Ajukan Eksepsi, Pengacara Jonru Minta Hakim Batalkan Dakwaan

Ajukan Eksepsi, Pengacara Jonru Minta Hakim Batalkan Dakwaan

Jakarta – Pengacara terdakwa ujaran kebencian Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menilai Jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam memberikan dakwaan kepada kliennya. Dalam nota keberatan atau eksepi, pengacara minta majelis hakim membatalkan dakwaan terhadap Jonru itu. “Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor: PDM-655/JKT.TIM/11/2017 tertanggal 28 November 2017 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dakwaan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima,” kata Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Timur, Senin (15/1/2018). Djudju kemudian menyoal penerapan ketiga pasal yang diancamkan terhadap jonru. Dia menyebut penerapan pasal dalam tiga dakwaan itu tidak pas. “Tiga dakwaan itu dengan dakwaan yang berbeda dan urainya JPU mengatakan perbuatan yang sama padahal pada uraian tidak sama kalau menurut dakwaan itu. Kan ini kontroversi. Bertolak belakang,” kata dia. Salah satunya dakwaan pada Pasal 4 huruf B angka 1 juntco Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapus Diskriminasi, Ras, dan Etnis. Djudju menilai dalam posting-an kliennya tidak ada yang menyinggung ras, etnis dan antar golongan melainkan perorangan. “Yang paling penting UU nomor 40 tahun 2008 itu ditunjukan kepada suatu golongan, ras dan etnis tapi di situ selalu disebut adalah Quraisy Shihab. Itu perorangan,” ucapnya. Dia juga mempertanyakan penyataan dalam uraian dakwaan yang menyebut Jonru menyinggung golongan Syiah. Menurut Djuju hal tersebut normatif dan tak dibisa dipidanakan sebab aliran Syiah sendiri dilarang di Indonesia. “Disinggung juga soal Syiah jelas sudah itu bukan agama dan itu dilarang di Indonesia. kalau ada yang bilang Syiah nggak bgaus, nggak benar Lo itu suatu yang normatif nggak bisa dipidana. Sama aja kaya kita bilang komunis itu dilarang, siapa saja tidak boleh dukung. Nah kita pertanyakan kenapa suatu yang sudah dilarang kenapa diangkat kenapa diabadikan uraian jaksa. Nggak benar ini,” urai Djudju. Senada dengan Djudju, pengacara Jonru yang lain Abdullah Alkatiri menyebut Syiah bukanlah sebuah golongan. Menurut Akatiri Syaih bahkan sudah difatwa sesat oleh MUI Jawa Timur. “Pasal yang diterapkan tidak pas. Pasal ini (UU nomor 40 tahun 2008) kan hubungan dengan ras, etnis, suku dan antar golongan ini tidak ada golongannya. Bicara soal Syiah itu bukan golongan, bahkan fatwa MUI Jatim bilang itu sesat. Bahkan sudah ada yurisprudensi nya pada kasus Madura bahwa Syiah itu sudah dianggap sesat,” tambah Alkitiri. Dia juga berharap dakwaan yang diterapkan kepada Jonru dibatalkan oleh majelis hakim. ‘Saya harap juga batal,” sambungnya.

Jakarta – Pengacara terdakwa ujaran kebencian Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menilai Jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam memberikan dakwaan kepada kliennya. Dalam nota keberatan atau eksepi, pengacara minta majelis hakim membatalkan dakwaan terhadap Jonru itu. “Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor: PDM-655/JKT.TIM/11/2017 tertanggal 28 November 2017 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dakwaan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima,” kata Tim Kuasa Hukum Jonru, Djudju Purwantoro dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Timur, Senin (15/1/2018). Djudju kemudian menyoal penerapan ketiga pasal yang diancamkan terhadap jonru. Dia menyebut penerapan pasal dalam tiga dakwaan itu tidak pas. “Tiga dakwaan itu dengan dakwaan yang berbeda dan urainya JPU mengatakan perbuatan yang sama padahal pada uraian tidak sama kalau menurut dakwaan itu. Kan ini kontroversi. Bertolak belakang,” kata dia. Salah satunya dakwaan pada Pasal 4 huruf B angka 1 juntco Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapus Diskriminasi, Ras, dan Etnis. Djudju menilai dalam posting-an kliennya tidak ada yang menyinggung ras, etnis dan antar golongan melainkan perorangan. “Yang paling penting UU nomor 40 tahun 2008 itu ditunjukan kepada suatu golongan, ras dan etnis tapi di situ selalu disebut adalah Quraisy Shihab. Itu perorangan,” ucapnya. Dia juga mempertanyakan penyataan dalam uraian dakwaan yang menyebut Jonru menyinggung golongan Syiah. Menurut Djuju hal tersebut normatif dan tak dibisa dipidanakan sebab aliran Syiah sendiri dilarang di Indonesia. “Disinggung juga soal Syiah jelas sudah itu bukan agama dan itu dilarang di Indonesia. kalau ada yang bilang Syiah nggak bgaus, nggak benar Lo itu suatu yang normatif nggak bisa dipidana. Sama aja kaya kita bilang komunis itu dilarang, siapa saja tidak boleh dukung. Nah kita pertanyakan kenapa suatu yang sudah dilarang kenapa diangkat kenapa diabadikan uraian jaksa. Nggak benar ini,” urai Djudju. Senada dengan Djudju, pengacara Jonru yang lain Abdullah Alkatiri menyebut Syiah bukanlah sebuah golongan. Menurut Akatiri Syaih bahkan sudah difatwa sesat oleh MUI Jawa Timur. “Pasal yang diterapkan tidak pas. Pasal ini (UU nomor 40 tahun 2008) kan hubungan dengan ras, etnis, suku dan antar golongan ini tidak ada golongannya. Bicara soal Syiah itu bukan golongan, bahkan fatwa MUI Jatim bilang itu sesat. Bahkan sudah ada yurisprudensi nya pada kasus Madura bahwa Syiah itu sudah dianggap sesat,” tambah Alkitiri. Dia juga berharap dakwaan yang diterapkan kepada Jonru dibatalkan oleh majelis hakim. ‘Saya harap juga batal,” sambungnya.

Sidang perdana Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting dengan agenda dakwaan pada pekan lalu batal digelar karena terdakwa tidak didampingi kuasa hukum. Hari ini sidang akan digelar kembali dan pengacara menyatakan siap hadir. “Iya kami datang,” kata Djudju Purwantoro dari LBH Bang Japar selaku kuasa hukum Jonru kepada detikcom, Senin (8/1/2018). Sidang Jonru digelar di PN Jakarta Timur pukul 10.00 WIB. Agenda sidang yakni pembacaaan dakwaan terhadap Jonru. Dalam dakwaannya Jonru dijerat pasal 28 (2) UU ITE. “Setelah kami baca dakwaannya, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam uraian dakwaannya yang menurut kami penerapan pasalnya sangat tidak tepat, karena itu kami akan mengajukan keberatan hukum (eksepsi) pada persidangan kedua selanjutnya,” sambungnya. Djudju menilai tulisan-tulisan kliennya di Facebook Fan Page itu merupakan suatu kritik yang membangun. Jonru, menurutnya lagi, selalu menulis gagasan-gagasan segar dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. “Tidak hanya kritik konstruktif yang ia tulis di akun media sosial fan page facebooknya nya, ia juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dengan melakukan kampanye kemanusiaan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu tidak heran jika pengagum (liker) Jonru di media sosial mencapai jutaan akun,” paparnya.

Jakarta – Mobil ambulans masih hilir mudik di lobi Tower II Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Petugas masih mengevakuasi sejumlah korban luka yang dibawa ke lobi dari lokasi ambruknya selasar. Di antara suasana mencekam, semua orang terus berupaya memberikan kontribusi untuk membantu para korban keluar dari lokasi ambruknya selasar. Foto: Danang Sugianto/detikFinance Pantauan detikFinance , tampak Direktur Utama BEI Tito Sulistio membantu proses evakuasi. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan dasi hitam, Tito tampak menggotong sejumlah korban sembari sesekali berteriak untuk meminta bantuan. “Tolong yang tidak berkepentingan jangan mendekat,” tegasnya sembari membantu proses evakuasi, Senin (15/1/2017). Setelah 10 menit berlangsung, ia langsung meninggalkan lokasi karena ia harus memimpin rapat tindak lanjut perdagangan saham berkenaan dengan insiden runtuhnya selasar BEI. (dna/gga)

TEMPO.CO, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang eksepsi dengan terdakwa kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung. Dalam eksepsi tersebut, pihak Alfian berharap hakim mengabulkan eksepsi dan membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum yang diketuai Achmad Michdan mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili kasus ini. “Di mana tindak pidana itu dilakukan? Tentu di mana perbuatan itu locus delicti -nya. Jelas bukan di PN Jakarta Pusat,” kata Michdan saat membacakan eksepsi di PN Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2018. Baca: Ujaran ini yang Membuat Alfian Tanjung Divonis 2 Tahun Penjara Michdan mengatakan alasan sidang ini digelar di PN Jakarta Pusat adalah lokasi saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengunduh isi Twitter Alfian yang dianggap menghina itu adalah di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut merupakan alamat kantor DPP PDIP.

seperti di kutip dari https://nasional.tempo.co

Michdan juga menolak perbuatan Alfian termasuk tindak pidana. Ia pun menginginkan penangguhan penahanan bagi kliennya. “Ia didakwa karena perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan menyebar kebencian. Di mana tindak pidana itu dilakukan? Ustad Alfian berdakwah amat concern dengan kembalinya PKI,” ujarnya. Baca: Alfian Tanjung Divonis 2 Tahun Bui dalam Kasus Ujaran Kebencian Menurut Michdan, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik, tapi merupakan bagian dari dakwah atau kepedulian Alfian terhadap bahaya laten PKI. “Menurut kami, tidak wajar kalau dia harus ditahan. Kalau mau diperkarakan, silakan, tapi kami mengajukan supaya ada hak untuk mengajukan penangguhan penahanan,” tuturnya. Pada akhir persidangan, kuasa hukum Alfian meminta kepada majelis hakim agar penahanan Alfian dipindahkan dari Mako Brimob Depok ke rumah tahanan Salemba atau Cipinang. Menurut Michdan, sebagai penasihat hukum, ia kesulitan menemui kliennya. “Dari segi jam berkunjung amat terbatas. Beda dengan dia di rumah tahanan seperti di lembaga pemasyarakatan. Penasihat hukum tidak dibatasi, kapan saja boleh datang, karena diatur oleh undang-undang. Di sana (mako Brimob) tidak,” kata Michdan. Karena hal tersebut merupakan hak, Michdan meminta hal itu dipenuhi. “Itu hak dia untuk dikunjungi penasihat hukum, setiap saat terhalangi. Jatah kunjungan hanya dua hari, yaitu hari Selasa dan Jumat.” Alfian didakwa melakukan penyebaran ujaran kebencian dari cuitan Twitter-nya. Ia dianggap menyerang kehormatan dan melakukan penistaan terhadap partai karena menuduh sebagian anggota Partai Demokrasi Indonesia adalah kader Partai Komunis Nasional (PKI). Dakwaan yang dikenakan kepada Alfian adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Persidangan yang terbuka untuk umum hari ini tampak dihadiri oleh sekitar 100 pengunjung. Polisi juga berjaga di dalam dan luar ruang sidang. Sebagai terdakwa, Alfian terlihat menebar senyum saat sebelum dan setelah persidangan. Kuasa hukum yang mendampingi Alfian berjumlah 22 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jon Riah Ukur (Jonru) Ginting akan melaksanakan sidang perdananya pada hari ini, Senin (8/1) dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun, tim advokasi Jonru menilai banyak kejanggalan dalam dakwaan tersebut, sehingga pihaknya akan segera ajukan eksepsi. Koordinator Tim Advokasi Muslim, Djuju Purwantoro mengungkapkan, dakwaan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 10.00 WIB nanti. Dalam Dakwaannya Jonru dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. “Setelah kami baca dakwaannya, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam uraian dakwaannya yang menurut kami penerapan pasalnya sangat tidak tepat. Karena itu kami akan mengajukan keberatan hukum (eksepsi) pada persidangan kedua selanjutnya,” papar Djuju dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1). Namun, ia belum bisa mengungkapkan butir dakwaan mana saja yang menjadi keberatan, dan pasal mana saja yang terdapat kejanggalan. Tim Jonru juga mengharapkan kehadiran masyarakat dalam persidangan untuk mendukung dan membela Jonru. Untuk diketahui, pengguna media sosial, mulai Kamis (28 September 2017) malam, tidak bisa lagi melihat unggahan status atau kicauan Jonru, seorang penggiat media sosial yang kritis terhadap Pemerintahan Joko Widodo dan pendukungnya. Ia tak bisa lagi mengunggah status di Facebook atau kicauan di Twitter sebab pihak kepolisian telah menetapkan dirinya sebagai tersangka atas tuduhan melakukan penyebaran ujaran kebencian. Dalam status atau kicauan, Jonru mengkritisi pemerintah dan pendukung pemerintah yang membuat mereka terprovokasi.

Related Posts

Comments are closed.