Direktur PT Astra Graphia Information Technology Yusuf Darwin Salim, Staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri Kristitan Ibrahim Moekmin, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan, pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta.

Jakarta – Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong akan menjalani sidang putusan perkara proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor pada hari ini. Sidang putusan ini sedianya akan dimulai pukul 10.00 WIB. “Iya sidang putusan (besok) Andi jam 10 pagi,” ujar kuasa hukum Andi Narogong, Samsul Huda saat dihubungi detikcom , Rabu (20/12/2017) malam. Samsul berharap kliennya mendapatkan hukuman yang ringan oleh majelis hakim karena sikap kooperatif dan telah dikabulkannya justice collaborator (JC). Apalagi Andi selalu konsisten dengan sikap kooperatifnya. “Oleh karena Andi sudah bersikap kooperatif dan akan konsisten dengan sikapnya tersebut serta telah mendapat JC, maka kami berharap putusan yang adil untuk Andi. Konkritnya adalah putusan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK, terutama pidana pokoknya (penjara maupun dendanya) lebih ringan,” ujar Samsul. Selain itu, Samsul menyatakan Andi juga berkomitmen mengembalikan uang pengganti USD 2 juta dan Rp 1,1 miliar terhadap kasus proyek e-KTP ini. Oleh sebab itu, Samsul berharap KPK membuka blokir rekening kliennya agar bisa mudah mengembalikan uang ke KPK. “Harapan kami juga agar semua sita terhadap aset-asetnya, maupun blokir rekening, bisa dibuka dan dikembalikan, supaya memudahkan Andi mengembalikan uang pengganti tersebut ke negara,” tutur Samsul. Sebelumnya, jaksa pada KPK menuntut Andi Narogong dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi Narogong diyakini jaksa terbukti terlibat kasus korupsi proyek e-KTP. (fai/nkn)

Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Andi Narogong mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (20/10). – ANTARA/Puspa Perwitasari Kabar24.com, JAKARTA – Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong akan menjalani sidang tuntutan, Kamis (7/12/2017). Berdasarkan rilis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut diagendakan pada pagi ini. Andi diduga bersama-sama tersangka lainnya mulai dari Irman dan Sugiharto, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Setya Novanto dan Markus Nari serta Anang Sugiana telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri saat melakukan perencanaan dan pengerjaan proyek pengadaan KTP elektronik. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum, Andi Narogong disebut pada 2010 mengajak Irman, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk menemui Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar. Andi mengatakan bahwa politisi tersebut merupakan kunci pembahasan anggaran di DPR. “Terdakwa memperkenalkan Irman ke Setya Novanto serta menyampaikan mengenai proyek pengadaan KTP elektronik dan Setya Novanto mendukung rencana tersebut. Sebagai tindak lanjut, terdakwa mengajak Irman untuk bertemu Setya Novanto di ruang kerjanya lantai 12 Gedung DPR,” ujar penuntut umum. Saat berjumpa dengan Setya Novanto, Andi menanyakan “Pak Nov, bagaimana ini anggarannya supaya Pak Irman tidak ragu siapkan langkah-langkah” dan dijawab oleh Setya Novanto “ Ini sedang kita koordinasikan”. Setelah pertemuan itu, saat hendak keluar ruangan, Setya Novanto mengatakan kepada Irman agar menghubungi Andi Agustinus selaku representasi dirinya. Persinggungan Andi Agustinus dan Setya Novanto kembali terjadi dalam sebuah rapat di mana dia mewakili Setya Novanto, bersua dengan Anas Urbaningrum dan Muhamad Nazarudin dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati total anggaran proyek sebesar Rp5,9 triliun itu akan dipotong 11,5% pajak. Selanjutnya, 51% dari anggaran yang telah dipotong pajak tersebut atau sebesar 51% atau Rp2,6 triliun digunakan untuk belanja riil. Setidaknya 49% dari sisa uang tersebut atau setara dengan Rp2,5 troliun akan dibagi ke sejumlah orang dengan perincian: 7% atau Rp365,4 miliar akan diberikan ke pejabat Kementerian Dalam Negeri, kemdian 2,5% atau Rp261 miliar diberikan kepada Komisi II DPR. Selain itu, 11% atau Rp574,2 miliar akan disalurkan ke Setya Novanto dan Andi Narogong. Persentase serupa juga diberikan kepada Anas Urbaningrum dan Muhamad Nazarudin serta 15% atau Rp783 miliar akan diberikan kepada rekanan. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati pelaksana proyek tersebut adalah BUMN agar mudah diatur. Pada September-Oktober 2010, Andi Agustinus memberikan uang kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR sebesar US$2,8 juta dolar agar menyetujui pembahasan proyek pengadaan.

Related Posts

Comments are closed.