Anak Buah Zumi Zola Siap Ungkap Asal Duit Ketok APBD di Sidang

Anak Buah Zumi Zola Siap Ungkap Asal Duit Ketok APBD di Sidang

Para terdakwa kasus suap pemulusan pengesahan APBD Jambi mengaku akan buka-bukaan di sidang. Ketiganya merupakan mantan pejabat di lingkungan Provinsi Jambi. “Siap (bersaksi di sidang),” ucap Erwan Malik, Plt Sekda Jambi yang dinonaktifkan karena terjerat kasus tersebut, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018). Erwan mengaku akan mengungkap asal ‘duit ketok’ yang diberikan ke anggota DPRD Jambi. Semua akan diungkap di persidangan. “Nanti di persidangan (diungkap asal duit suap),” kata dia. Erwan kemudian ditanya soal keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia tak menjawab lugas tentang itu. “Tanya penyidik,” jawab dia. Di samping Erwan, juga ada Asisten Daerah III Jambi Saipudin. Dia juga siap mengungkap yang diketahuinya dalam persidangan. “Siap,” jawab Saipudin singkat. Sementara itu Plt Kadis PUPR Jambi Arfan hanya menutup mulut sambil mengikuti kedua rekannya yang lain. Mereka kemudian masuk ke dalam satu mobil tahanan. KPK telah merampungkan berkas penyidikan ketiganya. Sore ini mereka akan diantar ke Jambi untuk dipindahkan. Sebab, sidang ketiga tersangka penyuap Anggota DPRD Jambi ini dijadwalkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. “Ketiganya akan disidang di PN Tipikor Jambi. Mulai hari ini penahanan ketiganya yang diduga sebagai pemberi dalam kasus ini dipindahkan ke Lapas Klas 2A Jambi. Ketiganya akan diberangkatkan sore ini,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Para terdakwa kasus suap pemulusan pengesahan APBD Jambi mengaku akan buka-bukaan di sidang. Ketiganya merupakan mantan pejabat di lingkungan Provinsi Jambi. “Siap (bersaksi di sidang),” ucap Erwan Malik, Plt Sekda Jambi yang dinonaktifkan karena terjerat kasus tersebut, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018). Erwan mengaku akan mengungkap asal ‘duit ketok’ yang diberikan ke anggota DPRD Jambi. Semua akan diungkap di persidangan. “Nanti di persidangan (diungkap asal duit suap),” kata dia. Erwan kemudian ditanya soal keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola. Dia tak menjawab lugas tentang itu. “Tanya penyidik,” jawab dia. Di samping Erwan, juga ada Asisten Daerah III Jambi Saipudin. Dia juga siap mengungkap yang diketahuinya dalam persidangan. “Siap,” jawab Saipudin singkat. Sementara itu Plt Kadis PUPR Jambi Arfan hanya menutup mulut sambil mengikuti kedua rekannya yang lain. Mereka kemudian masuk ke dalam satu mobil tahanan. KPK telah merampungkan berkas penyidikan ketiganya. Sore ini mereka akan diantar ke Jambi untuk dipindahkan. Sebab, sidang ketiga tersangka penyuap Anggota DPRD Jambi ini dijadwalkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. “Ketiganya akan disidang di PN Tipikor Jambi. Mulai hari ini penahanan ketiganya yang diduga sebagai pemberi dalam kasus ini dipindahkan ke Lapas Klas 2A Jambi. Ketiganya akan diberangkatkan sore ini,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan. KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 2,4 miliar untuk pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Usulan itu membuat Anies terkejut dan dia lalu memerintahkan anggaran itu dicoret. Usulan anggaran pembuatan elevator atau lift itu diketahui masuk ke APBD DKI tahun 2018 dengan nomenklatur Rehabilitasi/Renovasi Gedung/Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta. Anggaran itu ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta. [Gambas:Video 20detik] Kabid Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya, Pandita mengungkapkan alasannya. Pandita mengatakan rumah dinas Anies kerap dipakai untuk kunjungan sejumlah tamu, di antaranya penyandang disabilitas. “Belum mulai rehabnya, sekarang sedang dibahas Pak Sekda (Sekda DKI Saefullah). Masih usulan, bisa dilaksanakan atau tidak,” ujar Pandita saat dimintai konfirmasi lewat pesan elektronik, pada Rabu (24/1/2018). Sekda DKI Saefullah juga akhirnya menjelaskan asal-muasal adanya usul pengadaan lift tersebut. “Tahun 2017 rencana rehab rumah dimas gubernur itu ada, angkanya Rp 2,8 miliar, itu tahun 2017. Tapi waktu itu ada fungsi tupoksi dari dinas yang masih tarik-tarikan sehingga tidak dilaksanakan,” katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018). Menurut dia, pengerjaan lift rumah dinas gubernur berada di bawah Dinas Cipta Karya. Dia membenarkan bahwa anggarannya Rp 2,4 miliar untuk rumah dinas gubernur dan Rp 750 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Namun, Saefullah menegaskan hal itu terjadi hanya kesalahan input. “Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta karya,” ujar Saefullah. Usulan tersebut menuai pertanyaan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Sebab, kata Prasetyo, rumah dinas Anies hanya satu tingkat. “Kalau nggak salah lantai 1 sama 2 aja kan, nggak sampai 10. Untuk kepentingan apa saya nggak tahu,” ujarnya. Menanggapi beredarnya usulan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa kaget saat tahu ada anggaran renovasi Rp 2,4 miliar untuk pengadaan lift di rumah dinasnya. “Iya (baru tahu hari ini) dari berita,” kata Anies dengan nada terkejut di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 24 Januari 2018. Anies merasa bersyukur anggaran yang dinilai seharusnya tidak diperlukan akhirnya ditemukan. Dia merasa tidak membutuhkan renovasi di rumah dinasnya, termasuk pengadaan lift. “Untung ketemu, kita jadi tahu jadi. Kemudian saya bilang ke Pak Sekda, ‘Pak Sekda ini apa?’ Dan dia bilang, ‘Ini udah kedua kalinya Pak, tahun lalu juga pernah kejadian seperti ini.’ Setahu saya tidak ada renovasi besar sama sekali, nggak ada diperuntukkan itu,” ucap Anies. Anies juga sudah memerintahkan Sekda DKI Saefullah mengecek siapa yang memasukkan anggaran tersebut. Dia juga meminta anggaran renovasi untuk rumah dinas dicoret. “Itu saya bilang siapa itu yang masukin cek itu ada apa. Pak Sekda bilang tahun lalu mau ada renovasi besar mengganti marmer, jadi udahlah jangan coba-coba masukin anggaran,” ucap Anies. Menindaklanjuti perintah Anies, Sekda DKI Saefullah meneruskan pesan Anies itu ke Bappeda dan Dinas Cipta Karya. Saefullah mengatakan adanya item lift dalam perencanaan lift itu akibat kesalahan input. Ketika ditanya setelah Anies merasa tidak perlu, bagaimana nasib pagu anggaran lift di rumah dinas yang sebelumnya diusulkan, Saefullah mengatakan rencana itu dapat tidak dijalankan. “Bisa saja ini tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam kontrak. Kalau nanti sudah ada kontrak, jangankan satu item. Semua item tidak perlu direhab juga bisa saja,” jawab Saefullah.

Polisi memeriksa urine Faturahman, sopir truk yang ditangkap karena memukul Polwan di ruas Tol Karawaci. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku menggunakan narkoba. “Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD apakah yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba,” kata Kapolres Metro Tangerang Kombes Harry Kurniawan di RSUD Tangerang, Kamis (25/1/2018). Polisi juga belum mengetahui apakah korban di bawah pengaruh minuman keras. Hal itu dipastikan setelah proses pemeriksaan kesehatan selesai. “Ini masih kita cek apakah yang bersangkutan meminum minuman keras atau minuman beralkohol,” ujarnya. Faturahman ditangkap polisi pada Rabu (24/1) malam. Dia memukul Kompol Yohana Latuharhary setelah menyerempet mobil korban di ruas Tol Karawaci. Tersangka memukul wajah korban dan membuat korban mengalami luka lebam. Dia dijerat Pasal 531 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Gubernur Jambi Zumi Zola di acara nikahan Kahiyang-Bobby, Rabu (8/11/2017). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik KPK memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprov Jambi 2018, pada Jumat (5/1/2018) besok. “Ya benar yang bersangkutan dijadwalkan dimintai keterangan besok,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (4/1/2018). Febri belum mendapat informasi rinci perihal untuk tersangka siapa Zumi Zola akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) im KPK di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017. Saat itu, tim KPK menangkap sejumlah orang, termasuk anak buah Gubernur Zumi Zola dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprov Jambi 2018. Keempatnya yakni Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin, serta seorang aggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono. Dari tangan mereka, penyidik KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp4,7 miliar. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp6 miliat dari pihak Pemprov Jambi untuk ‘uang ketok’ pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun 2018 di DPRD Jambi. Erwan Malik selaku Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jambi telah membeberkan kepada penyidik KPK tentang dugaan peran dan keterlibatan atasannya, Gubernur Zumi Zola, dalam kasus suap ini. Erwan Malik melalui kuasa hukumnya, Lifa Malahanum Ibrahim menyebut bahwa pemberian uang pelicin kepada pihak DPRD itu adalah atas perintah atau arahan Gubernur Zumi Zola. “Sekda yang definitif sudah lewat dua bulan yang lalu diganti. Jadi klien kami (Erwan Malik) hanya menjalankan arahan dari pimpinan (Gubernur Jambi Zumi Zola),” ungkap Lifa usai mendampingi pemeriksaan Erwan Malik di kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/1/2018) kemarin. Arahan Zumi Zola itu disampaikan setelah adanya permintaan ‘uang ketok palu’ dari pimpinan DPRD Jambi terkait pengesahan APBD tersebut. “Permintaan (uang ketok palu) itu berulang kali. Bahkan, klien kami sampai dipanggil ke ruang kerja dari pimpinan,” ujarnya. Menurut Ifa, Erwan Malik selaku bawahan harus melaksanakan arahan dari atasannya, Zumi Zola itu. Apalagi, permintaan “uang ketok palu” dari pimpinan DPRD itu disampaikan berulang kali. “Dan di situlah, sebagai seorang pejabat Sekda yang Plt beliau menjalankan arahan, untuk ‘jangan permalukan saya’,” tandasnya. Dalam pemeriksaan di kantor KPK kemarin, Erwan juga sempat dikonfirmasi soal materi sadapan rekaman pembicaraan dia dengan pimpinan DPRD Jambi dan Zumi Zola. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Zumi Zola perihal pengakuan Erwan Malik ini. Terkait rencana pemeriksaan, siang ini Gubernur Zumi Zola telah menggelar jumpa pers di Jambi. Ia mengakui telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Gubernur yang berlatar belakang aktor film dan sinetron itu hanya menyatakan siap memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Lembaga antirasuah ini memastikan OTT terkait dugaan penyuapan untuk meloloskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Jambi 2018. Dalam kasus ini, KPK juga akan menelusuri dugaan keterli bat – an sejumlah pihak termasuk Gubernur Jambi Zumi Zola. Da – lam OTT yang di la kukan pada Selasa (28/11) , penyidik mengamankan 12 orang. Delapan di antaranya di aman kan di Jambi, sementara empat lainnya ditang kap di Jakarta. Keempat tersangka tersebut ang gota DPRD Jambi Su priono, Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Jambi Saifuddin.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

“Soal ada atau tidak perintah gu – bernur, masih pengembangan, kami masih belum bisa me mas – tikan,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin. Dia menjelaskan, penyidik telah melakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 1×24 jam pascaoperasi tangkap tangan. Selain itu, juga dilakukan gelar perkara dan ditemukan buktibuk ti jika ada tindak pidana ko – rupsi dalam pembahasan RAPBD antara pihak eksekutif dan legislatif Pemprov Jambi. “Setelah dilakukan pemerik saan selama 1×24 jam dan gelar per kara maka disimpulkan ada – nya tindak pidana korupsi ter – kait pengesahan RAPBD Jambi 2018,” ujarnya.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

Basaria mengungkapkan, da lam perkara ini, anggota DPRD Supriono diduga mene – rima suap dari tiga orang yang kini telah berstatus tersangka. Dia menyebut suap untuk ang – gota DPRD Jambi itu sebagai “uang ketok” agar para anggota hadir di sidang pengesahan APBD. “Uang diberikan oleh Pem prov Jambi lantaran ang – go ta DPRD tidak mau hadir da – lam pengesahan APBD ter se – but,” ujarnya. Pada Selasa (28/11) pagi, me nurut Basaria, anak buah Arfan memberikan uang ke Sai – fudin sejumlah Rp3 miliar.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

Lantas, dari mana saja Pem – prov Jambi memperoleh uang miliaran rupiah itu? Basaria mengungkapkan, Pemprov Jam bi mencari uang kepada pi – hak swasta yang telah menjadi mitra kerja. “Untuk memuluskan proses pengesahan, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut uang ketok,” kata Basaria. Dalam kesempatan terse – but, tim penindak KPK me ma – mer kan barang bukti berupa uang Rp4,7 miliar yang diduga digunakan untuk menyuap. Uang pecahan seratus ribuan itu dibungkus tiga kantong plas tik besar warna hitam.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

Basaria mengatakan KPK akan menjerat Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin sebagai pihak penyuap dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tin – dak Pidana Korupsi seba gai ma – na diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Suprio no selaku pihak penerima suap diganjar dengan Pasal 12 hu ruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem be rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

seperti di kutip dari http://koran-sindo.com

“Kontrol masyarakat rendah di daerah. Korupsi lebih mudah ter jadi ketika ketertutupan te – ra wat. Kewenangan dalam pembahasan anggaran dengan pem da membuat DPRD men – da patkan berkah menggarong anggaran yang ada,” paparnya. Ketua Korpri Zudan Arif Fakrullah mengaku prihatin karena masih ada PNS yang terlibat dalam korupsi, apalagi terjadi penangkapan oleh KPK yang berdekatan dengan HUT Korpri. “Ini jadi fokus dan keprihatinan kita. Masih ada saudara kita tertangkap di Hari Korpri di Jambi,” tuturnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Arfan, Erwan Malik dan Saifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

RMOL. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kamis (25/1). Agenda sidang kali ini, pihak HTI selaku penggugat akan menghadirkan saksi di persidangan. Sementara, Kementerian Hukum dan HAM selaku tergugat akan menyampaikan bukti tambahan atas keputusan pembubaran HTI. Kami selaku kuasa hukum Kemenkumham akan menyampaikan bukti tambaha Baca tapak asal هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

Related Posts

Comments are closed.